ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG …

Jurnal Pertahanan Desember 2016, Volume 6, Nomor 3 19

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEPARATISME PAPUA

ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY

ON SEPARATISM OF PAPUA

Firman Noor1

Pusat Penelitian Politik-LIPI ([email protected])

Abstrak - Era reformasi telah menandai babak baru dalam hal paradigma dan sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu wilayah terpenting dalam NKRI yakni Papua. Berbeda dari anggapan banyak kalangan mengenai sikap tidak peduli Pemerintah RI, beberapa kebijakan di tanah Papua saat ini justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memelihara dan menyejahterakan rakyat Papua. Berbagai kebijakan yang telah dicanangkan memang belum sepenuhnya berjalan. Namun demikian, menganggap bahwa Pemerintah RI saat ini tidak bersungguh-sungguh berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat juga tidaklah tepat. Sehubungan dengan itu, tulisan ini ingin membahas seputar persoalan bentuk tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di Era Reformasi ini, mengapa dalam pelaksanaan tanggung jawab itu masih ada kendala, bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah. Masih terkait dengan persoalan itu, pembahasan juga akan menyentuh diskusi mengenai relevansi separatisme bagi rakyat Papua dan apakah ide atau gerakan separatism itu adalah keinginan dari seluruh rakyat Papua saat ini. Pembahasan artikel ini akan ditutup oleh pembahasan mengenai langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar Tanah Papua menjadi semakin berkeadilan, beradab dan demokratis. Kata Kunci: otonomi khusus, paradigma, kebijakan, nasionalisme, separatisme Abstract - Era Reformasi has signified the new chapter on Indonesian government’s paradigm and attitude towards Papua, as one of most important region in this country. Different to some opinions that tend to consider limited attention of Indonesia government in dealing with the future of Papuans, current government policies actually prove a deep commitment in maintaining and providing prosperity for Papua and the people inside. Many those policies are indeed still on progress, some even tend to face stagnancy, however this does not reflects indifference of Indonesian Government to improve the standard quality of the people. In these regards, this paper aims to discuss the government actions as a reflection of its responsibility towards Papua during the Reform Era, the obstacles behind some failures in implementing those policies and the role and importance of local government.This paper also wants to discuss the relevance of separatism among Papuan, in particular on the question whether such idea could be claimed as the true aspiration for all Papuans. The last part of this paper will talk about the strategies that should ideally develop in order to create the Land of Papua to become more just, civilized and democratic. Keywords: special otonomy, paradigm, policy, separatism

1 Penulis adalah Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI, dan Research Fellow pada College of Social Sciences and International Studies, University of Exeter, UK.

20 Jurnal Pertahanan Desember 2016, Volume 6, Nomor 3

Pendahuluan

Persoalan Papua adalah persoalan bangsa yang harus diperhatikan secara komprehensif

sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Mengabaikan persoalan yang ada di wilayah

Papua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) adalah sikap yang inkonstitusional.

Pemerintah Republik Indonesia amat menyadari pesan konstitusi ini dan untuk itu upaya-

upaya pembenahan terus dilakukan. Di era Reformasi disadari oleh banyak pihak–

termasuk pemerintah, LSM, pemerhati masalah Papua baik dalam dan luar negeri –meski

upaya pembenahan itu masih mengalami banyak kendala, namun hal itu tidak berarti

adanya stagnansi perhatian dan upaya pemerintah untuk bersama-sama rakyat Papua

membangun bersama menuju kearah yang jauh lebih baik.

Tulisan ini bermaksud menelaah bentuk tanggung jawab pemerintah atas

masyarakat Papua yang tengah dan akan terus berlangsung. Selain itu, tulisan ini juga

hendak menunjukkan keragaman sikap masyarakat Papua atas keberadaan mereka dalam

naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang secara umum

memperlihatkan bahwa pilihan untuk melakukan separatisme bukanlah opsi atau aspirasi

utama dan satu-satunya masyarakat Papua. Tulisan ini juga akan memberikan masukan

sebagai bagian dari beragam masukan yang telah disampaikan kepada pemerintah baik

dalam soal penanganan perbaikan kehidupan masyarakat Papua ataupun dalam soal

menjawab gerakan-gerakan separatis yang tidak seutuhnya aspiratif bagi masyarakat

Papua sendiri.

Perubahan Situasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah

Saat ini yang dimaksud sebagai pemerintahan di wilayah Papua tidak lagi semata

Pemerintah Pusat (Jakarta). Dengan diterapkannya UU Otonomi Daerah pada tahun 1999,

maka Era Reformasi telah ditandai dengan terbentuknya sebuah pemerintahan daerah

yang memiliki lebih banyak kewenangan ketimbang masa-masa sebelumnya. Terkait

dengan kedudukan dan model pemerintah tersebut, perkembangan kekinian

memperlihatkan kesadaran baru pemerintah, baik pusat maupun lokal, untuk lebih

memperhatikan nasib masyarakat, termasuk di Papua yang selama ini termarginalkan.

Bentuk-bentuk konkret yang telah dilakukan oleh pemerintahan meliputi aturan main,


pembangunan struktur dan infrastruktur, pemantapan berbagai institusi politik dan

demokrasi, penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, penegakan hukum

dan pengaturan alokasi dana yang kesemuanya makin menunjukkan keberpihakan pada

masyarakat.

Perubahan model pemerintahan dan dampaknya itu, dalam konteks Papua,

pertama-tama harus dilihat sebagai bagian dari adanya paradigma baru Pemerintah RI

dalam melihat wilayah Papua. Sejak Era Pemerintah Abdurrahman Wahid, yang

mengizinkan dikibarkannya Bendera Bintang Fajar/Kejora, mengubah nama Irian Jaya

menjadi Papua dan dilaksanakannya Kongres Rakyat Papua II, wilayah Papua semakin

mendapat perhatian dan tidak lagi semata dilihat sebagai “wilayah belakang rumah”

(backyard) yang dapat diurus sekadarnya. Pendekatan yang dikembangkan pun lambat

tapi pasti tidak lagi semata pendekatan keamanan (security approach), yang bersifat

militeristik, melainkan telah memasukkan pendekatan kesejahteraan (prosperity

approach). Perhatian pemerintah dan bangsa Indonesia juga tercermin jelas dari TAP MPR

RI Nomor IV tahun 1999 tentang GBHN (1999-2004)2 yang memberikan kewenangan

masyarakat Papua untuk mengatur dirinya sendiri melalui sebuah otonomi khusus yang

diatur dengan undang-undang. Dalam ketetapan MPR itu juga disebutkan pelanggaran

HAM di Papua harus diselesaikan dengan jujur dan bermartabat.

Seiring perjalanan waktu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang

menunjukkan kepedulian terhadap Papua, daerah marginal dan juga wilayah perbatasan

atau terpencil/tertinggal pada umumnya. Terbit kemudian seperangkat UU seperti UU

Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua,3 UU Wilayah Negara4 dan UU tentang Desa,5

Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan/BNPP (2010),6

maupun Peraturan Presiden tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan

Papua Barat/UP4B (2011),7 yang jika ditelaah secara seksama memuat nilai-nilai dan

landasan kebijakan yang berorientasi kuat untuk turut makin menyejahterakan wilayah

2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No IV tentang GBHN (1999-2004). 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 4 Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 5 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. 6 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 7 Peraturan Presiden No.66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.


Papua dan memberikan sepenuhnya segenap hak-hak yang patut didapatkan oleh

masyarakatnya. Dengan diterapkan berbagai UU tersebut masyarakat Papua secara

normatif dan legal-formal mendapatkan perhatian yang lebih luas termasuk, misalnya,

dalam soal aliran dana pembangunan hingga penghormatan terhadap adat istiadat.

Terkait dengan UU Otsus Papua, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang

luas kepada rakyat Papua dan pemerintah daerahPapua untuk memegang kendali bagi

jalannya pemerintahan di wilayahnya. UU ini disusun oleh rakyat Papua dengan

mengikutsertakan banyak pihak.8 UU ini dilandasi oleh tujuh nilai dasar yakni, (1)

perlindungan hak-hak dasar penduduk asli Papua, (2) demokrasi dan kedewasan

berdemokrasi, (3) penghargaan terhadap etika dan moral, (4) penghormatan terhadap

Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), (5) penegakan supremasi hukum, (6) penghargaan

terhadap pluralisme dan (7) persamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara.9

Menurut Frans A. Wospakrik, Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), UU ini

menandai adanya kesepakatan luhur untuk mengatasi konflik berkepanjangan yang telah

berlangsung selama 39 tahun.10 Sementara Agus Sumule melihat bahwa kandungan UU

ini merupakan jalan tengah dan mencakup berbagai dimensi pokok yang diharapkan oleh

rakyat Papua termasuk di antaranya perlindungan dan pemberdayaan hak-hak identitas

orang asli Papua, penyelesaian HAM dan upaya mencari rekonsiliasi melalui klarifikasi

sejarah Papua, peningkatan SDM manusia hingga penataan berbagai aspek

pembangunan, kehidupan bermasyarakat dan hukum11.

UU ini demikian spesial karena hanya dalam Undang-undang inilah hak untuk

menjadi kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau

Walikota/Wakil Walikota) khusus dimiliki oleh orang asli Papua, bukan pendatang atau

dari suku non-Papua.12 Ketetapan semacam itu tidak ditemui di daerah lain. UU ini juga

mewajibkan pemerintah pusat memberikan sejumlah dana pembangunan yang dikelola

langsung oleh orang Papua sendiri, yang diatur secara detail pada Bab IX tentang

8 Agus Sumule, ed., Mencari Jalan Tengah, Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003). 9 Ibid, hlm. 52-60. 10 Ibid, hlm. xxi. 11 Ibid, hlm. 1. 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 12.


Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah dana yang diberikankepada

Masyarakat Papua dari tahun 2002 hingga kini (2016) telah menyentuh Rp. 52,67 triliun

(Dana Otsus, DAU dan DAK). Komposisi pendapatan dengan jumlah yang semikian besar

itu menunjukkan bahwa sekitar 95% dana untuk masyarakat Papua berasal dari APBN.Di

sisi lain, UU ini mengatur bahwa wilayah Papua akan mendapatkan bagi hasil sumber daya

alam dengan proposi yang besar, yakni (1) kehutanan 80%, (2) perikanan 80%, (3)

pertambangan umum 80%, (4) pertambangan minyak bumi 70%, dan pertambangan gas

alam 70%.13

Dalam UU ini pula masyarakat Papua memiliki hak untuk membentuk institusi

demokrasi yang mewakili aspirasi politik maupun kepentingan adat mereka. Untuk itu

dibentuklah kemudian Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua. MRP dibentuk

sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan dalam rangka

perlindungan hak-hak orang asli Papua.14 Berbagai kewenangan, hak dan kewajiban MRP

diatur khusus pada Bab IV. Sementara DPR Papua memiliki kewenangan politis untuk

menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua layaknya badan

legislatif. Selain itu, UU ini juga mengatur persoalan perlindungan masyarakat adat yang

secara khusus diatur dalam Bab XI dan persoalan HAM pada Bab XII. Pada bagian HAM

ditegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah HAM di Papua. Pada Pasal

45 Ayat 2 disebutkan tentang keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dimana

salah satu tugasnya, yang disebutkan dalam Pasal 46 Ayat 2, adalah melakukan klarifikasi

sejarah Papua.15

Meski dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan dan kritik tajam, UU ini

dapat dikatakan telah menjadi jawaban legal-formal atas banyak persoalan. Menurut

Sumule, UU Otsus layak disebut sebagai “jalan tengah yang cukup adil dan beradab”16

yakni, antara sikap ingin mempertahankan cengkraman tangan pusat kepada wilayah

Papua dengan cara-cara lama, dengan keinginan memisahkan diri secara total dari NKRI.

Secara umum, UU ini telah mengatur semua aspek yang dituntut oleh Rakyat Papua.

13 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 34 Ayat 3.b. 14 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 5 Ayat 2. 15 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pasal 46 Ayat 2 16 Agus Sumule, ed., op.cit.


Dengan berbagai aturan dan dimensi di atas, UU Otsus telah memberikan peluang yang

besar bagi orang asli Papua untuk memegang kendali pemerintahan di wilayahnya dan

membuat kebijakan sesuai dengan berbagai kepentingan dan aspirasi. Bagi Sri Mulyani

Indrawati, UU ini demikian komprehensif dan mencakup banyak persoalan, yang secara

mutu cakupan dan detail yang diatur lebih baik dari UUD 1945.17 Oleh karena itu,

menganggap bahwa Jakarta adalah pengendali utama dan penentu satu-satunya

kehidupan masyarakat Papua adalah sebuah pandangan yang tidak lagi sesuai kenyataan.

Implikasi dari keberadaan UU itu dalam konteks politik telah menyebabkan

masyarakat relatif lebih memiliki hak dan kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan

pemerintah di daerah. Aspirasi itu disalurkan melalui tokoh-tokoh ataupun kelompok-

kelompok tertentu, termasuk LSM, cendekiawan, gereja maupun mahasiswa. Saat ini,

pers, baik cetak maupun elektronik, dan social media pun semakin marak dan bebas

menyuarakan berbagai macam aspirasi dan kepentingan. Sikap pro atau kontra akan

suatu hal didiskusikan secara bebas dan tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan

sensor. Meski demikian, memang saat ini masih pula diterapkan aturan main yang

membatasi gerak pewarta asing, terutama yang dinilai oleh pemerintah berpotensi

menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai kenyataan atau manipulatif, hingga dapat

menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Lepas dari itu, dalam konteks

mempengaruhi kebijakan, saat ini pula semakin terbuka kesempatan bagi rakyat Papua

untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan yang bersifat kultural ataupun

keagamaan, baik dalam konteks identitas adat maupun keyakinan tradisional dengan

seluas-luasnya. Upaya membentuk dan menetapkan Kota Manokwari sebagai Kota Injil,18

misalnya, adalah salah satu cerminan situasi ini.

Juga dalam soal pemilihan kepala pemerintahan di Papua, partispasi masyarakat

juga semakin meluas. Dalam menyambut pelaksanaan Pilkada Langsung, misalnya, KPU

Papua menyatakan kesiapan masyarakat Papua untuk melaksanakannya.19 Tidak hanya itu

17 Ibid, hlm. 35. 18 Oki Ruth, “GEBRAK untuk Manokwari Kota Injil”, 23 Januari 2016 dalam http://kabarpapua.co/gebrak-untuk-manokwari-kota-injil/, diunduh pada 18 Agustus 2016. 19 “KPU Papua Siap Laksanakan Pilkada Langsung Serentak”, 22 Januari 2015 dalam http://sp.beritasatu.com/home/kpu-papua-siap-laksanakan-pilkada-langsung-serentak/7573, diunduh pada 22 Agustus 2016.


saja, masyarakat Papua juga jauh lebih bebas melakukan berbagai bentuk unjuk rasa,

bahkan yang berorientasi separatis sekalipun. Beberapa universitas, termasuk universitas

negeri yang dibiayai pemerintah pusat seperti Uncen, menjadi basis bagi pergerakan dan

tempat berekspresi yang relatif bebas, hingga ide-ide tentang separatisme pun kerap

disuarakan di sana.20 Sejauh masih dalam koridor hukum dan memperoleh izin,

masyarakat Papua saat ini jauh lebih mudah melakukan aksi-aksi unjuk rasa termasuk

memprotes segala bentuk kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan.

Sementara dalam soal perlindungan hak asasi manusia (HAM), saat ini pemerintah

berupaya menjalankannya secara lebih proporsional, profesional dan komprehensif. Tidak

sedikit pejabat teras pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menyatakan

keprihatinan dengan masih maraknya pelanggaran HAM dan menekankan pentingnya

penindaklanjutan penyelesaian pelanggaran HAM itu dengan seksama. Tak kurang Luhut

Panjaitan dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam menyatakan dengan tegas bahwa

pemerintah berjanji akan menuntaskan seluruh persoalan HAM di Papua.21 Salah seorang

tokoh dan Cendekiawan Papua Neles Tebay pun optimis bahwa pemerintah dewasa ini

memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua.22

Saat ini peran Komnas HAM dan aktivis LSM yang memperjuangkan hak-hak asasi

manusia di Papua relatif tidak lagi mengalami pembatasan ketat sebagaimana yang dulu

terjadi di era Orde Baru. Bahkan saat ini salah satu komisioner pada lembaga Komnas

HAM (Periode 2012-2017) adalah Natalius Pigai seorang putra daerah Papua. Keberadaan

Pigai memperlihatkan kesungguhan pemerintah tidak saja dalam soal penegakan HAM,

namun pula memberikan kesempatan bagi orang Papua melengkapi keberadaan tokoh-

tokoh Papua yang telah berkiprah dalam lembaga-lembaga penting di level nasional.

Adapun dalam konteks pembangunan, dengan dukungan dan topangan dana yang

demikian besar, mulai semakin terasa menggeliat di tanah Papua. Saat ini, misalnya,

pembangunan infrastruktur mulai mengalami pergerakan. Menurut Tim Pemantau Otsus

20 Wawancara dengan Ode Jamal, Staf Pengajar Universitas Cendrawasih, 2 Agustus 2016 di Depok. 21 Elisa Sekenyap, “Luhut Berjanji Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM di Papua”, 17 Juni 2016 dalam http://suarapapua.com/2016/06/17/9804/, diunduh pada 20 Agustus 2016. 22 Neles Tebay,“Menangani Pelanggaran HAM di Papua”, Kompas, 18 Juli 2016.


Papua jumlah peserta didik dan lamanya pendidikan mengalami peningkatan.23

Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas semakin diperluas, pembangunaan

perpustakaan dan laboraturium semakin marak, juga pembangunan rumah dinas guru.

Sementara di beberapa kabupaten ditargetkan pada tahun 2017 sudah tidak ada lagi

penduduk yang buta huruf.24 Kemiskinan absolut rakyat Papua juga semakin terus

berkurang. Tahun ini (2016) mulai dilaksanakan program pembangunan satu juta rumah

per tahun yang diharapkan akan menuntaskan persoalan perumahan di tanah Papua.25

Sementara masalah kesehatan juga semakin diperhatikan dan menunjukkan indikasi

peningkatan.26

Meski demikian, memang pembangunan di Papua masih relatif lambat dibanding

wilayah lain di tanah air. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua adalah yang

terendah di antara provinsi lain di Indonesia. Pembangunan infrastrukutur yang ditopang

oleh dana triliunan rupiah secara objektif juga belum sepenuhnya memuaskan dan

mencerminkan besarnya topangan dana tersebut. Berbagai hambatan yang masih terjadi

di Papua itu disebabkan oleh beberapa hal, termasuk di antaranya faktor karakter

manusia, budaya, ataupun faktor-faktor yang terkait dengan kondisi alam atau letak

geografis yang sulit. Menurut Mohammad Abud Musa’ad, salah seorang anggota Tim

Asistensi penyusun RUU Otsus Papua,faktor yang menyebabkan belum berjalannya Otsus

secara baik, yang kemudian berdampak pada belum memuaskannya hasil pemulihan

kehidupan rakyat Papua, amatlah kompleks, melibatkan aspek-aspek mulai dari aturan

main, stakeholders hingga SDM pemerintah daerah.27 Faktor-faktor itulah yang menurut

23 Eko Supriyadi, “Tim Pemantau: Otsus Papua Berdampak Positif”, 22 Juni 2016 dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/06/22/o95vg51-tim-pemantau-otsus-papua-berdampak-positif, diunduh pada 23 Agustus 2016. 24 Lazore, “Ini Manfaat Dana Otsus sejak Lukas Enembe Gubernur Papua”, 16 April 2016, dalam http://kabarpapua.co/ini-manfaat-dana-otsus-sejak-lukas-enembe-gubernur-papua/, diunduh pada 20 Agustus 2016. 25 Vedya Ody, “Menteri PU dan Perumahan Rakyat Tinjau Lokasi Pembangunan Sejuta Rumah di Papua Barat”, 2 September 2016, dalam http://kabarpapua.co/menteri-pu-dan-perumahan-rakyat-tinjau-lokasi-pembangunan-sejuta-rumah-di-papua-barat/, diunduh pada 21 Agustus 2016. 26 Eko Supriyadi, “Tim Pemantau: Otsus Papua Berdampak Positif”, 22 Juni 2016, dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/06/22/o95vg51-tim-pemantau-otsus-papua-berdampak-positif, diunduh pada 23 Agustus 2016. 27 Secara spesifik Musa’ad mengindikasikan beberapa persoalan yakni (a) beberapa aturan dan substansi dalam Otsus itu sendiri yang sudah tidak relevan, (b) regulasi daerah yang belum mampu menerjemahkan UU Otsus, (3) pembagian dana Otsus yang masih bermasalah, (c) sikap MRP yang kerap melakukan intervensi dan melampaui koridor kewenangannya, (d) beberapa kebijakan nasional yang justru


Musa’ad menyebabkan secara fundamental Otsus sebenarnya belum dilaksanakan

sebagaimana harusnya. Selain itu, karena belum dilaksanakan sepenuhnya, bahkan

menurutnya baru sekitar 25%, belum pantas jika dikatakan UU Otsus telah gagal.28

Terkait dengan persoalan SDM, perilaku pemerintah daerah dapat dikatakan turut

berkontribusi pada persoalan belum memuaskannya proses pembangunan di Papua.

Dalam soal pengelolaan keuangan, misalnya, disertasi Dr. Rafael Kapura29

memperlihatkan adanya tarik menarik kepentingan di antara elit-elit Papua sendiri, yang

memunculkan persoalan besar dalam soal pengelolaan dana-dana pembangunan. Pada

Juli 2016 pemerintah menemui fakta bahwa alokasi dana Otsus untuk pendidikan tidak

sesuai kebutuhan. Dari anggaran sebesar Rp. 11,94 trilyun anggaran pendidikan, APBD

Pemda Papua hanya mengalokasi sebesar Rp. 100 milyar saja atau 0,84% dari total dana

yang harusnya dialokasikan.30 Perilaku kepala-kepala daerah di Papua yang sulit ditemui,

malah justru lebih banyak (sekitar 60%) ada di Jakarta,31 memperlihatkan bahwa

kompleksitas persoalan di Papua telah melibatkan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh

karena itu, tidak mengherankan jika kini ada imbauan kepada enam Bupati yang baru

dilantik untuk lebih meluangkan waktunya di Papua ketimbang tempat lain.32

Kondisi semacam inilah yang pada gilirannya menyebabkan masyarakat Papua

sendiri yang menjadi korban. Memang ada beberapa pemerintahan daerah di Papua yang

telah bekerja secara maksimal dan mampu melakukan akselerasi, namun secara umum

menyulitkan implementasi Otsus, (e) kelambanan pemerintah dalam mersepons keputusan MK terkait dengan berbagai persoalan krusial dan mendasar di Papua, (f) persoalan politik yang menyangkut terutama persepsi atas keabsahan Pepera 1969, pemilu dan pilkada, dan (g) sumber daya apparatus pemerintah daerah. Mohammad Abud Musa’ad, Quo Vadis Otsus Papua, Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referemdum, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 81-166. 28 Ibid, hlm. 10. 29 Rafael Kapura, “Politik Anggaran di Propinsi Papua dan Papua Barat 2006-2011”, Disertasi Doktoral, (Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016). 30 Kristian Erdianto, “Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua tak Sesuai Kebutuhan”, 16 Juli 2016, dalam http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah. Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.Kebutuhan, diunduh pada 19 Agustus 2016. 31 Abraham Utama dan Diah Utami, “Dana Otonomi Khusus Besar, Luhut Heran Papua Masih Bergejolak”, 19 Februari 2016, dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160219131213-20-112052/dana-otonomi-khusus-besar-luhut-heran-papua-masih-bergejolak/, diunduh pada 20 Agustus 2016. 32 Abraham Utama, “Enam Bupati Baru Papua Didesak Tak Habiskan Waktu di Jakarta”, 17 Februari 2016, dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217104913-20-111487/enam-bupati-baru-papua-didesak-tak-habiskan-waktu-di-jakarta/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah


kinerja atau performa pemerintah lokal di Papua masih jauh dari yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Puslit Politik-LIPI, bekerjasama dengan Kemendagri dan

Ausaid,33 menunjukan kecenderungan lemahnya performa kinerja beberapa pemda di

Papua itu. Untuk itu tidak mengherankan jika salah satu rekomendasi LIPI dan JDP

(Jaringan Damai Papua) dalam Policy Brief bertajuk “Bersama-Sama Membangun Papua

Damai” juga menyebutkan perlunya optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik di

seluruh Papua.34

Selain persoalan pembangunan, hal lain yang juga masih bermasalah adalah masih

terjadinya pelanggaran HAM, di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran berat.

Dalam menghadapi situasi ini pihak keamanan baik unsur TNI ataupun Polri memang

harus lebih bijak dan mampu makin menunjukkan profesionalismenya. Hal ini mengingat

keterlibatan beberapa oknumnya dalam persoalan ini dari masa ke masa.35 Kalangan

aparat itu sendiri, di sisi lain, semakin menyadari posisinya. Kesadaran ini sejalan dengan

semakin banyaknya tuntutan dari berbagai pihak agar mereka terus memperbaiki diri

terutama terkait dengan persoalan penegakkan HAM. Tuntutan itu tidak saja disuarakan

oleh kalangan LSM, namun juga dari kalangan internal pemerintah seperti, Kemhukham

atau badan-badan yang didanai oleh pemerintah seperti Komnas HAM.

Lebih dari itu, saat ini semakin banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri,

yang mengamati perkembangan kasus HAM di tanah air. Dengan kondisi seperti ini jelas

semakin sulit bagi pemerintah dan aparat untuk menutupi segala bentuk pelanggaran

HAM. Dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah melalui berbagai pihak menyatakan

komitmennya untuk menyelesaikan persoalan itu dengan mengedepankan aspek keadilan

dan asas praduga tidak bersalah. Menkopolhukam, misalnya, beberapa kali dengan tegas

menyatakan bahwa jika pelaku pelanggaran adalah pihak TNI/Polri maka para pelaku itu

harus ditindak tegas. Namun terlebih dahulu harus dibuktikan kesalahannya.36

33 Penelitian Kinerja DPRD di Indonesia, (Kerjasama Pusat Penelitian Politik-LIPI, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation, 2014). 34 “Bersama-sama Membangun Papua”, Policy Brief, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI Bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua, 2015). 35 Amiruddin Al-Rahab, “Operasi-Operasi Militer di Tanah Papua: Pagar Makan Tanaman?”, Jurnal Penelitian Politik, Vol.3 No.1, 2006. 36 Elisa Sekenyap, “Luhut Berjanji Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM di Papua”, 17 Juni 2016, dalam http://suarapapua.com/2016/06/17/9804/, diunduh pada 20 Agustus 2016.


Di sisi lain, situasi Papua dalam kacamata keamaman memang sulit untuk

disamakan dengan daerah lain. Masih banyaknya pertikaian di antara sesama orang

Papua, baik atas dasar kepentingan adat/suku maupun yang disebabkan oleh hal-hal lain,

memaksa pendekatan keamanan tetap terus dilakukan. Dalam hal ini, menurut penelitian

Anderson, keberadaan aparat justru merupakan kunci terciptanya keamanan bagi

masyarakat Papua itu sendiri.37 Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya, adalah karena

masih disuarakannya keinginan untuk merdeka oleh sebagian kalangan. Ini menjadi

pemicu bagi munculnya fenomena aksi-rekasi. Pendekatan keamanan menjadi sulit untuk

benar-benar dicabut mengingat bagi aparat situasi yang ada adalah situasi darurat. Bagi

pihak keamanan kata “merdeka” adalah tabu atau sulit untuk diterima. Kenyataannya

aksi-aksi yang pada akhirnya memancing pihak keamanan, dan kerap berujung pada

kekerasan, tidak jarang dipicu oleh aktivitas yang bernuansakan separatisme, yang umum

diinisialkan dengan “M” (merdeka). Pertanyaannya memang apakah ada sebuah negara

berdaulat yang akan membiarkan begitu saja aksi-aksi separatisme tumbuh dan

berkembang di wilayahnya? Tentu tidak. Oleh karena itu, tepat kiranya jika sikap-sikap

yang menunjukkan gelagat separatis itu sudah saatnya tidak lagi dimunculkan.

Saat ini keberadaan gerakan separatis Papua justru menjadi salah satu sumber

keresahan. Ketenangan masyarakat terus-menerus terusik dan ketertiban menjadi terus

terganggu akibat aksi-aksi tidak bertanggungjawab kelompok separatis.38 Pertengahan

tahun 2016, misalnya, Lima tokoh adat Papua di Kabupaten Jayapura, yakni Boaz Assa

Enock (Ondoafi Kampung Sosiri), Sefnat Kreuta (Ondoafi Kampung Doyo Baru), Melias

Monim (Ondoafi Kampung Putali), Oktavianus Pangkali (Ondofolo Yahim) dan Fredik

Stenly Deda (Ondofolo Hedam Ayapo) menolak keberdaan Komite Nasional Papua Barat

(KNPB), yang dianggap tidak saja membuat keresahan, namun pula tidak menghormati

adat.39

37 Bobby Anderson, Papua’s Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery, (Honolulu: East-West Center, 2015). 38 Fathor Rasi, “Tokoh Papua Tolak LSM Pengancam NKRI”, 12 Mei 2016, dalam http://rimanews.com/nasional/keamanan/read/20160512/280022/Tokoh-Papua-Tolak-LSM-Pengancam-NKRI, diunduh pada 21 Agustus 2016. 39 Levin, “Masyarakat Adat Jayapura Tolak Keberadaan Komite Nasional Papua Barat”, 12 Mei 2016, dalam http://www.wartaplus.com/masyarakat-adat-jayapura-tolak-keberadaan-komite-nasional-papua-barat/, diunduh pada 23 Agustus 2016.


Secara umum, masyarakat melihat aksi-aksi atau sikap kalangan separatis sebagai

kontraproduktif dalam upaya membangun jalan damai, mengingat pada akhirnya aksi-aksi

mereka itu justru melegitimasi aparat keamanan untuk teruseksis dalam skala yang massif

di Papua. Masyarakat pada umumnya melihat kondisi Papua akan lebih baik, aman, dan

jauh dari nuansa militeris serta kondusif bagi pembangunan dan segenap upaya mencapai

target-target perbaikan kehidupan masyarakat, bilamana aparat dan masyarakat dapat

menahan diri. Lingkaran setan yang melibatkan aktor separatis, kalangan militer dan

kaum oportunis harus segara diputus dengan masing-masing pihak menyadari bahwa

perilaku yang berulang-ulang yang selama ini dipertontonkan oleh mereka hanyalah sia-

sia belaka.

Sebagai akhir bagian inidapat disampaikan bahwa secara umum kondisi Papua saat

ini tidak lagi dapat disamakan dengan kondisi yang dibayangkan oleh Gurr40 sebagai

wilayah tanpa akses politik yang berarti, yang oleh karenanya dapat membenarkan

terjadinya gerakan perlawanan total terhadap sistem politik atau pemerintahan yang ada.

Situasi di Papua juga tidak dapat dikatakan sebagai situasi dimana tidak ada sama sekali

kebijakan yang mendukung terjadinya perbaikan kehidupan ekonomi dan akses sosial

bagi penduduk setempat, yang menurut Henders41 atau Rankin dan Kanishka42

merupakan rasionalitas bagi berkembangnya upaya memperjuangan kelompok tertindas,

yang berujung pada gerakan kemerdekaan.

Lebih dari itu, seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan baru, identitas

masyarakat Papua pada dasarnya juga semakin terangkat dan mendapatkan tempat yang

layak. Dengan situasi ini, sebenarnya apa yang diidentifikasikan oleh LIPI43 dan banyak

kalangan sebagai masalah-masalah utama di Papua, termasuk diskriminasi, stagnansi

pembangunan, dan pelanggaran HAM, sedikit banyak telah teratasi atau setidaknya

sudah dalam kondisi yang lebih kondusif. Atas dasar situasi kekinian itulah ide bahwa

40 Ted Robert Gurr, Minorities at Risk, A Global View of Ethnopolitical Conflicts, (Washington D.C: United States Institute of Peace Press, 1993). 41 Susan Henders, Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia, (New York: Lexington Books, 2004), hlm. 1-22. 42 Katharine N. Rankin dan Kanishka Goonawerdena, “The Political Economy and Cultural Politics of Ethnic Conflict in Asia” dalam Susan, Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia, (New York: Lexington Books, 2004), hlm. 95-116. 43 Muridan S. Widjojo, ed., Papua Road Map, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).


kemerdekaan Papua merupakan solusi bagi perbaikan kehidupan masyarakat Papua

adalah salah kaprah. Persoalannya juga adalah apakah ide tersebut benar-benar menjadi

harapan dan cita-cita seluruh rakyat Papua? Bagian selanjutnya akan menjelaskan hal

tersebut.

Opsi Merdeka dan Keragaman di Tanah Papua

Dalam merespons perkembangan yang terjadi di wilayahnya, Masyarakat Papua, layaknya

masyarakat Indonesia lainnya, memiliki keragaman pandangan. Dalam keragaman ini

tidak dapat dipungkiri ada sebagian yang bersikap amat kritis terhadap pemerintah,

bahkan diantara mereka menuntut referendum penentuan nasib sendiri sebagai cerminan

ketidakpuasan terhadap pemerintah dan keinginan kuat untuk memisahkan diri dari NKRI.

Namun, pandangan sedemikian tentu saja tidak dapat diklaim sebagai pandangan seluruh

rakyat Papua. Kenyataannya Papua adalah entitas multi-kultural dan kompleks dengan

keragaman yang luar biasa.

Rakyat Papua terbagi dalam tujuh wilayah adat dan terdiri dari ratusan kelompok

sub-etnis, yang berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 adalah 312 suku bangsa.44

Diantara suku bangsa itu Nalca adalah kelompok suku bangsa dengan jumlah anggota

paling sedikit dan Biak-Numfor terbanyak dengan anggota sekitar 148.000 orang. Dua

suku bangsa yang hampir sama banyaknya adalah Dani (sekitar 146.000 orang) dan Lani

(sekitar 147.000 orang).45 Ada sekitar 200-an bahasa yang berbeda dengan penutur yang

tidak dapat saling memahami satu sama lainnya. Diyakini bahwa masing-masing sub-etnis

itu merasa sebagai diri yang paling utama/unggul dan sulit sekali untuk disatukan.

Digambarkan oleh Al-Rahab: “...tidak ada satu suku tunduk kepada suku lainnya. Setiap

suku unik dan mandiri serta memandang dirinya sebagai pusat semesta...”.46 Perpecahan

atau konflik antar sub-etnis adalah hal yang biasa terjadi dan kerap mudah saja untuk

tersulut. Saat ini wacana perseteruan atau konflik “orang gunung” dan “orang pesisir”

turut memperumit kompleksitas keragaman itu. Dapat dikatakan kelompok-kelompok

44 www.papua.go.id/bps, diunduh pada 21 Agustus 2016. 45 Ibid. 46 Amiruddin Al-Rahab, Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 28.


masyarakat di Papua sesungguhnya tidak benar-benar terikat dalam sebuah kelompok

besar dan memiliki perekat yang kokoh.

Hal ini berimbas pada kehidupan sosial dan politik. Ketidaksepahaman kerap

muncul dan menimbulkan fragmentasi, bahkan di antara sesama kelompok yang

memperjuangkan sebuah kepentingan yang sebenarnya sama, termasuk di antara

kelompok OPM sendiri.47 Tidak mengherankan jika hingga kini, orientasi politik

masyarakat Papua secara umum tidak mudah dapat diseragamkan. Kondisi ini menjadi

semakin kompleks dengan absennya tokoh pemimpin atau organisasi pemersatu (agency)

di antara mereka. Selain itu, tidak adanya keyakinan, nilai-nilai (values) atau apalagi

ideologi pemersatu yang memungkinkan tumbuhnya ide kolektif yang kokoh, yang pada

akhirnya mampu menggerakkan masyarakat Papua ke arah yang sama. Kalaupun ada

semacam nilai-nilai yang dianut secara kolektif sifatnya terbatas pada gerakan-gerakan

kelompok tertentu dan tidak mencakup keseluruhan orang Papua.48 Selain itu,

pengalaman sejarah (historical experiences) yang berbeda-beda juga mempengaruhi

perbedaan persepsi dan aspirasi di antara masyarakat Papua. Pengalaman pahit di masa-

masa penjajahan Belanda kerap berdampak pada dukungan terhadap NKRI. Sebaliknya,

pengalaman tidak mengenakan di bawah pemerintah Indonesia kerap berujung pada

dukungan atas ide separatisme.

Dampak yang kemudian paling terasakan adalah manakala ada pertanyaan

siapakah yang dapat mewakili dan menyuarakan suara paling hakiki masyarakat Papua

selalu sulit untuk dapat dicarikan jawabannya. Namun demikian, dalam teori demokrasi

Schumpeterian, pemilihan adalah esensi dari demokrasi yang menunjukkan bekerjanya

kedaulatan mayoritas dalam sebuah komunitas.49 Eksistensi pemerintah daerah saat ini

yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian, memiliki legitimasi yang jauh lebih

kuat dari institusi manapun, termasuk yang mengatasnamakan diri perwakilan rakyat

47 Johannes Rudolf Gerzon Djopari, “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Studi Kasus tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari Tahun 1964 sampai Tahun 1984), Thesis Master, (Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1991). 48 Margaretha Hanita, “Demokrasi dan Politik Identitas: Studi Tentang Gerakan Koreri dan Hai di Papua”, Disertasi Doktoral, (Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010). 49 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, (New York: Harper and Row, 1975); Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).


Papua, seperti KNPB atau United Movement Liberation for West Papua (UMLWP), yang

konon dibentuk sebagai semacam perwakilan masyarakat Papua.50 Singkatnya,

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipimpin oleh orang Papua

asli atas dasar pilihan masyarakat Papua melalui pilkada sebenarnya adalah institusi yang

paling sah untuk mewakili kepentingan masyarakat Papua.

Lepas dari itu, pengalaman sejarah Papua juga perlu mendapat perhatian di sini,

mengingat hal ini adalah salah satu kunci dalam memahami persepsi orang Papua atas

keberadaan NKRI. Sudah menjadi kenyataan sejarah bahwa dalam rangka

mempertahankan eksistensinya di Papua, pihak penjajah Belanda dengan sengaja dan

secara sistematis berupaya membentuk masyarakat Papua menjadi entitas independen.51

Untuk itu, pihak penjajah Belanda memberikan semacam identitas kepapuaan bagi

masyarakat Papua untuk lebih mudah bagi pihak Belanda mengonsolidasi

pemerintahannya di sana atau setidaknya pada saatnya akan menyulitkan bagi Indonesia

untuk dapat membangun kedekatan dengan masyarakat Papua. Dalam perjalanan waktu,

upaya Belanda ini tidak dapat dikatakan gagal sepenuhnya. Bahkan kebijakan Belanda

untuk mengalienasikan masyarakat Papua dari ide nasionalisme Indonesia pada gilirannya

turut membentuk apa yang disebut Meteray sebagai “nasionalisme ganda orang

Papua”.52

Namun demikian, sejarah juga menunjukkan bahwa pihak penjajah Belanda tidak

benar-benar berhasil melakukan isolasi kepada masyarakat Papua agar memusuhi

Republik Indonesia atau menolak nasionalisme Indonesia. Kenyataan historis

memperlihatkan ada kemudian tokoh-tokoh Papua yang berhasil dipengaruhi oleh orang-

orang Indonesia untuk membela kepentingan nasional Indonesia melalui interaksi yang

cukup kompleks. Malah ada tokoh-tokoh adat Papua yang menerima nasionalisme

Indonesia itu dengan amat mudahnya. Beberapa Raja (Ondoafi) di bagian Barat wilayah

Papua, yang terkenal misalnya M. Singgirei Rumagesan bahkan telah memperjuangkan

50 Wawancara dengan Adriana Elisabeth, Pemerhati Masalah Papua dan Peneliti di Puslit Politik-LIPI, 25 Juli 2016 di Jakarta. 51 Bernarda Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua, (Jakarta: Kompas, 2012). 52 Ibid.


upaya integrasi tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang

berdaulat.53

Juga beberapa tokoh penting yang patut disebutkan di antaranya Silas Papare,

Marthen Indey, Corinus Krey, Frans Kaiseppo, Marcus Kaiseppo, Lukas Rumkoren, Lisias

Rumbiak, Kaleb Hamadi, Benjamin Kajai, Stefabus Rumbewas, Yakop Thung Tjing Ek,

Martha Raweyai. Pada tahun 1946, setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Marthen

Indey dan Corinus Krey bahkan telah menuliskan surat kepada Pemerintah Kolonial

Belanda yang menunjukkan keberpihakan kepada NKRI. Isi surat itu adalah:

Pertama, Irian harus dimasukan dalam federasi Indonesia –Dari Sabang sampai

Merauke– sesuai dengan yang sebelumnya dikenal sebagai Nederlands Indies. Kedua,

menolak pernyataan Belanda yang tidak mau mengirim wakil Irian ke Konferensi di Bali.

Orang Irian mempunyai hak untuk berbicara di depan parlemen Negara Indonesia Serikat.

Ketiga, selama menjadi Koloni Belanda, Pemerintah Belanda tidak pernah mengakui hak

orang Irian dalam pemilihan, berpendapat dan mengajukan pokok pikiran54.

Pada tahun yang sama, tepatnya 28 November 1946, didirikanlah Partai

Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) oleh Silas Papare di Serui.Sebagai Ketua PKII, Silas

Papare menegaskan bahwa secara historis Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari

Indonesia. Sebuah pernyataan yang secara substansi diulang kembali oleh Gubernur J.P

Solossa di awal tahun 2001 (atau 55 tahun kemudian) saat memperjuangkan adanya Otsus

Papua. Pada masa-masa berikutnya di tahun 1950-an,muncul pula tokoh-tokoh seperti,

Hermanus Wajoi, Agus Nenepath, Silas Kamaera, Willem Wajankau dan Mateus. Tokoh-

tokoh tersebut di atas inilah yang kemudian turut menyemaikan semangat nasionalisme

Indonesia. Generasi penerus mereka kemudian bahu-membahu dengan pemerintah

membangun sebuah jaringan politik yang efektif, yang pada akhirnya turut

memungkinkan tanah Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI pada Pepera tahun

1969. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan Republik

Indonesia, tanah Papua telah melahirkan kelompok yang pro-Indonesia dengan tulus.

53 Rosmaida Sinaga dan Abdul Syukur, Machmud Singgirei Rumagesan, Pejuang Integrasi Papua, (Depok: Ruas, 2013). 54 Bernarda Meteray, op.cit, hlm. 61.


Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok ini juga meluas dan berkembang di

Papua. Menanggapi adanya fragmentasi di tanah Papua terkait dengan perbedaan

orientasi antara pro-integrasi versus pro-separatis, Decky N. Pigay mengategorikannya

sebagai kalangan “Matoa versus Cenderawasih”.55 Kelompok Cenderawasih adalah

mereka yang berkecenderungan separatis. Didalamnya ada kelompok garis keras,

menengah dan lunak. Kelompok garis keras adalah kelompok yang konsisten bersikap

dan menyuarakan merdeka sebagai harga mati, dan apapun yang dilakukan pemerintah

RI adalah salah. Adapun kalangan dengan orientasi menengah adalah mereka yang

cenderung diplomatis dalam menyuarakan aspirasi separatisnya dan kerap bermain dalam

tatanan legal-formal untuk menyuarakan aspirasinya itu, termasuk dalam MRP.

Sementara kalangan lunak adalah mereka yang tidak memperlihatkan keberpihakannya,

namun akan segera melakukan langkah yang bersifat mendukung kemerdekaan manakala

kesempatan itu terbuka luas.

Di sisi lain, Kelompok Matoa merupakan masyarakat Papua yang berorientasi pro-

NKRI. Sama dengan kalangan Kelompok Cenderawasih, kelompok ini terbagi menjadi

tiga, yakni keras, menengah, dan lunak. Kelompok garis keras adalah yang berprinsip

NKRI harga mati. Kelompok ini meyakini bahwa mempertanyakan keberadaan Papua

sebagai bagian dari NKRI sudah tidak relevan lagi. Bagi mereka, Papua menjadi bagian

dari NKRI sudah merupakan kenyataan historis dan kewajaran. Sementara kalangan

menengah adalah mereka yang bersikap diplomatis dalam mendukung keberadaan Papua

dalam NKRI. Kalangan ini termasuk didalamnya Pejabat Daerah dan aparatus pemerintah,

yang berupaya menahan diri untuk tidak menyuarakan aspirasinya mengingat posisinya

sebagai pelayan seluruh rakyat Papua. Kalangan menengah ini cenderung berupaya

memahami problematika pemerintahan RI dan pada umumnya menyadari pentingnya

Papua untuk tetap berada dalam NKRI. Sementara kelompok lunak adalah kelompok

yang tidak menunjukan sama sekali aspirasinya dan cenderung bersikap pasif. Meski

demikian, kalangan ini cenderung tidak sejalan dan tidak dapat memahami ide-ide

separatis atau kemerdekaan.

Sehubungan dengan keberadaan kelompok-kelompok pro-integrasi, saat ini

keberadaan mereka juga menguat. Kelompok-kelompok ini menjadi mencuat 55 Amiruddin Al-Rahab, op.cit, hlm. 11.


kepermukaan karena provokasi yang intens dari kalangan-kalangan separatis. Kelompok

masyarakat ini merasa tidak dapat lagi berdiam diri melihat perkembangan yang tidak

menguntungkan itu. Apalagi terus menerus mengatasnamakan “Rakyat Papua” dalam

setiap aktivitasnya. Muncul kemudian berbagai kelompok yang berupaya menandingi

kalangan separatis, diantaranya adalah Barisan Rakyat Pembela (BARA) NKRI, Barisan

Merah Putih (BMP) atau lengkapnya Organisasi Pejuang Barisan Merah Putih Papua.

Ode Jamal, Dosen Universitas Cenderawasih, menunjukkan dalam penelitian

disertasinya bahwa kelompok-kelompok seperti di atas murni dibentuk oleh masyarakat

Papua dan merupakan cerminan dari aspirasi mereka untuk tetap mempertahankan

Papua dalam pangkuan NKRI.56 BMP dibentuk oleh Ramses Ohee, seorang tokoh adat

Papua pro-integrasi yang terlibat langsung dalam Perpera 1969. BMP merupakan wadah

dari beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Papua yang berorientasi sama

seperti, Gerakan Angkatan Pemuda Irian Indonesia (GAPII), Gerakan Merah Putih (GMP),

Dewan Musyawarah Penentuan Pembebasan Irian Barat (DMP), Rumpun Tri Komando

Rakyat (Rumpun Trikora), dan Kelompok Organisasi Veteran Irian Barat.

Kelompok-kelompok ini dalam setiap aksinya menunjukkan dengan tegas sikap

menolak ide dan aksi-aksi seperatisme, yang dipandang telah memecah belah rakyat.

Dengan kehadiran kelompok-kelompok pro-integrasi dengan pemikiran dan aksi-aksi

mereka yang membela keberadaan Papua dalam NKRI, maka nampak jelas bahwa tidak

semua orang Papua memiliki pandangan yang sejalan dengan ide-ide

separatismekalangan OPM. Hal yang menarik adalah saat ini tokoh sepuh OPM Nicholas

Youwe memilih kembali menjadi WNI dan menetap di Papua setelah berpuluh tahun

memperjuangkan Papua Merdeka di luar negeri. Begitu pula dengan Mantan Wakil

Menteri Luar Negeri OPM Nicholas Messet juga akhirnya kembali dan menyatakan bahwa

eksistensi Papua dalam naungan NKRI adalah final.57 Opsi merdeka dengan demikian jelas

56 Ode Jamal, “Kelompok Kepentingan dan Peran Politik: Studi Kasus Peran Barisan Merah Putih dalam Memperjuangkan Kuota Anggota DPR-Papua Bagi Orang Asli Papua (Pemilu 2009 dan 2014)”, Laporan Hasil Penelitian Disertasi, (Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016). 57 Desy Afrianti dan Banjir Ambarita, “Mantan Menlu OPN: Papua Bagian NKRI Sudah Final”, 8 Mei 2013 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/411144-mantan-menlu-opm-papua-bagian-nkri-sudah-final, diunduh pada 10 Oktober 2016.


bukan opsi utama dan bahkan tidak mewakili aspirasi kebanyakan orang Papua yang

sesungguhnya.

Pada level akar rumput, opsi merdeka ini bahkan dirasakan sebagai sesuatu

yangtidak relevan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Kalangan ini cenderung menjalani

kehidupan seperti biasa tanpa dipusingkan dengan urusan merdeka dari NKRI. Seorang

narasumber mengatakan bahwa pada level akar rumput isu kemerdekaan sesungguhnya

tidak terlalu bergema.58 Dalam konteks kependudukan, saat ini di Papua masyarakat asli

hanya berkisar 52% sisanya adalah pendatang atau kerap disebut Amber. Dari yang 52% itu,

mayoritasnya adalah rakyat biasa, yang karena berbagai hal tidak terlibat dan peduli atau

paham dengan ide-ide separatisme. Wacana merdeka nampak lebih banyak berkembang

di kalangan elit atau kelas menengah (termasuk kalangan terpelajar atau mahasiswa)

yang punya orientasi politik kuat. Akibatnya, bagi sebagian kalangan memperjuangkan

wacana merdeka yang menyeret pada tindak kekerasan kerap disimpulkan secara ringan

sebagai dampak kepentingan elit tertentu yang berupaya untuk selalu eksis di tanah

Papua.

Namun demikian, perlu disadari bersamabahwa benih-benih nasionalisme Papua

memang telah tersebar dan tumbuh di berbagai tempat. Sosialisasi kesadaran sebagai

orang Papua yang tidak terkait dengan NKRI pada kenyataannya terus menerus

disuarakan dan dilakukan oleh berbagai kelompok separatis. Situasi ini tentu tidak dapat

dibiarkan. Sikap menyepelekan, atau bahkan mengabaikan kenyataan jelas bukan sikap

yang bijak. Sebaliknya, semua pihak harus membangun langkah-langkahstrategis dalam

merespon hal iniagartanah Papua dapat jauh lebih bermartabat, beradab dan aspiratif.

Langkah Strategis dan Prinsip Dasar bagi Papua

Mambangun Papua menjadi lebih bermartabat, beradab dan aspiratif, yang pada

gilirannya dapat lebih resisten terhadap upaya-upaya separatis, tentu tidaklah semudah

membalik telapak tangan. Semua pihak harus ambil bagian dan memiliki kesungguhan

untuk terus menjalankan komitmen, melakukan evaluasi, pengawasan dan melakukan

perbaikan-perbaikan.Prinsipnya, upaya tersebut harus mendapat perhatian ekstra serius

58 Wawancara dengan narasumber Anonim, 14 Juni 2016.


dari semua pihak. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa langkah-langkah strategis

yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bagian bentuk tanggung jawab

terhadap masyarakat Papua.

Secara umum, langkah-langkah strategis itu meliputi: (1) pemantapan paradigma

perubahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap

turunannya, (2) akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia (human development), (3)

memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua,baik di

tanah Papua atau di seluruh tanah air, (4) menciptakan social engagement terhadap

seluruh elemen yang ada di Papua, baik sesama kalangan Papua ataupun antara orang

Papua dan non-Papua, (5) memantapkan penegakan hukum (law enforcement) yang

setara baik kepada aparatus pemerintahan (termasuk militer dan kepolisian) maupun

masyarakat, (6) pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan

atau kebijakan penting bagi mereka, (7) pengakuan hak-hak adat dan kebebasan

pengekspresian hak-hak itu, (8) perlindungan maksimal terhadap HAM, (9) membentuk

semacam special envoy yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh

elemen yang berperan di tanah Papua, (10) memperkuat jaringan dialog dengan berbagai

kalangan yang berkepentingan untuk memperbaki kehidupan masyarakat Papua, baik di

dalam maupun luar negeri.

Selain beberapa langkah-langkah strategis itu beberapa prinsip dasar juga harus

terus dikembangkan. Pertama, melanjutkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua

secara total. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Secara fundamental ini berarti pada akhirnya memberikan kepercayaan penuh kepada

rakyat Papua untuk menentukan dan mengelola kepentingannya sendiri, menjamin setiap

orang Papua dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya secara maksimal

tanpa hambatan, dan melindungi pemantapan identitas budaya bangsa Papua dengan

menjadikannya sebagai landasan kehidupan masyarakat Papua dan bagian dari fondasi

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pembangunan

secara berkala. Segenap pihak, terutama pemerintah baik pusat maupun daerah harus

terus menerus secara objektif dan rasional melakukan monitoring, evaluasi, dan

memperbaiki kebijakan-kebijakan yang selama ini telah diterapkan. Manakala memang


perlu dilakukan perubahan dari sisi kebijakan, termasuk Otsusitu sendiri, hal tersebut

harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, pihak pemerintah juga harus bersikap objektif

terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Manakala ada kekurangan yang

harus diperbaiki, pemerintah jangan ragu untuk melakukan pembenahan demi perbaikan

performa, bahkan jika hal ini berarti bersikap tegas terhadap aparat yang memiliki

performa lemah atau tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Para

pemangku kepentingan (stakeholders) dan pemerhati/pengamat harus juga secara jujur

dan berani memberikan masukan yang jernih dan apa adanya tentang kemajuan dan

kendala yang dihadapi. Di atas itu semua, dengan bantuan dana yang demikian besar dan

berlipat-lipat, pemerintah daerah jelas harus dapat melakukan akselerasi pembangunan,

yang memang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Ketiga, penegakan hukum dan penanganan masalah kekerasan secara adil. Salah

satu persoalan mendasar yang berulang kali dijadikan semacam indikasi oleh kaum

separatis untuk menandai ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat Papua dan pada

akhirnya dijadikan legitimasi pembenaran bagi wacana maupun aksi-aksi separatisme

adalah penegakan hukum yang lemah dan penanganan masalah kekerasan yang tidak

tuntas. Untuk itu, penanganan masalah pelanggaran hukum dan kekerasan harus selalu

mendapat perhatian dan disempurnakan. Pemerintah, baik pusat ataupun daerah, harus

dapat membangun kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku, dengan

memberlakukan penegakan hukum tanpa terkecuali. Setiap kasus hukum dan kekerasan

harus diselesaikan secara tuntas dan seadil-adilnya. Aparat pemerintah harus disadarkan

bahwa hilangnya keadilan harus disadari dapat memunculkan rasa kecewa yang sulit

terobati dan lebih dari itu berarti kegagalan negara menjaga amanat konstitusi. Selain itu,

tanpa ada kepastian hukum akan sulit menciptakan stabilitas yang dibutuhkan untuk

menjalankan pembangunan.

Keempat, pencegahan sistematis atas segala bentuk pelanggaran HAM. Persoalan

lain yang selalu mendapat sorotan baik kalangan dalam maupun luar negeri adalah

persoalan pelanggaran HAM. Adapun persoalan pelanggaran HAM yang dimaksud

mencakup persoalan yang luas, tidak saja terkait dengan soal penyerangan fisik, namun

pula terkait dengan bentuk-bentuk diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan,

terciptanya pemiskinan struktural, dan pengabaian akan jati diri atau identitas asli


masyarakat Papua. Pembiaran terhadap persoalan HAM ini akan menyebabkan berbagai

upaya integrasi yang lebih mengakar dan solid di tanah Papua akan menjadi sulit

dilakukan, mengingat citra NKRI sebagai pelanggar HAM orang-orang Papua akan selalu

terpelihara. Pemerintah harus melibatkan lebih banyak lagi pihak untuk memecahkan

masalah ini dan lebih banyak lagi menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat lebih

memastikan terlindunginya hak-hak asasi rakyat Papua. Rakyat Papua juga harus

diberikan jaminan perlindungan hukum dalam setiap upaya pengungkapan pelanggaran

HAM.

Kelima, menguatkan rasa saling percaya.Terbentuknya sebuah nasion yang

memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang sama dan setingkat menyaratkan

adanya apa yang disebut filosof Perancis Ernest Renan59 sebagai rasa senasib

sepenanggungan. Perasaan yang disebutkan oleh Renan itu hanya dapat muncul jika ada

rasa percaya yang utuh di antara sesama anak bangsa mengingat adanya rasa senasib

sepenanggungan dan berorientasi pada cita-cita luhur yang sama. Dengan demikian,

dalam rangka membangun keutuhan negara maka upaya-upaya pemeliharaan rasa

percaya itu harus terus dibangun. Upaya-upaya dialog yang marak disuarakan akan

mudah terjadi dan mengarah pada hasil yang didambakan jika diawali oleh adanya rasa

percaya. Secara umum kepercayaan itu dapat semakin menguat di hati rakyat Papua, jika

pemerintah dapat makin memberikan peluang, kesempatan dan akses bagi masyarakat

Papua untuk dapat lebih menentukan nasibnya sendiri dalam naungan NKRI. Hal-hal yang

bersifat ekspresi sosial, politik dan budaya harus diposisikan atau ditempatkan sebagai

bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, masyarakat Papua

harus pula makin memperlihatkan kepada semua pihak,baik nasional maupun

internasional, bahwa geliat tuntutan eksistensi adalah bagian dari upaya memberikan

kontribusi yang terbaik tidak saja semata bagi masyarakat Papua, namun bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Keenam, melakukan langkah progresif dalam diplomasi. Harus disadari bersama

bahwa saat ini adanya tantangan baru dalam dunia diplomasi terkait dengan masalah

59 Enest Renan, “What Is A Nation?” (Ou’est-ce Qu’une Nation?)”, Sebuah Pengantar Kuliah di Sorbonne, 11 Maret 1882 dalam Geoff Eley and Ronald Grigor Suny, ed, Becoming National: A Reader, (New York and Oxford: Oxford University Press, 1996, hlm. 41-55).


Papua. Tantangan itu terutama dengan munculnya generasi baru kalangan separatis yang

didominasi oleh kalangan muda. Kalangan ini, berbeda dengan kalangan tua yang lebih

memilih jalur pertempuran/kekerasan fisik di hutan belantara, memiliki strategi yang lebih

mengedepankan kekuatan jaringan internasional dan peran diplomasi. Perspektif mereka

lebih bersifat go international, dengan orientasi meluaskan dukungan internasional atas

langkah-langkah separatisme di Papua. Untuk itu, kalangan ini lebih cenderung

mengedepankan cara-cara damai dan membangun dialog dengan kalangan internasional,

termasuk mencari dukungan tokoh-tokoh dan lembaga internasional. Pemanfaatan

teknologi informasi dalam menyebarkan pesan dan kepentingannya juga semakin gencar

dilakukan.

Sehubungan dengan kenyataan itu, maka tepat apa yang dikatakan oleh Dr.

Adriana Elisabeth bahwa persoalan Papua harus menjadi bagian dari perjuangan dan

diplomasi jangka panjang.60 Untuk itu dia menyarankan memperkuat hubungan bilateral

dengan negara-negara yang berpotensi mencegah terjadinya internasionalisasi masalah

Papua, termasuk misalnya Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan

Pasifik.61 Selain itu nampaknya perlu pula ditumbuhkan sikap sensitif dan bersedia

berkontribusi di kalangan Warga Negara Indonesia yang berada diperantauan dalam

merespon perkembangan di Papua. Melalui berbagai media seperti kegiatan akademis,

promosi atau misi-misi kebudayaan, peringatan hari-hari besar kenegaraan, atau curah

pendapat umum pesan-pesan mengenai kepedulian bangsa Indonesia terhadap

perbaikan kondisi masyarakat di Papua dan di seluruh wilayah yang masih tertinggal pada

umumnya dapat disebarluaskan. Penggalangan tokoh-tokoh terpelajar, aktivis sosial,

tokoh-tokoh masyarakat, pemuda ataupun pelaku sejarah, hingga akademisi berkaliber

nasional ataupun internasional untuk mengungkap apa yang terjadi di Papua tentu

menjadi bagian tidak terpisahkan di dalamnya.

60 Adriana Elisabeth, “Dimensi Internasional Kasus Papua”, Jurnal Penelitian Politik, Vol.3 No.1, 2006, hlm. 59. 61 Ibid, hlm. 59-62.


Kesimpulan

Meski dalam konteks politik internasional, posisi Papua dalam pangkuan NKRI hingga kini

secara umum masih kokoh dan relatif mendapat dukungan dari mayoritas negara-negara

di dunia, namun pemeliharan dukungan internasional tetap harus dilakukan. Hal ini

sederhana saja mengingat tidak ada jaminan segala sesuatunya akan berjalan dengan

tetap sama di masa-masa yang akan datang. Maka langkah yang terbaik adalah

menyiapkan segalanya sebelum masa-masa yang tidak diinginkan itu benar-benar

menjelang. Namun tentu saja lebih dari sekedar upaya pencitraan kepada dunia

internasional, komitmen pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua

adalah jelas komitmen terhadap konstitusi itu sendiri. Hal ini mengingat, sebagaimana

yang disebutkan pada awal tulisan ini, pengabaian hak-hak masyarakat Papua secara

prinsipil adalah sebuah sikap yang inkonstutitusional.


Daftar Pustaka

Buku

Al-Rahab, Amiruddin. 2010. Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme. Depok: Komunitas Bambu.

Anderson, Bobby.2015. Papua’s Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery.Honolulu: East-West Center.

Gurr, Ted Robert. 1993. Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts.Washington D.C: United States Institute of Peace Press.

Henders, Susan. 2004. Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia. New York: Lexington Books.

Meteray, Bernarda. 2012. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Kompas.

Musa’ad, Mohammad Abud. 2012. Quo Vadis Otsus Papua, Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum. Yogyakarta: Thafa Media.

Przeworski, Adam.1991. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

Questing the Unquestionable: An Overview of the Restoration of Papua into Republic of Indonesia, An Overview of The Restoration of Papua into the Republic of Indonesia. 2004. New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United States.

Rankin, Katharine N dan Kanishka Goonawerdena. 2004. “The Political Economy and Cultural Politics of Ethnic Conflict in Asia” dalam Susan, Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia. New York: Lexington Books.

Renan, Enest. 1996. “What is A Nation?” (Ou’est-ce Qu’une Nation?)”. Sebuah Pengantar Kuliah di Sorbonne, 11 Maret 1882, dalamGeoff Eley and Ronald Grigor Suny, ed. Becoming National: A Reader.New York and Oxford: Oxford University Press.

Schumpeter, Joseph. 1975. Capitalism, Socialism and Democracy.New York: Harper and Row.

Sinaga, Rosmaida dan Abdul Syukur.2013. Machmud Singgirei Rumagesan, Pejuang Integrasi Papua. Depok: Ruas.

Sumule, Agus, ed. 2003. Mencari Jalan Tengah, Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Widjojo, Muridan S, ed.2009. Papua Road Map. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Al-Rahab, Amiruddin. 2006. “Operasi-Operasi Militer di Tanah Papua: Pagar Makan Tanaman?”. Jurnal Penelitian Politik. Vol.3. No.1.

Elisabeth, Adriana. 2006. “Dimensi Internasional Kasus Papua”. Jurnal Penelitian Politik, Vol.3. No.1.

Dokumen

“Bersama-sama Membangun Papua”. 2015. Policy Brief. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI Bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No IV tentang GBHN (1999-2004).


Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

Peraturan Presiden No.66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Penelitian Kinerja DPRD di Indonesia. 2014. Kerjasama Pusat Penelitian Politik-LIPI, Ditjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, dan The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah .

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Surat Kabar

Tebay, Neles. 2016. “Menangani Pelanggaran HAM di Papua”. Kompas. 18 Juli 2016.

Tesis, Penelitian Disertasi dan Disertasi

Djopari, Johannes Rudolf Gerzon.1991.“Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Studi Kasus tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari Tahun 1964 sampai Tahun 1984).Thesis Master. Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Hanita, Margaretha. 2010. “Demokrasi dan Politik Identitas: Studi Tentang Gerakan Koreri dan Hai di Papua”. Disertasi Doktoral. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Jamal, Ode. 2016. “Kelompok Kepentingan dan Peran Politik: Studi Kasus Peran Barisan Merah Putih dalam Memperjuangkan Kuota Anggota DPR-Papua Bagi Orang Asli Papua (Pemilu 2009 dan 2014)”. Laporan Hasil Penelitian Disertasi. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kapura, Rafael. 2016. “Politik Anggaran di Propinsi Papua dan Papua Barat 2006-2011”, Disertasi Doktoral. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Wawancara

Adriana Elisabeth, Pemerhati Masalah Papua dan Peneliti di Puslit Politik-LIPI, 25 Juli 2016 di Jakarta.

Ode Jamal, Staf Pengajar Universitas Cendrawasih, 2 Agustus 2016 di Depok.

Narasumber anonim, 14 Juni 2016.


Website

Afrianti, Desy dan Banjir Ambarita, “Mantan Menlu OPN: Papua Bagian NKRI Sudah Final”, 8 Mei 2013 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/411144-mantan-menlu-opm-papua-bagian-nkri-sudah-final, diunduh pada 10 Oktober 2016.

Erdianto, Kristian , “Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua tak Sesuai Kebutuhan”, 16 Juli 2016, dalam http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah.Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.Kebutuhan, diunduh pada 19 Agustus 2016.

“KPU Papua Siap Laksanakan Pilkada Langsung Serentak”, 22 Januari 2015, dalam http://sp.beritasatu.com/home/kpu-papua-siap-laksanakan-pilkada-langsung-serentak/7573, diunduh pada 22 Agustus 2016.

Lazore, “Ini Manfaat Dana Otsus sejak Lukas Enembe Gubernur Papua”, 16 April 2016, dalam http://kabarpapua.co/ini-manfaat-dana-otsus-sejak-lukas-enembe-gubernur-papua/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

Levin, “Masyarakat Adat Jayapura Tolak Keberadaan Komite Nasional Papua Barat”, 12 Mei 2016, dalam http://www.wartaplus.com/masyarakat-adat-jayapura-tolak-keberadaan-komite-nasional-papua-barat/, diunduh pada 23 Agustus 2016.

Ody, Vedya, “Menteri PU dan Perumahan Rakyat Tinjau Lokasi Pembangunan Sejuta Rumah di Papua Barat”. 2 September 2016, dalam http://kabarpapua.co/menteri-pu-dan-perumahan-rakyat-tinjau-lokasi-pembangunan-sejuta-rumah-di-papua-barat/, diunduh pada 21 Agustus 2016.

Rasi, Fathor, “Tokoh Papua Tolak LSM Pengancam NKRI”, 12 Mei 2016, dalam http://rimanews.com/nasional/keamanan/read/20160512/280022/Tokoh-Papua-Tolak-LSM-Pengancam-NKRI, diunduh pada 21 Agustus 2016.

Ruth, Oki, “GEBRAK untuk Manokwari Kota Injil”, 23 Januari 2016 dalam http://kabarpapua.co/gebrak-untuk-manokwari-kota-injil/, diunduh pada 18 Agustus 2016.

Sekenyap, Elisa, “Luhut Berjanji Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM di Papua”, 17 Juni 2016 dalam http://suarapapua.com/2016/06/17/9804/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

Supriyadi, Eko , “Tim Pemantau: Otsus Papua Berdampak Positif”, 22 Juni 2016 dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/06/22/o95vg51-tim-pemantau-otsus-papua-berdampak-positif, diunduh pada 23 Agustus 2016.

Utama, Abraham dan Diah Utami, “Dana Otonomi Khusus Besar, Luhut Heran Papua Masih Bergejolak”, 19 Februari 2016, dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160219131213-20-112052/dana-otonomi-khusus-besar-luhut-heran-papua-masih-bergejolak/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

Utama, Abraham, “Enam Bupati Baru Papua Didesak Tak Habiskan Waktu di Jakarta”, 17 Februari 2016, dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217104913-20-111487/enam-bupati-baru-papua-didesak-tak-habiskan-waktu-di-jakarta/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

www.papua.go.id, diunduh pada 21 Agustus 2016.


Date post:	04-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	5 times
Download:	0 times

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG …

Documents