SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI

Oleh Syarifuddin

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mempelajari bab VI ini, mahasiswa diharapkan dapat:1. Menjelaskan politik luar negeri Indonesia setelah pengakuan

kedaulatan. 2. Menjelaskan konstelasi politik dunia pada masa demokrasi liberal dan

Terpimpin.3. Menerangkan sikap dan posisi Indonesia dalam situasi perang dingin.4. Menjelaskan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain.

Adapun tujuan instruksional khusus pada bab keenam ini, sebagai berikut:

Hubungan luar negeri Indonesia yang dirintis sejak perang kemerdekaan berkembang sesudah pengakuan kedaulutan Indonesia tahun 1949. Kabinet RIS dibawah perdana menteri Hatta melaksanakan hubungan luar negeri yang dititikberatkan pada negara-negara asia dan negara-negara barat.

1. Politik Luar Negeri Indonesia(1950-1965)

Setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, dimasa Kabinet Natsir (1950-1951), politik luar negeri Indonesia masih menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mengadakan kerjasama yang tidak memikat.

Pada bulan september tahun 1950 dalam Sidang Majelis Umum, PBB menerima Indonesia menjadi Anggotanya yang ke-60Pengibaran Bendera Merah

Putih di Markas Besar PBB

Kabinet Sukiman (1951-1952) menempuh kebijakan yang menyimpang dari politik bebas aktif dikarenakan pada tahun 1952 Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo melakukan pertukaran surat dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. DPRS menganggap kabinet ini telah memasukan Indonesia kedalam bagian Blok Barat

Selain mengadakan hubungan baik dengan negara-negara di barat, untuk membuktikan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri yang bersifat bebas-aktif, pada bulan Agustus 1956 Presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dalam kunjungan ini Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi tanpa ikatan terhadap Indonesia.

Pada bulan yang sama Presiden Soekarno juga melakukan kunjungan ke Cekoslovakia dan Yugoslavia. Kemudian presiden juga melakuka kunjungan ke RRC pada bulan Oktober di tahun yang sama

Prinsip bebas aktif sebagai sumber kebijakan luar negeri telah di adopsi sejak awal kemerdekaan yaitu dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Indonesia percaya “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”.

Indonesia juga percaya, pembentukan negara ini adalah untuk “ikut melaksanaka ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. dua prinsip tersebut ternyata kemudian menjadi semangat penggerak politik luar negeri bebas aktif

Landasan politik idiil PLNRI adalah dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupatan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia.

Sedangkan untuk landasan konstitusional PLNRI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 pasal 11 dan pasal 13.

Politik luar negeri indonesia erat kaitannya dengan kerja sama dengan negara lain untuk mempertahankan kepentingan nasional suatu negara. Politik bebas dan aktif bukanlah politik netral, melainkan suatu politik luar negeri yang tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer. Tujuannya ialah mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme modern dalam segala bentuk manifestasinya.

Politik luar negeri bebas aktif dicetuskan pertama kali oleh Sutan Syahrir di New delhi pada tahun 1947, pada saat Inter Asia Relations Conference

Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati bersama dengan Gubernur Jenderal Pakistan Khwaja Nazamuddin dalam rangka kunjungannya ke Pakistan

Konferensi Asia Afrika (KAA) adalah salah satu realisasi politik luar negeri Indonesia selepas pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Prinsip bebas-aktif diaplikasikan dengan menjadi negara inisiator KAA dan GNB

Pada masa akhir perang dunia kedua, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memiliki gagasan untuk membentuk suatu kerjasama dan hubungan komplementer bagi setiap negara dengan memposisikan negara-negara besar sebagai penjaga perdamaian dunia.

Peta Politik Dunia (Blok Barat dan Blok Timur)

Gagasan Roosevelt inilah yang pada akhirnya melahirkan pembentukan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menempatkan lima Negara besar (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Cina, Prancis)

Namun pada pelaksanaannya tujuan PBB tidak berjalan lancar, hal ini dikarenakan Amerika serikat dan Uni Soviet selalu menaruh kecurigaan dan saling merasa terancam antara satu sama lain.

Permasalahan diantara kedua negara ini mengakibatkan terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat sebagai Blok Barat dengan Uni Soviet sebagai Blok Timur

Meskipun secara resmi pemerintah Indonesia mengambil sikap tidak memihak, namun faktanya hubungan politik luar negeri Indonesia justru lebih dekat dengan negara-negara Blok Timur (sosialis) terlihat dari pertemuan antara Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy pada 24 April 1961 di Washington.

Dalam pertemuan tersebut, Kennedy meminta agar Indonesia sebagai negara merdeka tidak begitu saja dikuasai oleh kekuatan komunis. Namun Menlu Soebandrio yang turut hadir menyatakan bahwa Indonesia tidak mau diatur-atur oleh Washington

Politik Indonesia dalam Konflik Perang Dingin

Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy

Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia pada periode ketiga bercirikan anti kolonial dan anti barat. Bahkan, secara tidak resmi, Indonesia di bawah Presiden Soekarno lebih condong bersahabat dengan negara-negara komunis dan sosialis yang menjadikan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sangat agresif

Terimakasih