Etika Profesi Ok

8/17/2019 Etika Profesi Ok

1/34

1. PENGERTIAN SERTA FUNGSI ETIKA DAN MORAL

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yakni Ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan.

James J.Spillane SJ berpendapat bahwa etika atau ethics memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah

laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia :

(1etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk serta tentang hak dan kewa!iban moral

(akhlak"

(#moral memiliki arti: a a!aran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan$ sikap$

kewa!iban$ akhlak$ budi pekerti$ asusila" b kondisi mental yang membuat orang tetap berani$ bersemangat$

bergairah$ berdisiplin$ isi hati atau keadaan perasaan.

%oral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari&hari

ditengah&tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting

moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai 'ungsi kontrol untuk penyeimbang bagi

pikiran negati' yang akan direalisasikan.

%oral sebenarnya tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya$ setempat yang diyakini kebenarannya.

%oral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. al tersebut akan lebih mudah kita

pahami manakala mendengar orang mengatakan perbuatannya tidak bermoral. )erkataan tersebut

mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dipandang buruk atau salah karena melanggar nilai&nilai

dan norma&norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

*ran+ %agnis suseno membahas$ a!aran tentang moral adalah a!aran&a!aran$ we!angan&we!angan$khotbah&khotbah$ patokan&patokan$ kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis$ tentang

bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia men!adi manusia yang baik. ,!aran moral

bersumberkan kepada berbagai manusia dalam kedudukan yang berwenang$ seperti para bi!ak$ antara lain

para pemuka agama dan masyarakat$ tulisan&tulisan para bi!ak.

Sumaryono mengklasi'ikasikan moralitas atas:

1.moralitas ob!ekti'

%oralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia sebagaimana apa adanya. Jadi perbuatan itu

mungkin baik atau buruk$ mungkin benar atau salah terlepas dari berbagai modi'ikasi kehendak

bebas yang dimiliki oleh setiap pelakunya. -ontoh: membunuh merupakan perbuatan tidak baik.

#.moralitas sub!ekti'

%oralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia tidak sebagaimana adanya karena

dipengaruhi oleh se!umlah 'aktor pelakunya$ seperti emosional$latar belakang$ pengetahuan$

dsbnya.

.moralitas intrinsik

%oralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan atas benar atau salah$ baik atau buruk

berdasarkan hakikatnya terlepas tidak bergantung dari pengaruh hukum positi'$ contohnya berilah

kepada orang lain apa yang men!adi haknya. al tersebut pada dasarnya sudah merupakan


2/34

kewa!iban. %eskipun kemudian diatur dalam hukum positi'$ tidaklah memberikan akibat yang

signi'ikan.

/.moralitas ekstrinsik

%oralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan benar atau salah$ baik atau buruk

berdasarkan hakikatnya bergantung dari pengaruh hukum positi'. ukum positi' di!adikan patokan

dalam menentukan kebolehan dan larangan atas suatu perbuatan.

EY. 0anter tidak hanya membahas etika pada wilayah indiidu akan tetapi terdapat pendapatnya$ bahwa

moralitas indiidu mendapat ruang gerak dalam wilayah moralitas masyarakat (publik. %oralitas publik

adalah moralitas yang terwu!ud dan didukung oleh wilayah publik$ artinya didukung oleh struktur

kekuasaan politik$ ekonomi dan ideologi. %utu moralitas publik banyak ditentukan oleh pelaksanaan

kepemimpinan dalam suatu negara$ misalkan cara pengambilan keputusan dibuat dengan etis ataukah

tidak. Etika mere'leksikan mengapa seseorang harus mengikuti moralitas tertentu atau bagaimana kita

mengambil sikap yang bertanggung !awab ketika berhadapan dengan berbagai moralitas.

)engertian moral$ menurut 2artens yang dikutip oleh ,bdul 0adir %uhammad menyatakan bahwa

kata yang sangat dekat dengan etika adalah moral. 0ata ini berasal dari bahasa latin 3mos4$ !amaknya

mores yang !uga berarti adat kebiasaan. Secara etismologis kata etika sama dengan kata moral yang

mengandung pengertian adat kebiasaan. )erbedannya dari bahasa asalnya yakni etika berasal dari bahasa

Yunani$sedangkan moral berasal dari bahasa latin.

)emahaman persamaan antara etika dan moral dapat diartikan sebagai suatu nilai dan norma yang

ber'ungsi sebagai patokan dan panutan bagi setiap person ataupun kelompok$ maupun dalam sosial

kemasyarakatan dalam mengatur tingkah lakunya.

5iliana 6ed!osaputro membagi moralitas kedalam dua bagian yakni:(1moralitas dapat bersi'at intrinsik$ berasal dari diri manusia itu sendiri sehingga perbuatan manusia itu

baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada"

(#moralitas yang bersi'at ekstrinsik$ penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku$ baik

yang bersi'at perintah ataupun larangan.

pelaksanaan peraturan hukum membutuhkan moral dari pelaku. ukum meskipun harus mengacu pada

kepentingan sosial kemasyarakatan agar tercapai suatu kepastian dan keadilan hukum$ namun produk

hukum itu sendiri tidak dapat lepas dari produk politik yang tidak dapat mengcoer seluruh kehendak

masyarakat$ sehingga pelaksanaan hukum dengan baik dan ikhlas sesungguhnya bergantung pada moral

setiap indiidu$ bukan bergantung pada si'at memaksa dari hukum. 7una memudahkan pengertian tersebut

maka dapat diberikan suatu gambaran manakala seseorang tidak melaksanakan suatu peraturan ataupun

etika maka orang tersebut merasa sebagai beban moral.

Shidharta mengemukakan$ setiap manusia yang sehat secara rohani pasti memiliki sikap moral dalam

menghadapi keadaan&keadaan yang menyertai per!alanan hidupnya. Sikap moral ini ada yang hadir begitu

sa!a tanpa harus disertai pergulatan atas pilihan&pilihan dilematis$namun ada pula sikap moral yang perlu

direnungkan secara mendalam sebelum ditetapkan men!adi suatu keputusan. Sikap moral itulah yang pada

umumnya di!adikan pedoman bagi manusia ketika mengambil suatu tindakan. 8enungan terhadap

moralitas tersebut merupakan peker!aan etika. Dengan demikian$setiap manusia siapapun dan apapun


3/34

pro'esinya membutuhkan perenungan&perenungan atas moralitas yang terkait dengan pro'esinya. Dalam

konteks inilah lalu timbul suatu cabang etika yang disebut etika pro'esi.

Etika merupakan hasil perenungan dari moralitas yang dirasakan perlu adanya etika dalam kehidupan$

karena merupakan kewa!iban moral untuk mewu!udkan sesuatu yang baik baik bagi diri sendiri$

kelompok$ masyarakat$ maupun bangsa dan negara.

)endapat Imanuel 0ant$ diter!emahkan oleh 5ili 6!ah!adi tentang membedakan moralitas men!adi dua:

(1moralitas hetronom$ sikap dimana kewa!iban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewa!iban itu

sendiri$ melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak sipelaku sendiri$ misalnya karena mau

mencapai tu!uan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas

kewa!iban itu"

(#moralitas otonom$ kesadaran manusia akan kewa!iban yang ditaatinya sebagai suatu yang

dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Didalam moralitas otonom orang mengikuti

dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tu!uan yang diinginkannya taupun lantaran takut pada

penguasa$ melainkan itu di!adikan kewa!iban sendiri berkat nilainya yang baik. %oralitas demikian

menurut 0ant disebut sebagai otonom kehendak yang merupakan prinsip tertinggi moralitas$ sebab ia

berkaitan dengan kebebasan$ hal yang hakiki dari tindakan mahluk rasional atau manusia

)endapat lain menyatakan moral berasal dari dalam relung hati yang terdalam sehingga perbuatan baik

ataupun buruk sebenarnya dirinya sendiri sebagai penilai utama$ sedangkan etika merupakan mani'estasi

dari moral yang berasal dari adat kebiasaan dan sosial kemasyarakatan yang telah berproses men!adi suatu

bentuk etika sebagai pedoman bertindak baik ranah 'ormal maupun non 'ormal sehingga sering dikatakan

suatu perbuatan baik bila dilaksanakan maka telah beretika serta sebaliknya dikatakan tidak beretika.

%engutip dari Srisumantri$ bahwa 9ilai&nilai etika dan moral harus diletakkan sebagai landasan ataudasar pertimbangan dalam setiap kegiatan di bidang keilmuan. 6ahap tertinggi dalam kebudayaan moral

manusia$ u!ar -harles darwin$ adalah ketika menyadari bahwa kita seyogyanya mengontrol pikiran kita.

)ikiran merupakan 'aktor penentu dan pemutus suatu tindakan yang akan kita lakukan$ pikiran yang baik

dapat menghasilkan moral atau etika yang baik sedangkan pikiran yang buruk akan menghasilkan tindakan

yang buruk$ yang perlu dipahami bahwa segala gerakan organ tubuh merupakan pikiran sebagai pemimpin.

)ada kondisi manusia yang telah mampu mempergunakan pikiran sebagai 'ilter atau alat kontrol bagi

perbuatannya maka hal yang buruk dapat ditiadakan minimal dapat ditekan.

)endapat ,lin 6o'ler yang diter!emahkan 0oesdyantinah memberi gambaran betapa manusia dewasa

ini dan dimasa&masa mendatang akan mengalami indeks kesementaraan$ yang mengakibatkan manusia

ter!ebak dalam keanekaragaman gaya hidup dan banyak kepribadian. %enurutnya$4,pabila

keanekaragaman bertemu dan berpadu dengan kesementaraan dan kebaruan$ masyarakat akan meroket

kesuatu krisis adaptasi yang historis. 0ita akan menciptakan lingkungan yang demikian sementaranya

asingnya dan kompleksnya sehingga mengancam !utaan orang dengan kehancuran adapti'. 0ehancuran ini

adalah ke!utan masa depan4.

,!aran&a!aran moral guna meningkatkan moralitas agar manusia men!adi baik$ sedangkan etika

bertugas memberikan argumentasi rasional dan kritis guna mendukung a!aran moral. Dalam

perkembangan !aman yang makin kompleks timbullah tantangan yang dihadapi oleh a!aran&a!aran moral

makin kompleks. Indoktrinasi dalam a!aran&a!aran moral akan sering dipertanyakan !ika tidak lagi mampu


4/34

memberikan orientasi yang !elas bagi penganutnya. 0ekaburan orientasi itu muncul !ustru karena

bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai

ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan terbaik. )adahal apa yang baik menurut satu pihak

sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Etika yang telah disepakati oleh setiap kelompok akan menepis

kehilangan orientasi sehingga kebenaran sebenarnya bersi'at relati' karena kebenaran merupakan produk

pikiran masing&masing sehingga perlu adanya kesepakatan yang tentunya tidak dapat melepaskan diri dari

kebenaran uniersal.

5ilana memaparkan bahwa$dalam perkembangannya ka!ian etika$ terdapat banyakaliran&aliran didalamnya.

2eberapa aliran penting dalam etika adalah sebagai berikut:

1.etika naturalisme ialah aliran yang beranggapan bahwa kebahagiaan manusia itu didapatkan dengan

menurutkan panggilan natura ('itrah ke!adian manusia sendiri"

#.etika hedonisme ialah aliran yang berpendapat bahwa perbuatan susila itu adalah perbuatan yang

menimbulkan hedone (kenikmatan dan kele+atan"

.etika utilitarianisme ialah aliran yang menilai baik dan buruknya perbuatan manusia itu ditin!au dari

kecil dan besarnya man'aatbagi manusia (utilityman'aat"

/.etika idealisme ialah aliran yang berpendirian bahwa perbuatan manusia !anganlah terikat pada sebab

musabab lahir$ tetapi haruslah berdasarkan pada prinsip kerohanian (idea yang lebih tinggi"

;.etika italisme ialah aliran yang menilaibaik buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran ada tidak

adanya daya hidup (ital yang maksimum mengendalikan perbuatan itu"


5/34

/.Etika !uga diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam

iman kepercayaan mereka$ dilain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut&takut dan dengan tidak

menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu

8e'leksi kritis etika tidak hanya untuk menentukan moralitas mana yang dipakai karena terdapat norma

yang bertentangan. 8e'leksi kritis etika merupakan alat untuk memecahkan permasalahan moral$ seperti

perubaham moral yang diakibatkan oleh proses trans'ormasi menu!u modernisasi yang menentang

keberadaan pandangan moral tradisional.

Etika yang berkaitan dengan etika pro'esi merupakan etika yang senantiasa mengikuti perkembangan

modernisasi yang tak dapat dibendung$ sehingga perlunya etika yang kritis untuk mengatasi kendala yang

ada. 6idak dapat dipungkiri penyandang pro'esi$ pemuka masyarakat>adat$ 'iloso'$ hukum yang ber'ungsi

sebagai salah satu 'aktor penentu etika yang kritis.

0eadilan$ kepastian hukum$ e?uality be'ore the law merupakan harapan moral masyarakat yang masih

terus diper!uangkan.

2. ETIKA CABANG DARI FILSAFAT

*ilsa'at dapat dimaknai sebagai pandangan hidup$ tentunya pandangan hidup yang cinta akan

kebi!aksanaan$ disis lain 'ilsa'at dapat diartikan sebagai ilmu yang selalu mencari hakekat yang terdalam.

*ilsa'at sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk nilai atau sistem nilai yang diyakini

kebenarannya dan dapat di!adikan pedoman perilaku oleh indiidu$ kelompok$ masyarakat.

)ada prinsipnya cabang 'ilsa'at dapat dikelompokkan pada tiga cabang 'ilsa'at yaitu:

(1 ontologi"

(#epistemologi"

(aksiologi. @ntologi adalah cabang 'ilsa'at yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. Epistemologi adalah

cabang 'ilsa'at yang menyelidiki tentang asal$ syarat susunan$ metode$ dan aliditas pengetahuan.

,ksiologi merupakan cabang 'ilsa'at yang menyelidiki tentang hakikat nilai$ kriteria$ dan kedudukan suatu

nilai. )ada kelompok aksiologi dapat dimasukkan cabang&cabang 'ilsa'at etika dan estetika. Dapat

disimpulkan etika merupakan cabang dari 'ilsa'at tentang hakikat nilai atau aksiologi yang merupakan

nilai berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia atau kelompok manusia. Etika membahas tentang nilai&

nilai yang baik bagi manusia dan nilai inilah dikenal sebagi moral.

%enurut EY.0anter : Etika sama artinya dengan 'ilsa'at moral atau ilmu tentang moralitas. Etika bukan

sumber tambahan bagi a!aran moral melainkan 'ilsa'at atau pemikiran rasional&kritis dan mendasar tentang

a!aran dan pandangan moral. Jadi etika bukan sebuah a!aran melainkan sebuah ilmu.

*iloso' )lato mengungkapkan 'ilsa'at tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. *ilsa'at

merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang didalamnya mencakup empat persoalan

sebagai berikut:

,apakah yang dapat kita ketahui A )ertanyaan tersebut di!awab oleh meta'isika (ilmu pengetahuan yang

berhubungan dengan hal&hal yang non 'isik atau tidak terlihat.

2apakah yang boleh kita ker!akan A )ertanyaan tersebut di!awab oleh etika.

-sampai dimananakah pengharapan kita A )ertanyaan tersebut di!awab oleh agama.


6/34

Dapakah yang dinamakan manusia A )ertanyaan tersebut di!awab oleh antropologi (ilmu tentang

manusia.

%engamati pemikiran plato maka makin mendukung opini bahwa etia merupakan bagian dari 'ilsa'at hal

tersebut merupakan !awaban terhadap tu!uan utama dari 'ilsa'at yang berarti cinta akan kebi!aksanaan

adalah untuk kebaikan umat manusia yang bi!aksana penuh dengan kedamaian. 7una mendukung

pendapat )lato dapat kita padukan dengan pendapat ,ristoteles yang dikutip dari I 7ede ,.2.Biranata

sebagai berikut:

3 )embagian 'ilsa'at menurut ,ristoteles

a. *iloso'ia teoritika>spekulati'

*ilsa'at yang bersi'at ob!ekti'$ yang terdiri atas:

1.'isika (mengka!i tentang dunia materiil"

#.matematika (mengka!i tentang barang menurut kuantitasnya"

.meta'isika (mengka!i tentang 3ada4.

b. *iloso'ia praktika (*ilsa'at yang memberi petun!uk dan berbagai pedoman mengenai tingkah laku hidup

dan kesusilaan yang seharusnya dilakukan>diperbuat$ yang meliputi:

1.etika (mengka!i tentang kesusilaan dalam hidup perseorangan"

#.ekonomia (mengka!i tentang kesusilaan dalam hidup kekeluargaan"

.politika (mengka!i tentang kesusilaan dalam tantanan hidup kenegaraan.

*iloso'ia produktia (pencipta ('ilsa'at yang mengka!i dan membimbing serta menuntun manusia tentang

pengetahuan sehingga men!adikan manusia produkti' melalui sebuah ketrampilan yang bersi'at khusus4.

,ristoteles merupakan tokoh 'ilsa'at yang menempatkan etika sebagai pembahasan utama dalam

tulisannya 3Ethika 9ichomachela4 dengan pendapatnya$ tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia$yang tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan indiidu$ akan tetapi didasarkan kepada hal&hal yang

alruistik$ yaitu memperhatikan orang lain.

%enurut Srisumantri yang dikutip dari 5iliana$ 'ilsa'at dalam perkembangannya antara lain mencakup:

1.epistimologi ('ilsa'at pengetahuan"

#.etika ('ilsa'at moral"

.estetika ('ilsa'at seni"

/.meta'sika"

;.'ilsa'at politik"


7/34

Etika dapat dibedakan men!adi$ etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas tentang prinsip

moral$ pengertian dan 'ungsi etika$ tanggung !awab$ suara hati. Etika khusus merupakan etika yang sudah

dikaitkan dengan konteks bidang tertentu$ kehidupan pribadi$ antar pribadi.

Etika dapat dika!i dari berbagai aspek$ akan tetapi secara garis besar terdapat tiga aspek yang dominan

dalam mempela!ari etika yaitu:

1aspek normati'

aspek normati' ialah aspek yang mengacu pada norma&norma>standar moral yang diharapkan

untuk mempengaruhi perilaku$ kebi!akan$ keputusan$ karakter indiidual$ dan struktur pro'esional.

Dengan aspek ini diharapkan perilaku dengan segala unsur&unsurnya tetap berpi!ak pada norma$

baik norma&norma kehidupan bersama ataupun norma&normamoral yang diaturdalam standar

pro'esi bagi kaum pro'esi"

#aspek konseptual

diarahkan pada pen!ernihan konsep&konsep>ide&ide dasar$ prinsip&prinsip$ problema&problema dan

tipe&tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu&isu moral dalam wadah kode etik.

0a!ian konseptual ini !uga untuk memperta!am pemahaman&pemahaman kode etik dengan tetap

menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi pro'esi itu sendiri"

aspek deskripti'

ka!ian ini berkaitan dengan pengumpulan 'akta&'akta yang relean dan spesi'ikasi yang dibuat

untuk memberikan gambaran tentang 'akta&'akta yang terkait dengan unsur&unsur normati' dan

konseptual. ,spek ini memberikan in'ormasi tentang 'akta&'akta yang berkembang$ baik di

masyarakat maupun dalam organisasi pro'esi$ sehingga penanganan aspek normati' dan konseptual

dapat segera direalisasikan.Etika merupakan cabang 'ilsa'at sebagai ilmu yang merupakan philosopical study o' morality$

sehingga subyek yang melakukan etika adalah manusia$ dengan demikian etika sebagai 'ilsa'at manusia.

. PENGERTIAN PROFESI DAN PROFESI !UKUM

)eker!aan pada umumnya berbeda dengan pro'esi baik dari segi ketrampilan maupun tanggung !awab

yang diembannya. 2erkaitan dengan peker!aan pada umumnya -ycle 0luckohn yang dikutip oleh

koent!araningrat menyatakan: antropolog seperti -ycle 0luckohn dan *lorence 0luckohn !uga

menempatkan diri untuk menelaah hakikat ker!a (karya bagi manusia. %enurut mereka ada nilai&nilai

budaya yang memandang ker!a itu sekedar untuk memenuhi na'kah$ namun ada pula yang memandang

ker!a sebagai upaya menggapai kedudukan dan kehormatan. @rientasi nilai budaya ketiga dari hakikat

ker!a adalah bahwa beker!a merupakan upaya terus menerus untuk berkarya yakni dengan mencapai hasil

yang lebih baik dan lebih baik lagi.

6homas ,?uinas berpendapat$ perwu!udan ker!a mempunyai empat tu!uan sebagai berikut:

1.dengan beker!a$ orang dapat memenuhi apa yang men!adi kebutuhan hidup sehari&harinya"

#.dengan adanya lapangan ker!a$ maka pengangguran dapat dihapuskan>dicegah. Ini !uga berarti

bahwa dengan tidak adanya pengangguran$maka kemungkinan timbulnya ke!ahatan dapat

dihindari pula"

.dengan surplus hasil ker!anya$ manusia !uga dapat berbuat amal bagi sesamanya"

/.dengan ker!a orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.


8/34

)ro'esi oleh berbagai ahli diartikan sebagai peker!aan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan

tinggi$ dengan berbagai pelatihan khusus.

%enurut pendapat 2randels yang dikutip oleh ,.)attern Jr$ dikutip dari Supriadi$ untuk dapat disebut

sebagai pro'esi$peker!aan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa:

1.ciri&ciri pengetahuan (intellectual character);

#.diabadikan untuk kepentingan orang lain"

.keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan 'inansial"

/.keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik$ serta pula

bertanggung !awab dalam mema!ukan dan penyebaran pro'esi yang bersangkutan"

;.ditentukan adanya standar kuali'ikasi pro'esi.

)ro'esi bukan hanya dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok akan tetapi menyangkut kebutuhan

publik sehingga peran negara dibutuhkan untuk mengesahkan>mengangkat seseorang men!adi penyandang

pro'esi agar meniadakan>meminimalkan kerugian atau tindakan yang tidak bertanggung !awab terhadap

pihak yang membutuhkan !asa pro'esi serta tidak merugikan kepentingan publik. 2erkaitan dengan pendapat tersebut$ maka terdapat pendapat Daryl 0oehn yang dikutip dari Supriadi mengatakan meskipun

kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai pro'esional amat beragam$ ada lima ciri

yang kerap disebut kaum pro'esional sebagai berikut:

1mendapat i+in dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu"

#men!adi anggota organisasi>pelaku&pelaku yang sama&sama$ mempunyai hak suara yang

menyebarluaskan standar dan>atau cita&cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar

itu"

memiliki pengetahuan atau kecakapan 3esoterik 4 (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang&orangtertentu sa!a yang tidak dimiliki oleh anggota&anggota masyarakat lain"

/memiliki otonomi dalam melaksanakan peker!aan mereka$dan peker!aan itu tidak amat dimengerti oleh

masyarakat yang lebih luas"

;secara publik dimuka umum mengucapkan !an!i untuk memberi bantuan kepada mereka yang

membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung !awab dan tugas khusus.

)ro'esi hukum memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan pro'esi lainnya$karena pro'esi ini berkaitan

langsung dengan pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan$ kemudian berpengaruh pada kehidupan

berbangsa dan bernegara. )ro'esi hukum secara khusus berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan.

)ro'esi hukum sebagai pro'esi diantara pro'esi lain tidak dapat lepas atau berdiri sendiri sebagai suatu

gambaran pada saat suatu perusahaan dalam proses go public maka selain pro'esi hukum berperan !uga

pro'esi dibidang ekonomi ikut andil didalamnya$ sehingga interaksi antar pro'esi merupakan ciri dari

pro'esi. )erkembangan hukum dewasa ini akibat pemikiran 'iloso'i bahwa manusia memiliki hak dasar

yang harus dilindungi sebagai ak ,sasi %anusia yang harus dilindungi sebagai hak hukum yang

tertinggi. ,dapun ak ,sasi manusia yang berlaku uniersal$ meliputi:

1hak&hak asasi pribadi ( personal rights$ merupakan kebebasan menyatakan pendapat$ memeluk agama$

berakti'itas dan sebagainya"

#hak&hak asasi ekonomi ( property rights$ merupakan hak memiliki sesuatu$ memperalihkannya$ seperti

membeli dan men!ualnya$ serta meman'aatkannya"


9/34

hak&hak asasi dan kebudayaan ( social and cultural rights$ seperti hak untuk memilih pendidikan$

mengembangkan kebudayaan$ dsb.

/hak&hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan"

;hak&hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan ( procedural rights.

)erkembangan penegakan hukum dan> hak asasi manusia menimbulkan pro'esi hukum makin

berkembang bahkan pada =ndang&undang nomor: 1 6ahun #FF$ tentang ,dokat !elas mengatur

,dokat sebagai o'icium 9obille (pro'esi terhormat serta sebagai pembela ak ,sasi %anusia.

Sebagai suatu kriteria pro'esi hukum dapat ditelaah dari pertemuan para ,dokat tanggal #C Juni

1C1dalam piagam 2aturaden yang merumuskan tentang unsur&unsur untuk dapat disebut pro'ession$

yaitu:

aharus ada ilmu (hukum yang diolah didalamnya"

bharus ada kebebasan$ tidak boleh ada dicust verhouding (hubungan dinas hierarkis.

cmengabdi kepada kepentingan umum$ mencari na'kah tidak boleh men!adi tu!uan"

dada clienten erhouding$ yaitu hubungan kepercayaan diantara ,dokat dan client"

eada kewa!iban merahasiakan in'ormasi dari client dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh

undang&undang"

'ada imuniteit terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan dalam tugas pembelaan"

gada kode etik dan peradilan kode etik (tuchtrechtspraak "

hada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil peker!aan atau banyaknya usaha atau peker!aan

yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama.

2atasa pro'esi yang diberikan tidak dapat dikategorikan sebagai pro'esi pada umumnya. 2atasan pro'esi

yang dapat berlaku pada pro'esi hukum pada umumnya ditetapkan pada tahun 1CC oleh )eradin dalam

seminar pembinaan pro'esi hukum sebagai berikut:

1.dasar ilmiah berupa ketrampilan untuk merumuskan sesuatu berdasarkan teori akademi dan memerlukan

sesuatu dasar pendidikan yang baik dan diakhiri dengan suatu sistem u!ian"

#.praktik sesuatu. ,danya suatu bentuk perusahaan$ yang berdiri$ sehingga memungkinkan dipupuknya

hubungan pribadi dalam memecahkan kebutuhan para klien yang bersi'at pribadi pula ( person by person

basis diiringi dengan sistem pembayaran honorarium"

.'ungsi penasihat. *ungsi sebagai penasihat sering&sering diiringi dengan 'ungsi pelaksanaan dari

pelaksana dari penasihat yang diberikan"

/.!iwa mengabdi. ,danya pandangan hidup yang bersi'at ob!ekti' dalam menghadapi persoalan$ tidak

mementingkan diri sendiri$ tidak mengutamakan moto'&moti' yang bersi'at materiil"

;.adanya suatu kode yang mengedalikan sikap dari pada anggota.

0ebutuhan klien terhadap kiner!a pro'esi sebatas keahlian dan tuntutan pro'esinya tidak menyangkut

pribadi penyandang pro'esi sehingga terdapat batasan yang !elas tidak menyimpang dari segi

pro'esionalisme kiner!a pro'esi.

". PROFESI LU!UR *ran+ %agnis Suseno membedakan pro'esi men!adi pro'esi pada umumnya dan pro'esi luhur. )ro'esi

luhur merupakan pro'esi yang menekankan pada pengabdian kepada masyarakat sehingga merupakan


10/34

suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dengan motiasi utama bukan untuk memperoleh na'kah

dari peker!aannya.

)ro'esi pada umumnya terdapat dua hal yang harus ditegakkan yaitu$ men!alankan pro'esinya dengan

bertanggung !awab baik terhdap peker!aan maupun hasil dari peker!aan$ serta tanggung !awab terhadap

dampak peker!aan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup (berkaitan dengan prinsip

kedua$ hormat terhadap hak&hak orang lain.

6erdapat pula dua kategori untuk pro'esi luhur yaitu$ mendahulukan orang yang dibantu$ serta mengabdi

pada tuntutan luhur pro'esi.

)elaksanaan pro'esi luhur yang baik menurut %agnis Suseno harus didukung dengan moralitas yang

tinggi. 2erkaitan dengan moralitas tinggi magnis menyatakan terdapat tiga ciri :

1berani berbuat dengan bertekad untuk brtindak sesuai dengan tuntutan pro'esi"

#sadar akan kewa!ibannya$ dan

memiliki idealisme yang tinggi.

)ro'esi luhur tidak hanya men!adi pendapat para ahli akan tetapi telah diterapkan dalam peraturan

perundangan$ seperti =ndang&undang nomor: 1 tahun #FF$ tentang ,dokat. -atur wangsa penegak

hukum seperti )olisi$Jaksa$akim$,dokat.

#. ETIKA PROFESI !UKUM

Etika sebagai cabang 'ilsa'at merupakan ilmu terapan atau ilmu yang menyangkut praktis kehidupan.

Etika pro'esi hukum merupakan etika yang berasal dari kenyataan empiris dalam praktek hukum sehingga

tidak dapat dikaitkan dengan prinsip&prinsip moral secara umum.

Etika pro'esi agar men!adi etika yang berkualitas !uga harus meru!uk dari berbagai cabang ilmu hukum

seperti se!arah hukum$ psikologi hukum$ dan sosiologi hukum.Etika pro'esi hukum temasuk kategori etika normati' yang berupaya menindaklan!uti hal&hal yang telah

digambarkan secara ob!ekti'. Etika normati' memberikan penilaian sikap baik dan buruk$ selan!utnya

penyandang pro'esi dapat memilihnya.

)enyandang pro'esi hukum dalam melaksanakan tugas pro'esinya berkaitan dengan hal&hal yang

bersi'at etis$ karena eksis untuk melayani anggota masyarakat ketika masyarakat berhadapan langsung

dengan suatu otoritas kekuasaan. Sebagai contoh seorang terdakwa membutuhkan !asa ,dokat pada saat

menghadapi otoritas peradilan dan memang ,dokat oleh peraturan perundangan diberikan kewenangan

untuk melakukan hal tersebut$ maka pro'esi hukum harus bersikap dan berprilaku menurut kaidah hukum

serta kaedah sosial. 0ewenangan inilah menyebabkan pro'esi hukum membutuhkan muatan moralitas

yang lebih tinggi dibandingkan pro'esi lain.

Sebagian ahli hukum dan> ahli etika beranggapan pro'esi hukum harus tunduk pada kaedah hukum$ dengan

tanpa memperhatikan kaedah sosial selain hukum seperti adat setempat yang berkembang dan berlaku

dimasyarakat. )andangan etis atau tidak etis tidak hanya dikalangan pro'esi hukum itu sendiri karena harus

berhubungan dengan masyarakat dan masyarakat tetaplah sebagai penilai utama apakah penegak hukum

bermoral ataukah tidak. 6idak dapat dipungkiri 'ungsi pro'esi hukum untuk melayani kepentingan

masyarakat dan masyarakat memiliki hak untuk melaporkan kepada dewan kehormatan apabila pro'esi

hukum dipandang melanggar etika pro'esi. Sesuai dengan pendapat Sidharta: 3disisi lain$ para penyandang

pro'esi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai&nilai yang hidup dalam masyarakat. 9ilai&nilai


11/34

tersebut ada yang bersi'at tetap tetapi ada pula yang mengalami perubahan$ mengikuti perkembangan

masyarakat pada suatu temapat dan waktu tertentu. 9ilai&nilai tetap ini adalah nilai&nilai dasar$ dan yang

cenderung berubah itu adalah nilai&nilai instrumentalnya.

0arena interaksi ini$ pro'esi hukum bukan lagi pro'esi yang bebas nilai. Ia !uga bukan pro'esi yang

demikian eksklusi'nya yang berdiri diatas menara gading dan karena itu memiliki sistem nilai yang secara

ekstrem berbeda dengan nilai&nilai masyarakat pada umumnya. )ro'esi hukum adalah pro'esi yang

berintegrasi dengan masyarakat luas$ sehingga nilai&nilai yang dianggap baik oleh masyarakat !uga harus

di!adikan ukuran dalam etika pro'esi tersebut$ demikian pula sebaliknya4.

UBI JUS INCERU!"IBI JUS NU##U! $%SU!!UN IUS SU!!& INJURI&'

0aum legisme asas hukum harus ditegakkan$ sedangkan kaum realismekepastian hukum dike!ar akan

melukai hukum membuat hukum men!adi kaku karena menggeneralisir semua keadaan.

Etika pro'esi harus dinamis mengikuti perkembangan masyarakat sesuai dengan dengan prinsip&prinsip

moral yang berkembang dan hidup di masyarakat$ karena logika dari terbentuknya hukum karena

kehendak masyarakat guna kepentingan masyarakat. -icero mengemukakan dimana ada masyarakat

disana pasti ada hukum (ubi societas ibi ius)'

2eberapa nilai moral pro'esi hukum yang harus mendasari kepribadian pro'esional hukum sebagai

berikut:

1ke!u!uran. *aktor ke!u!uran memegang kendali yang terbesar untuk mengarah pada pro'esional karena

pro'esi mempunyai keahlian khusus$sedangkan masyarakat (orang awam tidak>kurang memahami dapat

dengan mudah men!adi obyek pembohongan> penipuan"

#bersikap apa adanya. %empunyai pengertian menghayati dan menun!ukkan diri dengan apa adanya$

berani memberi nasihat kepada klien sesuai dengan kondisi hukum klienbertanggung !awab. Dalam melaksanakan tugas pro'esinya dapat membantu segala persoalan yang

berkaitan dengan pro'esinya$ men!alankan tugas sesuai dengan peraturan perundangan dan kode etik.

%enuntaskan segala tanggung !awab yang diembannya hingga tuntas atau telah ada penyelesaian dan

pemberesan.

/kemandirian moral. %engandung pengertian melaksanakan etika yang telah disepakati bersama oleh

organisasi pro'esi yang dituangkan dalam kode etik. 6idak terpengaruh oleh pendapat pihak lain$ sehingga

berpegang teguh pada moral pro'esinya dengan analisa yuridis yang mandiri.

;0eberanian. %erupakan keberanian untuk bersikap dalam melaksanakan tugasnya dengan segala resiko

yang dihadapi sesuai asas dan ketentuan hukum. 2erani menolak segala bentuk korupsi kolusi nepotisme.


12/34

Etika pro'esi merupakan bagian dari kebutuhan pro'esi dalam sistem pergulatan pro'esi baik diantara

pro'esi itu sendiri maupun terhadap masyarakat.

)erkembangan masyarakat yang makin ma!emuk $ mengglobal$ berkembang ma!u baik bidang

ekonomi$ teknologi$ serta bidang yang lain. 0omunikasi antar daerah maupun negara makin cepat

membuktikan mobilitas masyarakat makin meninggi dan tidak terkendali. Seiring dengan hal tersebut

maka peran pro'esi makin dibutuhkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 0ualitas dari pro'esi harus

makin meningkat guna mengimbangi kema!uan !aman serta kuantitas dari bertambahnya !enis kebutuhan

penanganan oleh pro'esi akibat kema!uan dari berbagai bidang merupakan tantangan pro'esi yang harus

didukung perangkat etika pro'esi yang memadai sebagai suatu tanggung !awab pro'esi. 6anggung !awab

etika pro'esi tidak dapat lepas dari man'aat etika pro'esi. ,dapun man'aat etika pro'esi dalam

perkembangan terdiri dari:

(aman'aat terhadap diri sendiri. )enyandang pro'esi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri

demi kepentingan publik.

(bman'aat terhadap masyarakat. %asyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya

mengingat pro'esi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain.

(c%an'aat terhadap negara. )enyandang pro'esi dapat berperan serta mema!ukan negara dengan keahlian

bidang tertentu yang dimilikinya. Segala bidang dalam akti'itas negara saling terkait$ apabila segala bidang

kehidupan dapat ber!alan dengan maksimal maka mekanisme pembangunan dalam segala bidang men!adi

ma!u yang berdampak pada kema!uan negara.

(d%an'aat terhadap hukum. 9egara kita adalah negara hukum dan hukum sebagai panglima yang

tertinggi. )ro'esi pada bidangnya masing&masing tetap hukum men!adi panutan bagi pro'esi sesuai

pandangan segala segi kehidupan harus berpatokan pada hukum yang berlaku. )ro'esi hukum merupakan pro'esi yang terdepan dalam berupaya menegakkan hukum ber'ungsi sebagai panutan bagi pro'esi selain

hukum dan masyarakat.

Emmanuel leinas menyatakan respondeo ergo su( (aku bertanggung !awab$ !adi aku ada.

Setiap orang memiliki kebebasan baik secara natural maupun secara yuridis untuk menentukan sikap

dalam kehidupan sehari&hari termasuk memilih peker!aan>pro'esi yang akan digeluti. 0ebebasan tersebut

menimbulkan konsekuensi logis terhadap dampak positi' maupun negati' yang harus diterima dengan

analogi segala langkah kehidupan tidak dapat lepas dari e'ek positi' dan e'ek negati'. 6anggung !awab

tidaklah dapat lepas dari akibat kebebasan memilih yang harus diterima dengan lapang dada.

0ebebasan tidaklah dapat dilaksanakan dengan sebebas&bebasnya mengingat kebebasan dapat menyentuh

hak hukum atau kebebasan orang lain. 0ebebasan harus diartikan sebagai kebebasan hukum yakni

kebebasan sesuai ketentuan hukum yang berupaya mengcoer moral $ hukum kebiasaan$ dan adat istiadat

yang berlaku dimasyarakat.

6anggung !awab merupakan bentuk pelaksanaan kewa!ibannya dan yang tak kalah pentingnya tanggung

!awab atas kesalahan yang telah diperbuat. 6anggung !awab oleh sebagian ahli hukum diartikan sebagai

tanggung gugat. 6anggung gugat sebenarnya merupakan tanggung !awab atas tuntutan hukum$ tapi disisi

lain terdapat tanggung !awab moral yang tidak dapat digantikan oleh tanggung gugat secara hukum$

bahkan moral pertanggung!awabannya diwakilkan pada kode etik melalui Dewan 0ehormatan. 6erdapat


13/34


14/34

mengakibatkan pencabutan i!in praktek. Selain organisasi sebagai penegakan etika$ !uga merupakan

wadah bagi pengembangan pro'esi$ sebagai tempat tukar menukar in'ormasi$ membahas dan

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pro'esi$ membela hak&hak anggotanya.

%enurut E.olloway dikutip dari Shidarta$ kode etik itu memberi petun!uk untuk hal&hal sebagai berikut:

1.hubungan antara klien dan penyandang pro'esi"

#.pengukuran dan standar ealuasi yang dipakai dalam pro'esi"

.penelitian dan publikasi>penerbitan pro'esi"

/.konsultasi dan praktik pribadi"

;.tingkat kemampuan kompetensi yang umum"


15/34

yang dilayani. ubungan keperdataan yang ter!adi terhadap pro'esi pada umunya dengan yang dilayani

merupakan perikatan yang men!an!ikan suatu hasil (resultaatserbintenis$ sedangkan perikatan hukum

antara pro'esi luhur dengan yang dilayani adalah perikatan yang men!an!ikan usaha

(inspanningserbitenis. )ro'esi yang terikat dalam hubungan hukum yang men!an!ikan usaha dituntut

memiliki landasan intelektual dan standar kuali'ikasi serta moral yang lebih tinggi$ sehingga )enghargaan

yang diberikan oleh masyarakat tentunya lebih tinggi. Sebagai suatu gambaran dapat diamati pada

hubungan antara ,dokat dan klien idealnya menggunakan perikatan model men!an!ikan suatu usaha

dalam hal ,dokat men!an!ikan keberhasilan maka merupakan pelanggaran terhadap kode etika. ,dokat

tersebut baik sadar atau tidak sadar telah merendahkan pro'esi luhur yang seharusnya di!un!ung tinggi.

1+. PENGA'ASAN SERTA PENINDAKAN ORGANISASI PROFESI TER!ADAP

PEN,ANDANG PROFESI ,ANG MELANGGAR KODE ETIK.

@rganisasi merupakan kelompok dari sebagian masyarakat yang mempunyai tu!uan yang sama serta

berinteraksi sosial dalam organisasi dengan didukung oleh perangkat aturan demi kepentingan organisasi

maupun kepentingan masyarakat. )endapat serupa !uga dikemukakan %aH Beber yang dikutip oleh %i'tah

6hoha sebagai berikut:

organisasi atau kelompok ker!a sama merupakan suatu hubungan sosial yang dihubungkan dan

dibatasi oleh aturan&aturan. ,turan&aturan ini se!auh mungkin dapat memaksa seseorang untuk

melakukan ker!a sebagai suatu 'ungsi yang a!ek$ baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh

pegawai&pegawai administrasinya.

,spek dari pengertian dimaksud oleh %aH Beber ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok

ker!a sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut. @rganisasi merupakan tata hubungan

sosial$ dalam hal ini seorang indiidu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasitersebut.

1.@rganisasi mempunyai batas&batas tertentu (boundaries sehingga seseorang yang

melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. %ereka

dibatasi oleh aturan&aturan tertentu"

#.@rganisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan$ yang bisa membedakan suatu

organisasi dengan kumpulan&kumpulan kemasyarakatan. 6ata aturan ini menyusun proses

interaksi diantara orang&orang yang beker!a sama didalamnya sehingga interaksi tersebut

tidak muncul begitu sa!a"

.@rganisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur didalamnya berisi

wewenang$ tanggung !awab$ dan pembagian ker!a untuk men!alankan sesuatu 'ungsi

tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hierarki (hierachy. 0onsekuensi dari

adanya hierarki ini bahwa didalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau

sta'.

)endapat %aH Beber lebih condong kearah interaksi$ struktur organisasi$ serta pentingnya aturan

dalam organisasi$ sedangkan 0elompok masyarakat tidak akan membentuk suatu organisasi tanpa adanya

kehendak yang sama serta yang terpenting mempunyai tu!uan organisasi yang akan dicapai demi

kepentingan bersama yang !uga merupakan kepentingan anggota !uga$ bahkan yang dikatakan sebagai


16/34


17/34

secara umum memiliki kesamaan dengan organisasi pro'esi$ akan tetapi letak perbedaan pada tu!uan dari

suatu organisasi terpengaruh oleh latar belakang dari se!arah perkembangannya$ karena mendapat

pengaruh dari 'ungsi pro'esi berdasarkan kondisi !aman yang tidak lain memiliki perbedaan atas

kebutuhan masyarakat atas 'ungsi pro'esi itu sendiri.

6erbentuknya beberapa @rganisasi pro'esi hukum menimbulkan dilema dalam penegakan etika pro'esi$

karena setiap organisasi pro'esi memiliki 0ode Etik masing&masing. ,nggota dari suatu organisasi dapat

pindah ke organisasi lain apabila akan di!atuhi sanksi dari organisasinya$ sehingga penegakan etika pro'esi

hanya sebagai wacana ataupun cita&cita dari organisasi pro'esi. )endapat serupa !uga dikemukakan oleh

Shidarta sebagai berikut:

secara !u!ur harus diakui$ bahwa pengembangan etika pro'esi hukum di Indonesia kurang ber!alan

dengan baik dalam dunia hukum kita. 2anyak pelanggaran etika pro'esi yang tidak mendapat

penyelesaian secara tuntas$ bahkan terkesan didiamkan. 5embaga semacam Dewan atau %a!elis

)ertimbangan )ro'esi yang bertugas menilai pelanggaran etika masih belum berwibawa dimata

para anggotanya. 0ondisi demikian menyebabkan bahan ka!ian etika pro'esi hukum di Indonesia

men!adi sangat kering dan berhenti pada ketentuan&ketentuan normati' yang abstrak. )adahal

ka!ian ini pasti akan lebih menarik !ika dibentangkan bersama contoh kasus nyata yang dihadapi

para 'ungsionaris hukum kita. %unculnya berbagai organisasi pro'esi se!enis dengan 0ode

Etiknya sendiri&sendiri$ semakin mengurangi nilai ka!ian ini dimata orang&orang yang mempela!ari

etika pro'esi hukum.

0a!ian terhadap e'ekti'itas hukum ataupun etika pro'esi tidak dapat dicermati dari nilai yang ada$ akan

tetapi harus disertai gambaran riel yang ter!adi dimasyarakat. ,nggota @rganisasi pro'esi>pro'esi hukum

wa!ib mematuhi 0ode Etik layaknya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. )endapat serupa !ugadikemukakan oleh ,bdulkadir %uhammad bahwa:

sama halnya dengan penegakan hukum adalah penegakan 0ode Etik. )enegakan 0ode Etik adalah

usaha melaksanakan 0ode Etik sebagaimana mestinya$ mengawasi pelaksanaannya supaya tidak

ter!adi pelanggaran$ dan !ika ter!adi pelanggaran memulihkan 0ode Etik yang dilanggar itu supaya

ditegakkan kembali$ karena 0ode Etik adalah bagian dari hukum positi'$ maka norma&norma

penegakan hukum =ndang&undang !uga berlaku pada penegakan 0ode Etik.

)enegakan 0ode Etik serupa dengan penegakan terhadap hukum positi'$ bahkan dengan ditegakkannya

0ode Etik maka berarti telah menegakkan hukum karena 0ode Etik sebagai bagian dari hukum positi'.

Sebagai konsekuensi penegakan 0ode Etik maka organisasi pro'esi memiliki perangkat )engawas guna

mengawasi keseharian pro'esi>pro'esi hukum dalam men!alankan tugasnya$ serta Dewan 0ehormatan

dalam memeriksa dan mengadili pro'esi>pro'esi hukum yang melakukan pelanggaran terhadap 0ode Etik.

)endapat serupa !uga dikemukakan oleh 5iliana 6ed!osaputro sebagai berikut:

organisasi pro'esi merupakan unsur pendukung bagi suatu pro'esi. organisasi pro'esi ini

merupakan wadah untuk mengembangkan dan mema!ukan pro'esi$ tempat untuk bertukar pikiran$

tukar menukar in'ormasi dan perlindungan dikalangan anggotanya$ serta tempat untuk

menyelesaikan permasalahan pro'esi. 2ahkan organisasi pro'esi bertanggung !awab adanya

penyalahgunaan tanggung !awab pro'esi yang ter!adi dikalangan pro'esi dan !uga pen!atuhan

sanksi akibat adanya pelanggaran pro'esi.


18/34

@rganisasi pro'esi yang solid akan memberikan kewibawaan yang tinggi bagi para anggotanya dan

dimata anggota masyarakat dan !uga )emerintah. @rganisasi pro'esi yang solid akan memberikan

rasa nyaman dan perlindungan bagi anggotanya. ,pabila ada pelanggaran$ pen!atuhan sanksi yang

ob!ekti' diterima dengan lapang dada oleh anggota yang melanggar 0ode Etiknya.

)en!atuhan sanksi yang ob!ekti' merupakan suatu harapan demi tegaknya etika pro'esi sekaligus

merupakan pelindung bagi para anggotanya dan memiliki kewibawaan dimata masyarakat. )engertian

ob!ekti' itu sendiri memiliki makna yang dapat diperdebatkan$ mengingat yang ditegakkan adalah etika

yang merupakan sekumpulan nilai sehingga penegakannya tidak dapat lepas dari subyek yang menilai.

Sesuai pula dengan yang dikemukakan oleh Shidarta sebagai berikut:

nilai tidak lain adalah kualitas dari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud disini adalah sesuatu obyek

yang tertentu. ,pabila kualitas tersebut dilihat dari kondisi sebenarnya maka nilai demikian

disebut nilai ob!ekti'. 9ilai ob!ekti' tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari subyek yang

memberikan penilaian. Subyek ini dapat berupa indiidu$ kelompok masyarakat$ suatu bangsa$

atau uniersal. 9ilai yang diberikan oleh subyek disebut nilai subyekti' dan pada umumnya nilai

memang bersi'at subyekti' karena subyeklah yang memberikan keputusan tentang nilai itu. Secara

teoritis kedua macam nilai ini dapat dibedakan$ tetapi dalam prakteknya sangat sulit untuk

menentukan mana nilai ob!ekti' dan subyekti'. Balaupun kriteria nilai ob!ekti' adalah dilihat dari

obyeknya$ namun tetap sa!a yang menentukan nilai dari obyek itu adalah si subyek$ itulah

sebabnya ada pendapat yang mengatakan bahwa nilai itu senantiasa bersi'at subyekti'$ dan

semakin banyak subyek yang memberikan nilai yang sama pada suatu obyek$ maka dikatakan

semakin bernilai ob!ekti'lah obyek yang bersangkutan.

9ilai ob!ekti' dan sub!ekti' saling bertaut sehingga sulit dipisahkan$ karenanya suatu nilai dapat men!adiob!ekti' harus melalui proses yang ob!ekti' pula dan dalam organisasi dapat diwu!udkan dalam bentuk

penilaian anggota atas suatu obyek agar dapat bersi'at ob!ekti'. )embahasan dari para anggota atas proses

penegakan 0ode Etik sangat berpengaruh dalam menegakkan etika pro'esi. )embahasan dan penilaian

bersama menimbulkan anggota organisasi dapat menerima sanksi pelanggaran secara lapang dada karena

anggota telah menyadari atas resiko terhadap pelanggaran yang telah diperbuat.

)enegakan terhadap 0ode Etik bukan sa!a melalui sanksi terhadap anggotanya$ akan tetapi dimulai

dari sosialisasi kepada anggotanya dalam setiap rapat organisasi mengenai tu!uan pokok rumusan etika$

yang di!elaskan oleh Suhrawardi 0.5ubis sebagai berikut:

namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip&prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu

pro'esi akan berbeda&beda satu sama lain. al ini dapat ter!adi disebabkan perbedaan$ adat&

istiadat$ kebiasaan$ kebudayaan dan peranan tenaga ahli pro'esi yang dide'inisikan dalam suatu

negara dengan negara tertentu tidak sama. ,dapun yang men!adikan tu!uan pokok dari rumusan

etika yang dituangkan dalam 0ode Etik pro'esi adalah:

1.standar&standar etika men!elaskan dan menetapkan tanggung !awab kepada klien$

lembaga (institution$ dan masyarakat pada umumnya"

#.standar&standar etika membantu tenaga ahli pro'esi dalam menentukan apa yang harus

mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema&dilema etika dalam peker!aannya"


19/34

.standar&standar etika membiarkan pro'esi men!aga reputasi atau nama dan 'ungsi pro'esi

dalam masyarakat melawan kelakuan&kelakuan yang !ahat dari anggota&anggota tertentu"

/.Standar & standar etika mencerminkan > membayangkan pengharapan moral&moral dari

komunitas. Dengan demikian$ standar&standar etika men!amin bahwa para anggota pro'esi

akan menaati 0itab =ndang&undang etika (0ode Etik pro'esi dalam pelayanannya" dan

;.standar&standar etika merupakan dasar untuk men!aga kelakuan dan integritas atau

ke!u!uran dari tenaga ahli pro'esi.

6u!uan dari rumusan etika harus disadari oleh anggota pro'esi sebagai suatu kepentingan bersama

bahkan sebagai kepentingan person pro'esi dalam memberikan arah serta standar dalam melaksanakan

pro'esinya$ sehingga layaknya 0ode Etik sebagai suatu =ndang&undang.

)engertian pelanggaran terhadap 0ode Etik memiliki makna yang luas$ karena pelanggaran dimaksud

!uga merupakan pelanggaran terhadap hukum$ sedangkan pengertian pelanggaran terhadap hukum !uga

merupakan pelanggaran terhadap 0ode Etik. Sedemikian pentingnya 0ode Etik harus ditegakkan serupa

hukum positi' mengingat keberadaan 0ode Etik sebagai hukum khusus yang terkait dengan kepentingan

publik. al serupa !uga dikemukakan oleh 6odung %ulya 5ubis sebagai berikut: 3dengan demikian$

tempat 0ode Etik itu adalah dalam perangkat hukum khusus yang memang mempunyai karakteristik

khusus$ akan tetapi mempunyai 'ungsi penting di dalam masyarakat pro'esi$ karena rasa hormat terhadap

etika pro'esi inilah yang memelihara kredibilitas pro'esi itu dimata masyarakat4.

0redibilitas pro'esi ,dokat dimasyarakat bukan semata&mata demi kepentingan ,dokat$ tetapi harus

dikembalikan pada tu!uan keberadaan ,dokat yang terdiri dari berbagai kepentingan dan hal tersebut

dapat ditelaah dari si'at pemberlakuan 0ode Etik. Sesuai yang dikemukakan oleh @emar Seno ,d!i bahwa:

0ode Etik sebagai wadah peraturan&peraturan perilaku yang disepakati bersama oleh masyarakat pro'esi$ pada umumnya mengandung hak&hak dan kewa!iban&kewa!iban bagi para pro'esionalis.

0ode Etik !uga mengandung dalam 'alsa'ah hukum$ apa yang dikuali'isir sebagai nor(atieve

etiek. Sebagai nor(atieve etiek $ umumnya dapat dikatakan bahwa 0ode Etik mengandung

ketentuan&ketentuan yang bersi'at gesinnung" yaitu:

1.kewa!iban pada diri sendiri"

#.kewa!iban&kewa!iban pada umum"

.ketentuan&ketentuan mengenai kerekanan" dan

/.kewa!iban terhadap orang ataupun pro'esi yang dilayani.

5uasnya cakupan 0ode Etik memerlukan perhatian khusus tidak sa!a terhadap penegakannya$ akan

tetapi !uga terhadap materi$ sistem pengawasan dan penindakan. )enegakan tanpa diimbangi oleh 'aktor

pendukung yang lain menimbulkan kelemahan hukum yang !ustru dapat diman'aatkan demi kepentingan

mengelabui 0ode Etik itu sendiri. 2erkaitan dengan penegakan 0ode Etik$ maka adi erdiansyah

dan rekan mengutip dari 2.,rie' Sidharta menyatakan sebagai berikut:

'aktor lemahnya pelaksanaan dan penegakan 0ode Etik pro'esi hukum antara lain adalah:

1.banyak pengemban pro'esi hukum dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan

memahami secara baik dan lengkap tentang substansi dan prosedur yang diatur dalam

0ode Etik pro'esi hukum"


20/34

#.dalam praktek$ 0ode Etik pro'esi hukum tidak ditegakkan dengan menggunakan

mekanisme atau prosedur dan sanksi yang telah diatur dalam 0ode Etik yang

bersangkutan"

.substansi 0ode Etik$ sanksi dan aturan prosedural penegakannya belum cukup lengkap

dan !elas"

/.'aktor kultural yang kurang mendukung kultur kelembagaan. Seperti sikap ewuh

pakewuh$ sikap melindungi se!awat secara berlebihan$ karena pemahaman dan

penghayatan yang keliru terhadap pengertian solidaritas dan moralitas"

;.tingkat responsiitas lembaga&lembaga yang bertugas menegakkan 0ode Etik pada

umumnya masih rendah"


21/34

didukung oleh mana!emen yang pro'esional maka organisasi tidak akan mampu melakukan pembinaan$

pengawasan maupun penindakan terhadap anggotanya. 2esesuaian dengan pendapat Shrode dan Goich$

yang dikutip oleh ,bdul Bahid dan ,nang Sulistyono sebagai berikut:

apabila kita sudah mulai berbicara mengenai organisasi$ maka suatu hal yang pokok adalah

bagaimana organisasi itu akan 3dibuat ber!alan4. )roses ini tidak lain merupakan kegiatan

mana!emen. %ana!emen ini bisa diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk

mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber&sumber daya dengan tu!uan untuk

mencapai tu!uan organisasi melalui orang&orang$ teknik&teknik dan in'ormasi dan di!alankan

dalam kerangka suatu struktur organisasi.

)endapat tersebut menempatkan orang&orang guna mencapai tu!uan organisasi$ karena suatu sistem

mana!emen pelaksanaannya dilakukan oleh pengurus. 0ualitas pengurus organisasi memegang peranan

penting baik dari segi keilmuan maupun dari segi moralitas serta komitmen yang tinggi terhadap

organisasi itu sendiri. @rganisasi pro'esi memiliki tantangan yang berat terhadap penindakan atas

penyalahgunaan pro'esi oleh anggota se!awat demi terwu!udnya pro'esionalisme dalam penerapannya.

Se!alan dengan yang dikemukakan oleh Supriadi bahwa:

dalam kenyataannya$ditengah&tengah masyarakat sering ter!adi penyalahgunaan pro'esi hukum

oleh anggotanya sendiri. 6er!adinya penyalahgunaan pro'esi hukum tersebut disebabkan adanya

'aktor kepentingan. Sumaryono mengatakan bahwa penyalahgunaan dapat ter!adi karena adanya

persaingan indiidu pro'esional hukum atau tidak adanya disiplin diri. Dalam pro'esi hukum dapat

dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain$ yaitu disatu sisi$ cita&cita etika yang

terlalu tinggi$ dan disisi lain$ praktek pengembalaan hukum yang berada !auh dibawah cita&cita

tersebut. Selain itu$ penyalahgunaan pro'esi hukum ter!adi karena desakan pihak klien yangmenginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. 0lien kadangkala tidak segan&

segan menawarkan bayaran yang menggiurkan baik kepada penasihat hukum ataupun akim yang

memeriksa perkara.

6antangan organisasi pro'esi bukan hanya penindakan penyalahgunaan pro'esi$ akan tetapi dituntut

mampu mengawasi kiner!a pro'esi agar tidak melakukan pelanggaran terhadap 0ode Etik pro'esi.

11.PERIKATAN DALAM !UBUNGAN !UKUM PROFESI.

ubungan hukum pro'esi antara penyandang pro'esi dengan pengguna !asa pro'esi dalam ranah

hukum keperdataan. ubungan hukum terwu!ud setelah ada kesepakatan antara penyandang pro'esi

dengan klien$ tentang bagaimana menyelesaikan atau menangani posisi hukum klien sesuai ketentuan

hukum yang berlaku$ setelah klien merasa penyandang pro'esi hukum dalam hal ini notaris atau adokat

dianggap mampu dan sesuai yang diharapkan maka terwu!udlah suatu bentuk per!an!ian baik lisan maupun

tertulis. )er!an!ian menimbulkan perikatan sesuai pasal 1# 2urgerli!k Betboek yang mengatur tiap&tiap

perikatan dilahirkan baik karena persetu!uan$ baik karena undang&undang$ selan!utnya pasal 1#/ 2B

menyatakan tiap&tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu$ untuk berbuat sesuatu$ atau untuk tidak

berbuat sesuatu.

)er!an!ian untuk dapat menimbulkan perikatan harus memenuhi syarat sahnya per!an!ian sesuai ketentuan

pasal 1#F 2B yang berbunyi sebagai berikut:

1.sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya"


22/34

#.kecakapan untuk membuat suatu perikatan"

.suatu hal tertentu"

/.suatu sebab yang halal.

0etentuan pasal 1#F 2B setelah terpenuhi maka berlakulah )acta Sunt Seranda yaitu semua per!an!ian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang&undang bagi mereka yang membuatnya.

)erikatan yang dilakukan antara peker!aan pada umumnya$ penyandang pro'esi$ penyandang

pro'esi luhur memiliki perbedaan. )ada )er!an!ian peker!aan pada umumnya kedua belah pihak dapat

menga!ukan tuntutan prestasi baik terhadap pelaksanaan peker!aan maupun hasil ker!a dari pihak dalam

per!an!ian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

)er!an!ian atau hubungan hukum pada penyandang pro'esi dengan pengguna pro'esi meskipun tetap

menggunakan asas kebebasan berkontrak akan tetapi dibatasi oleh kode etik masing&masing pro'esi$

mengingat asas kebebasan berkontrak tetap tidak diperkenankan untuk melanggar ketentuan hukum.

)engguna !asa pro'esi tidak dapat menuntut !aminan keberhasilan$ akan tetapi penyandang pro'esi apabila

berkeyakinan akan keberhasilan masih dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan.

ubungan hukum yang ter!adi antara penyandang pro'esi dan pengguna !asa dibedakan men!adi dua

model perikatan (verbintenis yang terdiri dari$ perikatan yang men!an!ikan suatu hasil

(resultaatsverbintenis dan perikatan yang men!an!ikan suatu usaha (inspanningsverbintenis.

)ro'esi luhur menggunakan perikatan yang men!an!ikan suatu usaha sehingga dituntut memiliki landasan

intelektual dan standar kuali'ikasi yang lebih tinggi dan sudah sepatutnya mendapat penghargaan lebih

tinggi dari masyarakat.

)restasi utama yang harus direalisasikan oleh penyandang pro'esi berkaitan dengan kemampuan

intelektual guna menyelesaikan permasalahan hukum yang ada$ sedangkan hukum sendiri bersi'at abstrak$oleh karenanya penyandang pro'esi merupakan pro'esi kepercayaan. 2ahkan terdapat ahli hukum 2elanda

)aul Scholten menyatakan kegiatan menemukan hukum (rechtsinding adalah seni. 2eliau sangat

menekankan arti penting dari seni dalam penemuan hukum$ namun seni dalam penemuan hukum tidak

diartikan ketrampilan atau teknik melainkan suatu bentuk pemberian bentuk pada gambaran&gambaran

yang kabur$ yaitu membuat sesuatu ('akta konkret mengkristalisasi men!adi hukum. )enciptaan bentuk

hukum seperti ini merupakan seni.

%etode interpertasi : gramatikal$ otentik$ historis.

12.KODE ETIK AD-OKAT

0ode etik ,dokat Indonesia terdiri dari:

1)E%2=0,,9"

#0E6E96=,9 =%=%"

0E)8I2,DI,9 ,DG@0,6"

/=2=97,9 DE97,9 05IE9"

;=2=97,9 DE97,9 6E%,9 SEJ,B,6"


23/34

1/SID,97 DEB,9 0E@8%,6,9 -,2,97>D,E8,"

1;-,8, )E97,%2I5,9 0E)=6=S,9"

1


24/34

,dokat sebagai penegak hukum (ps ;(1 == tentang ,dokat se!a!ar dengan instansi penegak hukum

lain$ harus saling menghargai !uga terhadap teman se!awat.

-'+EENU&N U!U!

,dokat &&& !asa hukum &&&& didalam )engadilan"

diluar )engadilan.(pasal 1ayat 1 dan #.

0lien (pasal 1 ( == tentang ,dokat:

1orang"

#badan hukum"

lembaga lain.

6eman se!awat :

1pihak yang berpraktek sebagai ,dokat"

#teman se!awat asing (pasal 1( == tentang ,dokat .

Dewan 0ehormatan:

1mengawasi pelaksanaan kode etik ,dokat (ps 1(1$ #


25/34

#memper!uangkan ,%.

2eberapa hal yang wa!ib diperhatikan ,dokat:

1imbalan materi bukan tu!uan utama"

#bebas dan mandiri"

memelihara rasa solidaritas diantara teman se!awat"

/memberi bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman se!awat dalamperkara pidana"

;tidak diperkenankan melakukan peker!aan lain yang dapat merugikan kebebasan$ dera!at dan martabat

,dokat"


26/34


27/34

1)engaduan secara tertulis dengan alasannya"

#suatu tempat tidak terdapat dewan 0ehormatan -abang maka aduan disampaikan pada cabang yang

terdekat atau Dewan 0ehormatan )usat dimana teradu men!adi anggota"

D)- menerima pengaduan akan diserahkan kepada D)- yang berwenang"

/pengaduan disampaikan 0e Dewan kehormatan )usat maka akan diteruskan 0e Dewan 0ehormatan

-abang>Daerah yang berwenang.

.'*E!ERI+S&&N IN4+& *ER&!& 1#E3 /E6&N +E31R!&&N C&B&N4>/&ER&3

1Dewan 0ehormatan menerima pengaduan tertulis disertai bukti$ kemudian menyampaikan kepada teradu

paling lambat 1/ hari"

#)aling lambat #1 hari teradu memberi !awaban tertulis disertai bukti surat$ bila tidak memberi !awaban

maka D)->D menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan apabila dalam waktu 1/ hari se!ak

tanggal surat peringatan tidak memberi !awaban dianggap melepaskan hak !awabnya"

tidak ada !awaban dapat diputus tanpa kehadiran kedua belah pihak"

/Jawaban yang diadukan diterima maka menetapkan hari sidang dengan panggilan secara patut (hari"

;pengadu dan teradu harus hadir sendiri$ dapat didampingi penasehat serta berhak menga!ukan saksi dan

bukti"

/&ER&3

1%a!elis Dewan 0ehormatan -abang>daerah sekurang&kurangnya tiga orang anggota$ salah satu ketu

ma!elis (!umlah gan!il"

#%a!elis dapat terdiri dari: Dewan 0ehormatan atau ditambah anggota %a!elsi 0ehormatan ,dhoc"

%a!elis dipilih oleh rapat Dewan 0ehormatan -abang"

/berita acara sidang"

;sidang tertutup$ keputusan sidang terbuka.

5' C&R& *EN4&!BI#&N +E*UUS&N

10eputusan Dewan 0ehormatan dapat berupa :

a.menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima"

b.menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta men!atuhkan sanksi&sanksi kepada

teradu"

c.menolak pengaduan dari pengadu.

#keputusan memuat pertimbangan dan pasal kode etik yang dilanggar"

keputusan dengan suara terbanyak dan diucapkan disidang terbuka"


28/34


29/34

Selambat&lambatnya 1/ hari setelah keputusan diucapkan$ salinan keputusan disampaikan kepada:

a. anggota yang diadukan>teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding"

b. pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding"

c. Dewan )impinan -abang>Daerah"

d. Dewan 0ehormatan -abang>Daerah"

e. dewan )impinan )usat dan masing&masing organisasi pro'esi"

'. instansi&instansi yang dianggap perlu.

/,pabila seorang ,dokat telah dipecat maka Dewan 0ehormatan )usat>-abang>Daerah meminta kepada

Dewan )impinan )usat>organisasi pro'esi untuk memecat dari keanggotaan organisasi pro'esi.

-


30/34

&pengurus pusat adalah pengurus perkumpulan pada tingkat nasional yang mempunyai tugas$

kewa!iban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama perkumpulan baik diluar

maupun dimuka )engadilan"

&pengurus wilayah adalah pengurus perkumpulan pada tingkat propinsi"

&pengurus Daerah adalah pengurus perkumpulan pada tingkat kota>0abupaten.

eDewan 0ehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang

mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan"

'Dewan 0ehormatan )usat (nasional$ Dewan 0ehormatan Bilayah (propinsi$ Dewan 0ehormatan

Daerah (kota>0abupaten yang bertugas untuk:

&melakukan pembinaan$ bimbingan$ pengawasan$ pembenahan anggota dalam men!un!ung tinggi

0ode Etik"

&memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan 0ode Etik dan>atau

disiplin organisasi$ yang bersi'at internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan

masyarakat secara langsung pada tingkat akhir 'inal (Dewan 0ehormatan )usat$ tingkat banding

(Dewan 0ehormatan Bilayah$ tingkat pertama (Dewan 0ehormatan Daerah"

&memberikan saran dan pendapat oleh Dewan 0ehormatan )usat kepada ma!elis pengawas$

Dewan 0ehormatan Bilayah kepada %a!elis )engawas Bilayah dan>atau %a!elis pengawas

daerah$ Dewan 0ehormatan Daerah kepada %a!elis )engawas Daerah atas dugaan pelanggaran

kode etik dan !abatan 9otaris"

g)elanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang

lain yang memangku dan men!alankan !abatan 9otaris yang melanggar ketentuan 0ode Etik dan>atau

disiplin organisasi"h0ewa!iban adalah sikap perilaku$ perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan

maupun orang lain yang memangku dan men!alankan !abatan 9otaris$ dalam rangka men!aga dan

memelihara citra serta wibawa lembaga notarist dan men!un!ung tinggi keluhuran harkat dan martabat

!abatan 9otaris"

i5arangan adalah sikap$ perilaku dan perbuatan>tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota

perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan men!alankan !abatan notaris$ yang dapat

menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat !abatan 9otaris"

!Sanksi adalah suatu hukuman sebagai sarana$ upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota

perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan men!alankan !abatan 9otaris dan menegakkan 0ode

Etik dan disiplin organisasi"

kEksekusi merupakan pelaksanaan putusan Dewan 0ehormatan yang berkekuatan hukum tetap"

l0lien adlah setiap orang atau badan yang secara sendiri&sendiri atau bersama&sama datang kepada

9otaris untuk membuat akta$ berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta !asa 9otaris lainnya.

2.RUANG LINGKUP KODE ETIK

0ode etik notaris berlaku yang memangku dan men!alankan !abatan 9otaris maupun dalam kehidupan

sehari&hari.

.KE'A&IBANLARANGAN DAN PENGECUALIAN

9otaris dan orang lain yang memangku dan men!alankan !abatan 9otaris wa!ib:


31/34

amemiliki moral$ akhlak serta kepribadian yang baik"

bmenghormat dan men!un!ung tinggi harkat dan martabat !abatan 9otaris"

cmen!aga dan membela kehormatan perkumpulan"

dbertindak !u!ur$ mandiri$ tidak berpihak$ penuh rasa tanggung !awab berdasarkan peraturan perundang&

undangan dan isi sumpah !abatan"

emeningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan

kenotariatan"

'mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara"

gmemberikan !asa pembuatan akta dan !asa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu

tanpa memungut honorarium"

hmenetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu&satunya kantor bagi

9otaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas !abatan sehari&hari"

imemasang satu buah papan nama dengan pilihan ukuran 1FFcmH/Fcm$ 1;FcmHatau status

sosialnya"

?melakukan perbuatan&perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewa!iban untuk ditaati dan

dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

&== 9omorF tahun #FF/ tentang !abatan 9otaris"

&pen!elasan)asal 1 ayat (# uu 9omor F tahun #FF/ tentang !abatan 9otaris"

&isi sumpah !abatan 9otaris"

&,nggaran Dasardan ,nggaran 8umah 6angga I9I.

".LARANGAN

9otaris dan orang lain yang memangku dan men!alankan !abatan 9otaris dilarang:

amempunyai lebih dari satu kantor"

bmemasang papan nama dan>atau tulisan 9otaris>kantor 9otaris diluar lingkungan kantor"

cmelakukan publikasi atau promosi diri$ baik sendiri maupun secara bersama&sama$ dengan

mencantumkan nama dan !abatannya$ menggunakan sarana media cetak dan>atau elektronik$ dalam bentuk:

& iklan"

& ucapan selamat"

& ucapan belasungkawa"


32/34

& ucapan terima kasih"

& kegiatan pemasaran"

& kegiatan sponsor.

d2eker!a sama dengan biro !asa>orang>badan hukum"

emenandatangani akta yang minutanya dibuat pihak lain"

'mengirimkan minuta untuk ditandatangani klien"

gberusaha atau berupaya klien notaris lain berpindah kepadanya"

hmemaksa klien agar membuat akta kepadanya"

imelakukan usaha&usaha persaingan tidak sehat"

!menetapkan honorarium lebih rendah dari penetepan perkumpulan"

kmempeker!akan karyawan kantor notaris lain tanpa persetu!uan"

lmen!elaskan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuatnya. 0esalahan serius

membahayakan klien notaris wa!ib memberitahukan kepada rekan"

mmembentukkelompok rekan se!awat yang bersi'at eksklusi' dengan tu!uan untuk melayani kepentingan

suatu instansi>lembaga"

nmenggunakan>mencantumkan gelar tidak sesuai dengan peraturan perundangan"

omelakukan pelanggaran terhadap kode etik$ antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran&

pelanggaran terhadap:

&=ndang&=ndang 9omor F 6ahun #FF/ tentang Jabatan 9otaris"

&pen!elasan pasal 1 ayat # undang&undang tentang Jabatan 9otaris"

&sumpah !abatan 9otaris"

pal&hal menurut ketentuan ,nggaran Dasar dan ,nggaran rumah 6angga atau keputusan organisasi pro'esi (I9I.

#.PENGECUALIAN

2eberapa hal merupakan pengecualian tidak termasuk pelanggaran$ sebagai berikut:

1memberikan ucapan selamat$ berduka cita dengan tidak mencantumkan nama pribadi"

#pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon$ *aH yang diterbitkan resmi

)6.6elkom atau lembaga resmi"

memasang penun!uk !alan dengan ukuran tidak melebihi #FcmH;Fcm dasar warna putih tulisan hitam

tanpa mencantumkan nama notaris$ dipasang dgn radius maH 1FF meter dari kantor notaris"

$. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggar kode etik berupa:

1teguran"

#peringatan"

schorsing (pemecatan sementara"

/on+etting (pemecatan"

;pemberhentian dengan tidak hormat.

)en!atuhan sanksi&sanksi disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran.

(. TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

)engawasan dan pelaksanaan kode etik:


33/34

1tingkat pertama oleh )engurus Daerah I9I dan Dewan 0ehormatan Daerah"

#tingkat banding oleh )engurus Bilayah I9I dan Dewan 0ehormatan Bilayah"

tingkat terakhir oleh )engurus )usat I9I dan Dewan 0ehormatan )usat.

PEMERIKSAAN DAN PEN&ATU!AN SANKSI

). ALAT PERLENGKAPAN/

Dewan 0ehormatan: alat perlengkapan perkumpulan$ melakukan pemeriksaan dan pen!atuhan

sanksi pelanggaran kode etik.

*. PEMERIKSAAN DAN PEN&ATU!AN SANKSI PADA TINGKAT PERTAMA/

adugaan pelanggaran kode etik baik diketahui oleh dewan 0ehormatan daerah>laporan dari )engurus

Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan 0ehormatan Daerah$ selambat&lambatnya C hari ker!a harus

segera mengadakan sidang.

b6ernyata ada dugaan kuat pelanggaran kode etik maka dalam C hari ker!a Dewan 0ehormatan Daerah

berkewa!iban memanggil anggota"

cDewan 0ehormatan Daerah akan memutuskan setelah mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu

disertai dengan sanksinya"

d0eputusan melanggar atau tidak melanggar selambat&lambatnya 1; hari ker!a setelah tanggal sidang

dimana notaris telah didengar keterangan dan atau pembelaannya"

eanggota dipanggil tidak datang tanpa kabar dalam waktu Chari ker!a$ maka panggilannya akan diulang #

kali dengan !arak waktu C hari ker!a"

'setelah panggilan ketiga !uga tidak datang tanpa kabar dengan alasan apapun$ maka Dewan 0ehormatan

Daerah akan bersidang dan menentukan putusannya"

gsanksi pemberhentian sementara (schorsing atau pemecatan (on+etting dari keanggotaan perkumpulan$Dewan 0ehormatan Daerah wa!ib berkonsultasi dengan )engurus Daerahnya"

hputusan Dewan 0ehormatan Daerah wa!ib dikirim oleh Dewan 0ehormatan Daerah kepada anggota

yang melanggar$ tembusannya kepada )engurus -abang$ )engurus Daerah$ )engurus )usat$ dan Dewan

0ehormatan )usat$ dalam waktu C hari ker!a setelah putusan"

ipada tingkat )engurus Daerah belum dibentuk Dewan 0ehormatan Daerah$ maka Dewan kehormatan

Bilayah berkewa!iban dan berwenang men!alankan kewa!iban dan kewenangan Dewan 0ehormatan

Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau dewan 0ehormatan Daerah terdekat. 2erlaku pula apabila

Dewan kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapi.

1+. PEMERIKSAAN DAN PEN&ATU!AN SANKSI PADA TINGKAT BANDING/

aputusan sanksi pemecatan sementara (schorsing atau pemecatan (on+etting dari keanggotaan

perkumpulan dapat dimohonkan banding dalam waktu tiga puluh hari ker!a setelah tanggal penerimaan

putusan"

bpermohonan naik banding dikirim tercatat atau dikirim langsung ke Dewan 0ehormatan Bilayah

tembusan Dewan 0ehormatan )usat$ pengurus pusat$ wilayah$daerah"

cDewan 0ehormatan Daerah dalam waktu C hari mengirim berkas kepada Dewan kehormatan )usat"

dsetelah diterima C hari Dewan 0ehormatan Bilayah memanggil anggota guna melakukan

pembelaan$selan!utnya putusan dalam F hari ker!a"


34/34

eanggota tidak hadir tanpa pertanggung!awaban diputus C hari setelah Dewan kehormatan Bilayah

menerima permohonan banding"

'Dewan 0ehormatan Bilayah mengirim putusannya tembusannya dewan 0ehormatan Daerah$ pengurus

wilayah$ pengurus daerah dan pengurus pusat I9I pusat dalam waktu C hari ker!a setelah putusan"

gapabila putusan Dewan 0ehormatan Bilayah karena Dewan 0ehormatan Daerah belum terbentuk$ maka

keputusannya merupakan tingkat banding"

11. PEMERIKSAAN DAN PEN&ATU!AN SANKSI PADA TINGKAT TERAK!IR

aputusan pen!atuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat

dia!ukan pemeriksaan tingkat terakhir kepada Dewan kehormatan )usat dalam waktu F hari ker!a setelah

penerimaan surat putusan dewan 0ehormatan Bilayah"

bpermohonan dengan surat tercatat atau langsung kepada Dewan 0ehormatan )usat dan tembusannya

kepada Dewan 0ehormatan Daerah$ pengurus pusat$ pengurus wilayah dan pengurus daerah.

cDewan kehormatan Bilayah setelah menerima tembusan C hari mengirim berkas kepada Dewan

kehormatan )usat"

d setelah menerima permohonan F hari ker!a anggota dipanggil untuk membela diri"

htidak hadir tanpa pertanggung!awaban diputus F hari ker!a setelah Dewan 0ehormatan )usat

memperoleh permohonan"

eputusan dikirim C hari ker!a tembusan kepada Dewan 0ehormatan Daerah$ pengurus cabang$ pengurus

daerah dan pengurus pusat"

12. EKSEKUSI

aputusan yang ditetapkan Dewan 0ehormatan Daerah$ Bilayah$ )usat dilaksanakan pengurus Daerah"

bpengurus daerah wa!ib mencatat dalam buku anggota perkumpulan atas keputusan Dewan 0ehormatanDaerah$ wilayah$ pusat$ selan!utnya nama notaris$ kasus dan keputusan diumumkan dalam media notariat.

1.PEMECATAN SEMENTARA

anggota perkumpulan yang telah melanggar == 9o. F 6ahun #FF/ tentang !abatan 9otaris dengan

putusan dan diputus bersalah dipidana yang berkekuatan hukum tetap$ pengurus pusat wa!ib memecat

sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada konggres agar anggota perkumpulan dipecat

dari anggota perkumpulan.

1".KE'A&IBAN PENGURUS PUSAT

pen!atuhan sanksi pemecatan sementara$ pemecatan$ pemberhentian tidak hormat sebagai anggota

perkumpulan wa!ib diberitahukan oleh pengurus pusat kepada %a!elis )engawas Daerah$ dan

tembusannya kepada menteri ukum dan ,% 8I.

1#. KETENTUAN PENUTUP

aanggota perkumpulan wa!ib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam men!alankan !abatannya

dengan ketentuan&ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan>atau kode etik ini"

bhanya pengurus pusat dan>atau alat perlengkapan yang lain dari perkumpulan atau anggota yang ditun!uk

yang berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang kode

etik notaris dan Dewan 0ehormatan.

Date post:	06-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	eva-canceremoet
View:	213 times
Download:	0 times

Etika Profesi Ok

Documents