KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KIIBI」ひAlriR AN

INSTITUT TEKNOLOGISEPULUH NOPEMBER・ I(attpus ITS Sukolllo― Surabaya 60111

Tclepon:031-5994251-54,5947274,5945472(HLlnting)Fax:031-5947264,5950806

http://―、Lits.ac.id

Menimbang

Mengingat : 1.

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBERNOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARADI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaal Rumah

Negara sehingga sesuai dengan asas manfaat, asas keaCila'rr, dan asas

kepastian hukum dalam menunjang peiaksanaan tugas pejabat

clan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Institut 'feknologi

Sepuluh Nopember;

bahrva peraturan Rektor Institut Teknologi sepuluh Nopembe Nomor 2

Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah

Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu

dilakukan penyemPurnaan ;

bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan

Rektor Institut Teknologi sepuluh Nopember t.entang Pedoman

Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara Di Linglartlgan Institut

Teknotogi SePuluh NoPember;

Undang―Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pcndidikan Tinggl

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 158,Talnbahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nornor 5336);

Pcraturan Pcmerirム tah Nomor 40 tahun 1994 tcntar.gR■ lIIlそ■■Negara

(Lembttan N≧ara Rcpublik lndonesia Tahin 1994 1lomor 6勁 ymg

diubah inelalui Peraturan Pclncrintah Nomor 31 Tahun 2005; ′

Peraturan Pcme五 ntah Nomor 4 Tahun 2014 tentttg Penyclenggttaan

Pcndidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergurtlan Tinggi tLcmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nolnor 16, Tambahan

Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 5500);

Peraturan Pclnerintah Nomor 54 Tahun 20 15 tentang Statuta lnstitut

Teknologi Sepuluh Nopember(Leinbaran Negtta Repllblik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lcmbaran Ncgtta Republik

lndonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Rrimah Negara di Lingkungan Departernen' Pendidikan

Nasional;

: a .

b.

C,

2.

3.

4.

開饉魏目自園口幽ロロロ田圏圏壁譴目田口田田圏臨圏鷹懸圏目日■口田■目 田■田■圏爾閥剛囲目目目饉贈 B目閣園圏圏欄闇欄閣熙購圏圏畷圏願躍饉驚 櫓鷺篠 下|]1鋼

6.

7.

Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknotogi Sepuluh Nopember

Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengaggkaian Rektor InstitutTekrrologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;

Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Ncperrber Nomor 24

tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi

Sepuluh Nopember;

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

L lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut Ii'S acialah per:guruan

tinggi negeri badan hukum.2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengeloiaa:r ITS,

3. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan bcrfungsi sebagai

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

4. Penghunian adalah kegiatan menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.

S. Rumah negara di lingkungan ITS adalah rumah negara yang berada di dalam Kampus

ITS.

6. PNS adalah pegawai negeri sipil ITS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar ITS memi!.iki pedoman dalam

penentuan pemberian izin penghunian Rumah Negara di lingkungan ITS'

peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar PNS mengetahui pedoman penghunian

Rumah Negara di lingkungan I*TS.

BAB IH

RUMAH NEGARA

Bagitt Pertama

」enis Rumah Negara

Pasa1 3

(1)Rumah Negara dilingkungan ITS terdiri atas:

ao Rumah Ncgara golongan I;dan

b.Rumah Negara golongan Ⅱ.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR TENTANGPENGHUNIAN RUMAH NEGARATEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PEDOMAN PEMBERIAN IZINDI LINGKUNGAN INSTITUT

(2)

(2) Rumah Negara golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (i) hurrrf a. adalah

Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu karena sifatjabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak perrghuniannya

terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentutersebut.Rumah Itlegara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) irurul b, adalah

Rumah Negara yang mempunyai irubungan yang tidak dapat dipisa.irkarr dari suatu

instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS yang telah memiliki ma,sa kerja

sekurang-kurangnya seiama 5 (lima) tahun, dan apabila telah berhenti atau pensiun,

rumah harus dikembalikan kepada negara, melalui Rektor.

Bagian Kedua

Wewenang Pemberixr lzin Penghunian Rumah Negara

Pasal 4

Rektor memiliki wewenang mernberi dan/atau mencabut izin pengliunian Rumatr

Negara golongan II di lingkungan ITS.

izin penghunian Rumah Negara di lingkungan ITS diberikan rnelalui keputusan

Rektor.

Izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang

masih mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum i'r,encapai

batas usia pensiun PNS.

Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ()), Itcktor dapat

membentuk sebuah Tim yang bertugas dan berwenang untuk:a. melakukan peni.laian terhadap para pemohon penghunian Rumah llegara, dan

merekomendasikan PNS yang dipandang memenuhi syarat untuk diizinkart

menghuni Rumah Negara; dan

b. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Runnah Negara, dan

merekomendasikan pencabutan izin penghunian Rumah Negara apabila diketahui

ada yang melanggar peraturan Runrah Negara.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengaju an Permohon an lzin Penghunian Rurnah Negara

Pasal 5

(1) Setiap PI{S berkeluarga yang berkeinginan menghuui Rumah Negara, wajib

mengaj ukan permohona.n tertilis kepada Rektor.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diajukan oleh PNS

selambatnya-lambatnya 6 (enam) tahun sebelum yang bersangkutan menrasuki Uatas

usia pensiun PNS.

(3) Selamajumlah Rumah Negara belum mencukupi untuk seluruh PNS, izin penghunian

Rumah Negara diberikan melalui seleksi terhadap PNS yang mengajukan permohonan

menghuni Rumah Negara.

(4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penilaian: jabatan,

pangkat/golongan, jenjang pendidikan, masa kerja, jumlah kelualga, dan radius

rumah yang semuarlya dinyatakan dengan angka kredit.Seleksi pemohon Rumah Negara dilakukan tiap tahun.Data pemohon rurnah negara serta hasil pemeringkatan calon penghuni Rumah

Negara berlaku selama 1 (satu) tahun.

(3)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

Pembagian Rumah Negala yang siap dihuni untuk dosen dan tenaga kependidikan

dilakukan berdasarkan asas proporsional dari daftar pemohon Rumah Negara,

Data pemohon yang dikemudian hari terbukti tidak benar, maka izjn huni akan

dicabut dan Rumah Negara yang dihuni harus diserahkan kembali ke ITS.

BAB IV

PENILAIAN ANGKA KREDIT

Bagian Pertama

Penilaian Jabatan Bagi PNS Dosen

Pasal 6

PNS dosen yang sedang menjabat sepanjang yang bersangkutan belum memperoleh

Rumah Negara, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

JABATAN

a. Rektor

b,Wakil Rektor

c. Sekretaris Institut,lain yang setara

Dekan, Direktur, Kepala Kantor atau jabattrn

d. Wakil Dekan, Kepala Sub Direktorat, Kepala Unit, Kepala

Departemcn,ManttCr senior atau jabatan lain yang settta

e. Sekretaris Departemen, Kepala Pusat, atau jabatan lain yang

setaraKepala Program Studi, Manajer,

Iain yang setara

:軍

f. Kepala Seksi, Kepala Sub Unit,Wakil Kepala Pusat, atau jabatan

a. Guru Besar

b. Lektor Kepala

c. Lelrtord. Asisten Ahli

yang setara

Pasa-l 7

PNS dosen yang pernah menjabat pada satu periode sebelumnya diberikar, angka kredit

setengah dari angka kredit pada jabatan yang tercantum dalam Pa.sal 6'

Pasal 8

Setiap PNS dosen diberikan angka kredit menurut jabatan fungsionalnya sebagai berikut:

: 100 kredit

: 66 kredit ‐

: 42 kredit

: 28 kredit

Bagian Kcdua

Pcnilaian」 abatan Bagi PNS Tenaga Kependidikan

Pasal 9pNS tenaga kependidikan yang memangku jabatan struktural diberikan i<redit dengan

ketentuan sebagai berikut:

90

80

60

50

40

Kepala Sub Bagian, Mana3er atau jabatan lain yang setara

Koordinator Bidang Layanan atau jab¨ an lain yang setara

′ 」ABATAN

a. fepata Biro, Wakil Direktur atau jabatan lain yang setara

pda nagian, Manajer Senior atau jabatan

lain yang setara

Bagian Ketiga

Peniiaian Angka Kredit menurut Pangkat / Golongan

Bagi PI{S Tenaga KePendidikan

Pasai 10

Setiap pNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit lnenurut pangkat/golongannya:

Golongan IV Golongan III Golongan II Golo:

IdIcIbIa

a.IV e=100b.IV d= 93

c.IV c= 86

d.IV b= 79e.IV a= 72

III d=62

111c=52

111b=41

111a=31

II d=28

11c=24Πb=21Ⅱa=17

要覇=10= 7

=3

Bagian KeemPat

Penilaian Angka Kredit Menurut Strata Pendiciikan

Pasal 1 1

Setiap pNS diberikan angka kredit menurut strata pendidikarr yarrg disesualkan dengan

data kepegawaian ITS, sebagai berikut:

ao Pcndidikan S3/Spesialis 2

b.Pendidikan S2/Spesialis l

c,Pendidikan S1/Diplolma 4

d.Pendidikan D3/D2

e.Pendidikan D 1/SLTA

f.Pendidikan SLTP/SD

100 kredit

60 kredit

30 kredit

24 kredit

20 kredit

16 kredit

17 kredit

33 kredit

50 kredit

67 kredit

83 kredit

100 kredit

Bagian Kelima

Penilaian Angka Kredit Menurut Masa Kettaヽ

Pasa1 12

(1)SCtiap PNS diberikan angka krcdit inenurut masa kettanya Sebagai berikuti

a. Masa kerja 5-10 tahun

b. Masa kerja 10-15 tahun

c. Masa kerja 15-20 tahun

d. Masa kerja 20-25 tahun

e. Masa kerja 25-30 tahun

f. Masa Kerja 3o-keatas

(2)Bagi PNS yang kedua― duanya(suami dan iStri)bekeゴ a di ITS, anよ a

diperhitungkan adalah nilai angka kredit yang bersangkutan ditttbah

kredit dari rnasa keJa iStri/Suan■ inya.

hedit yang

nilai angka

KREDIT

100

80

60

40

. Pasal 13

PNS berkelnarga diberikan angka kredit sebagai berikut:

(2)

a. tidak memiliki anakb. memiliki 1 orang anakc. memiliki 2 orang anak atau lebih

a, 30-40 kmb. >40 1cn

1. Jabatan tambahan saat ini2. Jabatan Lambahan sebelumnya

3. Jabatan fungsional4. Pendidikan5. Golongan6. Masa Kerja7. Jumiah anak8. Suami/istri bekerja di ITS

9, Radius rumah pribadi dari ITS

b. Kriteria penilaian tenaga kependidikan

i. Jabatan saat rnr

2. Pendidikan3. Golongan4. Masa Kerja5. Jumlah anak

6. Suami/istri bekerja di ITS

7. Radius rumah prrbadi dari ITS

Pasal 14

PNS yang mempunyai rumah pribadi dengan radius ktrrang dari 30 kiloroeter dari ITS

tidak berhak mengajukan permohcnan izin penghunian Rumah Negara.

PNS yang mempunyai rumah pribadi dengan radius sekurang-kurangnya 30 kilometer

dari ITS diberikan angka kredit sebagai berikut:

: 33 kredit

: 77 kredit

: 100 kredit

: 50 kredit

: 75 kredit

150/0

5%100/0

100/0

100/0

10%5%

100/0

250/0

200/0

150/0

100/0

150/0

5%10%250/o

(3) PNS yang tidak mempunyai rumah pribadi diberikan angka kredit setresar 100 kredit.

Pasal 15

Masing-masing kriteria penilaian diberikan pembobotan sebagai berikut:

a. Kriteria penilaian dosen :

(2)

\ Bagian Keenam

Batas Waktu Penghunian Rumah Negara

Pasal 16

pNS yang telah menclapat izin penghunian Rumah Negara, selambat-lambatnya dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah mendapatkan izin penghunian, harus segera

menghuni Rumah Negara dimaksud.

Apabila da-lam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya izin pengh.unian Rumah

Negara, PNS tidak menghuni Rumah Negara dimaksud, izin penghuntan dapat dicabut

kembali oleh Rektor.pNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan hak penghunian

Rumah Negara kepada orang lain'(3)

(4)Izin penghunian Rumah Negara diberikan hingga PNS Inencapai batas usia pensiun,

Pasal 17

(1) PNS wajib menyerahkan Rumah Negara ke ITS, paling lambat 3 (tiga)

PNS memasuki batas usia pensiun

(2) Ahli waris dari PNS yang meninggal dunia, wajib menyerahkan R.'.rmah

paling lambat 1 (satu) tahun setelah PNS meninggal dunia'

bulan setelah

Irlegara ke ITS

BAB VH

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 18

Pada saat peraturan Rcktorinirnulal berlaku,peraturan Rcktor lnstitut Teknologi Sepuluh

Nopember Nomor 2 Tal■ un 2018 tentang Pedoman Pemberian lzin Pcnghunian Rumah

Ncgara di Lingkungan lnstitut TeknologI Sepuluh Nopember,dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tangga1 2」 anuari 2020

TEKNOLOGI SEPULUH

NIP, 196510121990031003

ASHARI 8 鷺グ