Prof. Dr. H.

D NDONE

Grafika

*d'a

Kata,PengantarH. Abd Shomad,

Dr. H. Illoch. Isnaeni, S.H., Itl.S.

HUKUMDI INDONESIA

Kata Pengantar

Prof. Dr. Drs. H. Abd Shomad, S.H, M.H.

2013

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Perhembangan Huhum Perdata dl Indonesla

@ Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.. Surabaya 2013

Kata PengantarProf. Dr. Drs. H. Abd Shomad, S.H., M.H.

Cetakan I: September 2013

All ight reserued

Hak cipta dilindungi oleh undang-undangDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku inidengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

viii + 315 Halamary 15.5 x 23 cmISBN-1 0 : 502-7 7 52-93 -4ISBN-1 3 : 97 8 - 502-7 7 52-93 -0

Rancang SampulPenata Isi

: Agunglstiadi:lu cv

Diterbitkan pertama kali oleh:LAKSBANG GRAFIKAJl, Plosokuning Raya, Minomartani, Ngaglik,Sleman, Yogyakartatelp.0274 - M62377

DAFTAR ISI

Untuk Guruku, Sebuah Kata Pengantar.........Daftar Isi ..............

lU

v

BAGIAN IHUKUM PERIKATAN DALAM ERAPERDAGANGAN BEBASProf. Dr. H, Moch. lsnaeni, 5,H., M.S. ...........1

BAGIAN IIPERKEMBANGAN PRINSIP-PRINSII' HUKUMKONTRAK SEBAGAI LANDASAN KEGIATANBISNIS DI INDONESIAProf. Dr. H, Moch. lsnaeni, 5,H., M.S

BAGIAN IIIPERLINDUNCAN HUKUM BACI UMKM YANGBERBENTUK BUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)Prof. Dr. Y, Sogar Simamora, 5.H,, M,Hum, 23

BACIAN IVAZAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK BISNIS(Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam PerspektifKontrak yang Berkeadilan)Prof. Dr. H. Agus Yudhq Hernoko, 5.H., M,H,

10

38

v

DaJtot'7u

BAGIAN VPENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BERDASARKANAZAS PROPORSIONAI-,ITAS I

Prof. Dr. H. Agus Yudha Hernoko, 5.H., M.H. ............ 60

BAGIAN VIHARMONISASI KEBIJAKAN DAN HUKUMPERSAINGAN USAHA(Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)Prof. Dr. L, Budi Kagramanto, 5.H,, M,H. ......... ............83

BAGIAN VIIREKONSTRUKSI AKAD BANK SYARIAH UNTUKMENCAPAI KEMASLAHATAN SEBAGAI WU]UDRAHMATAN LIL-ALAMINProf. Dr. Drs. Abd, Shomad, 5.H., M,H, ..107

BAGIAN VIIIPROBLEMATIKA EKSEKUSI SERTIFIKATHAK TANGGUNGANProf, Dr. M, Khoidin, 5.H,, M,Hum,, C,N, ..... 1.29

BAGIAN IXTITEL EKSEKUTORIAL HAK TANGGUNGAN DANPENGOSONGAN OBYEK LELANG PARATE EXECUTIEProf. Dr. Herowati Poesoko, 5.H., M.H.

BAGIAN XPENGUATAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAKDAN ITIKAD BAIK DALAM PERTAN]IAN LISENSIMERK TERKENALDr. Agung Sujatmiko, 5,H., M.H.

BAGIAN XIHAK TANGGUNGAN DAN MEKANISMEPEMBEBANANNYADr. H. Urip Santoso, 5.H., M.lf..........

170

188

204

V1

I

BAGIAN XIIURGENSI JAMINAN PADA PEMBIAYAANBERDASARKAN PRINSIP BAGI HASILDI BANK SYARIAHDr. Trisadini Prasastinah Usanti, 5,H,, M.H.

BAGIAN XIIIKONTRAK RANCANG BANGUN (DESTGN E BUILD)SEBAGAI FAKTOR PENGAMAN DALAMJASA KONSTRUKSIFaizal Kurniawan, 5.H., LLM

BAGIAN XIVPENERAPAN DOKTRIN COMPETENCE- COMPETENCE

DALAM SISTEM ARBITRASE DI INDONESIASujayadi, 5.H., LLM dan

Faizal Kurniawan, 5.H., M.H., LL.M.

Da{talu

234

268

Kesan terhadap Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. ............315

v11

BAGIANAZAS PROPORSIONAIITAS DAIAM

KONTRAK BISNISX)(Upaya Itlewujudkan Hubungan Bisnis dalam

Perspekttf Kontrah yang Berheadilan)Prof. Dr. H. Agus Yudha Hernoko, 5.H., M.H.

d,ebagai bidang ilmu yang paling dinamis dalam perkembangan

/dunia hukum, hukum kontrak tumbuh dan berkembang sejalandengan dinamika, kompleksitas serta problematika yang ada dimasyarakat. Dinamika ini demikian terasa khususnya dalamperspektif aktifitas bisnis yang semakin global, Dalam bisnis,pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalambentuk kontrak mengingat " Setiap langkahbisnis adalahlangkahhukum(i.c, kontrak)". Ungkapan ini merupakan landasan utama yang harusdiperhatikan para pihak dalam berinteraksi di dunia bisnis, dimanakontrak merupakan simpul utama yang menghubungkan kepen-tingan mereka. Meskipun acapkali para pelaku bisnis tidakmenyadarinya, namun perlu diingat bahwa setiap pihak yangmemasuki belantara bisnis pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekuensinya. Tentunya bisnisyang beradab senantiasa mengacu pada nilai-nilai moral etis dalambingkai hukum (kontrak). Hubungan bisnis yang terjalin di antarapara pihak pada umumnya karena mereka bertujuan saling bertukarkepentingan. I. van Kan dan ].H. Beekhuis menyatakan bahwasemua janji-janji antara para pihak senantiasa terkait dengankepentingan-kepentingan, terutama terkait harta benda.r

Seringkali terjadi kesalahan persepsi berbagai kalanganmengenai eksistensi kontrak, khususnya mengenai pertanyaan,apakah suatu kontrak itu seimbang atau tidak seimbang (berat

*) Diolah dari Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalarn Bidang Ilmu Hukurn KontrakPada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Mei 2010. Pernah climuat

dalam lurnal Hukunt Blsrlis, Volume 29 No. 2 Tahun 2010.I ]. van Kan dan |.H. Beekhuis, Pengnntnr [lttru Hukuttr, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1990,h.27.

38

:+lat ",apora-"at*n

daldrn Kodra6 8a4i4

sebelah). Banvak pihak dengan mudah terjebak untuk menyatakansuatu kontrak itu berat sebelah atau tidak seimbang, hanya sekedarmendasarkan pada perbedaan status masing-masing pihak yangberkontrak. Misalnya dengan sekedar memperhatikan perbedaanlatar belakang para pihak yang berkontrak (Barat - Timur, asing -domestik, bank - nasabah, produsen - konsumen), kemudian secarasumir menyatakan kontrak tersebut berat sebelah dengan asumsiterdapat bargaining position yang berbeda. Pandangan tersebut tidakseluruhnya salah, bahkan dalam beberapa hal harus diakui bahwadalam suatu kontrak sering terdapat ketidakseimbangan danketidakadilan manakala terdapat bargaining position yang berbeda,khususnya apabila terkait dengan kontrak konsumen. Namun demi-kian, kiranya akan lebih fair dan obyektif apabila menilai keberada-an suatu kontrak terutama dengan mencermati substansinya, sertadimensi kontrak yang bersangkutan.

_ Dinamika perkembangan hukum kontrak sebagaimana teruraidi atas, merupakan salah satu pemicu/inspirasi bagi penuris untukmencoba melakukan kajian komprehensif, terutama terkait denganperkembangan azas-azas hukum kontrak pada saat ini. Kajiankomprehensif terhadap azas-a.zas hukum kontrak menjadi fokusdalam tulisan ini, n-rengingat perdebatan rnengenai daya kerja azas-azas hukum kontrak acapkali menjadi perbir-rcangar-r hangat padaberbagai fora, baik ditinjau dari aspek teoritis maupun priktii.,yu.sebut saja azas kebebasan berkontlak yang tetap hangat dan aktualapabila diperbincangkan atau diperdebatkan dalam beragam pers-pektif, antara lain keseimbangan para pihak, keabsahan serta dayamengikatnya. Pertanyaan yang berkemba^g, masihkah relevinmemperdebatkan kebebasan berkontrak di antara para kontraktan,atau sebaliknya lebih diarahkan pada upaya memformulasikandoktrin keadilan berkontrak sebagai ruh hubungan kontraktual parakontraktan.

- Untuk itu saya ingin mengajak pembaca budiman sejenakberkontemplasi mengenai hakikat hubungan kontraktual yangdiharapkan, dibangun dan dilaksanakan para pihak terutama didunia bisnis, yang mampu mewujudkan ide-ide tentang modelkontrak yang bersubstansikan keadilan. Forum ini merupakan salahsatu pintu masuk dalam rnengkaji dan menguji keberadaan azas-azas hukum kontrak yang ada, serta lebih lanjut upaya rnenawarkanargumentasi baru dalam khasanah perkembangan hukum kontrakyang berkembang subur dewasa ini, yaitu azas proporsionalitas.

39

Pu(, Do. ",

Agaa//ga/a7ou44n, 5.3', 7//'7.

Urgensi Kontrak Dalam BisnisDewasa ini perdebatan mengenai keseimbangan dan ketidak-

seimbangan berkontrak, serta pada akhirnya berujung pada isu-ist-t

tentang "keadilan berkontrak" tarnpaknya suclah waktunya untukditinggalkan, khusttstrya apabila dikaitkan dengan kontrak bisnis(komersial). Bukan berrnaksud npriori, namun demikian perbin-cangan mengenai posisi para kontraktan dalam perspektif kontrak-kontrak bisnis komersial seyogyanya perlu dikaji secara iernih,terutama pada struktur hubungan serta bangunan azas-azasnya.

Dimensi kontrak bisnis komersial yang lebih menekankan pada

aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis(efficiency and profit oriented), tidak lagi berkutat pada keseimbanganmatematis. Konstruksi hubungan Para pihak dalam kontrak bisniskomersial justru lebih menekankat'r pada proporsionalitas pertukaranhak dan kewajiban di antara pelaku-pelakunya' Dengan diterima-nya prinsip-prinsip universal seperti itikad baik dan transaksi yangadil atau jujur (8ood fnith nnd fair denling; rensonnhleness nnd equity;

redelijkheid en billijklrcitl; kepatutan dan keadilan) clalam praktik bisnis,

membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan

bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak telah diaturmelalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional,terlepas berapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak.

Problerr,atika di atas tentunya merupakan tantangan bagi para

kepastian hukum dan keadilan, konon merupakan perbuatan yangmustahil, namun melalui instrumen kontrak yang mampu mengako-

win contract).

40

:4at ?'rr,faaart rat*t lalarrc Kuh4l &asa

Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untukmenjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlang-sungan secara proprosional bagi para pihak, sehingga dengandemikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan salingmenguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak ataubahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang ber-kontrak. sekedar menyoal ketidakseimbangan kontraktual berdasar-kan bunyi klausul kontrak justru bertentangan dengan esensihubungan kontraktual yang dibangun para pihak. pada kontrakbisnis komersial, tujuan para pihak lebih ditujukan membangunhubungan bisnis yang berlangsung fair.

Tentunya untuk menganalisis secara lebih cermat mengenaiseluk-beluk hubungan para pihak dalam kontrak bisnis komersialdiperlukan suatu metode pengujian terhadap eksistensi suatu kontraksebagai proses yang sistematis dan padu. Suclah bukan waktunyalagi untuk berkutat pada "dilema semu ketitlakseimbangan atauketidakadilan berkontrak", tetapi seyogyanya lebih difokuskan padabagaima,a perbedaan kepentingan para pihak dapat diatur sedemi-kian rupa secara proporsional (berkeadilan).

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidak-samaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungankontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali denganproses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihakberupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk salingmempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melaluiproses tawar menawar. Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnisjustru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemu-kan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diikornodirdan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehinggamengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenaisisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaanyang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanismehubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.

Hakikat Keadilan Dalam Kontrak

41.

Pul, Du7. A7aa/l@dlaZadoio 5,7,, VL?,

adalah sebuah pertanyaan yang acapkali kita dengar, namunpemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabiladikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks.3Keadilan menurut Aristoteles,a dalam karyanya "Nichomachean eth-

ics", artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilanadalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles,s " justice con-

sists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to

their inequality." Prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yangsama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama jugadiperlakukan tidak sama, secara proporsional."

Ulpianus6 rncnggambarkan keadilan sebagai " justitia est cortstans

et perpetua uoLuntns ius suLtl'n cuique tribuendi" (keardilan adalahkehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau "tribuerc cuiquc sttr,rnt" - "togiae eaerybody his otln", memberikan kepada setiap orang yangmenjadi haknya.T Perumusan ini dengan tegas mengakui hakmasing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnyamenjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Menurut Thomas Aquinass Dalam konteks keadilan distributif,keadilan dan kepatutan (equity) tidak tercapai semata-mata deuganpenetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaanantara satu hal dengan hal yang lainnya (aequalitns rei ad rent). Adadua bentuk kesamaan yaitu kesamaan proporsional (acqualitasproportionl.s) dan kesamaan kuantitas atau jumlah (acqualitnsquantitas). Sementara itu pembagian keadilan menurut Perlgarang

3 Robert Reiner dalam tulisannya berjudul "lustice" menggarnbarkan perdebatantentang keadilan sebagai sualu'essentially contested concept," hal ini bermaknabahwa sebagai sebuah konsep, keadilan rnerupakan konsep abstrak daninterpretatif-visioner (ditentukan oleh pemahaman dan cara pandang masing-masing). Dalam ]ames Penner et, al. (cditors), Introductiott to lurisprudence and

Legal Theory (Commentnry and Materials), Butterworths, London, 2002, h. 779.Menurut Plato, keadilan merupakan bagian dari airtue (kebajikan). PeriksaBurhanuddin Salam, Etika Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 117 .

a Loc. Cit.s Raymond Wacks, ltrrisprudence, Black n, 1995, h.778.

Periksa juga O. Notohami dioio, Masal emarang,1977,h. 7. Pemikiran Aristoteles tentang ke salah satu titiktolak pemikiran saya tentang pentingnya azas proPorsionalitas dalam hubungankontraktual para pihak, Periksa Burhanuddin Salam' lbid.

6 O. Notohamidjoio, Op. Cit., h. 18 -19.7 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogjakarta, 2000, h. 86-87.8 E. Sumaryono,EtikaHukumRelaoansiTeoiHukumKodrntThomas Aquinns, Kanisius,

Yogyakarta, 2002, h.90-91.

42

,*arP,o/or4r"rralrr44dal4reKodruteur,,i4

modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh |ohnBoatright dan Manuel Velasqueze, yaitu:a. Keadilan distributif (distributiae justice), mempunyai pengertian

yang sama pada pola tladisional, dimana benefits and burdensharus dibagi secara adil,

b. Keadilan retributif (retributiue justice), berkaitan dengan terjadinyakesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orangyang bersalah haruslah bersifat adil,

c. Keadilan kompensatoris (compensatory justice), menyangkut jugakesalahan yang dilakukan, tetapi rnenurut aspek lain, dimanaorang mempullyai kewajiban moral untuk memberikan kompen-sasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Dari beberapa pembedaan tentang keadilan tersebut di atas,keadilan distributif dipandang segala awal mula segala jenis teorikeadilan. Dinarnika keadilan yang berkembang di masyarakat dalamtelaah para ahli pada umumnya berlandaskan pada teori keadilandistributif, meskipun dengan berbagai versi dan sisi pandangnyamasing-masing. Oleh karena itu menurut saya, melakukan telaahkritis mengenai hubungan kontraktual para pihak, khususnya dalamkontrak bisnis kornersial, tentunya harus dilandasi pemikiran propor-sional yang terkandung dalam keadilan distributif. Keadilan dalamberkontrak lebih termanifestasi apabila pertukaran kepentingan parapihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secaraproporsional.

Dalam teori etika modern terdapat dua prinsip untuk keadilandistributif, yaitu prinsip formil dan prinsip materiil. Kedua prinsiptelsebut dapat dijabarkan sebagai berikut:a. Prinsip formil, sebagaimana yang dikemukakan Aristoteleslo

bahrva, " equals ought to be treated equally and unequals may be treatedtmequally", Prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yangsarna diperlakukan secara sama" (dengan syarat seluruh kondisidalam keadaan "ceteris paribus"). Prinsip ini menolak adanyaperbedaan perlakuan (diskriminasi).

b. Prinsip materiil, prinsip ini mempunyai karakter melengkapi prin-sip forrnil. Prinsip ini bersanding secara korelatif dengan prinsipforr-nil yang menekan pada aspek formalitas proseCural, dengantetap rnemperhatikan arspek substantif terhadap penghargaanperlakuan kepada masing-masing pihak.

e lbid

43

Paol, Do7. zfuru7/d/ra7e'doln, 5,7. ,7//,7

Hal yang sama dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn,tl ]. vanKan dan ).H. Beekhuis,l2 bahwa keadilan itu memperlakukan samaterhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak samasebanding dengan ketidaksamaannya. Azas keadilan tidak menja-dikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhanhidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harusmembuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.Terkait dengan pandangan tersebut, perlu diperhatikan maknakeadilan dari suatu azas yarrg menentukan "bentuk" menjadi azasyang memberikan "isi" dari suatu standar atau ukuran.

Beauchamp dan Bowiel3 mengajukan enam prinsip agarkeadilan distributif terwujud, yaitu apabila diberikan:a. kepada setiap orang bagian yang sama;b. kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;c, kepada setiap orang sesuai dengan haknya;d. kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;e. kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya;f. kepada setiap orang sesuai dengan jasanya Qnerit).

Sehubungan dengan hakikat keadilan dalam kontrak, beberapasarjana mengajukan pemikirannya tentang keadilan yang berbasiskontrak, antara lain John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, serta]ohn Rawls.la Para pemikir tersebut menyadari bahwa tanpakontrak serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, makamasyarakat bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu tanpa adanyakontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung padapernyataan pihak lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalammenjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya,dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi diantaramereka.

10 Nozick mengajukan keberatan terhadap prinsip materiil keadilan distributif y.rngtradisional, karena prinsip itu mempunyai clua kelemahan, yaitu bersifat, pcrtnnn,a-historis dan, kedun, su.-lah terpolakan sebelumnya (patterned). K. Bertens, Op.cil., h. 105.rl L.J. van Apeldoorn, Petrgantar llntu Hukum, Cet. xxx, Pradnya Paramita, Jakarta,2004, h. 11-13.

12 ). van Kan dan ].H. Beekhuis, Pengantar llmu Hukuru, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990,h.771-772.

13 lbid.,h.95.I a Raymond Wacks, Op, Cit., h. 1.91. Periksa juga James Penner et. al., Op. Cit., h. 721,-

722.

44

:+p "aopauaulZat,/ala4t

Ko4r& ei4,r.b

Dengan mengambil pelajaran dari kegagalan teori-teori

dimana azas-azas keadilar-r yang dipilih bersama benar-benarmerupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yangbebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontraksebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan

dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.Dalam konteks ini f{.awls16 menyebut " justice as fairness,, yang

ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan.ioleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebihmengutamakan azas hak daripada azas manfaat. Rawlsr8merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut:

orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan

tt5n Loc' Cit' it.,r-t.726.sedang menurut K. Bertens,fusrl ce asfairness,

mus) irst berarti adil juga fitir. Tetapi ada perbedaan,isinya (substansi) atau disebut keadilan substantial

r7 Andre Ata Ujaq Keadilan dnn Dennkrnsi (TelLtah Fitsa.fat Politik lohn Rawls),Kanisius,

* Yogiakarta, 1999, h. 71.

Op.Cit., h. 103. |ames Penner et. al., Op. Cit.,h.739.

45

fuol, D",7. Aytfullaflowolo 5,7, , ?1C,7,

kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akanterwujud (Prinsip Kesamaan Hak);"

b. Prinsip II, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatursedemikian rupa sehingga perlu diperhatikart azas atau prinsipberikut:(\)the different principle, dan(z)the principle of fair equality of opportunity.

Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagiorang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan Penegasanbahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisidan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip PerbedaanObyektif2o).

Menarik untuk digarisbawahi bahwa konsep kesamaan me-nurut Rawls harus dipahami sebagai "kesetaraan kedudukan dan hak" ,

bukan dalam arti " kesamaan hasil" yang dapat diperoleh semuaorang. Kebebasan yang ada selalu dalam kebebasan yang "tersituasi"(dalam konteks "ini" dan "O't'rt'"zr), sehingga disandarkan padaberbagai kondisi, keadaan-keadaan dan kualitas masing-masing.Tentunya pandangan ini semakin membuka mata mereka yangsenantiasa menuntut hasil yang sama tanpa memandang Proses(prosedur) dari awal hingga akhir. Bagi Rawls kesamaan hasilbukanlah alasan untuk tnembenarkan sebuah prosedur. Keadilansebagai fairness atau sebagai pure procedure justice tidak menuntutsetiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama jugaharus mendapat hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang

fair itu harus diterima sebagai adil, juga apabila setiap orang tidak

1e Prinsip 1, the greatest equal principle, menurut saya, tidak lain adalah "prinsipkesarnaan ha[", merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dantentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap or-ang (i.c. para kontraktan). Prinsip ini merupakan ruh dari azas kebebasan

berkontrak.20 Prinsip II, yaitu " the different principle" dan " th

nity", rnenurut saya merupakan "prinsip pekedua tersebut meniamin terwujudnya pro

proporsional.21 konJeks "ini" dan "disini" tampaknya menjadi pembenaran terhadap pemahaman

keadilan yang seyogyanya dimaknai kontekstual-kasuistik.

46

lW fuopuarattat ia/4t* Kortoul Qior,tr'

mendapa keadilan yanghi;,*' i*lH?,til;karena itu harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua

an sesuatu dalam jumlah yang sama,aan-perbedaan yang secara obyektif

Terkait dengan ko tual dalamdunia bisnis, khususny m kontrak,maka berdasarkan pikir tidak bolehterpaku pada pembedaan keadilan klasik. Artinya analisis keadilandalarn ko.trak harus memadukan konsep keiamaan hak dalampertukaran (prestasi - kontra prestasi) sebagaimana dipahami dalamkonteks keadilan kornutatif maupun konsep keadifan distributifsebagai landasan hubungan kontraktual.

Azas Proporsionalitas sebagai ]alan Keluar TerhadapDiskursus "Keseimbangan Versus Keadilan DalamKontrak"

Pemahaman makna azas keseimbangan jika ditelusuri daripendapat beberapa sarjana, secara umum memberi makna azas

22 Andre Ata Ujan, Op. Cit,,h.45

47

Prol, Da, ?, fuaa.fulla.7dw44i, S'7, ,7lt'7.

para pihak. Hubungan konsumen - Produsen diasumsikan hubunganyang sub-ordinat, sehingga konsumen berada pada posisi lemahdalam proses pembentukan kehendak kontraktualnya, Hubungansub-ordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen sertabeberapa kondisi lain diasumsikan terdapat ketidakseimbangandalam hubungan para pihak.

Interpretasi terhadap pemaknaan dan daya kerja azaskeseimbangan, adalah:a, Pertama, lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak,

artinya dalam hubungan konraktual tersebut posisi para pihakdiberi muatan keseimbangan.

b, Kedu.a, kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungankontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses -yangberlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.

c, Ketign, keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir darisebuah proses;

d. Keempat, intervensi negara merupakan instrumen pernaksa danmengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak.

e, Kelima, pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanyadapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (ceteris pari-

bus).

Sementara itu ruang lingkup dan daya kerja azas Propor-sionalitas tampak lebih dominan pada kontrak bisnis komersial.Dengan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak bisnis komersial

mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara

fair.Menurut pendapat saya untuk mencari makna azas propor-

sionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofiskeadilan. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat serta

48

a

fiao Pupouaa*tat d4/44t Ko,.rai &ur4io

yang seharusnya ia terima (praeter proportionem d.ignitas ipsius). pad.ahakikatnya gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaanazas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak.

proporsionalitas.

oleh fihak yang dominan untuk rnemaksakan kehendaknya secara

2r Andre Ata Ujan, Op. Cit.,h.14O.2a Loc. Cit.2s Peter Mahmud Marzuki, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak,,, yuridika,volume

18 No.3, Mei 2003.h. 205.

49

a

Pu(, Do, ?, :agrul@lla*staoba 5,7,,7/C,7.

tidak memadai kepada fihak lain. Dalam situasi semacam inilah azas

proporsionalitas berm akna equitabilitrl.

Pada dasarnya azas ProPorsionalitas merupakan perwujudandoktrin "keadilan berkontrak" yung mengoreksi dominasi azas

kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbullcan

ketidakadilan. Konrad Zweigert dan Hein Kotz26 mengingatkan para

sarjana untuk membuang sikap memperlihatkan seolah-olahkebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalarn pembentukan

undang-undang kontrak. Tugas utama para sarjana kini bukan lagi

Mengambil moralitas pertimbangan tersebut, maka azas ProPor-sionalitai bermakna sebagai " azas yang melandasi ntttu mcndnsnri

pertukaran hak dan kett,ajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya'

d al am s eluruh p r o s e s kon tr ak tu al." Azas proporsionalitas menga n daikan

hubungan dan kepentingan para pihak (1,c. menjaga kelangsungan

hubungan agar berlangsung kondusif dan fair)-

26 Periksa Sakina Shaik Ahmad Yusoff, "Isi Kandungan Kontrak: Klasifikasi Tern-ra

Dan Permasalahannya", Mnlaysian lournal of Law and sociatv, Facr.rltl' of I-au,

Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001, h. 87-88'27 Loc. Cit,2s Karakter'operasionnl tlan intplementatif dariazasproporsior.ralitas lrendaknyir tidak

diartikan bahwa azas ini dengan sendirinya be pihak' Sesttai

dengan sifatnya, azas berkeJudukan sebagai a tidak dapat

lang"sung mengikat para pihak. Namun yan am kajian irri

adaiah tl"yogyir-ry" para pihak menuangkan dan me.gimplementasilcarl azas

proporsioiraliias l,'.ri te dalam klausul-klausul kontrak yar.rg n.rereka buat.

50

a

:<TaeroAoatoutmo d414il Kor6.4l Sit ttz

demikian fungsi azas proporsionalitas, baik dalam proses pemben-tukan maupun pelaksanaan kontrak bisnis komersial adalah:a. Dalarn tal-rap pra kor-rtrak, azas proporsionalitas membuka

peluzrng negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaranlral< dan kewajiban secara .fair. Oleh karena itu adalah tidakproporsionai dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikadburr.rk;

b. Dalam pernbentukan kontrak, azas proporsional menjaminkeseta-raan hak serta kebeba,san clalam menentukan/mengaturproporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair;

c. Dalam pelaksanaan kontrak, azas proporsional menjamin terwu-juclnya distribusi pertukalan hak dan kewajiban menurutproporsi yang disepakati/dibebankan pacla para pihak;

d. Dalarn hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, makaharus clinilai secara proporsional apakal-r kegagalan tersebutbelsifat fundamental (fi.rndantentaI brcnch) sehingga menggangupelaksanaan sebagaian besar kontrak atau sekedar hal-hal yangsederhana/kesalahan kecrl (minor intportant). Oleh karena ituperrgujian melalui azas proporsionalitas sangat menentukan dalilkegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadipenyalahgullaan oleh salah satu pihak dalarn memanfaatkanklausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demikeuntungan salah satu pihak dengan rnerugikan pihak lain;

e. tsahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, azas proporsionalitasmenekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada parapihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair.

Dengan demikian, kontrak sebagai proses mata rantaihubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahamankeadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan.Pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebuttermanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang samadalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namundemikian pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan dalampertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut tetap harusdalam bingkai aturan main yang mempertimbangkan prinsipdistribusi yang proporsional.

Ukulan proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dida-sarkan pada nilai-nilai kesetaraan(equitttbility), kebebasan, disttibusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari azas atauprinsip ke c erma tan (z o r ga ul di ghei d), kelay akan (r e d elij khe i d ; r e as o n-

51

P,ul, D".7, lgztlplla,Teuona, 5.7. , ?7/.?.

ableness) dan kepatutan (billijkheid; equity). Untuk menemukan azasproporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atauukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akandiperoleh hasil temuan berupa angka-angka matematis.2e Azasproporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesama-an) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsipembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlang-sung secara layak dan patut (fair and reasonableness).

Contoh sederhana yang dapat menjelaskan eksistensi dan dayakerja azas proporsionalitas, sebagai berikut:a. A dan B sepakat untuk membeli sebungkus rokok yang berisi 10

batang seharga Rp. 10.000,00 secara patungan dan akanmembaginya secara proporsional. A mempunyai uang sebesarRp. 8.000,00 dan B sebesar Rp. 2.000,00.

Secara sederhana maka pembagiarr hak dan kewajiban yangproporsional dari kasus di atas adalah sebagai berikut:(i) Dari beban kewajiban membayar sebesar Rp. 8.000,00 maka

A memperoleh hak sebanyak 8 (delapan) batang rokok;(ii) Sebaliknya, B yang membayar sebesar Rp. 2.000,00 mem-

peroleh hak sebanyak 2 (dua) batang rokok;(iii) Secara matematis, hasil yang diperoleh masing-masing pihak

adalah tidak sama (tidak seimbang - tidak adil). Hal inidikarenakan sebagian besar pihak yang memberikan peni-laian semata-mata hanya melihat dari hasil akhir tanpamemahami proses yang berlangsung sebelumnya. Olehkarena itu mereka hanya memaknai perbandingan mate-matis, yaitu: 8 (delapan) batang: 2 (dua) batang.

(iv) Namun apabila ditinjau dari az,as porporsionalitas pemba-gian tersebut adil dan proporsional. Seharusnya penilaian adilatau tidak adil harus dianalisis secara komprehensif padaseluruh proses, bahwa untuk memperoleh 8 (delapan) batang

2e Pendapat ini saya ajukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa makna,kriteria maupun wujud azas proporsionalitas. Bukan hal yang mudah, bahkanmustahil menimbang atau menakar hubungan kontraktual yang sesuai dengar-razas proporsionalitas dalam bentuk hasil akhir yang terukur secara matematis.Azas-azas pokok dalam hukum kontrak yang lain pun tidak ada yangmemberikan jawaban yan6; pasti mengenai makna, kriteria maupun wujudnyatanya. Namun azas-azas tersebut dapat ditemukan dan diterima melaluiinterpretasi yang komprehensif, dengan memperhatikan karakteristiknyamasing-masing.

52

t

t

llaz fuofawra,attlat /i14.* Kot,e &a*u

rokok tersebut A dibebani kewajiban membayar Rp. 8.000,00.Tentunya beban kewajiban ini lebih berat dibandingkandengan kewajiban B yang hanya membayar Rp. 2.000,00.Sehingga wajar untuk pengorbanan yang lebih besar Amernperoleh hasil yang lebih besar pula. Jadi proporsionalitasharus dihitung dari awal proses hingga hasil akhirnya.

(v) Baik A maupun B, keduanya sama memperoleh rokok sertamerasakan kenikmatan rokok. Perbedaan hanya terletakjumlah dan lama waktu menghisap rokok, namun rasa rokoksama-sama dapat dinikmati keduanya.

(vi) Proses penyelesaian tersebut di atas rnenggambarkan bagai-mana prinsip kesamaan atau kesetaraan/ kebebasan dandistribusi proporsional berlangsung dengan fair.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka clapat disimpulkanbahwa claya kerja azas proporsionalitas meliputi proses pra kontrak,pembentukan lnaupun pelaksanaan kontrak. Asumsi kesetaraanposisi para pihak, terbukanya peluang negosiasi scrta aturan mainvang fair rnenunjukkan bekerjanya mekanisme pertukaran hak dankewajiban yang proporsional. Disini problematika n'rengenai adaatau tidaknya keseimbangan para pihak pada dasarnya kurangrelevan lagi diungkapkan, karena melalui kesetaraan posisi parapihak, terbukanya peluang negosiasi serta aturan rnain yang fair,maka substansi keseimbangan it, sendiri telah tercakup d'aiammekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang propor.sional.

Kontrak Merupakan Penuangan Proses Bisnis DalamFormat Hukum

Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebu-tuhan hukum pelaku bisnis, dalam arti tidak sekedar mengaturnamlln lebih dari itu memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuh-nya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadikebutuhan mereka. Hal ini karena para pelaku bisnis yang lebihpaham dan rnengetahui seluk beluk pelbagai kebutuhan dalamkegiatan bisnisnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam duniabisnis yang mempertemukan para pelakunya dalam aktifitas bisnis,kontrak merupakan instrumen penting yang senantiasa membingkaihubungan hukum dan mengamankan transaksi mereka. Hampirtiada satu pun aktifitas bisnis yang mempertemukan para pelakubisnis dalam pertukaran kepentingan rnereka tanpa kontrak.Kontrak menjangkau begitu luas aspek hubungan masyarakat,

53

I

?,u(, Dl 7, l2ttapahZa,@lo 5,7., V/.7.

sebagaimana diungkapkan oleh D.G. Cracknell3o, " contract is one ofthe few areas of laus utith which almost eaeryone comes into day-to-daycontact."

Menurut Niewenhuis3l latar belakang atau rasio kontrakberanjak pada tujuan terjadinya pertukaran harta kekayaan secaraadil (ruilrechtaaardigheid). Pertukaran yang adil (fair exchange) akanmuncul apabila dalam hubungan tersebut terwujud perikatan yangberisi prestasi dengan imbangan kontra prestasi. Menurut p.S.Atiiah,32 kontrak merupakan bentuk pertukaran yang adil (fair ex-change - "tDho contributed wlmt") terkait dengan kewajiban kontrak-tualnya (exchange of obligation) yang didasarkan pada proporsimasing-masing. Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang salingmenguntun gkan (e x ch an g e b en ef t for b e nefi t) .33 Kewajiban kontraktu altersebut tidak lain muncul karena adanya pertukaran janji diantarapara pihak (excha.nge of promises).3a Pertukaran kepentingan (prestasi- kontra prestasi) merupakan titik tolak bagi terwujudnya keadilanbagi para pihak.

Menurut P.S. Atiyah,3s kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu:a. Pertama, kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta

memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar,b. Kedua, kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penam-

bahan kekayaan secara tidak adil,c. Ketiga, kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian

tertentu dalam hubungan kontraktual,

Apabila ditinjau dari aspek perancangan kontrak (drafting),kontrak bisnis komersial merupakan dokumen hukum (legal docu-ment) yang menetapkan prosedur dan syarat dalam suatu transaksibisnis yang lebih rinci dibandingkan dengan kontrak konsumen.

30 D.G. Cracknell, Obligation: Contract Law, Old Bailev Press, London, 2003, h. 5.

" I.H. Niewenhuis, Drie Beginselett oan Contractenrecht, Kluwer-Deventer, 1979, h.57-61. Periksa juga dalam Herlin Budiono, Asos keseintbangan Bagi Huktnn Perjanjianlndonesia, Hukum Perjan jian Berlandaskan Asns-Asns Wignti Indonesia, Citra AdityaBakti, Bandung,2006, h. 308-309.

32 P.S. Atijah, An Introduction to The Law of Contract,4tn Ed, Oxford University PressInc., New York, L995, h. 1-8. (selanjutnya ctisingkat P.S. Atiiah-I).

33 P.S. Atijah, Promises, Morals and Law, Clarendon Press, Oxford,7981,h. 12(selanjutnya disingkat P.S. Atijah-II).

3a David Oughton and Martin Davis, Source Book on Contract Lato,2",i Ed,, CavendishPublishing, London,2000, h. 21.

3s P.S. Atiiah-I, Op. Cit.,h. 35.

54

,1144 fuifoulotalrho dala*r Kod,al &nd4

Menurut Elmer Doonan dan Charles Foster,36 dengan dituang-kannya prosedur serta syarat-syarat suatu transaksi bisnis dalamkontrak, para pihak bermaksud:a. Untuk menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang

mereka lakukan,b. untuk mencegah terjadinya penipuan,c. untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak, dand. untuk mengatur secara lebih rinci transaksi bisnis yang komplek,

demi mencegah hambatan dalam pelaksanaan kontrak yangmereka buat.

|. BeatsonsT rnengemukakan beberapa fungsi kontrak bisniskomersial yang mempunyai karakteristik pertukaran kepentinganmelibatkan pelaku bisnis (business pcople and contpanies), yaitu:a. kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan di antara

para pihak akan terpenuhi, atau akan tetap ada kompensasi yangdibayarkan apabila terjadi wanprestasi;

b. kontrak mempermudahkan rencarla transaksi bisnis masa depandari berbagai kemungkinan yang merugikan;

c. kontrak menetapkan standar pelaksanaan dan tanggung jawabpara pihak;

d. kontrak memungkinkan pengalokasian risiko bisnis secara lebihtepat (meminimalisir risiko bisnis para pihak);

e. kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi parapihak.

Beranjak dari pendapat beberapa sarjana tersebut di atas, makadapat dirumuskan beberapa fungsi atau arti penting kontrak dalamlalu lintas bisnis, antara lain:38

a. kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalammenuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesidan kepentingan),

b. kontrak sebagai bingkai aturan main,c. kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum,

36 Elmer Doonan & Charles Foster, Drafting, Cavendish Publishing Limited, Lon-don, 2001, h. 3-5.

37 f. Beatsorl Anson's Law of Contracf, Oxford University pess, London,2OOZ,h.Z-3.38 A. Yudha llernoko, "Dasar-Dasar Hukum Kontrak", Materi perkuliahan Teknik

Perancangan Kontrak, Porgram Magister Kenotariatan Fakultas Hukum universi-tas Airlangga, Surabaya, 2005.

55

P,u(, Do,7, /yn7ful/a7su.44o 5.3.. ?/t.7

d. kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum,e. kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (win<uin solution;

efisiensi - profit).

Agar supaya proses pertukaran kepentingan dalam kontrakberjalan fair, para pihak dituntut untuk memahami dasar-dasarhukum kontrak, Mengapa pemahaman ini diperlukan, perlu diingatbahwa kontrak yang dibuat atau disusun oleh para pihak padadasarnya adalah penuangan proses bisnis ke dalam rumusan bahasahukum (kontrak). Dengan memahami dasar-dasar hukum kontrakdimaksudkan para pihak mempunyai pedoman daiam penyusunankontrak, karena:3e

a. Memberikan dasar hukum bagi kontrak yang dibuat,b. Memberikan bingkai atau rambu-rambu aturan main dalam

transaksi bisnis,c. Sebagai batu uji atau tolok ukur eksistensi kontrak yang

bersangkutan.

Dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis, kontrak berfungsiuntuk mengamankan transaksi. Hal ini karena dalam kontrak ter-kandung suatu pemikiran (tujuan) akan adanya keuntungankomersial yang diperoleh para pihak. Menurut Niewenhuis,a0sepanjang prestasi,yang diperjanjikan bertimbal balik mengandaikankesetaraan (posisi para pihak), maka apabila terjadi ketidak-seimbangan, fokus perhatian akan dititikberatkan pada kesetaraanyang terkait dengan cara terbentuknya kontrak, dan tidak pada hasilakhir dari prestasi dirnaksud. Pandangan Niewenhuis ini tentunyarelevan dengan azas proporsionalitas dalam konteks kontrak bisniskomersial yang menekankan kesetaraan posisi dan pertukaranprestasi di antara para pihak yang berkontrak.

Dengan demikian ungkapan yang berkembang dalam praktikbisnis dipelbagai tempat dapat dijadikan sebagai landasan moralbagi azas proporsionalitas, khususnya dalam konteks kontrak bisniskomersial, bahwa "equal pay for equal work", "yol.t pay peanut, you getmonkey", pedagang Minang sering mengatakatl "rancak di azpakrancak pulo di Ltrang" , dalam komunitas Jawa banyak ungkapan yangmenggambarkan proporsionalitas tersebut, misal: " piye pada penake

3e Loc. Cit.oo I.H. Niewenhuis, Op. Cit., h. 122. Periksa juga Herlien Budiono, Op. Cit., h. 318-

379.

56

IBeranjak dari paparan pembahasan tersebut diatas, maka

terdapat beberapa rekomedasi penting terkait dengan keberadaanazas proporsionalitas sebagai perwujudan doktrin keadilan ber-kontrak, sebagai berikut:a. Hakikat kontrak adalah mewujudkan pertukaran hak dan

kewajiban secara adil (fairness). Dengan demikian, ketidak-seimbangan hasil dapat diterima sebagai sesuatu yangfair apabilaproses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secaraproporsional.

b. Makna azas proporsionalitas adalah azas yang mengatur pertu-karan hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atauba-giannya, yang meliputi seluruh proses kontrak, baik padatahapan pra kontraktual, pembentukan kontrak maupunpelaksanaan kontrak.

c. Fungsi azas ploporsionalitas dalam kontrak komersial adalah: (i)dalarn tahapan pra kontrak, memjamin terwujudnya prosesnegosiasi kontrak yang fair, (ii) dalam pembentukan kontrak,menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukanisi kontrak, (iii) dalam pelaksanaan kontrak, menjaminterwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuaiproporsinya.

d. Azas proporsionalitas merupakan azas pokok yang seyogyanyaditerima dalam kerangka sistem hukum konirak- dewa;a ini,sebagai pengayaan khasanah keilmuan hukum.

lTat n zopoutt Azat 1414* KoM 8t &b

Penutup

57

a

t

fuol, Da, ".

A9u'lltlla.Souolr' 5.7., %'7'

DAFTAR BACAAN

Apeldoorn, L.|. van, Pengantar llmu Hukurn, cel' xxx, PradnyaParamita, J akatta, 2004.

Atijah, P,5., Promises, Morals and Law, Clarendon Press, Oxford'1981.

An lntroduction to The Law of Contract', 4tr' Ed, OxfordUniversity Press Inc., New York,1995.

Beatson, 1., Anson's Law of Cotrtract, oxf.ord university Pess, London,

2002.

Bertens, K., Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000'

Budiono, Herlien,'A sas keseimbangan Bagi Hukum Perianjian lndone-

sia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati lndonesia,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005'

cracknell, D.G., obtigation: Contract Law, Old Bailey Press, Lon-

don, 2003.

Doonan, Elmer - charles Foster, Drafting, Cavendish PublishingLimited, London, 200L'

Hernoko, A. Yudha, Dasar- iahan

Teknik Perancangan K iatan

Fakultas Hukum Uni

Keraf, A. sonny, Etika Bisnis (Ttmtutnn dan Releuansinyn), Kanisius,

Yogjakarta, 1998.

Marzuki, Peter Mahmud, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak",

Yuridika, Volume L8 No.3, Mei 2003'

Niewenhuis, ].H., Drie Beginselen aan Contractenracht, Kluwer-Deventer, 1979'

Notohamidiojo, o., Masalah: Keadilan, Tirta Amerta, sernarang,

7971..

oughton, David and Martin Davis, Source Book ort Contract Law,-

2"d Ed., Cavendish Publishing, London, 2000'

penner, ]ames et. al. (editors), In.troduction to lurisprudence and Legal

Thzory (commeitary and Materials), Butterworths, London,

2002.

58

a