PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TESIS

MAHASISWA ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS : ANALISIS

KESALAHAN BERBAHASA

THE USE OF BAHASA INDONESIA IN STUDENTS’ THESES

OF FACULTY OF LAW OF POST GRADUATE PROGRAM,

INDONESIA CHRISTIAN UNIVERSITY, PAULUS : AN

ERROR ANALYSIS

AGUSSALIM WAANGSIR

1

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

TESIS

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TESIS

MAHASISWA ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS : ANALISIS

KESALAHAN BERBAHASA

Disusun dan Diajukan oleh

AGUSSALIM WAANGSIR

P1200207001

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 19 Februari 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui Komisi penasihat,

Prof. Dr. Lukman, M.S. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.

Ketua Anggota

Ketua Program Studi Direktur Program Pascasarjana Bahasa Indonesia Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U. Prof. Dr. dr. A. Razak Taha, M.Sc.

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agussalim Waangsir

Nomor Mahasiswa : P1200207001

Program Studi : Bahasa Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan

pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian

hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis

ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan

tersebut.

Makassar, 10 Maret 2010

Yang menyatakan

Agussalim Waangsir

v

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadiran Tuhan Yang Mahakasih

yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya berupa rahmat , kesehatan,

ilmu, serta iman sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis

yang berjudul “Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Tesis Mahasiswa

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Paulus: Analisis Kesalahan Berbahasa” ini ditulis untuk memenuhi salah

satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Humaniora dalam

bidang bahasa Indonesia pada Program Pascasarjana Universitas

Hasanuddin Makassar.

Penulis menemui banyak kendala dalam penulisan tesis ini.

Namun, sebagai orang beriman penulis menyadari bahwa berkat doa

restu dari orang-orang terdekat dan dengan tekad yang kuat serta

dukungan dari semua pihak, akhirnya tesis ini dapat selesai tepat pada

waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat

kelemahan dan kekurangan yang semuanya terpulang pada kekurangan

dan kelemahan penulis pribadi dalam memenuhi harapan bersama.

Namun, apa pun hasilnya karya ini merupakan perwujudan optimalisasi

kemampuan dan kerja keras penulis untuk saat ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang

sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Lukman, M.S. selaku ketua komisi

pembimbing dan Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U. anggota komisi

pembimbing sekaligus selaku Ketua Program Studi Bahasa Indonesia

pada PPs Unhas atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan

kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sama penulis ucapkan kepada Prof.

Dr. H. Muhammad Darwis, M.S. selaku anggota tim penguji yang telah

vi

memberikan bantuan dan saran-saran demi kesempurnaan tesis ini.

Demikian pula ucapan terima kasih penulis kepada Dr. H. Mustafa Makka,

M.S. dan Dr. Hj. Nurhayati, M.Hum. selaku anggota tim penguji yang juga

telah memberikan petunjuk dan masukan dalam perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof.Dr. dr.

Abd. Razak Taha, M.Sc., Direktur Program Pascasarjana Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menimba ilmu di lembaga yang dipimpimnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikkan pula kepada Prof. Dr.

Pasolang Pasapan, M.Hum., Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus

Makassar dan Drs. Aris Silamba, M.S., Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar yang telah memberikan

izin merampungkan studi di Progarm Studi Bahasa Indonesia Program

Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Kepada teman-teman seangkatan Drs. Jemmain, M.Hum., Asri,

S.S.,M.Hum., Baharman, S.Pd.,M.Hum., Wahyuni, S.S., Naomy Patiung,

S.S., Asri Nur, S.S., Rahmaniah, S.Pd., dan Musyyaeda, S.S. yang telah

memberikan bantuan, saran, dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini,

penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih

kepada istri tercinta Pdt. Santi Yohanis, S.Th. dan kedua anakda Adelia

Ekarle Waangsir dan Artih Nuraniah Waangsir yang telah banyak

berkorban dan dengan setia mendampingi penulis selama ini. Berkat

pengorbanan dan doa restu merekalah sehingga tesis ini dapat terwujud

seperti adanya sekarang.

Teristimewa pula, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada

kedua orang tua ibunda Louisa Doponghina dan ayahanda Thertius

Waangsir yang telah melahirkan, membesarkan, dan telah banyak

vii

berkorban untuk membangun masa depan anak-anaknya. Demikian pula

kepada kakak-kakak, dan adik-adikku, penulis ucapkan terima kasih yang

sedalam-dalamnya atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Mahakasih selalu memberkati mereka atas

apa yang telah mereka lakukan.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi penulis

khususnya dan pembaca umumnya.

Makassar, 29 Januari 2010

Penulis

vii

ABSTRAK

AGUSSALIM WAANGSIR. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Tesis Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus (dibimbing oleh Lukman dan Tadjuddin Maknun).

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai tingkat kesalahan penggunaan diksi dan kalimat yang tidak efektif dalam tesis mahasiswa ilmu hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kesalahan penggunaan diksi dan kalimat dalam tesis mahasiswa dan sampel terdiri atas 52 kalimat yang dipilih secara purposive dengan menggunakan metode simak. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan preskriptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat banyak

kesalahan penggunaan diksi dan kalimat tidak efektif. Pertama, kesalahan

penggunaan diksi terdiri atas ketidaktepatan penggunaan kata yang

meliputi kesalahan penggunaan kata depan, kesalahan penggunaan kata

yang bersinonim, dan kesalahan penggunaan kata tugas; ketidakcermatan

penggunaan kata yang meliputi penggunaan makna jamak ganda,

penggunaan kata yang mepunyai kemiripan makna, dan ketidakpaduan

penggunaan kata; serta ketidaklaziman penggunaan kata. Kedua,

ketidakefektifan kalimat terdiri dari ketidaklengkapan unsur-unsur yang

membangun kalimat tersebut yang meliputi subjek yang didahului kata

depan, predikat kalimat tidak jelas, dan bagian kalimat majemuk tidak

dipenggal; ketidaksejajaran meliputi ketidaksejajaran bentuk dan

ketidaksejajaran bentuk dan makna, ketidaklogisan dalam kalimat:

ketridakhematan penggunaan kata yang meliputi penghilangan subjek

ganda, penghilangan bentuk yang bersinonim, dan penghilangan bentuk

jamak ganda; serta variasi yang meliputi variasi bentuk inverse, aktif-pasif,

dan panjang pendek kalimat.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa Indonesia adalah rahmat bagi bangsa Indonesia. Ia adalah

alat pemersatu dan penanda identitas. Kalau pada mulanya bahasa

Indonesia itu dijadikan sebagai alat pemersatu saja , kemudian ia tumbuh

menjadi bahasa Indonesia, bahasa resmi, dan bahasa negara sebagai

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia patutlah disyukuri.

Kini, 81 tahun setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, atau 64 tahun

setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, bersama itu pula bahasa

Indonesia ditetapkan sebagai bahasa Negara. Pemakaian bahasa

Indonesia makin meluas dan menyangkut berbagai bidang kehidupan.

Masyarakat mendengar radio dan televisi menyiarkan berita tentang

bermacam peristiwa kehidupan bangsa-bangsa dan dunia dalam bahasa

Indonesia. Masyarakat mendengar orang berbicara dalam bahasa

Indonesia di kantor, dalam pertemuan di rukun tetangga, di rukun

kampung, dan di kelurahan, dalam pertemuan diskusi, seminar, lokakarya,

konferensi, simposium, dan pertemuan-pertemuan lain. Masyarakat

mendengar pidato-pidato kenegaraan juga disampaikan dalam bahasa

Indonesia. Masyarakat melihat berbagai jenis buku tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, kesenian, agama, dan kebudayaan ditulis dalam

2

bahasa Indonesia. Masyarakat membaca surat kabar, majalah, dan

terbitan lain ditulis dalam bahasa Indonesia. Masyarakat juga melihat

semua mata pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah dasar,

sekolah menengah, dan perguruan tinggi, disampaikan dalam bahasa

Indonesia.

Timbul pertanyaan, apakah fungsi bahasa Indonesia sebagai

bahasa negara sudah sesuai dengan yang diharapkan? Misalnya, dalam

penulisan karya tulis ilmiah. Salah satu syarat karangan ilmiah ialah

menggunakan bahasa ilmiah. Ini berarti karya tulis ilmiah ditulis dengan

mematuhi kaidah bahasa Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, salah satu

fungsi bahasa Indonesia adalah dipakai dalam penulisan buku-buku

pelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan pada semua tingkat

pendidikan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia memiliki peranan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu,

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai mana yang dimaksudkan di atas

harus dipahami oleh pengguna bahasa agar fungsi bahasa Indonesia

sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

benar-benar tercapai.Untuk mewujudkan hal tersebut pengguna bahasa

diharapkan mampu menyinergikan antara ide-ide yang akan ditulisnya dan

kemampuan menerapkan kaidah bahasa Indonesia agar fungsi bahasa

Indonesia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni dapat tercapai.

3

Khusus untuk perguruan tinggi, bahasa Indonesia dipakai dalam

menuliskan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, baik berupa makalah

maupun dalam penulisan tugas akhir berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

Penulisan tugas akhir ini dalam kenyataannya masih ditemukan bentuk-

bentuk yang belum mematuhi kaidah bahasa Indonesia, baik dalam

bentuk diksi, kalimat, maupun paragraf.

Sebagai karangan ilmu pengetahuan, skripsi, tesis, dan disertasi

harus memperlihatkan ciri bahasa ilmiah. Ciri bahasa ilmiah adalah

bahasa yang digunakan haruslah bahasa Indonesia yang mematuhi

kaidah bahasa Indonesia secara konsisten. Dalam hal ini pemakaian diksi,

penyusunan kalimat, dan pembentukan paragraf harus sesuai dengan

kaidah bahasa Indonesia.

Hal ini dapat dilihat pada penulisan tesis di bawah ini yang tidak

mematuhi kaidah bahasa Indonesia, khususnya diksi.

Dengan penggunaan teknologi yang merata oleh masyarakat underdevelopment country dimana penggunaan teknologi modern tersebut dapat mempercepat dan mempermudah dalam melaksanakan, kontrak kerja sama bisnis secara globalisasi. Seperti yang tampak pada contoh di atas, penggunaan kata

dimana, penggunaan teknologi, modern, tersebut, dalam ,dan kata

melaksanakan merupakan penggunaan kata yang tidak cermat karena

digunakan sebagai perangkai kalimat dan tidak memiliki fungsi tertentu

dalam struktur kalimat. Oleh karena itu, kata tersebut tidak perlu

digunakan. Perbaikan Kalimat di atas dapat dilihat di bawah ini.

4

Dengan penggunaan teknologi yang merata oleh masyarakat underdevelopment country dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan kontrak kerja sama bisnis secara global. Hal berikutnya dapat dilihat penggunaan kalimat yang tidak efektif.

Hal ini dapat dilihat pada kalimat di bawah ini.

Meskipun upaya penegakan syariat Islam dianggap konstitusional, tetapi sikap sebagian warga dan penduduk beragama Kristen, kenyataannya “berkeberatan” terhadap rencana pemberlakuan syariat Islam di wilayah Indonesia.

Pada kalimat di atas terdapat pasangan kata yang tidak tepat, yaitu

kata meskipun dan tetapi. Ketidaktepatan ini terjadi karena dua kata yang

dipasangkan itu berlawanan. Di samping itu, kedua kata tersebut

berfungsi sebagai kata penghubung kalimat majemuk bertingkat dan

kalimat majemuk setara. Karena itu, kalimat ini tergolong kalimat yang

tidak efektif. Jadi, penggunaan kedua kata tersebut secara bersama-sama

membentuk ketidakefektifan kalimat dari segi kesepadanan struktur.

Kalimat di atas seharusnya ditulis seperti berikut.

Meskipun upaya penegakan syariat Islam dianggap konstitusional, sikap sebagian warga dan penduduk yang beragama Kristen kenyataanya “berkeberatan” terhadap rencana pemberlakuan syariat Islam di wilayah Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kepedulian mahasiswa akan

pemakaian bahasa, yang teratur dan efektif, masih kurang. Pada

umumnya mereka merasa bahwa bahasa Indonesia itu mudah, oleh

karena bahasa Indonesia mudah, mereka tidak perlu mempelajari lebih

mendalam. Hampir setiap mahasiswa merasa mampu berbahasa

Indonesia. Dalam kenyataan persangkaannya itu tidak benar karena yang

5

terlihat dan yang dialami ialah banyak mahasiswa yang tidak mampu

bertutur atau menulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Fenomena di atas mendorong penulis untuk menganalisis

kesalahan penggunaan diksi dan ketidakefektifan kalimat dalam tesis

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus

Makassar.

B. Ruang Lingkup

Kesalahan berbahasa Indonesia dalam ragam tulis ilmiah

mencakup kesalahan penggunaan ejaan, diksi, ketidakefektifan kalimat,

dan penyusunan paragraf. Untuk membahas semuanya sekaligus

memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, penelitian ini

dibatasi pada penggunaan diksi dan ketidakefektifan kalimat dalam tesis

Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus.

Pembahasan kesalahan penggunaan diksi dan ketidakefektifan

kalimat dipandang perlu oleh penulis karena kedua topik ini menjadi dasar

penyusunan karangan. Oleh karena itu, penulisan karangan ilmiah

diharapkan memperhatikan kedua aspek ini dalam proses penulisan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di

atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

6

1. Bagaimana kesalahan penggunaan diksi dalam tesis

mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus?

2. Bagaimana ketidakefektifan kalimat dalam tesis Mahasiswa

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini

bertujuan.

3. Mendeskripsikan kesalahan penggunaan diksi yang terjadi

dalam tesis Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Kristen Indonesia Paulus.

4. Mendeskripsikan ketidakefektifan kalimat dalam tesis

Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis sebagai

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

yang relevan, khususnya ilmu bahasa Indonesia

7

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu bahasa Indonesia, khususnya

penggunaan diksi dan kalimat dalam penulisan tesis.

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan pada

Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Kristen

Indonesia Paulus untuk mempertimbangkan keberadaan tenaga

kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia dalam proses membimbing

mahasiswa menulis tesis.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesalahan Berbahasa

Penjelasan mengenai kesalahan berbahasa bertujuan memberikan

gambaran dan pengertian yang jelas terhadap topik yang dianalisis. Hal ini

diperlulan karena terkait langsung dengan topik yang dibahas. Uraian ini

mencakup pengertian kesalahan berbahasa, klasifikasi kesalahan

berbahasa, dan analisis kesalahan berbahasa.

1. Pengertian Kesalahan Berbahasa

Studi analisis kesalahan berbahasa berkembang sejak keruntuhan

hipotesis analisis kontrasktif. Kegagalan hipotesis analisis kontrasktif

memprediksi kesulitan dan kesalahan yang dialami oleh pembelajar

bahasa kedua berdasarkan perbedaan bahasa pertama dengan bahasa

kedua (bahasa target), menyebabkan orang berpaling pada bahasa

pembelajar itu sendiri. Jadi, bahasa pembelajar inilah yang langsung

dianalisis.

Parera (1993 : 7) mengatakan bahwa analisis kesalahan adalah

kajian dan analisis mengenai kesalahan berbahasa yang dibuat oleh

siswa/peserta didik/pelajar asing atau bahasa kedua. Istilah kesalahan

yang dipakai di sini paralel dengan istilah error dalam bahasa Inggris .

Lebih lanjut Parera (1993 : 7) menjelaskan analisis kesalahan dapat

dilaksanakan untuk menemukan seberapa baik dan benar seorang

9

mengetahui bahasa ajaran, mengetahui seseorang belajar bahasa, dan

memperoleh informasi tentang kesulitan-kesulitan biasa dalam belajar

bahasa sebagai satu sarana dalam pengajaran atau dalam penyiapan

materi pengajaran.

Analisis kesalahan berbahasa perlu dibedakan dengan kekeliruan

(mistakes), atau salah ucap (lapses), walaupun semuanya itu

menunjukkan penyimpangan yang menandakan kegagalan menggunakan

bahasa target. Kesalahan berbahasa secara khas dihasilkan oleh orang

yang belum menguasai sistem bahasa target yang diinstitusionalisasikan

itu, sedangkan kekeliruan ataupun salah ucap merupakan kegagalan

menggunakan sistem bahasa target yang sesungguhnya sudah dikuasai

dengan benar. Kesalahan dikaitkan dengan kegagalan kompetensi, dan

kekeliruan dikaitkan dengan kegagalan performansi (Corder, dalam

Tarigan, 1988: 143).

Norish (1983: 6-8) memandang perlunya membedakan tiga tipe

penyimpangan berbahasa yang berbeda. Seperti yang disebutkan di atas

tiga hal itu ialah error, mistake, dan lapses. Error, kesalahan, merupakan

penyimpangan berbahasa secara sistematis dan terus-menerus sebagai

akibat belum dikuasainya kaidah-kaidah atau norma-norma bahasa target.

Mistake, kekelituan, terjadi ketika seorang pembelajar tidak secara

konsisten melakukan penyimpangan dalam berbahasa. Kadang-kadang

pembelajar dapat mempergunakan kaidah/norma yang benar, tetapi

kadang-kadang mereka membuat kekeliruan dengan mempergunakan

10

kaidah/norma dan bentuk-bentuk yang keliru. Lapses, selip lidah, diartikan

sebagai bentuk penyimpangan yang diakibatkan karena pembelajar

kurang konsentrasi, rendahnya daya ingat atau sebab-sebab lain yang

dapat terjadi kapan saja dan pada siapa pun.

Selain membedakan berbagai bentuk penyimpangan berbahasa,

Norish juga menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan berbahasa

pembelajar dapat dijadikan alat bantu yang positif dalam pembelajaran

karena dapat dipergunakan oleh pembelajar maupun pengajar dalam

mencapai tujuan pembelajaran bahasa ” some good pedagogical

reasons have been suggested for regarding errors made bay learners of

foreign language leniently but the most important reason is that the error

itself may actually be a necessary part of learning a language” (Noris,

1983: 6).

Corder dan Hamied (dalam Nurhadi dan Roekhan 1990: 50)

mengatakan bahwa Kesalahan dan kekeliruan dapat ditentukan dengan

kriteria operasional. Jika pembelajar bahasa kedua segera dapat

mengenali dan membetulkan penyimpangan tersebut, penyimpangan

tersebut digolongkan sebagai sesuatu kekeliruan. Sebaliknya, jika

pembelajar tidak dapat mengenali dan membetulkan dengan segera,

penyimpangan itu digolongkan sebagai suatu kesalahan.

Richards (dalam Nurhadi dan Roekhan 1990: 48) membatasi studi

Analisis Kesalahan berbahasa ini sebagai studi tentang perbedaan-

11

perbedaan cara pembelajar bahasa kedua menggunakan bahasa target

dengan cara yang digunakan oleh penutur aslinya.

Chomsky (dalam Tarigan, 1988: 143) membedakan kesalahan

berbahasa atas dua jenis, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh faktor

kelelahan atau keletihan yang disebut faktor performansi dan kesalahan

yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kaidah bahasa

yang disebut faktor kompetensi. Kesalahan performansi merupakan

kesalahan penampilan berbahasa seseorang seperti gagap atau salah

u a Dalam bebera a ke ustakaan disebut “mistakes”, sedangkan

kesalahan kompetensi merupakan penyimpangan sistematis yang

disebabkan oleh pengetahuan pelajar yang belum berkembang mengenai

sistem bahasa yang dipelajari B yang disebut “errors”.

Dari berbagai pandangan di atas tentang kesalahan berbahasa di

atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa adalah suatu hal

yang wajar dan selalu dialami oleh anak dalam proses pemerolehan dan

pembelajaran bahasa kedua. Hal ini sebagai konsekuensi logis hasil

proses pembentukan kreatif.

2. Jenis-Jenis Kesalahan Berbahasa

Jenis-jenis kesalahan atau taksonomi kesalahan berbahasa dapat

dilihat pada beberapa sudut pandang, antara lain, taksonomi kategori

linguistik, taksonomi siasat permukaan, taksonomi komparatif, dan

taksonomi efek komunikatif (Tarigan, 1988: 145). Berikut ini akan

diuraikan keempat taksonomi di atas secara berurutan.

12

a. Taksonomi Kategori Linguistik

Taksonomi kategori linguistik menghasilkan kesalahan atas

komponen bahasa dan konstituen bahasa. Berdasarkan komponen

bahasa, kesalahan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu (1) kesalahan

pada tataran fonologi (ucapan), (2) kesalahan pada tataran morfologi dan

sintaksis (tata bahasa, gramatika), (3) kesalahan pada tataran semantik

dan leksikon (makna dan kosakata), (4) kesalahan wacana.

Berdasarkan konstituen bahasa, bahasa memprediksi unsur-unsur

bahasa yang terdapat dalam komponen bahasa, misalnya frasa dan

klausa dalam tataran sintaksis atau morfem-morfem gramatikal dalam

tataran morfologi.

b. Taksonomi Siasat Permukaan

Taksonomi siasat permukaan digunakan untuk memprediksi

strategi pemerolehan dan pembelajaran bahasa kedua yang dilakukan

anak. Taksonomi ini menuntut peneliti untuk memperhatikan

pengidentifikasian proses kognitif pada saat anak merekontruksi bahasa

barunya.

Dalam taksonomi ini, terdapat empat macam kesalahan.

(1) Penghilangan; yang berarti penghilangan satu atau lebih unsur-unsur

bahasa yang diperlukan dalam suatu frasa atau kalimat. Penanggalan

tersebut menyebabkan konstruksi frasa atau kalimat tersebut salah.

(2) Penambahan; yang berarti penambahan satu atau lebih unsur-unsur

bahasa yang tidak diperlukan dalam suatu konstruksi frasa atau kalimat.

13

(3) Salah formasi; yang berarti kesalahan membentuk suatu konstruksi

frasa atau kalimat dalam suatu tuturan.

(4) Salah susun; yang berarti pengurutan atau penyusunan unsur-unsur

bahasa dalam suatu konstruksi frasa atau kalimat secara tidak benar.

c.Taksonomi Komparatif

Dalam taksonomi kategori komparatif didasarkan pada

perbandingan antara struktur kesalahan yang terdapat dalam bahasa

yang dipelajari atau bahasa kedua dan konstruksi tertentu lainnya. Bila

dipergunakan taksonomi komparatif untuk mengklasifikasikan kesalahan

pelajar Indonesia yang belajar bahasa Inggris, maka dapat dibandingkan

dengan kesalahan yang dibuat oleh pelajar yang memperoleh bahasa

Inggris sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama.

d. Taksonomi Efek Komunikasi

Taksonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan keterpahaman

makna komunikasi adalah kategori efek komunikasi yang meliputi

kesalahan lokal dan kesalahan global.

Kesalahan lokal disebabkan oleh penanggalan satu atau lebih

unsur bahasa dalam suatu konstruksi sehingga mengganggu proses

komunikasi. Kalimat yang janggal biasanya disebabkan oleh kesalahan

ini.

Kesalahan global adalah kesalahan yang menyebabkan seluruh isi

pesan dalam suatu tuturan tidak terpahami pembaca atau pendengar.

14

3. Analisis Kesalahan Berbahasa

Analisis kesalahan berbahasa merupakan kegiatan yang berusaha

mendeskripsikan secara lengkap kesalahan yang ada. Untuk mencapai

hasil yang memuaskan, sudah tentu peneliti harus mengikuti prosedur

yang ada.

Corder (dalam Tarigan, 1988: 169) menjelaskan langkah-langkah

yang perlu diperhatikan dalam analisis kesalahan berbahasa, yaitu

memilih korpus bahasa, mengenali kesalahan dalam korpus,

mengklasifikasikan kesalahan, menjelaskan kesalahan, dan mengevaluasi

kesalahan. Selanjutkan akan diuraikan kelima prosedur tersebut.

a. Memilih korpus bahasa

Kegiatan pada tahap ini meliputi beberapa hal, yaitu menetapkan

luas sampel, menentukan media sampel, dan menentukan kehomogenan

sampel.

b. Mengenali kesalahan dalam korpus

Pada bagian ini perlu diadakan pembedaan antara kesalahan yang

terdapat dalam kalimat yang merupakan akibat dari pembatasan

pemrosesan dibandingkan oleh kurangnya kompetensi (lapses) dengan

kesalahan yang terdapat pada kalimat yang merupakan akibat kurangnya

kompetensi (errors).

15

c. Mengklasifikasi kesalahan

Kegiatan pada tahap ini mencakup penetapan pemberian

gramatikal bagi setiap kesalahan. Misalnya, kesalahan pada bidang

fonologi, morfologi, sintaksis, dan bidang semantik.

d. Menjelaskan kesalahan

Kegiatan pada tahap ini merupakan upaya untuk mengenali

penyebab psikolinguistik kesalahan tersebut. Misalnya, upaya yang dapat

diadakan untuk menentukan proses yang bertanggung jawab bagi setiap

kesalahan.

e. Mengevaluasi kesalahan

Mengevaluasi kesalahan mencakup penafsiran keseriusan setiap

kesalahan agar dapat mengambil keputusan bagi pengajaran bahasa.

Evaluasi ini baru bermanfaat jika maksud dan tujuan analisis kesalahan

berbahasa bersifat pedagogis.

Berdasarkan pembicaraan mengenai analisis kesalahan berbahasa

di atas, berikut ini dapatlah dibuat kesimpulan terhadapnya. Analisis

kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para

peneliti dan para guru, yang mencakupi pengumpulan sampel,

pengenalan kesalahan yang terdapat dalam sampel tersebut,

pendeskripsian kesalahan itu, pengklasifikasian berdasarkan sebabnya

yang telah dihipotesiskan, serta pengevaluasian keseriusanya (Tarigan,

1988: 170).

16

B. Diksi atau Pilihan Kata

1. Pengertian Diksi

Keraf (2000: 24) mengatakan bahwa Pilihan kata atau diksi

mencakup kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan,

bagaimana membentuk pengelompokan kata yang tepat atau

menggunakan ungkapan yang tepat digunakan dalam suatu situasi.

Moeliono (1989: 173) mengatakan bahwa penulis karangan, sadar

tidak sadar, berhadapan dengan masalah pemilihan kata. Kadang-kadang

komunikasi dapat juga efektif dengan kosakata yang terbatas atau yang

kurang tepat, tetapi pengenalan jumlah kata yang terbatas berarti juga

pembatasan sumber daya untuk mengungkapkan diri dalam kehidupan

berbahasa. Pengguna bahasa dapat memilih kata, baik karena

denotasinya maupun karena konotasinya.

Di dalam bahasa mana pun semua konsep dinyatakan dengan kata

atau rangkaian kata. Manusia dapat menguasai bahasa hanya jika

menguasai sejumlah kata (kosakata). Meskipun demikian, menguasai

kata-kata saja belum berarti menguasai bahasa (Akhadiah; dkk., 1996:

83).

Ada dua istilah yang berkaitan dengan masalah diksi, yaitu istilah

pemilihan kata dan pilihan kata. Pemilihan kata adalah proses atau

tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat,

sedangkan pilihan kata adalah hasil dari proses atau tindakan tersebut.

Bandingkan, misalnya, dengan istilah penulisan dan tulisan. Penulisan

17

merupakan proses atau tindakan menulis, sedangkan tulisan merupakan

hasil dari proses menulis (Mustakim, 1994: 41).

Diksi merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam

melakukan kegiatan menulis atau karang-mengarang maupun dalam

melakukan kegiatan komunikasi setiap hari. Dalam memilih kata yang

setepat-tepatnya untuk menyampaikan suatu maksud, penulis atau

pembicara tidak dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu

ketepatan kepada pengguna bahasa tentang pemakaian kata-kata. Dalam

hal ini makna kata yang tepatlah yang diperlukan.

Dalam kegiatan berbahasa, diksi (pilihan kata) merupakan aspek

yang sangat penting karena pilihan kata yang tidak tepat selain dapat

menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan, juga dapat

mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan. Kecuali itu,

kesalahpahaman informasi dan rusaknya situasi komunikasi juga tidak

jarang disebabkan oleh penggunaan pilihan kata yang tidak tepat.

Mustakim (1994: 42) memberikan contoh, seperti berikut ini.

(1) Diam! (2) Tutup mulutmu! (3) Saya harap Anda tenang. (4) Jangan berisik! (5) Dapatkah Anda tenang sebentar?

Ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya mengandung

informasi yang sama, tetapi dinyatakan dengan pilihan kata yang berbeda-

beda. Pilihan kata itu dapat menimbulkan kesan dan efek komunikasi

yang berbeda pula. Kesan dan efek itulah yang perlu dijaga dalam

18

berkomunikasi jika pemakai bahasa tidak ingin situasi pembicaraan

menjadi rusak.

2. Kriteria Diksi atau Pemilihan Kata

Mustakim (1994: 42) mengataka bahwa agar dapat

mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pikiran secara tepat, dalam

berbahasa, baik lisan maupun tulis, pemakai bahasa hendaknya dapat

memenuhi beberapa kriteria dalam pemilihan kata. Kriteria itu adalah

sebagai berikut.

a. Ketepatan b. Kecermatan c. Kelaziman

Ketiga kriteria yang telah disebutkan di atas akan diuraikan di

bawah ini.

a. Ketepatan

Akhadiah, dkk. (1996: 82) mengatakan bahwa memilih kata yang

tepat untuk menyampaikan gagasan, terutama melalui tulisan merupakan

suatu yang cukup sulit. Beliau mengutip pendapat Hemingway yang

mengatakan memilh kata yang tepat dianggapnya sebagai bagian tersulit

dalam proses penulisan.

Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan

dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan.

Oleh karena itu, pemakai bahasa dituntut memilih dan menggunakan kata

tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam kata tersebut.

19

Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan

memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan

gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau

pendengarnya. Jadi, informasi yang disampaikan oleh pembicara atau

penulis diterima oleh pembaca atau pendengar sesuai dengan maksud

penulis atau pembicara.

Ketepatan dalam pemilihan kata dapat dicapai jika pengguna

bahasa mampu memahami kaidah makna, misalnya, kata-kata yang

bermakna denotatif, kata-kata yang bermakna konotatif, dan kata-kata

yang bersinonim. Makna denotatif adalah makna yang mengacu pada

gagasan tertentu (makna dasar), yang tidak mengandung makna

tambahan atau nilai rasa tertentu, sedangkan makna konotatif adalah

makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna

dasarnya.

Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia dikenal kata bini dan istri.

Kedua kata ini mempunyai makna dasar yang sama, yakni `wanita yang

telah menikah atau telah bersuami`, tetapi masing-masing mempunyai

nilai rasa yang berbeda. Kata bini selain mempunyai nilai rasa yang

berkonotasi kepada kelompok sosial tertentu, juga mempunyai nilai rasa

yang cenderung merujuk pada situasi tertentu yang bersifat informal.

Sementara itu, kata istri mempunyai nilai rasa yang bersifat netral, tidak

berkonotasi terhadap kelompok sosial tertentu dan dapat digunakan untuk

keperluan formal dan informal. Sejalan dengan itu, pada contoh berikut

20

kata istri dapat digunakan untuk keperluan bahasa yang resmi, sedangkan

kata bini penggunaannya tidak tepat.

(1) Presiden mengharapkan kehadiran Anda beserta istri. (tepat) (2) Presiden mengharapkan kehadiran Anda beserta bini. (tidak tepat)

Jika mampu memahami perbedaan makna denotasi dan konotasi,

pemakai bahasa juga dapat mengetahui makna apa yang dikandung oleh

kata kambing hitam pada contoh berikut.

(3) Karena butuh dana, dia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. (4) Pada setiap pertentangan mereka selalu dijadikan kambing hitam.

Beberapa contoh beserta keterangannya itu memberikan gambaran

bahwa seseorang yang mampu memahami perbedaan makna denotasi

dan konotasi akan dapat mengetahui kapan dan di mana ia harus

menggunakan kata yang bermakna konotasi. Dengan demikian, ia tidak

akan sembarangan saja dalam menentukan kata yang akan digunakan.

Berikutnya, selain dituntut mampu memahami perbedaan makna

denotasi dan konotasi, pemakai bahasa juga dituntut mampu memahami

perbedaan makna kata-kata yang bersinonim agar dapat memilih kata

secara tepat. Beberapa kata yang bersinonim, misalnya, dapat

diperhatikan di bawah ini.

Kelompok Rombongan Kawanan Gerombolan

Keempat kata yang bersinonim itu mempunyai makna dasar yang

sama. Namun, oleh pemakai bahasa, kata kawanan dan kata gerombolan

21

cenderung diberi nilai rasa negatif, sedangkan dua kata yang lain

mempunyai nilai rasa yang netral: dapat negatif dan dapat pula positif,

bergantung pada konteksnya. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini.

(5) Kawanan perampok yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. (nilai rasa negatif) (6) Gerombolan perampok yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. (nilai rasa negatif) (7) Kelompok perampok yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. (nilai rasa netral) (8) Kelompok mahasiswa yang mengikuti seminar sudah hadir. (nilai rasa netral) (9) Rombongan mahasiswa yang akan mengikuti seminar sudah hadir. (nilai rasa positif)

Karena berkonotasi negatif, kata kawanan dan gerombolan bahkan

dapat digunakan untuk merujuk pada binatang. Misalnya:

(10) Kawanan binatang itu merusak kebun petani karena habitatnya dirusak. (11) Gerombolan binatang itu merusak kebun petani karena habitatnya dirusak.

b. Kecermatan

Moeliono (1989: 179) mengatakan bahwa harus dibedakan diksi

yang tidak cermat, yang hanya menegaskan sesuatu dengan kira-kira,

dengan diksi yang tidak tepat, tidak betul, atau tidak kena. Diksi atau

pilihan kata yang tidak cermat berhubungan dengan pikiran yang kabur;

diksi yang tidak betul dengan ketaktahuan. Misalnya, nyaris mendapat

hadiah, menduduki juara pertama, merupakan contoh diksi yang tidak

cermat. Kata merubah alih-alih mengubah, disertasi alih-alih desersi,

profanasi alih-alih pelemahan ketahanan, akridasi alih-alih akreditasi,

merupakan contoh diksi yang tidak tepat.

22

Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan

memilih kata yang memang benar-benar diperlukan untuk

mengungkapkan gagasan tertentu. Untuk itu, pemakai bahasa harus

mampu memahami secara cermat kata-kata yang mubazir atau kata-kata

yang kehadirannya dalam konteks tertentu tidak diperlukan. Dengan

memahami kata-kata yang mubazir, pemakai bahasa dapat

menghindarinya dalam pemakaian yang tidak perlu.

Sehubungan dengan masalah tersebut, perlu pula dipahami

adanya beberapa penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata. Mustakim

(1994 : 45) mengatakan bahwa penyebab kemubaziran itu, antara lain,

adalah sebagai berikut.

1) Penggunaan makna jamak ganda 2) Penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara berganda 3) Penggunaan makna kesalingan secara berganda 4) Konteks kalimatnya

Kemubaziran yang disebabkan oleh penggunaan makna jamak

secara berganda, antara lain, dapat dilihat pada kalimat berikut.

(12) Sejumlah dusun-dusun yang dilalui Sungai Saddang dilanda banjir. (13) Para dosen-dosen hadir dalam pertemuan itu.

Kata sejumlah dan para dalam bahasa Indonesia sebenarnya

sudah mengandung makna jamak. Begitu juga halnya dengan bentuk

ulang dusun-dusun dan dosen-dosen. Oleh karena itu, jika keduanya

digunakan secara bersama-sama, salah satunya akan menjadi mubazir,

seperti tampak pada contoh (12) dan (13).

23

Selain kata sejumlah dan para kata-kata lain yang juga menyatakan

makna jamak adalah semua, banyak, sebagian besar, berbagai, segenap,

seluruh, dan sebagainya. Apabila akan digunakan untuk meyatakan

makna jamak, kata-kata itu tidak perlu lagi diikuti bentuk ulang yang juga

menyatakan makna jamak.

Penyebab kemubaziran yang kedua adalah penggunaan kata yang

mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara berganda. Beberapa

contoh dapat dilihat pada kalimat berikut.

(14) Karyawan harus bekerja keras agar supaya dapat meningkatkan produksi. (15) Anak-anak adalah merupakan penerus perjuangan bangsa.

Kata agar dan supaya serta adalah dan merupakan masing-masing

mempunyai makna dan fungsi yang bermiripan. Kata agar dan supaya

masing-masing mempunyai makna yang bermiripan, yaitu menyatakan

`tujuan` dan `harapan`. Di samping itu, fungsinya pun sama, yaitu sebagai

ungkapan penghubung. Kata adalah dan merupakan juga mempunyai

fungsi yang sama, yaitu sebagai penanda predikat. Oleh karena itu, jika

digunakan secara berpasangan, salah satu di antara pasangan tersebut

menjadi mubazir.

Penyebab kemubaziran yang ketiga adalah penggunaan makna

kesalingan (resiprokal) secara berganda. Makna kesalingan yang

dimaksud di sini adalah makna yang menyatakan tindakan `berbalasan`.

Jadi, pelaku tindakan itu setidak-tidaknya ada dua orang atau lebih. Jika

tindakan itu hanya dilakukan oleh satu orang, dapat dikatakan bahwa hal

24

itu tidak tepat karena tindakan berbalasan tidak dapat hanya dilakukan

oleh satu orang. Misalnya, Ia berjalan bergandengan (?)

Tindakan bergandengan dari segi pengalaman, tidak mungkin

hanya dilakukan oleh satu orang karena tindakan itu, paling tidak,

melibatkan orang yang menggandeng dan orang yang digandeng. Kalau

hanya dilakukan satu orang, penggunaan kata bergandengan tentu tidak

cermat. Sejalan dengan itu, subjek ia pada kalimat di atas, yang hanya

bermakna tunggal, harus diganti dengan mereka, misalnya, yang

bermakna jamak, agar makna tindakan berbalasan menjadi tepat.

Penyebab kemubaziran berikutnya lebih banyak ditentukan oleh

konteks pemakaiannya di dalam kalimat. Misalnya, Pertemuan kemarin

membahas tentang masalah disiplin pegawai. Kata tentang pada kalimat

ini sebenarnya mubazir karena, berdasarkan konteksnya, kehadiran kata

itu pada kalimat di atas tidak diperlukan. Karena tidak diperlukan, kata

tentang dapat dilepaskan dari kalimat tersebut.

Penggunaan kata di mana dan yang mana sebagai perangkai juga

merupakan penggunaan kata yang tidak cermat. Misalnya:

(16) Dia sering berkunjung ke Bandung di mana dulu ia mengikuti kuliah. (17) Masyarakat menginginkan jembatan itu segera diperbaiki yang mana pemerintah juga telah menyetujuinya.

Seperti yang tampak pada contoh di atas, kata di mana dan yang

mana digunakan sebagai perangkai, bukan sebagai penanda kalimat

Tanya. Oleh karena itu, penggunaan kata tersebut tidak tepat. Karena

25

penggunaannya tidak tepat, kata itu harus diganti dengan kata lain yang

dapat digunakan sebagai perangkai.

Pada kalimat (16) kata di mana lebih tepat jika diganti dengan kata

tempat, dan yang mana pada kalimat (17) diganti dengan kata dan

c. Kelaziman

Selanjutnya, faktor kebahasaan yang perlu dipertimbangkan dalam

pemilihan kata penyungkut kelaziman kata-kata yang harus dipilih. Dalam

hal ini, yang dimaksud dengan kata lazim adalah kata yang sudah biasa

digunakan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulis. Mustakim (1994:

53) mengatakan bahwa kata yang lazim juga berarti kata yang sudah

dikenal atau diketahui secara umum. Dengan demikian, penggunaan kata

yang lazim dapat mempermudah pemahaman pembaca terhadap

informasi yang disampaikan. Sebaliknya, penggunaan kata yang

tidak/kurang/belum lazim dapat mengganggu kejelasan informasi yang

disampaikan karena pembaca/pendengar belum memahami benar

maknanya. Oleh karena itu, penggunaan kata yang tidak/belum lazim

hendaknya dihindari.

Sebagai contoh, kata besar dalam bahasa Indonesia bersinonim

dengan kata raya, agung, dan akbar. Sungguh pun demikian, kelaziman

pemakaian kata-kata itu berbeda-beda. Dalam ungkapan jalan raya

misalnya, kata jalan selain lazim digunakan bersama kata raya, lazim pula

digunakan bersama kata besar. Namun, kata agung dan akbar tidak lazim

digunakan secara bersama-sama dengan kata jalan.

26

Kata jaksa lazim digunakan bersama kata agung, tetapi tidak lazim

digunakan bersama kata besar, raya, atau akbar. Kata guru lazim

digunakan bersama kata besar, tetapi tidak lazim digunakan bersama

kata agung, akbar, dan raya.

Kelaziman dalam pemilihan kata juga berhubungan dengan situasi

pembicaraan. Situasi pembicaraan dalam hal ini menyangkut situasi resmi

dan situasi yang tidak resmi. Dalam situasi pembicaraan yang resmi

bahasa yang digunakan harus dapat mencerminkan sifat keresmian itu,

yakni bahasa yang baku. Kebakuan yang dimaksud itu harus meliputi

seluruh aspek kebahasaan yang digunakan, baik bentuk kata, pilihan kata,

ejaan, maupun susunan kalimatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan

mengenai apa yang dimaksud dengan diksi (pilihan kata), yaitu:

Pertama, diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membeda-

bedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan

yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk

sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat

pendengar dan pembaca.

Kedua, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan

oleh penguasaan sejumlah besar kosakata dari keseluruhan kata yang

dimiliki oleh sebuah bahasa.

27

C. Kalimat Efektif

Dalam bagian ini akan diuraikan pengertian kalimat efektif dan

kriteria atau persyaratan kalimat yang efektif.

1. Pengertian kalimat efektif

Pada umumnya setiap terlibat dalam kegiatan berbahasa,

pengguna bahasa berupaya sedapat mungkin agar kalimat yang

digunakannya sesuai dengan kaidah sintaksis, mudah ditangkap dan

dipahami oleh pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, dapat

dikatakan bahwa sedapat mungkin kalimat yang digunakan itu mampu

membuat isi atau maksud yang disampaikan oleh penulis atau pembicara

tergambar lengkap dalam pikiran lawan bicara, persis sebagaimana apa

yang disampaikan. Kalimat semacam ini biasanya secara popular disebut

sebagai kalimat efektif.

Razak (1990: 2) Mengatan bahwa kalimat dikatakan efektif bila

mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan ide, gagasan,

pesan, pengertian atau informasi berlangsung dengan sempurna. Kalimat

yang efektif mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan itu

tergambar lengkap dalam pikiran si penerima (pembaca), persis seperti

apa yang disampaikan.

Kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami orang

lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Sebuah

kalimat yang efektif harus memiliki kemampuan untuk menimbulkan

kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti

28

apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Hal ini berarti

bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya

informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya (Akhadiah, dkk.,

1996:116).

Sugono (1997: 26) mengatakan bahwa masalah definisi atau

batasan kalimat tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu banyak

definisi kalimat yang telah dibicarakan para ahli bahasa. Tidak jarang

definisi kalimat itu membingungkan kita. Persoalan yang lebih penting

ialah apakah kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai

kalimat yang benar (gramatikal)?

Putrayasa (2007: 47) mengatakan bahwa unsur-unsur yang

membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur

wajib dan unsur takwajib (unsur manasuka). Unsur wajib adalah unsur

yang harus ada dalam sebuah kalimat (yaitu unsur S/subjek dan

P/predikat), sedangkan unsur takwajib (unsur manasuka) adalah unsur

yang boleh ada dan boleh tidak ada (yaitu kata kerja bantu: harus, boleh;

keterangan aspek: sudah, akan; keterangan: tempat, waktu, cara, dan

sebagainya.

Mustakim (1994: 85) mengatakan bahwa kalimat efektif

merupakan suatu jenis kalimat yang dapat memberikan efek tertentu

dalam komunikasi. Efek yang dimaksud dalam hal ini adalah kejelasan

informasi.

29

Keefektifan sebuah kalimat pada ragam lisan agak berbeda dengan

keefektifan pada ragam tulis. Pada ragam lisan informasi yang

disampaikan dalam kalimat dapat diperjelas dengan penggunaan intonasi

tertentu, gerakan anggota tubuh, atau situasi tempat pembicaraan

berlangsung.

Hal-hal yang dapat memperjelas informasi pada ragam lisan itu

tidak terdapat pada ragam tulis. Oleh karena itu, unsur-unsur kebahasaan

yang digunakan pada ragam tulis dituntut lebih lengkap agar dapat

mendukung kejelasan informasi. Jika digunakan untuk keperluan resmi,

kelengkapan unsur kebahasaan pada ragam lisan dan tulis sebenarnya

tidak jauh berbeda. Hal itu terjadi, jika unsur-unsur kebahasaan yang

digunakan tidak lengkap, ada kemungkinan informasi yang disampaikan

pun tidak dapat dipahami secara tepat.

Ragam bahasa tulis yang digunakan untuk kepeluan dinas dan

keperluan resmi lainnya, seperti pada surat dinas, laporan dinas, laporan

penelitian, makalah, atau tesis, mempunyai ciri keeksplisitan. Ciri

keeksplisitan itu dituntut pula dalam penggunaan ragam bahasa lisan

untuk keperluan yang resmi, seperti rapat dinas, seminar, ceramah, atau

pidato di depan umum. Oleh karena itu, unsur-unsur kalimat yang

digunakannya pun harus lengkap dan eksplisit. Artinya, unsur-unsur

kalimat yang seharusnya ada tidak boleh dihilangkan dan, sebaliknya,

unsur-unsur yang seharusnya tidak ada tidak perlu dimunculkan.

30

Kelengkapan dan keeksplisitan semacam itu dapat diukur berdasarkan

keperluan komunikasi dan kesesuaiannya dengan kaidah.

Kelengkapan dan keeksplisitan itu dimaksudkan agar bahasa yang

digunakan dapat mengungkapkan gagasan atau informasi secara tepat

dan dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya

sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh penulis atau pembicara.

Dengan kelengkapan dan keeksplisitan itu diharapkan bahasa atau

khususnya kalimat yang digunakan tidak menimbulkan salah paham atau

salah tafsir.

Jika diperhatikan secara cermat sehubungan dengan masalah

tersebut, dalam kenyataan berbahasa sampai saat ini masih sering

dijumpai adanya beberapa kalimat yang belum atau tidak tersusun secara

efektif. Salah satu di antaranya dapat diperhatikan pada contoh berikut.

(18) Dalam ruangan itu memerlukan beberapa kursi.

Dari segi informasinya, kalimat (18) itu cukup jelas. Artinya, maksud

yang diungkapkan di dalam kalimat itu dengan mudah dapat dipahami.

amun a akah kalimat itu sudah e ekti Ja abnya “belum” karena

kalimat itu belum memiliki unsur yang lengkap.

Keefektifan sebuah kalimat, sebagaimana yang telah disinggung di

atas, tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasinya, tetapi juga oleh

kelengkapan unsur-unsurnya. Dalam hal ini, kalimat dikatakan memiliki

unsur yang lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung unsur subjek

(S) dan unsur predikat (P).

31

Jika dilihat dari segi unsur-unsurnya, satuan unsur dalam ruangan

itu pada kalimat (18) merupakan keterangan (K), memerlukan merupakan

predikat (P), dan beberapa kursi merupakan objek (O). Dengan demikian,

kalimat (18) itu berpola KPO. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat (18)

tidaki memiliki unsur subjek (S) sehingga kalimatnya menjadi tidak

lengkap dan notabene tidak efektif.

Subjek pada kalimat (18) itu sebenarnya dapat dieksplisitkan, yaitu

dengan menghilangkan kata depan dalam yang terletak pada awal

kalimat. Atau, jika kata depan itu ingin tetap dipertahankan, kata kerja

memerlukan yang menjadi predikatnya harus diubah menjadi pasif

diperlukan. Dengan demikian, ubahan kalimat (18) tampak menjadi seperti

berikut.

(18a) Ruangan itu memerlukan beberapa kursi. (18b) Dalam ruangan itu diperlukan beberapa kursi.

2 Kriteria kalimat efektif

Razak (1990: 3) Mengatakan bahwa kalimat efektif memiliki

beberapa persyaratan, misalnya, persyaratan struktur kalimat, polanya

harus benar, kalimat itu mempunyai tenaga yang menarik, dan di dalam

karya tulis itu membentuk kerja sama lewat sistem yang bervariasi.

Lebih lanjut Razak (1990:4) mengatakan bahwa struktur kalimat

efektif dapat berbentuk, misalnya, struktur kalimat sederhana, dan struktur

kalimat luas atau panjang yang memiliki pola kalimat yang jelas, serta

memiliki gaya pengungkapan dan penonjolan informasi yang bervariasi.

32

Pengguna bahasa umumnya beranggapan bahwa kalimat yang

efektif adalah kalimat yang singkat dan hemat. Anggapan ini tentu tidak

semuanya benar. Kehematan memang menjadi salah satu ciri keefektifan

sebuah kalimat. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kalimat

yang panjang tidak dapat disebut sebagai kalimat efektif.

Jika memang informasi yang diungkapkannya jelas, mudah

dipahami, dan tersusun sesuai dengan kaidah yang berlaku, betapapun

panjangnya sebuah kalimat tetap dapat disebut kalimat yang efektif.Oleh

karena itu, pengguna bahasa diharapkan dapat memahami kriteria kalimat

yang benar agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh

pembaca.

Agar kalimat yang ditulis dapat memberi informasi kepada

pembaca secara tepat seperti yang diharapkan oleh penulis, perlu

diperhatikan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu

kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, penekanan, kehematan

dalam mempergunakan kata, dan kevariasian dalam struktur kalimat

(Akhadiah, dkk., 1996: 116-117).

Sejalan dengan pendapat Akhadiah dan kawan-kawan di atas,

Mustakim (1994: 90) Mengatakan bahwa ada beberapa kriteria

atau persyaratan kalimat yang efektif, yang antara lain meliputi

kelengkapan, kesejajaran, kehematan, dan variatif.

Kriteria yang disebutkan di atas belum termasuk salah satu kriteria

yang ada dalam kalimat efektif, yaitu kriteria kelogisan yang menurut

33

Mustakim masuk dalam ranah ketidaksejajaran makna kata. Namun,

dalam pembahasan tulisan ini penulis memimjam pendapat Arifin dan

Tasai (1989 : 118 119) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan

ejaan yang berlaku. Misalnya, Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan

acara ini. Dari segi kelogisan kalimat ini tidak logis (tidak masuk akal).

Yang logis adalah Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini.

a. Kelengkapan

Kelengkapan di sini mengacu pada unsur-unsur yang membangun

kalimat tersebut. Kalimat dikatakkan efektif jika sekurang-kurangnya harus

mengandung unsur subjek (S) dan predikat (P). Agar kelengkapan itu

dapat terpenuhi, subjek pada awal kalimat hendaknya tidak didahului kata

depan, predikat kalimatnya jelas, dan tidak terdapat pemenggalan bagian

kelimat majemmuk.

Pertama, subjek tidak didahului kata depan, sebagaimana telah

disebutkan di atas, kalimat yang efektif harus tersusun sesuai dengan

kaidah yang berlaku. Dari segi kaidah tata bahasa, sekurang-kurangnya

kalimat itu harus memiliki unsur subjek (S) dan predikat (P). Jika unsur

subjek itu tidak ada, kalimatnya pun berarti tidak memenuhi kriteria

sebagai kalimat yang efektif.

Kalimat yang tidak bersubjek itu umumnya terjadi karena

penggunaan kata depan pada awal kalimat. Perhatikan contoh berikut ini.

34

(19) Dari hasil pengembangan di lapangan membuktikan bahwa alat ini tidak berbahaya.

Kata depan dari yang terletak pada awal kalimat itu dapat

menghilangkan gagasan yang ingin disampaikan karena dengan adanya

kata depan itu subjek kalimatnya menjadi kabur. Pada kalimat (19)

tersebut subjeknya, sebenarnya, adalah hasil pengembangan, yang

didahului kata depan dari. Adanya kata depan yang mendahului subjek itu

menyebabkan kalimat tersebut tidak memberikan informasi yang jelas.

Oleh karena itu, agar informasinya jelas dan kalimatnya pun menjadi

efektif, kata depan itu harus dihilangkan.

Kedua, predikat kalimatnya jelas, kalimat yang tidak berpredikat

juga tidak tepat disebut kalimat yang efektif karena unsur-unsurnya

menjadi tidak lengkap. Misalnya, pada kalimat di bawah ini.

(20) Salah satu ciri logam yaitu akan memuai jika dipanaskan. (21) Wilayah yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri misalnya Daya dan Bulurokeng.

Kata yaitu dan misalnya berfungsi untuk menjelaskan hubungan

antara sebelum dan sesudah kata itu. Keduanya tidak bersifat predikat

sehingga unsur yang yang terletak di belakangnya tidak dapat disebut

sebagai predikat. Agar unsur di belakang kata itu menjadi predikat, yaitu

harus diganti dengan kata lain yang bersifat predikatif, misalnya ialah atau

adalah, demikian pula kata misalnya pada kalimat (21).

Ketiga, bagian kalimat majemuk tidak dipenggal, dalam

penggunaan bahasa sering ditemukan adanya bagian kalimat majemuk

35

yang ditulis terpisah dari bagian sebelumnya. Misalnya, pada kalimat di

bawah ini.

(22) Pebangunan jembatan itu belum dapat dilaksanakan. Karena dana yang diusulkan belum turun. (23) Seluruh lapisan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Agar pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik.

Kata karena dan agar sebenarnya berfungsi sebagai kata

penghubung intrakalimat, bukan menghubungkan kalimat yang satu dan

kalimat yang lain. Sebagai bagian kalimat, unsur yang diawali kata

penghubung itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Sebaliknya,

unsur yang disebut anak kalimat itu selalu tergabung dengan bagian

kalimat yang lain, yang merupakan induk kalimatnya. Oleh sebab itu,

bagian kalimat tersebut harus ditulis serangkai dengan bagian yang lain

sehingga bentuknya menjadi seperti berikut.

(22a) Pembangunan jembatan itu belum dapat dilaksanakan karena dana yang diusulkan belum turun. (23a) Seluruh lapisan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing agar pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik.

Sejalan dengan pendapat Mustakim di atas, Sugondo (1997: 26-27)

mengatakan bahwa syarat kelengkapan kalimat dapat dilihat dari struktur

lahirnya. Dari segi struktur lahirnya kalimat dalam bahasa Indonesia

sekurang-kurangnya terdiri atas predikat (P). Dengan kata lain, jika suatu

pernyataan memiliki predikat, pernyataan itu merupakan kalimat,

sedangkan suatu untaian kata yang tidak memiliki predikat disebut frasa.

Misalnya, Anak itu belajar. Unsur Anak itu (S) dan unsur belajar (P).

36

b. Kesejajaran

Kalimat yang efektif juga harus mengandung kesejajaran antara

gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana

pengungkapnya. Kesejajaran itu dalam pemakaian bahasa cukup penting.

Jika dilihat dari segi bentuknya, kesejajaran itu dapat menyebabkan

keserasian. Sementara itu, jika dilihat dari segi makna atau gagasan yang

diungkapkan, kesejajaran itu dapat menyebabkan informasi yang

diungkapkan menjadi sistematis sehingga mudah dipahami.

Seperti yang secara implisit terungkap pada keterangan tersebut,

kesejajaran itu dapat dibedakan atas kesejajaran bentuk, kesejajaran

makna, dan gabungan keduanya.

Pertama, kesejajaran bentuk, bentukan kalimat yang tidak tersusun

secara sejajar dapat mengakibatkan kalimat itu tidak serasi. Misalnya,

pada kalimat di bawah ini.

(24) Program kerja ini sudah lama diusulkan, tetapi ketua jurusan belum menyetujuinya.

Ketidaksejajaran bentuk pada kalimat di atas disebabkan oleh

penggunaan bentuk kata kerja pasif diusulkan yang dikontraskan dengan

bentuk aktif menyetujui. Agar menjadi sejajar, bila bagian yang pertama

menggunakan bentuk pasif, hendaknya bagian yang kedua pun

menggunakan bentuk pasif. Sebaliknya, jika yang pertama aktif,

berikutnya pun sebaiknya aktif. Dengan demikian, kalimat tersebut akan

memiliki kesejajaran jika bentuk kata kerjanya diseragamkan seperti

kalimat di bawah ini.

37

(24a) Program kerja ini sudah lama diusulkan, tetapi belum disetujui ketua jurusan. (24b)Panitia sudah lama mengusulkan program kerja ini, tetapi ketua

jurusan belum menyetujuinya.

Akhadiah dkk.(1988: 122) mengatakan bahwa kesejajaran

(paralelisme) dalam kalimat ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa

yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam

susunan serial. Jika sebuah gagasan (ide) dalam suatu kalimat dinyatakan

dengan frasa (kelompok kata), maka gagasan-gagasan lain yang

sederajat harus dinyatakan dengan frasa. Jika sebuah gagasan dalam

suatu kalimat dinyatakan dengan kata benda (misalnya bentuk pe an, ke

an), maka gagasan yang lain yang sederajat harus dengan kata benda

juga. Demikian juga halnya bila sebuah gagasan dalam suatu kalimat

dinyatakan dengan kata kerja (misalnya bentuk me kan, di kan) maka

gagasan lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang

sama. Kesejajaran (paralelisme) akan membantu member kejelasan

kalimat secara keseluruhan.

Sejalan dengan pendapat akhadiah di atas, Putrayasa (2007: 48

49) mengatakan bahwa yang dimaksud kesejajaran (paralelisme) dalam

kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang

dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam suatu kalimat

dinyatakan dengan frasa, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan

dengan frasa. Jika sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan

kata benda (misalnya bentuk pe-an, ke-an), maka ide lain yang sederajat

harus dengan kata benda juga. Demikian juga halnya bila sebuah ide

38

dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata kerja (misalnya bentuk me-

kan, di-kan), maka ide lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan

jenis kata yang sama.

Lebih lanjut Putrayasa (2007 : 49-50) mengatakan bahwa Jika kita

berbicara tentang kesejajaran satuan dalam kalimat , yang dibahas adalah

keadaan sejajar atau tidaknya satuan-satuan yang membentuk kalimat,

baik dari segi bentuk maupun dari segi maknanya. Tetu saja pengertian

kesejajaran mengandaikan bahwa unsur pembentuk kalimat itu lebih dari

satu. Sesungguhnya kaitan bentuk dan makna sangatlah erat dan tak

terpisahkan.

Kedua, kesejajaran makna, masalah yang sering dihadapi dalam

penyusunan kalimat, terutama yang menyangkut penataan gagasan,

adalah masalah penalaran. Penalaran dalam sebuah kalimat merupakan

masalah pokok yang mendasari penataan gagasan. Seperti diketahui,

bahasa dan penalaran atau pola pikir pemakainya mempunyai kaitan yang

sangat erat. Jika pikiran pemakai sedang kacau, misalnya, bahasa yang

dipakainya pun cenderung akan kacau pula. Kekacauan itu dapat

diketahui perwujudannya dalam susunan kalimat yang tidak teratur dan

berbelit-belit. Bahkan, penalaran di dalam kalimatnya pun sering tidak

logis. Misalnya, dapat dilihat pada kalimat di bawah ini.

(25) Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa maka selesailah penyusunan karya tulis ini.

39

Penulisan kalimat seperti itu lazim kita temukan pada karya tulis

yang dibuat oleh para mahasiswa. Anehnya, ketika hal itu ditanyakan

kepada para mahasiswa, mereka umumnya tidak mengerti bahwa kalimat

itu salah dari segi penalarannya. Apakah itu berarti bahwa penalaran para

mahasiswa kita masih rendah? Tentu tidak semuanya demikian.

Dari segi penalarannya, kalimat tadi jelas menyalahi logika kita. Hal

itu karena dalam kalimat tersebut terkandung makna bahwa seolah-olah

hanya dengan mengucapkan puji syukur, lalu karya tulis itu selesai

dengan sendirinya. Ini tentu merupakan suatu hal yang mustahil terjadi.

Andaikata kita menghadapi suatu pekerjaan, tentu diperlukan suatu

kegiatan atau aktivitas untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jika tanpa

aktivitas, mustahil pekerjaan itu dapat selesai dengan sendirinya, apalagi

hanya dengan mengucapkan puji syukur. Di situlah letak persoalan

ketidakbernalaran kalimat tersebut.

Masalahnya sekarang, bagaimana kita mengubah kalimat itu agar

menjadi logis atau bernalar? Untuk itu, struktur atau susunan kalimat tadi

harus diubah agar sesuai dengan kaidah penyusunan kalimat yang benar.

Misalnya, kita dapat mengubah kalimat tadi seperti berikut.

(25a) Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya karya tulis ini. (25b) Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini. (25c) Dengan selesainya penyusunan karya tulis ini penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa.

40

Dengan pencermatan semacam itu selain penalarannya menjadi

jelas, makna atau informasinya pun lebih mudah dipahami.

Ketidaksejajaran makna kalimat dapat pula diperhatikan pada

contoh berikut.

(26) Pembangunan gedung DPRD yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar lima miliar rupiah akan dibangun tahun ini.

Ketidak sejajaran makna dalam kalimat (26) terutama disebabkan

oleh kekurangcermatan dalam pemilihan kata pembangunan yang

digunakan sebagai subjek dan kata dibangun yang digunakan sebagai

sebagai predikatnya. Dari segi penalaran ada kejanggalan dalam kalimat

itu. Pertanyaan yang segera timbul adalah mungkinkah pembangunan itu

dibangun Ja abannya tentu “tidak” karena pembangunan lazimnya

dilaksanakan, dilakukan, atau dimulai, bukan dibangun. Jika maksudnya

demikian, kalimat tersebut seharusnya diungkapkan seperti di bawah ini.

(26a) Pembangunan gedung DPRD yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar lima miliar rupiah itu akan dilaksanakan tahun ini.

Ketiga, kesejajaran bentuk dan makna, Beberapa gagasan yang

bertumpuk dalam satu pernyataan dapat mengaburkan kejelasan

informasi yang diungkapkan sehingga pembaca akan mengalami kesulitan

dalam memahaminya. Misalnya, perhatikanlah kalimat di bawah ini.

(27) Menurut beberapa pakar sejarah mengatakan bahwa Benteng Ujung Pandang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Ketidaksejajaran antara bentuk dan makna seperti pada kalimat

(27) cukup sering dilakukan oleh pemakai bahasa. Penyebab

ketidaksejajaran itu adalah penggunaan kata menurut yang diikuti

41

ungkapan mengatakan bahwa . Seharusnya jika kata menurut sudah

digunakan, kata mengatakan bahwa tidak perlu digunakan lagi.

Sebaliknya, jika sudah menggunakan ungkapan mengatakan bahwa, kata

menurut tidak perlu digunakan. Dengan demikian, kalimat (27) lebih tepat

diungkapkan sebagai berikut.

(27a) Menurut beberapa pakar sejarah Benteng Ujung Pandang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda

(27b) Para pakar sejarah mengatakan bahwa Benteng Ujung Pandang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

c. Kehematan

Kehematan merupakan salah satu ciri kalimat yang efektif. Dalam

penyusunan kalimat, kehematan ini dapat diperoleh dengan

menghilangkan bagian-bagian tertentu yang tidak diperlukan atau yang

mubazir. Hal itu, antara lain, berupa penghilangan subjek ganda, bentuk

yang bersinonim, dan bentuk jamak ganda.

Pertama, penghilangan subjek ganda, kalimat majemuk bertingkat

dan induk kalimatnya memiliki subjek yang sama dapat dihilangkan salah

satunya. Subjek yang dihilangkan adalah yang terletak pada anak

kalimatnya. Misalnya, dapat dilihat pada kalimat di bawah ini.

(28) Sebelum makalah ini diseminarkan, makalah ini harus direvisi lebih dahulu.

Kalimat (28) di atas lebih efektif jika diubah menjadi (28a) berikut.

(28a) Sebelum diseminarkan, makalah ini harus direvisi lebih dahulu.

Kedua, penghilangan bentuk yang bersinonim, dua kata atau lebih

yang mendukung fungsi yang sama dapat menyebabkan kalimat tidak

42

efektif, misalnya, adalah merupakan, seperti misalnya, agar supaya, dan

demi untuk. Oleh sebab itu, pengefektifan kalimat semacam itu dapat

dilakukan dengan menghilangkan salah satu dari kata-kata yang

bersinonim tersebut. Misalnya, dapat dilihat pada kalimat di bawah ini.

(29) Bank Mandiri adalah merupakan salah satu bank milik pemerintah. (30) Minumlah obat secara teratur agar supaya cepat sembuh.

Kalimat (29) dan (30) lebih efektif jika diubah menjadi seperti

berikut.

(29a) Bank Mandiri adalah salah satu bank milik pemerintah. (29b) Bank Mandiri merupakan salah satu bank milik pemerintah. (30a) Minumlah obat secara teratur agar cepat sembuh. (30b) Minumlah obat secara teratur supaya cepat sembiuh.

Ketiga, penghilangan makna jamak yang ganda, kata yang

bermakna jamak, seperti semua, segala, seluruh, beberapa, para, dan

segenap, dapat menimbulkan ketidakefektifan kalimat jika digunakan

bersama-sama dengan bentuk ulang yang juga bermakna jamak.

Misalnya, pada kalimat di bawah ini.

(31) Semua data-data dalam komputer ini sudah hilang. (32) Beberapa desa-desa di Mamuju sudah menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing.

Agar efektif kalimat (31) dan (32) di atas sebaiknya diubah menjadi

seperti berikut ini.

(31a) Semua data dalam komputer ini sudah hilang. (31b) Data-data dalam komputer ini sudah hilang. (32a) Beberapa desa di Mamuju sudah menjaga kebersihan lingkunganya Masing-masing. (32b) Desa-desa di Mamuju sudah menjaga kebersihan lingkungannya Masing-masing.

43

d. Kelogisan

Arifin dan Tasai (!989 : 118-119) mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal

dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada contoh

berikut ini.

Waktu dan tempat kami persilakan.

(33) Untuk mempersingkat waktu waktu, kita teruskan acara ini.

(34) Kalimat ini tidak logis (tidak masuk akal). Kalimat yang logis adalah

sebagai berikut.

(33a) Bapak Dekan kami persilakan.

(34a) Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini.

d. Variatif

Kalimat yang efektif juga mengutamakan variasi bentuk

pengungkapan atau gaya kalimatnya. Variasi itu dapat dicapai dengan

menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, variasi aktif-pasif, dan

variasi panjang pendek.

Pertama, variasi bentuk inversi, inversi merupakan salah satu

variasi bentuk pengungkapan dengan menempatkan unsur yang

dipentingkan pada awal kalimat. Misalnya, dapat dilihat pada kalimat di

bawah ini.

(35) Biaya lima miliar rupiah dibutuhkan untuk pembangunan hotel itu.

44

Dari segi struktur informasinya, kalimat (33) lebih menonjolkan

informasi tentang biaya atau besarnya biaya daripada informasi tentang

pembangunan hotel. Berbeda dengan itu, jika penulis lebih mementingkan

informasi tentang perlunya biaya, kalimat tersebut dapat diubah menjadi

seperti berikut.

(35a) Diperlukan biaya lima miliar rupiah untuk pembangunan hotel itu.

Dua variasi bentuk inversi tersebut diubah dari bentuk

pengungkapan biasa seperti berikut ini.

(35b) Pembangunan hotel itu memerlukan biaya lima miliar rupiah.

Penggunaan kalimat majemuk bertingkat dengan menempatkan

anak kalimat di depan induk kalimat, atau sebaliknya, juga merupakan

variasi bentuk inversi yang dapat dimanfaatkan sebagai gaya dalam

pengungkapan. Misalnya, dapat dilihat pada kalimat di bawah ini.

(36) Karena jumlah angkutan umum sudah memadai, Pemerintah Kota Makassar tidak akan menambahnya lagi pada tahun depan. (36a) Pemerintah Kota Makassar tidak akan menambah angkutan umum lagi pada tahun depan karena jumlahnya sudah memadai.

. Gaya kalimat (34) lebih mementingkan informasi tentang jumlah

angkutan yang sudah memadai, sedangkan gaya kalimat (34a) lebih

mengutamakan informasi tentang tidak akan menambah jumlah angkutan

umum lagi.

Kedua, variasi bentuk pasif persona, bentuk pasif persona juga

dapat dimanfaatkan sebagai variasi lain dalam pengungkapan informasi

ataupun penggayaan kalimat. Dari kalimat (35), misalnya, dapat dibentuk

45

menjadi kalimat (35a) dan (35b) sesuai dengan informasi yang lebih

dipentingkan.

(37) Mereka akan melaporkan masalah ini kepada rektor. (37a) Akan mereka laporkan masalah ini kepada rektor. (37b) Masalah ini akan mereka laporkan kepada rektor.

Dalam bentuk pasif persona semacam itu, kata ganti orang atau

kata ganti persona langsung didekatkan pada kata kerjanya, tidak disisipi

dengan unsur lain. Oleh sebab itu, susunan bentuk pasif persona seperti

berikut tidak benar.

(37c) Masalah ini mereka akan laporkan kepada rektor. (37d) Mereka akan laporkan masalah ini kapada rektor.

Susunan bentuk pasif persona seperti (35c) dan (35d), meskipun

tidak benar , banyak digunakan oleh pemakai bahasa. Hal itu tentu sangat

disayangkan karena ternyata belum banyak disadari bahwa susunan

seperti itu tidak benar.

Ketiga, variasi bentuk aktif-pasif, Variasi bentuk ini merupakan

variasi penggunaan atau penggayaan kalimat dengan memanfaatkan

kalimat aktif lebih dulu, kemudian diikuti oleh kalimat pasif, atau

sebaliknya. Misalnya, pada kalimat di bawah ini.

(38) Bulan depan kami akan mengadakan rapat pimpinan. Dalam rapat itu akan kami bahas berbagai masalah yang muncul akhir-akhir ini. (38a) Bulan depan akan diadakan rapat pimpinan. Dalam rapat itu kami akan membahas berbagai masalah yang muncul akhir-akhir ini.

Dengan variasi aktif-pasif semacam itu kalimat-kalimat yang

digunakan lebih “bertenaga” lebih e ekti Bandingkan misalnya dengan

bentuk atau susunan yang kurang variatif seperti berikut ini.

46

(38b) Bulan depan kami akan mengadakan rapat pimpinan. Kami akan membahas berbagai masalah yang muncul akhir-akhir ini.

Kalimat yang kurang bervariasi semacam itu tampak kurang

bertenaga, dan kurang dapat memberikan efek komunikasi seperti yang

diharapkan. Oleh sebab itu, variasi merupakan aspek yang perlu

dipertimbangkan dalam mengungkapkan gagasan melalui kalimat.

Keempat, variasi bentuk panjang-pendek, Variasi bentuk ini

merupakan variasi penggunaan kalimat panjang dan pendek secara

bergantian. Misalnya, pada kalimat di bawah ini.

(39) Penelitian ini memerlukan waktu tiga bulan. Meskipun demikian, target yang telah ditetapkan sebelumnya diharapkan dapat tercapai karena lokasi yang akan diteliti mudah dijangkau dengan kendaraan umum.

(40) Lokasi penelitian yang direncanakan sebelumnya berada di lereng gunung sehingga sulit dijjangkau dengan kendaraan umum. Oleh karena itu, penelitian di lokasi tersebut dibatalkan.

Berbagai variasi susunan kalimat tersebut, baik variasi inversi, aktif-

pasif, pasif persona, maupun variasi panjang pendek, penggunaanya

sangat bergantung pada gaya masing-masing pemakai bahasa.

Sungguhpun demikian, variasi semacam itu dapat dimanfaatkan untuk

menghindari kemonotonan bentuk kalimat yang mungkin dapat

membosankan.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Asis Kamma pada tahun 2006

yang berjudul Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

dalam Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III Lembaga Administrasi

47

Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini hanya dibicarakan

kesalahan-kesalahan pemakaian ejaan bahasa Indonesia, khususnya

kesalahan penulisan huruf, kesalahan penulisan kata, kesalahan

penulisan unsur serapan dan kesalahan pemakaian dan penulisan tanda

baca dalam bahan ajar Diklat Pra jabatan Golongan III Lembaga

Administrasi Republik Indonesia.

Penelitian lainnya oleh Nur Ihsan pada tahun 2003 yang berjudul

Analisis Kesalahan Penggunaan Konjungsi dalam Skripsi Mahasiswa

STKIP 19 November Kolaka. Dalam penelitian ini dibicarakan kesalahan-

kesalahan pemakaian konjungsi pada penulisan skripsi mahasiswa STKIP

19 November Kolaka.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh A. junia Jamilah

pada tahun 2002 yang berjudul Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dalam karangan Siswa SMU

Pembangunan Makassar. Dalam penelitian ini khusus dibicarakan

mengenai kesalahan pemakaian ejaan yang terjadi dalam karangan siswa

SMU Pembangunan Makassar.

Penelitian berikutnya oleh Taufik pada tahun 1997 yang berjudul

Analisis Kesalahan Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Tesis dan

Disertasi Mahasiswa Pascasarjana Unhas. Dalam penelitian ini

dibicarakan tentang kesalahan penyusunan kalimat, kesalahan pemilihan

kata, dan kesalahan pemakaian ejaan. Hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa masih banyak terdapat kesalahan, baik dalam

48

ejaan, pemilihan kata, maupun penyusunan kalimat dalam tesis dan

disertasi yang ditulis oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas

Hasanuddin.

Demikian ula enelitian yang dilakukan leh Sya i ie ada tahun

1984. judul penelitiannya Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam

Menulis Mahasiswa IKIP Malang, IKIP Surabaya, dan IKIP Yogyakarta.

Dalam penelitian ini dibicarakan tentang analisis penyusunan paragraf,

penyusunan kalimat, pilihan kata, dan pemakaian ejaan. Hasil penelitian

ini memberikan gambaran tentang kesalahan penyusunan paragraf,

kesalahan penyusunan kalimat, kesalahan pemilihan kata, dan kesalahan

pemakaian ejaan dan tanda baca yang ditulis oleh mahasiswa IKIP

Malang, IKIP Surabaya, dan IKIP Yogyakarta.

Sementara itu, Penelitian yang berjudul Kesalahan-Kesalahan

Berbahasa Indonesia Pembelajar Bahasa Indonesia sebagai Bahasa

Asing: Sebuah Penelitian Pendahuluan oleh Setya Tri Nugraha. Dalam

penelitian ini dibicarakan kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia para

pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Indonesian

Language and Culture Intensive Course (ILCIC), Pusat Pengembangan

dan Pelatihan Bahasa, Universitas Sanata Dharma, periode 1999-2000.

Dalam penelitian ini ditemukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalan

tersebut meliputi ketidakefektifan kalimat, kesalahan pemilihan kata,

kesalahan penggunaan afiks, tidak lengkapnya fungsi-fungsi kalimat,

kesalahan pemakaian preposisi, pembalikan urutan kata, kesalahan

49

penggunaan konstruksi pasif, kesalahan pemakaian konjungsi,

ketidaktepatan pemakaian yang, dan kesalahan pembentukan jamak.

Ketiga penelitian yang disebutkan terdahulu hanya mengemukakan

kesalahan pemakaian konjungsi dan kesalahan pemakaian ejaan. Kedua

penelitian terakhir menyatakan secara lengkap analisis kesalahan

pemakaian paragraf, pemakaian kalimat, pilihan kata, dan pemakaian

ejaan.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh

Taufik, Sya i ie, dan Setya Tri Nugraha. Penelitian ini pun melihat

kesalahan pemakaian diksi dan penyusunan kalimat, tetapi dengan objek

penelitian yang berbeda, yaitu penggunaan diksi dan penyusunan kalimat

dalam Tesis Mahasiswa Ilmu HukumProgram Pascasarjana Universitas

Kristen Indonesia Paulus Makassar.

E. Kerangka Pikir

Untuk melihat kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam

tesis Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus, terlebih dahulu kesalahan berbahasa Indonesia dalam

penelitian ini harus dibagi menjadi dua variabel, yaitu kesalahan

penggunaan diksi dan kesalahan penyusunan kalimat.

Kesalahan penggunaan diksi terdiri atas kesalahan dalam

pemilihan kata yang mencakup ketidaktepatan, ketidakcermatan, dan

ketidaklaziman dalam pemilihan dan penggunaan kata.

50

Ketidakefektifan kalimat terdiri atas ketidaklengkapan unsur-unsur

yang membangun kalimat tersebut, ketidaksejajaran antara gagasan yang

diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya,

ketidaklogisan, ketidakhematan penggunaan kata, dan ketidakvariasian

bentuk pengungkapan atau gaya kalimatnya.

Penggunaan

Bahasa Indonesia

T e s i s

D i k s i Kalimat

Kalimat

Efektif

Ketepatan

Kecermatan

Kelaziman Kelengkapan

Kesalahan penggunaan diksi dan

kalimat

Kesejajaran

Kelogisan

Kevariasian

Kehematan

51

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

penelitian deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dan preskriptif

merupakan cara yang tepat untuk memaparkan hasil penelitian ini. Data

yang terkumpul akan dianalisis menurut jenis-jenis kesalahannya. Hasil

analisis inilah yang selanjutnya akan dideskripsikan sesuai dengan apa

adanya.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah tesis Mahasiswa Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus tahun 2004

s.d. 2008. Sumber data ini diperoleh melalui perpustakaan Program

Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen

Indonesia Paulus Makassar yang diambil secara purposif . Jumlah tesis

yang menjadi sumber data ialah 40 tesis yang diperoleh dari tiap angkatan

sebanyak 10 tesis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah semua bentuk kesalahan diksi

atau pilihan kata dan penyusunan kalimat yang terdapat dalam tesis

52

Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus, tahun 2004 s. d. 2008.

Sampel pada penelitian ini meliputi sebagian kesalahan

penggunaan diksi atau pilihan kata dan penyusunan kalimat dalam tesis

Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus. Penyampelan dalam penelitian ini didasarkan pada

tahun tesis tersebut yang diambil secara purposif dengan menggunakan

metode simak.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Pada langkah ini, penulis melakukan observasi (pengamatan)

langsung pada kalimat dalam tesis Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Kristen Indonesia Paulus, tahun 2004 s. d. 2008. Pelaksanaan

observasi pada kalimat dilakukan di perpustakaan Program Pascasarjana

Program Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar

dengan menggunakan metode simak.

2.Teknik Catat

Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat kesalahan penggunaan

diksi dan penyusunan kalimat dalam tesis Mahasiswa Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar.

53

E. Teknik Analisis Data

Data yang ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya

akan dianalisis dengan menggunakan prosedur berikut ini.

(1) Pertama, semua data diteliti dengan cermat untuk menentukan jenis

kesalahan-kesalahan berbahasa yang terdapat pada data itu.

(2) Kedua, setelah semua data diketahui jenis kesalahannya, selanjutnya

diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan jenis kesalahan.

(3) Ketiga, semua data yang sudah terklasifikasikan diberikan penjelasan

terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada setiap data itu.

(4) Pada tahap akhir, semua data yang telah dianalisis disajikan secara

deskriptif.

54

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesalahan Penggunaan Diksi

Kesalahan penggunaan diksi yang terdapat dalam tesis

Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus yang ditemukan ialah (1) ketidaktepatan dalam

penggunaan kata, (2) ketidakcermatan dalam penggunaan kata, dan (3)

ketidaklaziman dalam penggunaan kata. Uraian berikut ini akan

memaparkan kesalahan-kesalahan tersebut secara sistematis.

1.Ketidaktepatan Penggunaan Kata

Berdasarkan data yang ada, penulis menemukan kesalahan

penggunaan kata. kesalahan itu diklasifikasikan berdasarkan jenis

kesalahannya sebagai berikut.

a. Kesalahan Penggunaan Kata Depan

Berdasarkan data yang ada, kesalahan penggunaan kata depan

dapat dilihat pada data berikut ini.

(1) Pertumbuhan ekonomi nasional di era informasi akan diwarnai oleh manfaat dari adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti sudah diuraikan di atas.(Sumber tesis nomor. 1 2004/2005)

(2) Di era pasca reformasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin

terbuka peluang untuk secara sadar dan sistematis mengembangkan peraturan perundang-undangan yang bernuansa keagamaan.(Sumber tesis nomor 3 2005/2006)

(3) Dari penanganan yang begitu bagus serta optimal terhadap

pemungutan restribusi daerah dapat memberikan konsekuensi

55

penerimaan daerah akan rendah dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber potensi yang ada.(Sumber tesis nomor 7 2006/2007)

(4) Dari pasal 1320 KUH Perdata akan menjadi syarat sahnya suatu

perjanjian pengobatan sebagaimana akan dibahas di dalam tulisan ini.(Sumber tesis nomor 4 2005/2006)

Kalimat (1) dan (2) itu seharusnyan tanpa kata depan di karena

kata di digunakan untuk menjelaskan tempat. Misalnya di kampus atau di

kantor. Kata yang tepat digunakan ialah kata pada karena kata ini

berfungsi menjelaskan situasi/keadaan. Kata pasca pada kalimat (2)

penulisannya tidak tepat karena kata ini merupakan unsur terikat. Jadi,

harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dengan demikian,

kalimat (1) dan (2) diubah sebagai berikut.

(1a) Pertumbuhan ekonomi nasional pada era informasi akan diwarnai oleh manfaat dari adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti sudah diuraikan di atas.

(2a) Pada era pascareformasi seperti sekarang ini masyarakat

semakin terbuka peluang untuk secara sadar dan sistematis mengembangkan peraturan perundang-undangan yang bernuansa keagamaan.

Kata dari pada kalimat (3) dan (4) tidak tepat digunakan karena

kata ini berfungsi menjelaskan asal/bahan, misalnya, Kursi ini terbuat dari

kayu. Demikian pula dengan kata bagus pada kalimat (3) tidak tepat

dugunakan karena kata ini berfungsi untuk menjelaskan kata benda,

misalnya, Rumah ini bagus. Jadi, kata yang tepat digunakan ialah kata

baik. Dengan demikian, kalimat (3) dan (4) diubah sebagai berikut.

56

(3a) Penanganan yang begitu baik serta optimal terhadap pemungutan retribusi daerah dapat memberikan konsekuensi penerimaan daerah akan rendah dan jauh lebih kecil dengan sumber potensi yang ada.

(4a) Pasal 1320 KUH Perdata akan menjadi syarat sahnya suatu

perjanjian pengobatan sebagaimana akan dibahas di dalam tulisan ini.

b. Kesalahan Penggunaan Kata yang Bersinonim

Kesalahan penggunaan kata yang bersinonim dapat dilihat pada

data berikut ini.

(5) Sementara PAD merupakan penopang terwujudnya pembagunan di daerah karena tanpa pendapatan daerah yang optimal maka pemerintah tidak mungkin bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur di daerah.(Sumber tesis nomor 2 2007/2008)

(6) Sektor pariwisata Kabupaten Tana Toraja sebenarnya ditunjang juga

oleh kecantikan alamnya, tetapi pemerintah daerah belum mengelolanya secara profesional. (Sumber tesis nomor 3 2004/2005)

(7) Hotel-hotel cantik dapat menarik minat wisatawan untuk

berkunjung ke Kabupaten Tana Toraja, tetapi pemerintah daerah dan pengusaha kelihatannya belum siap mewujudkannya. (Sumber tesis nomor 5 2006/2007)

Kalimat (5) itu seharusnya tanpa kata bisa karena kata bisa

mengandung dua makna, yaitu makna dapat dan makna racun. Dalam

penulisan karya ilmiah bentuk kata seperti ini harus dihindari karena

mengandung multitafsir. Oleh karena itu, kata bisa diganti dengan kata

dapat. Demikian juga dengan kata maka tidak tepat digunakan karena

sudah ada kata penghubung karena sebagai penanda ketidaksetaraan.

Kalimat (6) seharusnya tanpa kata kecantikan karena kata ini lebih tepat

dipakai pada diri gadis atau perawan. Misalnya, Restoran itu dilayani

57

gadis-gadis cantik. Jadi, kata yang tepat dugunakan ialah kata keindahan.

Kalimat (7) itu seharusnya tanpa kata cantik. Jadi, kata yang tepat

digunakan ialah kata bagus. Dengan demikian, kalimat (5), (6), dan (7) di

atas diubah sebagai berikut.

(5a) Sementara PAD merupakan penopang terwujudnya pembangunan daerah karena tanpa pendapatan daerah yang optimal, pemerintah tidak mungkin dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur di daerah.

(6a) Sektor pariwisata Kabupaten Tana Toraja sebenarnya ditunjang juga oleh keindahan alamnya, tetapi pemerintah daerah belum mengelolannya secara professional.

(7a) Hotel-hotel bagus dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung

ke Kabupaten Tana Toraja, tetapi pemerintahn daerah dan pengusaha kelihatannya belum siap mewujudkannya.

c. Kesalahan Penggunaan Kata Tugas

Berdasarkan data yang ada, kesalahan penggunaan kata tugas

dapat dilihat pada data di bawah ini.

(8) Dalam pembicaraan mengenai hak asasi manusis, sebenarnya tidak terlepas apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri pada diri pasien. (Sumber tesis nomor 2 2004/2005)

(9) Dari pasal tersebut, selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan tentang perjanjian pengobatan antara pemberi jasa dengan penerima jasa kesehatan. (Sumber tesis nomor 1 2006/2007)

(10) Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas

retribusi terminal Makale di Kabupaten Tana Toraja selama tiga tahun terakhir yakni 2004 sampai dengan 2006 belum dapat mencapai jumlah yang ditargetkan karena selama kurun waktu tersebut belum maksimalnya/optimalnya petugas pemungut retribusi. (Sumber tesis 1 2007/2008)

58

(11) Selain dapat memecahkan sebagian masalah dana dan tenaga dalam lingkup lokal peran serta masyarakat dapat pula menanggulangi konflik yang sering terjadi antara masyarakat dengan pengelola kawasan. (Sumber tesis nomor 4 2004/2005)

Kalimat (8) itu seharusnya tanpa kata dalam karena mengaburkan

subjek kalimat. Demikian pula dengan kata terlepas sebagai bentuk idiom

yang berpasangan dengan kata dari. Jadi, bentuknya terlepas dari. Tanda

koma tidak perlu ditulis karena tidak memiliki fungsi. Kalimat (9)

seharusnya tanpa kata dengan karena kata dengan menjelaskan

keterangan alat. Misalnya, Anak itu memukul anjing dengan kayu. Jadi,

kata dengan diganti dengan kata dan. Demikian juga dengan kata dari

tidak tepat digunakan karena posisinya pada depan kalimat

mengakibatkan subjek kalimat tersebut menjadi tidak jelas. Kalimat (10)

itu seharusnya tanpa didahului kata dengan karena mengaburkan subjek

kalimat. Demikian juga dengan kata terminal harus ditulis dengan huruf

kapitan karena diikuti nama tempat. Kalimat (11) itu seharusnya tanpa

kata dengan karena kata ini tidak mengandung makna kesetaraan.

Misalnya, Pertandingan sepak bola antara PSM dan Persija. Jadi, kata

dengan harus diganti dengan kata dan. Dengan demikian, kalimat (8), (9),

(10), dan (11) di atas diubah sebagai berikut.

(8a) Pembicaraan mengenai hak asasi manusia sebenarnya tidak terlepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri pada diri pasien.

(9a) Pasal tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan tentang

perjanjian pengobatan antara pemberi jasa dan penerima jasa kesehatan.

59

(10a) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas retribusi Terminal

Makale di Kabupaten Tana Toraja selama tiga tahun terakhir, yakni 2004 sampai dengan 2006 belum dapat mencapai jumlah yang ditargetkan karena selama kurung waktu tersebut belum maksimalnya/optimalnya petugas pemungut retribusi.

(11a) Selain dapat memecahkan sebagian masalah dana

dan tenaga dalam lingkup lokal peran serta masyarakat dapat pula menanggulangi konflik yang sering terjadi antara masyrakat dan pengelola kawasan.

2.Ketidakcermatan Penggunaan Kata

Ketidakcermatan penggunaan kata dapat dilihat pada data di

bawah ini.

a. Penjamakan

Kesalahan penggunaan makna jamak ganda dapat dilihat pada

data berikut ini.

(12) Beberapa peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan di bidang teknologi informasi, yang dapat dipakai menjerat penjahat computer crime, dengan beberapa pasal yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Sumber tesis nomor 8 2005/2006).

(13) Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari ribuan

pulau -pulau besar dan kecil dan mempunyai wilayah perairan yang di kelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik , dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia Daratan. (Sumber tesis nomor 9 2006/2007)

Kalimat (12) dan (13) itu seharusnya tanpa kata beberapa dan

ribuan karena dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah mengandung

makna jamak. Begitu juga halnya dengan bentuk ulang peraturan-

peraturan dan pulau-pulau. Oleh karena itu, jika keduanya digunakan

60

secara bersama-sama, salah satunya akan menjadi mubazir. Kata tugas

yang pada kalimat (12) tidak perlu digunakkan karena mengaburkan

predikat kalimat.Demikian juga dengan tanda koma pada kalimat (12)

tidak perlu digunakan karena tidak memiliki fungsi tertentu. Kata samudra

dan benua pada kalimat (13) harus dipakai agar ada kesejajaran antara

pernyataan Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik dan antara

pernyataan Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian,

kalimat (12) dan (13) diubah sebagai berikut.

(12a) Beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan di bidang teknologi informasi dapat dipakai menjerat penjahat computer criem dengan beberapa pasal yang diatur dalam KUHP.

(13a) Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, Benua Australia dan Benua Asia Daratan.

b. Penggunaan Kata yang Memunyai Kemiripan Makna

Kesalahan penggunaan kata yang maknanya sama atau mirip

dapat dilihat pada data berikut ini.

(14) Dalam konteks yang lebih luas Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang berwenang untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur negara di bidang Tata Usaha Negara agar menjadi alat yang efisien dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan substansi peraturan perundang-undangan. (Sumber tesis nomor 3 2007/2008)

(15) Pajak daerah menjadi strategis, karena pajak daerah adalah merupakan barometer untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, yakni apakah dapat melaksanakan otonomi atau tidak. (Sumber tesis nomor 9 2004/2005)

61

(16) Hal ini disebabkan karena tidak didukung sistem pendataan yang sistematis, pengawasan serta kemampuan sumber daya aparatur pengelola dan fasilitas pendukung operasional yang belum memadai. (Sumber tesis nomor 6 2005/2006)

Kalimat (14) dan (15) itu seharusnya tanpa kata adalah dan

merupakan digunakan secara bersama-sama karena fungsinya sama,

yaitu sebagai penanda predikat. Tanda koma pada kalimat (15) tidak

perlu digunakan karena tidak memiliki fungsi tertentu dalam kalimat.

Demikian juga dengan kata disebabkan dan karena pada kalimat (16).

Pengguna bahasa kadang-kadang ingin mengekspresika dua ungkapan

pada kalimat yang mengandung makna kausalitas sekaligus. Dua

ungkapan yang ingin ekspresikan sekaligus itu adalah disebabkan oleh

dan karena sehingga terbentuklah ungkapan rancu disebabkan karena.

Ungkapan disebabkan oleh termasuk ungkapan idiomatik yang

unsur-unsurnya tidak boleh diceraikan atau ditinggalkan. Ungkapan

tersebut mengandung makna karena. Jadi, penggunaan kedua bentuk itu

dapat, yakni disebabkan oleh atau karena untuk menyatakan anak kalimat

yang mengandung makna sebab. Dengan demikian, perbaikan kalimat

(14), (15), dan (16) di atas sebagai berikut.

(14a) Dalam konteks yang lebih luas Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu lembaga peradilan khusus di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang berwenang untuk membina, menyerpurnakan, dan menertibkan aparatur negara di bidang Tata usaha Negara agar menjadi alat yang efisien dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan substansi peraturan perundang-undangan.

62

(14b) Dalam konteks yang lebih luas Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang berwenang untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur negara di bidang Tata Usaha Negara agar menjadi alat yang efisien dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(15a) Pajak daerah menjadi strategis karena pajak daerah adalah

barometer untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, yakni apakah dapat melaksanakan otonomi atau tidak.

(15b) Pajak daerah menjadi strategis karena pajak daerah

merupakan barometer untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, yakni apakah dapat melaksanakan otonomi atau tidak.

(16a) Hal ini disebabkan oleh tidak didukung sistem pendataan yang

sistematis pengawaasan serta kemampuan sumber daya aparatur pengelola dan fasilitas pendukung operasional yang belum memadai.

(16b) Hal ini karena tidak didukung sistem pendataan yang sistematis,

pengawasan serta kemampuan sumber daya aparatur pengelola dan fasilitas pendukung operasional yang belum memadai.

c. Ketidakpaduan Penggunaan Kata

Berdasarkan data yang ada ketidakpaduan penggunaan kata dapat

dilihat pada data di bawah ini.

(17) Masalah lain secara faktual adalah, masalah penghapusan dan penggabungan lembang dimana pelaksanaannya tidak berdasarkan pada asal usulnya, dan atas prakarsa masyarakat di desa-desa bersangkutan. (Sumber tesis nomor 8 2004/2005)

(18) Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas

dari prinsip-prinsip manajemen modern, dimana fungsi manajemen senantiasa berjalan secara stimulant dan profesional dalam rangka pencapaian organisasi. (Sumber tesis nomor 6 2006/2007)

63

(19) Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan fungsi dengan pokok daripada hutan dan kawasan hutan itu sendiri, yakni fungsi lindung, produkksi dan konservasi. (Sumber tesis nomor 10 2007/2008)

(20) Ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat pasien hanya

dari medik saja, sedangkan pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan dari segi lain yang tidak kalah pentingnya seperti keuangan, psikis, agama, pertimbangan keluarga, dan lain-lain. (Sumber tesis nomor 10 2005/2006)

(21) Studi ini bertujuan untuk menganalisis dari segi hukum tentang pelaksanaan pemungutan pajak potong hewan di Kabupaten Tana Toraja dan menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pungutan pajak potong hewan di Kabupaten Tana Toraja. (Sumber tesis nomor 3 2006/2007)

Kalimat (17) dan (18) itu seharusnya tanpa kata dimana karena

kata di mana digunakan untuk konteks kalimat tanya bukan perangkai

kalimat. Kata di mana pada kalimat (17) diganti dengan kata yang. Kata ini

berfungsi sebagai perangkai kalimat dan kata di mana pada kalimat (18)

diganti dengan kata yaitu yang berfungsi sebagai penghubung antara

penjelas (perincian) sesuatu yang telah disebut lebih dahulu. Demikian

juga dengan tanda koma pada kalimat (17) tidak perlu digunakan karena

tidak memiliki fungsi tertentu dalam kalimat. Sementara itu, kata daripada

pada kalimat (19) sebenarnya mubazir karena berdasarkan konteksnya

kehadiran kata itu tidak diperlukan. Selanjutnya, kata seperti dan lain-lain

pada kalimat (20) tidak dapat digunakan secara berpasangan karena akan

menjadi mubazir. Jika suatu rincian sudah diawali dengan kata seperti,

misalnya, atau contohnya, tidak perlu lagi diakhiri dengan ungkapan dan

lain-lain, atau dan sebagainya. Sebaliknya, kalau ungkapan dan lain-lain

atau dan sebagainya digunakan, pada awal rincian tidak perlu

64

menggunakan kata seperti, misalnya, atau antara lain. Hal itu karena

salah satu kata tersebut akan menjadi mubazir jika digunakan secara

berpasangan. Kalimat (21) terasa berlebihan jika kata bertujuan

dikombinasikan dengan kata untuk. Mengapa bertujuan untuk tergolong

ungkapan yang berlebihan? Jawabnya adalah karena kata bertujuan

sendiri, secara tersirat, sudah mengandung arti untuk. Hal ini tidak

disadari oleh sebagian pengguna bahasa. Oleh karena itu, wajarlah jika

ungkapan yanmg mubazir itu banyak digunakan orang. Selanjutnya kata

tentang pada kalimat (21) tidak perlu digunakan karena tidak memiliki

fungsi tertentu dalam kalimat. Kalimat (17), (18), (19), (20), dan (21) di

atas perbaikannya sebagai berikut.

(17a) Masalah lain secara factual adalah masalah penghapusan dan penggabungan lembang yang pelaksanaannya tidak berdasarkan pada asal-usulnya dan atas prakarsa masyarakat di desa-desa bersangkutan.

(18a) Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya tidak terlepas dari

prinsif-prinsif manajemen modern, yaitu fungsi manajemen senantiasa berjalan secara stimulant dan profesional dalam rangka pencapaian organisasi.

(19a) Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan

dengan fungsi pokok hutan dan kawasan hutan itu sendiri, yakni fungsi lindung, produksi, dan konservasi.

(20a) Ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat pasien hanya dari

medik saja, sedangkan pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan dari segi lain yang tidak kalah pentinngnya seperti keuangan, psikis, agama, dan pertimbangan keluarga.

65

(20b) Ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat pasien hanya dari medik saja, sedangkan pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan dari segi lain ,yaitu keuangan, psikis, agama, dan lain-lain.

(21a) Studi ini bertujuan menganalisis dari segi hukum pelaksanaan

pemungutan pajak potong hewan di Kabupaten Tana Toraja dan menganalisis beberapa factor yang berpengaruh dalam proses pungutan pajak potong hewan di Kabupaten Tana Toraja.

3. Ketidaklaziman dalam Penggunaan Kata

Berdasarkan data yang ada, penulis menemukan ketidaklaziman

dalam penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah sebagai berikut.

(22) Usaha kecil dan menengah yang terdapat di kabupaten/kota dapat juga menambah Pendapatan Asli Daerah, misalnya usaha jasaboga. Tetapi pemerintah daerah belum mengelolanya secara maksimal. (Sumber tesis nomor 5 2004/2005)

. (23) Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang akan dilaksanakan usaha kerja sama dengan modal nasional meskipun pengaturan tersebut sedikit bertentangan dengan semangat yang dalam UU no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) pada prinsipnya memperkenankan adanya penanaman modal asing secara langsung. (Sumber tesis nomor 7 2005/2006)

(24) Persyaratan tentang kelalaian adalah persyaratan yang secara umum diberlakukan hampir dalam seluruh kontrak kecuali jika pihak-pihak telah menyusun persyaratan tertentu untuk melakukan termination atas suatu kontrak. (Sumber tesis nomor 3 2005/2006)

(25) Kesalahan ini muncul karena terbatasnya pemahaman umum

tentang otonomi daerah ataupun juga karena argumentasi- argumentasi yang diajukan lebih merupakan argumentasi politik ketimbang keilmuan. (Sumber tesis nomor 4 2007/2008)

Kalimat (22) itu seharusnya tanpa kata jasaboga karena kata

jasaboga tidak lazim digunakan. Kata yang lazim digunakan ialah kata

catering. Selanjutnya, kalimat (22) sebenarnya berbentuk kalimat

66

majemuk bertingkat, tetapi pengguna bahasa memenggal kalimat

tersebut. Oleh karena itu, kalimat tersebut harus disatukan. Kalimat (23)

itu seharusnya tanpa kata maka karena tidak mempunyai fungsi tertentu

dalam kalimat. Selanjutnya kata dilaksanakan diganti dengan kata

melaksanakan , juga kata semangat yang dalam tidak perlu digunakan

karena tidak memiliki fungsi tertentu dalam kalimat. Kalimat (24) itu

seharusnya tanpa kata termination karena kata termination tidak lazim

digunakan. Kata yang lazim digunakan ialah penghentian. Kalimat (25) itu

seharusnya tanpa kata ketimbang karena kata ketimbang tidak lazim

digunakan sebagai makna perbandingan. Kata yang lazim digunakan ialah

kata daripada. Kalimat (22), (23), (24), dan (25) perbaikannya sebagai

berikut.

(22a) Usaha kecil dan menengah yang terdapat di kabupaten/kota dapat juga menambah Pendapatan Asli Daerah, misalnya, usaha catering, tetapi pemerintah daerah belum mengelolanya secara maksimal.

(23a) Dengan adanya pengaturan tersebut, penanamanmodal, khususnya Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia yang akan melaksanakan usaha joint venture dengan modal nasional meskipun pengaturan tersebut sedikit bertentangan dengan UU no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing pada prinsipnya memperkenankan adanya penanaman modal asing secara langsung.

(24a) Persyaratan tentang kelalaian adalah persyaratan yang secara umum diberlakukan hampir dalam seluruh kontrak kecuali jika pihak-pihak telah menyusun persyaratan tertentu untuk melakukan penghentian atas suatu kontrak.

67

(25a) Kesalahan ini muncul karena terbatasnya pemahaman umum tentang otonomi daerah ataupun juga karena argumentasi- argumentasi yang diajukan lebih merupakan argumentasi politik daripada keilmuan.

Berdasarkan analisis kesalahan penggunaan diksi dapat ditarik

simpulan bahwa kesalahan penggunaan diksi yang paling dominan ialah

kesalahan pengunaan kata tugas dan kata depan karena kedua aspek ini

ada pada semua objek yang dianalisis, baik diksi maupun kalimat

.

B. Ketidakefektifan Kalimat

Ketidakefektifan kalimat yang terjadi dalam tesis Mahasiswa Ilmu

Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus yang

ditemukan ialah (1) ketidaklengkapan unsur-unsur yang membangun

kalimat tersebut, (2) ketidaksejajaran antara gagasan yang diungkapkan

dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya, (3) ketidaklogisan (4)

ketidakhematan penggunaan kata, dan (5) kevariasian kalimat. Uraian

berikut ini akan memaparkan kesalahan-kesalahan tersebut secara

sistematis.

1. Ketidaklengkapan Unsur Kalimat

Berdasarkan data yang ada ketidaklengkapan unsur-unsur yang

membangun kalimat tersebut diklasifikasikan sebagai berikut.

68

a. Kalimat tidak bersubjek

Berdasarkan data yang ada, ketidaklengkapan unsur subjek dalam

kalimat dapat dilihat pada data berikut ini.

(26) Dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah pada dasarnya menekankan untuk terciptanya desentralisasi dalam pembangunan dengan otonomi yang luas. (Sumber tesis nomor 6 2004/2005)

(27) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen

,khususnya pasal 18 B ayat (2) menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. (Sumber tesis nomor 9 2005/2006)

(28) Dari hasil penelitian ini menunjukkan pasca amandemen UUD 1945

telah membawa konsekuensi berubahnya struktur kenegaraan di Indonesia. (Sumber tesis nomor 4 2006/2007)

Kalimat (26), (27), dan (28) seharusnya tanpa kata dalam dan dari

karena kata dalam pada awal kalimat itu dapat menghilangkan gagasan

yang ingin disampaikan karena dengan adanya kata depan itu subjek

kalimatnya menjadi kabur. Pada kalimat (26) subjeknya, sebenarnya,

Undang-Undang no. 32 tahun 2004, yang didahului kata depan dalam.

Adanya kata depan yang mendahului subjek itu menyebabkan kalimat

tersebut tidak memberikan informasi yang jelas. Oleh karena itu, agar

informasinya jelas dan kalimatnya pun menjadi efektif, kata depan itu

harus dihilangkan. Demikian juga dengan kata untuk tidak perlu digunakan

karena tidak memiliki fungsi tertentu dalam kalimat.

Sama halnya dengan kalimat (26) di atas, kalimat (27) dan (28)

juga didahului kata depan. Oleh karena itu, kata depan yang terdapat

69

pada kalimat (27) dan (28) juga harus dihilangkan karena mengaburkan

subjek kalimat. Sebenarnya, subjek kalimat (27) ialah Undang-Undang

Dasar 1945, sedangkan subjek kalimat (28) Hasil penelitian ini. Adanya

kata depan yang nmendahului subjek itu menyebabkan kalimat tersebut

tidak memberikan informasi yang jelas. Oleh karena itu, agar informasinya

jelas dan kalimatnya pun menjadi efektif, kata depan itu harus

dihilangkan. Dengan demikian, kalimat (26), (27), dan (28) itu seharusnya

diungkapkan sebagai berikut.

(26a) Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pada dasarnya menekankan terciptanya desentralisasi dalam pembangunan dengan otonomi yang luas.

(27a) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen,

khususnya pasal 18 B ayat (20) menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

(28a) Hasil penelitian ini menunjukkan pascaamendemen UUD1945 telah

membawa konsekuensi berubahnya struktur kenegaraan di Indonesia.

b. Predikat Kalimatnya tidak Jelas

Berdasarkan data yang ada, ketidaklengkapan unsur predikat

dalam kalimat dapat dilihat pada data berikut ini.

(29) Kawasan hutan yang dimiliki bangsa Indonesia yakni kurang lebih 140,4 juta hektar. (Sumber tesis nomor 11 2004/2005)

(30) Dasar pemikiran utama mengenai pemerintahan desa dalam era

otonomi daerah yaitu keanekaragaman, dan otonomi asli. (Sumber tesis nomor 1 2005/2006)

70

Kalimat (29) itu seharusnya tanpa kata yakni karena kata yakni

berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara unsur sebelum dan

sesudah kata itu. Kata ini tidak bersifat predikatif sehingga unsur yang

terletak di belakangnya tidak dapat disebut predikat. Oleh karena itu, agar

predikat kalimatnya jelas kata yakni harus dihilangkan. Demikian juga

dengan kata hektar penggunaanya tidak baku. Jadi, kata yang harus

digunakan ialah kata hektare karena kata ini yang baku. Kalimat (30) itu

seharusnya tanpa kata yaitu karena kata yaitu juga berfungsi untuk

menjelaskan hubungan antara unsur sebelum dan sesudah kata itu. Jadi,

kata yaitu tidak bersifat predikatif sehingga unsur yang terletak di

belakangnya tidak dapat disebut sebagai predikat. Agar unsur di belakang

kata itu menjadi predikat, yaitu harus diganti dengan kata lain yang

bersifat predikatif, misalnya ialah atau adalah. Kalimat (30) itu tidak perlu

menggunakan tanda baca koma setelah kata dan karena yang dirinci

hanya dua hal. Kalimat (29) dan (30) di atas harus diungkapkan sebagai

berikut.

.

(29a) Kawasan hutan yang dimiliki bangsa Indonesia kurang lebih 140,4 juta hektare.

(30a) Dasar pemikiran utama mengenai pemerintahan desa dalam era otonomi daerah ialah keanekaragaman dan otonomi asli. (30b) Dasar pemikiran utama mengenai pemerintahan desa dalam era otonomi daerah adalah keanekaragaman dan otonomi asli.

71

c. Bagian Kalimat Majemuk Tidak Dipenggal

Berdasarkan data yang ada, pemenggalan kalimat majemuk dapat

dilihat pada data berikut ini.

(31) Kewenangan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan atau mengelola penanaman modal di daerah setelah bergulirnya otonomi daerah tinggal membuat kebijakan dasar melaalui pembuatan peraturan penanaman modal. Sedangkan daerah berwenang untuk menindaklanjutinya dalam bentuk aturan pelaksanaan yang dituangkan melalui peraturan daerah. (Sumber tesis nomor 8 2005/2006)

(32) Di satu pihak, ilmu dan teknologi kedokteran telah demikian

maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (walaupun yang istilahnya hidup secara vegetatif). Sedangkan dipihak lain pengetahuan dan keadaan masyarakat terhadap hak-hak individu juga sudah sangat berubah. (Sumber tesis nomor 9 2007/2008)

(33) Jika melihat kondisi Tana Toraja yang sangat potensial tersebut

maka implementasi hasil pungutan retribusi tempat rekreasi seharusnya selalu mencapai target, sehingga dapat menunjang dan meningkatkan PAD. Sedangkan pungutan retribusi yang khusus mengenai olah raga belum dilakukan karena objeknya belum tersedia. (Sumber tesis nomor 10 2004/2005)

Kata sedangkan pada kalimat (31),seharusnya diganti dengan kata

adapun. Selanjutnya kata sedangkan pada kalimat (32), dan (33) di atas

berfungsi sebagai ungkapan penghubung kalimat majemuk setara.

Ungkapan penghubung yang menandai kalimat majemuk setara ini dapat

disebut sebagai ungkapan penghubung kesetaraan. Oleh karena itu,

bagian kalimat yang didahului oleh kata penghubung tersebut tidak dapat

dipisahkan dari bagian yang lain. Jika pemisahan itu dilakukan, seperti

pada ketiga kalimat di atas, struktur kalimatnya menjadi tidak benar.

72

Dari segi struktur kalimat, pemisahan bagian kalimat sebelum

ungkapan penghubung tersebut tidak dibenarkan. Hal itu karena kedua

bagian kalimat tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan, yang

dihubungkan dengan ungkapan penghubung sedangkan. Sebagai satu

kesatuan, kedua bagian kalimat itu seharusnya ditulis serangkai. Kalimat

(32) itu seharusnya tanpa kata depan di karena kata di berfungsi

menjelaskan tempat. Jadi, kata yang tepat digunakan ialah kata pada.

Demikian juga dengan keterangan penjelas yang terdapat dalam tanda

kurung harus dinyatakan secara singkat bukan dalam bentuk anak

kalimat. Kalimat (33) itu seharusnya tanpa kata jika dan maka digunakan

secara bersama-sama karena kedua kata ini berfungsi sebagai ungkapan

penghubung kalimat majemuk bertingkat. Jadi, salah satunya digunakan

seperti perbaikannya berikut ini.

(31a) Kewenangan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan atau mengelola penanaman modal di daerah setelah bergulirnya otonomi daerah tinggal membuat kebijakan dasar melalui pembuatan peraturan penanaman modal. Adapun, daerah berwenang untuk menindaklanjutinya dalam bentuk aturan pelaksanaan yang dituangkan melalui peraturan daerah.

(32a) Pada satu pihak, ilmu dan teknologi kedokteran telah

demikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (hidup secara vegetatif), sedangkan pada pihak lain pengetahuan dan keadaan masyarakat terhadap hak-hak individu juga sudah sangat berubah.

(33a) Jika melihat kondisi Tana Toraja yang sangat potensial

tersebut ,implementasi hasil pungutan retribusi tempat rekreasi seharusnya selalu mencapai target sehingga dapat menunjang dan meningkatkan PAD, sedangkan pungutan retribusi yang khusus mengenai olah raga belum dilakukan karena objeknya belum tersedia.

73

2. Ketidaksejajaran

Berdasarkan data yang ada, ketidaksejajaran dalam kalimat

diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Ketidaksejajaran Bentuk

Berdasarkan data yang ada, ketidaksejajaran bentuk dapat dilihat

pada data berikut ini.

(34) Dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya menekankan untuk terciptanya desentralisasi dalam pembangunan dengan otonomi luas. (Sumber tesis no 10 2006/2007)

(35) Kondisi jalanan di Kabupaten Mamasa yang sebagian besar

rusak berat seperti dikemukakan sebelumnya, menyulitkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. (Sumber tesis nomor 2 2005/2006)

Ketidaksejajaran bentuk pada kalimat (34) di atas disebabkan oleh

penggunaan bentuk kata kerja menekankan yang dikontraskan dengan

bentuk kata kerja taktransitif terciptanya. Agar menjadi sejajar, bila bagian

yang pertama menggunakan bentuk aktif, hendaknya bagian yang kedua

pun menggunakanbentuk aktif. Sebaliknya, jika yang pertama aktif

berikutnya pun sebaiknya aktif. Dengan demikian, kalimat tersebut akan

memiliki kesejajaran jika kata kerjanya diseragamkan. Demikian juga

dengan kata dalam kalimat (34) tidak perlu digunakan karena

mengaburkan subjek kalimat, kecuali jika predikat kalimatnya dipasifkan

menjadi ditekankan. Ketidaksejajaran bentuk pada Kalimat (35)

disebabkan oleh penggunaan bentuk kata kerja pasif dikemukakan yang

dikontraskan dengan bentuk aktif menyulitkan dan menjangkau. Agar

74

menjadi sejajar, bila bagian yang pertama menggunakan bentuk pasif,

hendaknya bagian kedua pun menggunakan bentuk pasif. Sebaliknya, jika

yang pertama aktif, berikutnya pun sebaiknya aktif. Sebenarnya kalimat

(35) berbentuk kalimat majemuk bertingkat, hanya penulis tidak

mencantumkan kata karena sebagai penghubung kalimat majemuk

bertingkat. Perbaikan kalimat tersebut sebagai berikut.

(34a) Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya menekankan untuk menciptakan desentralisasi dalam pembangunan dengan otonomi luas.

(34b) Dalam Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang pemeritahan

daerah pada dasarnya ditekankan diciptakannya desentralisasi dalam pembangunan dengan otonomi luas.

(35a) Karena kondisi jalan di Kabupaten Mamasa yang sebagian

besar rusak berat seperti dikemukakan sebelumnya, masyarakat disulitkan untuk dijangkau pelayanan kesehatan.

b. Ketidaksejajaran Bentuk dan Makna

Berdasarkan data yang ada, ketidaksejajaran bentuk dan makna

dalam kalimat dapat dilihat pada data berikut ini.

(36) Walaupun wilayah Indonesia terpisah satu sama lain dalam bentuk kepulauan, namun tidak menjadi hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk saling berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan bersama. (Sumber tesis nomor 11 2006/2007

(37) Walaupun peperangan mengakibatkan tewasnya jutaan manusia

dan penderitaan yang luar biasa selalu dikutuk dan dibatasi penggunaannya dengan sejumlah instrumen internasional dan sanksi yang berat, namun perang selalu terjadi. (Sumber tesis nomor 6 2007/2008)

75

Kalimat (36) dan (37) itu sebenarnya merupakan kalimat majemuk.

Namun, kalimat itu tidak termasuk kalimat majemuk yang efektif karena di

dalamnya tidak terdapat unsur yang berupa induk kalimat. Padahal, di

dalam kalimat majemuk salah satu unsurnya harus berupa induk kalimat.

Kalimat (36), dan (37) dikatakan mengandung unsur yang disebut

induk kalimat karena kedua unsurnya masing-masing didahului dengan

kata penghubung , yaitu meskipun dan namun. Seperti diketahui, kata

meskipun lazimnya menandai anak kalimat, sedangkan kata namun

lazimnya berfungsi sebagai ungkapan penghubung dalam paragraf. Oleh

karena itu, jika kedua unsurnya didahului kata penghubung, berarti

masing-masing unsurnya itu berupa anak kalimat. Jadi, di dalam kalimat

itu tidak ada unsur yang berfungsi sebagai induk kalimat. Kalimat

semacam itu terjadi karena dua gagasan dipadukan menjadi satu. Kedua

gagasan yang terungkap pada kalimat (36) dan (37) adalah sebagai

berikut.

(36a) Walaupun terpisah satu sama lain dalam bentuk kepulauan, wilayah Indonesia tidak menjadi hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk saling berhubungan, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan bersama.

(37a) Walaupun mengakibatkan tewasnya jutaan manusia dan

penderitaan yang luar biasa selalu dikutuk dan dibatasi penggunaannya dengan sejumlah instrumen internasional dan sanksi yang berat, perang selalu terjadi.

76

3. Ketidaklogisan

Berdasarkan data yang ada ketidaklogisan kalimat dapat dilihat

pada data di bawah ini.

(38) Denganmemanjatkan puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha kuasa atas pimpinan yang selalu melimpah serta bimbingan-Nya sehingga tesis ini dapat selesai dengan sempurna dan baik. (Sumber tesis nomor 8 2006/2007)

(39) Dengan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

anugerah kasih dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan enulisan tesis ini dengan judul “ nalisis Hukum Kontrak Kerja Sama Terhadap Pembangunan Atas Tanah Aset Pemerintah K ta Makassar” (Sumber tesis 2 2006/2007)

Kalimat (38) dan (39) di atas merupakan bentuk kesalahan

penalaran dalam penyusunan kalimat yang lazim terjadi pada karya tulis

ilmiah. Dari segi penalaran, kalimat (38) dan (39) jelas menyalahi logika.

Hal itu terjadi karena dalam kalimat tersebut terkandung makna bahwa

seolah-olah dengan memanjatkan puji syukur dan dengan segala puji

syukur, lalu karya tulis itu selesai dengan sendirinya.

Andaikata kita menghadapi suatu pekerjaan, tentu diperlukan suatu

kegiatan atau aktivitas untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jika tanpa

aktivitas, mustahil pekerjaan itu dapat selesai dengan sendirinya, apalagi

hanya dengan mengucapkan puji syukur atau dengan segala puji syukur.

Di situlah letak persoalan ketidakbernalaran kalimat tersebut. Perbaikan

kalimat (38) dan (39) sebagai berikut.

(38a) Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena atas bimbingan-Nya tesis ini dapat selesai disusun oleh penulis.

77

(39a) Dengan segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kasih dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ nalisis Hukum K ntrak Kerja Sama In estasi terhadap Pembangunan atas Tanah Aset Pemerintah Daerah Kota Makassar.

4.Ketidakhematan Penggunaan Kata

Berdasarkan data yang ada, ketidakhematan penggunaan kata

diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Penghilangan Subjek Ganda

Berdasarkan data yang ada, penghilangan subjek ganda dalam

kalimat dapat dilhat pada data di bawah ini.

(40) Sebelum perjanjian ini disepakati kedua belah pihak, perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak terlebih dahulu disaksikan oleh saksi-saksi yang terkait dengan perjanjian tersebut. (Sumber tesis nomor 7 2004/2005)

(41) Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan disiplin Pegawai

Negeri Sipil dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkup pemerintahan daerah. (Sumber tesis nomor 7 2007/2008)

Kalimat (40) itu sebenarnya berbentuk kalimat majemuk bertingkat.

,Kalimat majemuk bertingkat yang anak kalimat dan induk kalimatnya

memiliki subjek yang sama dapat dihilangkan salah satunya. Subjek yang

dihilangkan adalah yang terletak pada anak kalimatnya. Demikian juga

dengan kalimat (41) sebenarnya berbentuk kalimat majemuk setara.

Kalimat majemuk setara yang memilki subjek yang sama dapat

dihilangkan salah satunya. Subjek yang dihilangkan adalah yang terletak

78

pada kalimat tunggal yang kedua. Perbaikan kalimat (40) dan (41) di atas

sebagai berikut.

(40a) Sebelum disepakati kedua belah pihak, perjanjian ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak terlebih dahulu disaksikan oleh saksi-saksi yang terkait dengan perjanjian itu.

(41a) Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan Pegawai

Negeri Sipil dan juga diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkup pemerintahan daerah.

b. Penghilangan Bentuk yang Bersinonim

Penghilangan bentuk yang bersinonim dapat dilihat pada data

berikut ini.

(42) Seiring dengan itu, Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut lebih menegaskan bahwa Rencana Strategi Pembangunan Daerah ini adalah merupakan landasan dan pedoman pelaksanaann pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja. (Sumber tesis nomor 5 2005/2006)

(43) Hal ini disebabkan karena perbedaan paradigma yang digunakan,

baik pada tataran filosofis, pola, dan fungsi, maupun perkembangan situasi politik yang berkembang pada saat itu maupun saat ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Sumber tesis nomor 5 2007/2008)

Kalimat (42) dan (43) di atas tidak efektif karena menggunakan dua

kata yang mendukung fungsi yang sama. Kedua kata tersebut adalah kata

adalah dan merupakan yang terdapat pada kalimat (42) dan kata

disebabkan dan kerena yang terdapat pada kalimat (43). Oleh karena itu,

pengefektifan kalimat semacam itu dapat dilakukan dengan

menghilangkan salah satu dari kata-kata tersebut. Kalimat (43) di atas

79

dapat menggunakan ungkapan idiomatik disebabkan oleh. Perbaikan

kalimat (42) dan (43) di atas sebagai berikut.

(42a) Seiring dengan itu, pasal 4 Peraturan Daerah tersebut lebih menegaskan bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah ini adalah landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja.

(42b) Seiring dengan itu, pasal 4 Peraturan Daerah tersebut lebih

menegaskan bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah ini merupakan landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja.

(43a) Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang digunakan, baik pada tataran filosofis, pola, dan fungsi maupun perkembangan situasi politik yang berkembang pada saat itu maupun saat ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c. Penghilangan Makna Jamak Ganda

Berdasarkan data yang ada, penghilangan makna jamak ganda

dapat dilihat pada data di bawah ini

(44) Beberapa peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai

kejahatan di bidang teknologi informasi, yang dapat dipakai menjerat penjahat computer crime, dengan beberapa pasal yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (Sumber tesis nomor 8 2005/2006)

(45) Indonesia sebagain suatu negara yang terdiri dari ribuan

pulau-pulau besar dan kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang di kelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia Daratan. (Sumber tesis nomor 9 2006/2007)

Kalimat (44) itu tanpa menggunakan secara bersama-sama kata

yang bermakna jamak beberapa dan kata ulang peraturan-peraturan

karena dapat menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Kalimat (44) itu juga

80

tanpa kata yang karena mengaburkan predikat kalimat. Demikian juga

dengan kalimat (45) tanpa menggunakan secara bersama-sama kata

yang bermakna jamak ribuan dan kata ulang pulau-pulau. Agar lebih

efektif, kalimat (44) dan (45) sebaiknya diubah menjadi seperti berikut.

(44a) Beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan di bidang teknologi informasi dapat dipakai menjerat computer crime dengan beberapa pasal yang diatur dalam KUHP.

(45a) Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dar i ribuan pulau besar dan kecil dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia Daratan.

5.Variatif

Berdasarkan data yang ada, kevariasian kalimat diklasifikasikan

sebagai berikut.

a. Variasi Bentuk Inversi

Berdasarkan data yang ada, variasi bentuk inversi dalam kalimat

dapat dilihat pada data di bawah ini.

(46) Agar selalu terjadi keseimbangan antara kemampuan menyediakan bahan baku dan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan.(Sumber tesis nomor 12 2004/2005)

(47) Karena korupsisebagai suatu aksi yang ditampilkan sekelompok

orang tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak peri kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada masyarakat tempat korupsi timbul, merangsang kontra aksi dari masyarakat itu sendiri, yakni reaksi sosial yang menghendaki agar gejala sosial ini ditanggulangi. (Sumber tesis nomor 12 2007/2008)

81

(48) Walaupun hal ini nampaknya masih hanya merupakan sebatas harapan bagi masyarakat di daerah, namun bukan berarti bahwa impian ini tidak dapat direalisasikan, dan ungkapan ini merupakan sebuah tantangan yang perlu segera disikapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. (Sumber tesis nomor 12 2006/2007)

Gaya kalimat (46) itu lebih menonjolkan informasi tentang selalu

terjadi keseimbangan antara kemampuan menyediakan bahan baku dan

industri pengolahannya, sedangkan gaya kalimat (47) lebih

mengutamakan informasi tentang korupsi sebagai suatu aksi.

Selanjutnya, pada kalimat (46) dan (47) itu seharusnya tanpa kata maka

karena kata maka tidak memiliki fungsi tertentu dalam kalimat. Kalimat

(48) itu meninjolkan informasi tentang masih hanya sebatas harapan.

Selanjutnya pada kalimat (48) itu kata nampaknya merupakan bentuktidak

baku. Kata yang baku ialah kata tampaknya. Demikian juga dengan kata

namun tidak tepat digunakan karena kata namun tidak memiliki fungsi

tertentu dalam kalimat. Kata ini hanya memiliki fungsi dalam struktur

paragraf. Selanjutnya kata merupakan pada kalimat (48) juga tidak tepat

digunakan karenatidak mempunyai fungsi tertentu dalam kalimat.

Perbaikan kalimatnya sebagai berikut.

(46a) Agar selalu terjadi keseimbangan antara kemampuan menyediakan bahan baku dan industri pengolahannya, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan.

(47a) Karena korupsi sebagai suatu aksi yang ditampilkan sekelompok

orang tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak peri kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat

82

tempat korupsi timbul, merangsang kontra aksi dari masyarakat itu sendiri, yakni reaksi sosial yang menghendaki agar gejala sosial ini ditanggulangi.

(48a) Walaupun hal ini tampaknya masih hanya sebatas harapan bag

masyarakat di daerah, bukan berarti bahwa impian ini tidak dapat direalisasikan, dan ungkapan ini merupakan sebuah tantangan yang perlu segera disikapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

b. Variasi Bentuk Aktif-Pasif

Berdasarkan data yang ada, variasi bentuk aktif-pasif dalam kalimat

dapat dilihat pada data berikut ini.

(49) Para penegak hukum akan mengumpulkan data-data sebelum persidangan. Dalam hal ini mereka akan bahas pelbagai kasus yang muncul yang dianggap belum lengkap datanya sebagai pertanggungan jawab dalam persidangan. (Sumber tesis 12 2005/2006)

(50) Keputusan hukum kadang-kadang merugikan masyarakat kecil.

tetapi, bagi pejabat dan para pelaku korupsi seolah-olah dilindungi dari jeratan hukum. (Sumber tesis 13 2007/2008)

Kalimat (49) dan (50) merupakan variasi aktif-pasif. Variasi bentuk

aktif-pasif adalah variasi penggunaan atau penggayaan kalimat dengan

memanfaatkan kalimat aktif lebih dulu, kemudian diikuti oleh kalimat pasif,

atau sebaliknya. Kalimat (49) bentuk aktifnya ialah kata mengumpulkan,

sedangkan bentuk pasifnya ialah kata bahas. Demikian juga dengan

kalimat (50) bentuk aktifnya ialah kata merugikan, sedangkan bentuk

pasifnya ialah kata dilindungi. Selanjutnya, pada kalimat (49) itu tanpa

menggunakan kata pertanggungan jawab karena kata pertanggungan

jawab bukan kata baku. Kata yang baku ialah kata pertanggungjawaban.

Demikian juga dengan kalimat (50) itu tanpa kata tetapi karena kata tetapi

83

berfungsi sebagai kata penghubung dalam kalimat majemuk setara. Kata

yang harus diganakan ialah kata namun yang berfungsi sebagai ungkapan

penghubung dalam paragraf. Perbaikan kalimat (49) dan (50) sebagai

berikut.

(49a) Para penegak hukum akan mengumpulkan data-data sebelum sebelum persidangan. Dalam hal ini mereka akan bahas berbagai kasus yang muncul yang dianggap belum lengkap datanya sebagai pertanggungjawaban dalam persidangan.

(50a) Keputusan hukum kadang-kadang merugikan masyarakat kecil. Namun, bagi pejabat dan para pelaku korupsi seolah-olah dilindungi dari jeratan hukum.

c. Variasi Bentuk Panjang-Pendek

Berdasarkan data yang ada, variasi bentuk panjang-pendek dalam

kalimat dapat dilihat pada data berikut ini.

(51) Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. (Sumber tesis nomor 13 2006/2007)

(52) PNS sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat semakin

ditingkatkan perannya, karena mereka menduduki posisi sentral yaitu mempunyai fungsi baik sebagai perencana dan pelaksana dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. (Sumber tesis nomor 13 2005/2006)

Kalimat (51) itu sebenarnya berbentuk variasi panjang-pendek,

sedangakan kalimat (52) berbentuk sebaliknya pendek-panjang.

Perbaikan kalimat (51) dan (52) sebagai berikut.

(51a) Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem

84

penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya.

(52a) PNS sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat semakin

ditingkatkan perannya. Oleh sebab itu, mereka menduduki posisi sentral, yaitu mempunyai fungsi, baik sebagai perencana maupun pelaksana dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis kesalahan penyususnan kalimat dapat ditarik

simpulan bahwa ketidakefektifan kalimat yang paling dominan ialah

ketidaklengkapan unsur-unsur yang membangun kalimat tersebut,

khususnya ketidakjelasan unsur subjek dalam kalimat.

85

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan tentang kesalahan

penggunaan diksi dan ketidakefektifan kalimat dalam tesis Mahasiswa

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus,

dapat diambil simpulan bahwa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia

dalam tesis Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas

Kristen Indonesia Paulus adalah pertama, kesalahan penggunaan diksi

yang meliputi, (a) ketidaktepatan penggunaan kata. Ketidaktepatan

penggunaan kata mencakup kesalahan penggunaan kata depan,

kesalahan penggunaan kata yang bersinonim, dan kesalahan

penggunaan kata tugas, (b) ketidakcermatan penggunaan kata.

Ketidakcermatan penggunaan kata mencakup, penggunaan makna jamak

ganda, penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna, dan

ketidakpaduan penggunaan kata, dan (c) ketidaklaziman penggunaan

kata. Kedua ketidakefektifan kalimat yang meliputi, (a)

ketidaklengkapan unsur-unsur yang membangun kalimat tersebut.

Ketidaklengakapan unsur-unsur yang membangun kalimat tersebut

mencakup kalimat tidak bersubjek , predikat kalimatnya tidak jelas, dan

bagian kalimat majemuk tidak dipenggal, (b) ketidaksejajaran.

Ketidaksejajaran mencakup ketidaksejajaran bentuk kata dan

ketidaksejajaran bentuk dan makna kata, (c) ketidaklogisan kalimat, (d)

86

ketidakhematan penggunaan kata. Ketidakhematan penggunaan kata

mencakup penghilangan subjek ganda, penghilangan bentuk yang

bersinonim, dan penghilangan makna jamak ganda, (e) variatif. Variatif

mencakup variasi bentuk inversi, variasi bentuk aktif-pasif, dan variasi

bentuk panjang-pendek.

B. Saran

Setelah melihat tingginya kesalahan penggunaan diksi dan

ketidakefektifan kalimat yang terjadi dalam tesis Mahasiswa Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus, diharapkan,

dengan adanya hasil penelitian ini kiranya dapat segera dipertimbangkan

pemanfaatan tenaga kebahasaan, khususya tenaga bahasa Indonesia

dalam membimbing para mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Kristen Indonesia Paulus agar dapat menggunakan bahasa

Indonesis sebagai bahasa ilmiah dengan baik dan benar sesuai dengan

format tulisan ilmiah.

Analisis kesalahan penggunaan diksi dan kalimat dalam tesis ini

hanya merupakan sebahagian dari suatu analisis kesalahan berbahasa.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap tesis Ilmu Hukum Program

Pascasarjana ini, masalah ejaan dan penyusunan paragraf tampaknya

harus mendapat perhatian tersendiri.

87

DAFTAR PUSTAKA

Adidarmodjo, Gunawan Wibisono. 1989. Renda-Renda Bahasa. Bandung: Angkasa.

Akhadiah, Sabari; Maidar G. Arsyad; Sakura H. Ridwan. Pembinaan

Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga. Alwasilah, A. Chaedar. 1993. Dari Cicalengka Sampai Chicago: Bunga

Rampai Pendidikan Bahasa. Bandung: Angkasa. Alwi, Hasan. dkk. 1998. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Arifin, E. Zainal. 1987. Berbahasa Indonesialah dengan Benar. Jakarta:

Mediyatama Sarana Perkasa. Arifin, E. Zainal dan S. Amran Tasai. 2000. Cermat Berbahasa Indonesia

untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Mediyatama Sarana perkasa. Arifin, E. Zainal dan Farid Hadi. 1993. Seribu Satu Kesalahan Berbahasa.

Jakarta: Akademika Presindo. Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa

Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Badudu, J.S. 1980. Membina Bahasa Indonesia Baku. Seri 1. Bandung:

Pustaka Prima. ________1988. Cakrawala Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: PT

Gramedia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.1992. Pedoman Umum

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Djadjasudarma, T. Fatima. 1993. Metode Linguistik: Ancangan Metode

penelitian dan Kajian. Bandung: PT Eresco. Effendi, S. 1995. Panduan Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar.

Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Ihsan ur “ nalisis Kesalahan Penggunaan K njungsi dalam

Skri si Mahasis a STKIP ember K laka” Tesis PPS nhas Makassar.

88

Jamila Junia “ nalisis Kesalahan Penggunaan jaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dalam Karangan Siswa SMU Pembangunan Makassar” Tesis PPS nhas Makassar

Kamma sis “Penggunaan jaan Bahasa Ind nesia yang Disempurnakan dalam Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III Lembaga Administrasi Negara. Tesis. PPS. Unhas, Makassar.

Keraf, Gorys. 2000. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia. ___________. 1989. Komposisi. Ende-Flores: Nusa Indah. Kridalaksana, Harimurti. 2007. Pembentukan Kata dalam Bahasa

Indonesia. Jakarta: Gramedia. Mustakim. 1994. Membina Kemampuan Berbahasa: Panduan ke Arah

Kemahiran Berbahasa. Jakarta: Gramedia. Norish, John. 1983. Language Learners and Theirs Errors. London: The

Macmillan Press. Nugraha, Setya Tri. 2008. Kesalahan-Kesalahan Berbahasa Indonesia

Pembelajar Bahasa Indonesia sebagai bahasa Asing: Sebuah Penelitian Pendahuluan. (http://auto. search. mns. Com/response? MT=Analisis+Kesalahan+Berbahasa & srch=3&prov=&utf8, diakses 27 mei 2009).

Nurhadi dan Roekhan (Ed). 1990. Dimensi-Dimensi dalam Belajar Bahasa

Kedua. Bandung: Sinar Baru. Parawansa, Paturungi. 1992. Memenuhi Tradisi Akademik (Kumpulan

Orasi Ilmiah). Ujung Pandang: Yayasan Bhakti Nusantara. Parera, Jos Daniel. 1993. Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa. Jakarta:

Gramedia. Pranowo. 1996. Analisis Pengajaran Bahasa. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press. Putrayasa, Ida Bagus. 2007. Analisis Kalimat: Fungsi, Kategori, dan

Peran. Bandung: Refika Aditama. ________________ 2007. Kalimat Efektif : Diksi, Struktur, dan Logika.

Bandung: Refika Aditama. Razak, Abdul. 1990. Kalimat Efektif: Struktur, Gaya, dan Variasi. Jakarta:

Gramedia.

89

Sampson, Geoffrey. 1987. Model Linguistik Dewasa Ini. Surabaya: Usaha Nasional.

Sibarani, Robert. 1992. Hakikat Bahasa. Bandung: Citra Adytia Bakti. Sugono, Dendy. 2006. Buku Praktis Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2.

Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. ____________ 1997. Berbahasa Indonesia dengan Benar. Jakarta: PT Penebar Swadaya. Sya i ie Imam “ nalisis Kesalahan Berbahasa Ind nesia dalam

Menulis Mahasiswa IKIP Malang, IKIP Surabaya, dan IKIP J gjakarta” Disertasi akultas Pas asarjana IKIP Malang Malang

Soedjito dan Mansur Hasan. 1986. Keterampilan Menulis Paragraf.

Bandung: Remaja Karya. Sukandarrumidi. 2004. Metodologi Penelitian. Jogjakarta: Gadjah Mada

University Press. Tarigan, Henry Guntur dan Djago Tarigan. 1988. Pengajaran Analisis

Kesalahan Berbahasa. Bandung: Angkasa. Tau ik Muhammad “ nalisis Kesalahan Pemakaian bahasa

Indonesia dalam Tesis dan Disertasi Mahasiswa Pascasarjana nhas” Tesis PPS nhas Makassar

90

LAMPIRAN SUMBER DATA

1. Pertumbuhan ekonomi nasional di era informasi akan diwarnai oleh

manfaat dari adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti sudah

diuraikan di atas.

2. Peningkatan kualitas (tentu dalam arti negatif) dapat dilihat pada cara-cara

dan bentuk-bentuk korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan

keberanian pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan

korupsi.

3. Dalam praktek juga kadang terjadi sesuatu kasus yang dipandang perlu

untuk didengar keterangan ahli yang dibutuhkan untuk pembuktian suatu

perkara pidana tetapi justru tidak dianjurkan baik oleh penuntut umum

maupun terdakwa.

4. Dari penanganan yang begitu bagus serta optimal terhadap pemungutan

retribusi daerah dapat memberikan konsekuensi penerimaan daerah akan

rendah dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber potensi yang

ada.

5. Sementara PAD merupakan penopang terwujudnya pembangunan di

daerah, karena tanpa pendapatan daerah yang optimal maka pemerintah

tidak mungkin bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur di daerah.

6. Sektor wisata Kabupaten Tana Toraja sebenarnya ditunjang juga oleh

kecantikan alamnya, tetapi pemerintah daerah belum mengelolanya secara

profesional.

7. Hotel-hotel cantik dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke

Kabupaten Tana Toraja, tetapi pemerintah daerah dan pengusaha

kelihatannya belum siap mewujudkannya.

8. Bukan saatnya kita berpangku tangan dan berdiam diri memandang

fenomena kejahatan kesusilaan terhadap perempuan utamanya tindak

pidana perkosaan adalah hal biasa, sekaranglah saatnya kita menganalisa

kecenderungan delik kejahatan terhadap perempuan agar dapat diperoleh

hasil komprehensif menyangkut tindakan pencegahan dan penanggulangan

dari kejahatan-kejahatan perkosaan ini.

9. Di satu pihak, ilmu dan teknologi kedokteran telah demikian maju

sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (walaupun yang

istilanya hidup secara vegetatif). Sedangkan dipihak lain pengetahuan dan

keadaan masyarakat terhadap hak-hak individu juga sudah sangat berubah.

10. Fasilitas dimaksud adalah antara lain berupa pemberian perumahan yang

akan dihuni oleh seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

11. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam khususnya sumber daya

alam tak terbarukan masih merupakan salah satu primadona sekaligus

tulang punggung ekonomi daerah, untuk mendukung pembangunan.

12. Ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat pasien hanya dari segi

medik saja, sedangkan pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan

dari segi lain yang tidak kalah pentingnya seperti keuangan, psikis, agama,

pertimbangan keluarga dan lain-lain.

91

13. Kesalahan ini muncul karena karena terbatasnya pemahaman umum

tentang otonomi daerah ataupun juga karena argumentasi-argumentasi

politik ketimbang keilmuan.

14. Di era pasca reformasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin terbuka

peluang untuk secara sadar dan sistematis mengembangkan peraturan

perundang-undangan yang bernuansa keagamaan.

15. Dalam konteks yang lebih luas Peradilan Tata Usaha Negara adalah

merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di bawah lingkungan

Mahkamah Agung yang berwenang untuk membina menyempurnakan dan

menetibkan aparatur negara di bidang Tata Usaha Negara agar menjadi

alat yang efisien, efektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya berdasrkan substansi peraturan perundang-undangan.

16. Dengan adanya Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi daerah, dimana sebagian besar sumber-sumber pendapatan

daerah yang potensil dihapus, sehingga daerah Kabupaten/Kota semakin

sulit untuk memenuhi kebutuhannya untuk mmenutupi kebutuhan rutin

dalam pelaksanaan pembangunan.

17. Masalah lain secara faktual adalah, masalah penghapusan dan

penggabungan lembang dimana pelaksanaannya tidak berdasarkan pada

asal usulnya, dan atas prakarsa masyarakat di desa-desa bersangkutan.

18. Karena korupsi sebagai suatu aksi yang ditampilkan sekelompok orang

tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak

peri kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada masyarakat dimana

korupsi timbul, merangsan kontra aksi dari masyarakat itu sendiri yakni

reaksi sosial yang menghendaki agar gejala sosial ini ditanggulangi.

19. Sebagai tindak lanjut dari padapada itu, kemudian dikeluarkan kebijakan

pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

dengan suratnya Nomor 25/MKUKM/VIII/2002 yang mengusulkan

penyediaan kredit yang bersumber dari Surat Utang Pemerintah (SUP).

20. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari

prinsif-prinsif manajemen modern, dimana fungsi manajemen senantiasa

berjalan secara stimulant dan profesional dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

21. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi

pokok daripada hutan dan kawasan hutan itu sendiri, yakni fungsi lindung,

produksi dan konservasi.

22. Hal ini disebabkan karena perbedaan paradigma yang digunakan, baik

pada tataran filosofi, pola, dan fungsi, maupun perkembangan dan situasi

politik yang berkembang pada saat itu maupun saat ini dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

23. Setelah otonomi daerah bergulir pada tahun 2001, sistem pemerintahan di

Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, yakni dari sistem

setralisasi dan dekonsentrasi menjadi dessentralisasi.

24. Rencana strategis ini merupakan pedoman dan penuntun dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan di daerah sekaligus menjadi tolak ukur penilaian

92

pertanggungjawaban Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa

jabatan.

25. Padahal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sangat memerlukan dana

segar untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di daerah tersebut.

26. Mengingat tujuan transfer dana ini yaitu untuk memberdayakan

pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan-pelayanan umum pada

suatu tingkat tertentu dengan tarif pajak tertentu, maka transfer harus dapat

menekankan kerugian-kerugian fiskal yang bersumber dari kepastian

penerimaan yang lebih rendah dari biaya per unit yang lebih tinggi.

27. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui

pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas,

independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupasi, yang pelaksanaannya dilakukan

secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

28. Hanya saja, meski telah ada lembaga-lembaga tersebut namun dipihak lain

tetap pula merajalela kelompok dan oknum tertentu yang tidak peduli atas

upaya pelestarian hutan tersebut.

29. Kerja sama pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan pihak swasta

atau konntraktor dalam pelaksanaan proyek pembangunan, diperlukan

adanya persetujuan atau perjanjian.

30. Infrastruktur politik yang dibangun selama tiga puluh dua tahun

Pemerintah Orde Baru diakui telah menciptakan stabilitas politik dan

keamanan yang mantap.

31. Kondisi jalanan di Kabupaten Mamasa yang sebagian besar rusak berat

seperti dikemukakann sebelumnya, menyulitkan masyarakat untuk

menjangkau pelayanan kesehatan.

32. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas retribusi

terminal Makale Kabupaten Tana Toraja selama tiga tahun terakhir sampai

dengan 2006 belum dapat mencapai jumlah yang ditargetkan karena

selama kurung waktu tersebut belum maksimalnya/optimalnya petugas

pemungut retribusi.

33. Dalam Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

pada dasarnya menekankan untuk terciptanya Desentralisasi dalam

pembangunan dengan otonomi luas.

34. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen, khususnya

pasal 18 B ayat (2) menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

35. Kawasan hutan yang dimiliki bangsa Indonesia yakni kurang lebih 140,4

juta hektar.

36. Dalam era globalisasi ekonomi, dimana batas Negara sudah menjadi tidak

jelas, dan saling ketergantungan antara negara maju dengan negara

berkembang melahirkan hubungan bisnis yang semakin kompleks.

37. Dasar pemikian utama mengenai pemerintah desa dalam era otonomi

daerah yaitu keanekaragaman dan otonomi asli.

93

38. Jika melihat kondisi Tana Toraja yang sangat potensial tersebut maka

implementasi hasil pungutan retribusi tempat rekreasi seharusnya

mencapai target, sehingga dapat menunjang dan meningkatkan PAD.

Sedangkan pungutan retribusi yang khusus mengenai olah raga di Tana

Toraja belum dilakukan karena objeknya belum tersedia.

39. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pasca amemdemen UUD 1945 telah

membawa konsekuensi berubahnya struktur ketatanegaraan di Indonesia.

40. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk ,menyelenggarakan atau mengelola

penanaman modal di daerah setelah bergulirnya otonomi daerah tinggal

membuat kebijakan dasar melalui pembuatan peraturan penanaman modal.

Sedangkan daerah berwenang untuk meninndaklanjutinya dalam bentuk

aturan pelaksanaan yang dituangkan melalui peraturan daerah.

41. Walaupun wilayah Indonesia terpisah satu sama lain dalam bentuk

kepulauan, namun tidak menjadi habatan bagi masyarakat Indonesia untuk

saling berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dalam melakukan

berbagai kegiatan bersama.

42. Walaupun peperangan mengakibatkan tewasnya jutaan manusia dan

penderitaan yang luar biasa selalu dikutuk dan dibatasi penggunaannya

dengan sejumlah instrumen internasional dan sanksi yang berat, namun

perang selalu terjadi.

43. Dalam pembicaraan mengenai hak asasi manusia, sebenarnya tidak

terlepas apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri pada diri

pasien.

44. Walaupun hal ini nampaknya masih hanya merupakan sebatas harapan

bagi masyarakat di daerah, namun bukan berarti bahwa impian ini tidak

dapat direalisasikan, dan ungkapan ini merupakan sebuah tantangan yang

perlu segera disikapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi

daerah.

45. Dimana PBB merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah

yang dapat memberi kontribusi terhadap dana pembangunan daerah Tana

Toraja, namun pada kenyataannya dalam pengelolaan PBB di daerah ini

belum memperlihatkan hasil yang optimal sesuai target yang telah

ditetapkan dan masih menghadapi berbagai permasalahan yang dapat

menjadi penghambat dalam pembayaran PBB.

46. Dari pasal 1320 KUH Perdata akan menjadi syarat sahnya suatu

perjanjian pengobatan sebagaimana akan dibahas di dalam tulisan ini.

47. Dari pasal tersebut, selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan tentang

perjanjian pengobatan antara pemberi jasa dengan penerima jasa

kesehatan.

48. Selain dapat memecahkan sebagian masalah dana dan tenaga, dalam

lingkup lokal peran serta masyarakat dapat pula menanggulangi konflik

yang sering terjadi antara masyarakat dengan pengelola kawasan.

49. Agar selalu terjadi keseimbangan antara kemampuan menyediakan bahan

baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan, dan

pengembangan industri pengolahan hulu hasilhutan diatur oleh menteri

yang membidangi kkehutanan.

94

50. Hal ini disebabkan karena tidak didukung sistem yang sistematis,

pengawasan serta kemampuan sumber daya aparatur pengelola dan

fasilitas pendukung operasional yang belum memadai.

51. Beberapa peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan

di bidang teknologi informasi, yang dapat dipakai menjerat penjahat

computer crime, dengan beberapa pasal yang diatur dalam KUHP (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana).

52. Seiring dengan itu, Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut lebih menegaskan

bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah ini adalah merupakan

landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana

Toraja.

53. Pajak daerah menjadi strategis, karena pajak daerah adalah merupakan

barometer untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, yakni apakah

dapat melaksanakan otonomi atau tidak.

54. Indonesia sebagai suatu Negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar

dan kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-

samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik, dan juga

diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia Daratan.

55. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengolaan keuangan

daerah di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah.

56. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan manusia seutuhya dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

57. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dari segi hukum tentang

pelaksanaan pemungutan pajak potong hewan di Kabupaten Tana Toraja,

dan menganalisis mengenai beberapa faktor yang berpengaruh dalam

proses pungutan pajak potong hewan di Kabupaten Tana Toraja.

58. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan

Pengolahan Bahan Galian Golongan terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah serta pertambangan khususnya penerimaan Pajak Bahan

Galian Golongan C di Kabupaten Tana Toraja.

59. Salah satu penyempurnaan yang sangat mendasar adalah menyangkut

pembuktian yang dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari dan

mengkaji kebenaran materiil dengan mencantumkan keterangan ahli

sebagai salah satu alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 (1) huruf b

KUHAP.

60. Di era pasca reformasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin terbuka

peluang untuk secara sadar dan sistematis mengembangkan peraturan

perundang-undangan yang bernuansa keagamaan.

61. Para penegak hukum akan mengumpulkan data-data sebelum persidangan.

Dalam hal ini mereka akan bahas berbagai kasus yang muncul yang

95

dianggap belum lengkap datanya sebagai pertangungan jawab dalam

persidangan.

62. Keputusan hukum kadang-kadang merugikan masyarakat kecil. Tetapi,

bagi pejabat dan para pelaku korupsi seolah-olah dilingdungi dari jeratan

hukum.

63. Sebelum perjanjian ini disepakati kedua belah pihak, perjanjian ini harus

ditandatangani oleh kedua belah pihak terlebih dahulu disaksikan oleh

saksi-saksi yang terkait dengan perjanjian tersebut.

64. Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan disiplin PNS dan penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah

daerah dalam mengambil kebijakan terkait disiplin PNS yang b ertugas di

lingkup pemerintahan daerah.

65. Founding fathers bangsa Indonesia dengan penuh hikmat dan bijak

menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara

Pancasila.

66. Persyaratan tentang kelalaian adalah persyaratan yang secara umum

diberlakukan hampir dalam seluruh kontrak kecuali jika pihak-pihak telah

menyusun persyaratan tertentu untuk melakukan termination atas suatu

kontrak.

67. Dengan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas

Anugerah kasih dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Kontrak Kerja Sama

Investasi Terhadap Pembangunan Atas Tanah Aset Pemerintah Daerah

Kota Makassar”.

68. Dengan memanjatkan puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha

Kuasa atas pimpinan yang selalu melimpah serta bimbingan-Nya sehingga

tesis ini dapat selesai dengan sempurna dan baik.

69. Usaha kecil dan menengah yang terdapat di kabupaten/kota dapat juga

menambah Pendapatan Asli Daerah, misalnya usaha jasaboga. Tetapi,

pemerintah daerah belum mengelolanya secara maksimal.

70. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penanaman modal khususnya

penanaman modal asing (PMA) di Indonesia yang akan dilaksanakan

usaha kerja sama dengan modal nasional meskipun pengaturan tersebut

sedikit bertentangan dengan semangat yang ada dalam UU no. 1 tahun

1967 tentang penanaman modal asing (PMA) yang pada prinsipnya

memperkenankan adanya penanaman modal asing secara langsung.

71. Kekerasan terhadap perempuan yang dianalogikan ke dalam bentuk

kejahatan kesusilaan sudah lama terjadi namun sebagian besar masyarakat

belum memahaminya sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia.

72. Sasaran pemerintah pada sektor telekomunikasi selama PELITA VI (1994

-1999 adalah untuk menekan atau mengurangi jumlah daftar tunggu

pelanggan dan memperluas jangkauan fasilitas telekomunikasi sampai

daerah-daerah pedesaan.

73. Demikian pula sistem pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank

agar dapat terlaksana secara efektif, maka kewenangan dan tanggung

96

jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri

Keuangan, menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia.

74. Untuk mewujudkan kebijakan pemerintah tersebut, maka keterlibatan

perbankan sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan dana dan

menjadi fasilitator, mediator terhadap pengusaha mikro, kecil atas kendala

dan hambatan yang dialami bahkan dihadapi.

75. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta pengadilan hak asasi

manusia sangat berpengaruh positif dalam penegakan supremasi hukum di

Indonesia, khususnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

76. Terlepas dari adanya dugaan penyimpangan DAU (Dana Alokasi Umum),

kabarnya daerah-daerah memiliki penafsiran sendiri-sendiri mengenai

otonomi daerah termasuk implementasinya.

77. Pada akhirnya tidak selamanya proses pelayanan kesehatan berjalan mulus

seperti yang diharapkan, bahkan acapkali terjadi suatu keadaan cacat,

kematian atau komplikasi yang oleh pihak pasien diduga karena

malparaktek sehingga perlu telaahan secara cermat dan mendalam

mengenai keterkaitan antara persetujuan tindak medik dengan tenaga

kesehatan (dokter) atas tindakan yangmenimbulka resiko medik.

78. Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan

dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti lembang,

nagari, kampong, huta, dan lain-lain yang mempunyai makna yang sama

dengan desa.

79. Berbada dengan gugatan di pengadilan umum, maka apa yang dapat

dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara pada 1 (satu) macam tuntutan

pokok yang berupa tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang telah

merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata dinyatakan batal

atau tidak sah. Sedangkan tuntutan tambahan adalah berupa tuntutan ganti

rugi dan/atau rehabilitasi khusus untuk sengketa kepegawaian.

80. Kebutuhan atas perumahan merupakan masalah yang rumit dan kompleks,

karena menyangkut banyak hal seperti keadaan sosial ekonomi

masyarakat, planologi perkotaan, keterbatasan lahan, meningkatnya

jumlah penduduk dan urbanisasi serta berbagai macam masalah yang

terkait dengan pemukiman adalah satu kesatuan masalaah yang tidak dapat

dipisahkan.

81. Peningkatan kuantitas dapat dilhat misalnya pada angka pelaku dan jumlah

uang yang dikorupsi yang dapat diketahui, tidak termasuk korupsi yang

banyak terjadi tetapi tidak terungkap.

82. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka ditemukan bahwa upaya

pemberantasan korupsi antara lain meliputi dibentuknya Komisi

Pemberantasan Korupsi, dilaksanakannya pembuktian terbalik, korupsi

sebagai subjek hukum, pengertian pegawai diperluas dan adanya tindakan-

tindakan tertentu selama proses perkara, misalnya pemblokiran rekening

tersangka dengan implementasi peran serta masyarakat dalam

pemberantasan korupsi.

83. Namun fenomena menunjukkan bahwa penanganan dan pelaksanaan

pungutan retribusi izin tempat usaha di Kabupaten Tana Toraja belum

97

optimal, sehingga mengakibatkan penerimaan pemerintah dari sektor

retrribusi ini belum berperan besar terhadap pendapatan daerah.

84. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia, salah satu

lembaga pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat adalah

lembaga inspektorat yang mempunyai fungsi dan tugas serta kewenangan

sebagai lembaga pengawas daerah terhadap hasil-hasil pembangunan.

85. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian hal pengelolaan

terhadap pelaksanaan proyek pembangunan ruko Pasar Bolu di Rantepao

Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hukum perjanjian.

86. Dalam rangka pembagian fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif

tersebut, juga ditentukan memiliki kekuasaan membentuk undang-undang,

sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi legislatif dan sekaligus fungsi

eksekutif.

87. Disamping lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah, khususnya

dalam penanganan proyek perusahaan dalam lokasi hutan yang merupakan

salah satu dari sekian penyebab yang terjadi konflik masyarakat dengan

pemerintah, sebab masyarakat mengklaim sebagai tanah adat sedangkan

pemerintah mengklaim sebagai lokasi hutan lindung.

88. Tindakan pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan

karena itu maka semua tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan

kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.

89. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa

yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, bagaimana penerapan

sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, bagaimana peran

jaksa penuntut umum terhadap pembuktian terbalik.