NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ...rb.pom.go.id/sites/default/files/basic/SK Pembentukan...

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

HK.02.02.3.35.03.21.09 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF


REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

Obat dan Makanan perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di



Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan

Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;


Reformasi Birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik


-2-


Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik


6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik


7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tahun 2015-2019;


Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit

Kerja di Lingkungan BPOM;


Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian

Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama dan Tugas

Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan;


Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian

Fungsi Unit Pelaksana dan Teknis di Lingkungan Badan



Nomor HK.02.02.1.2.03.21.126 Tahun 2021 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat

dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,


TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN OBAT,


BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

-3-

Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di


Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat

dan Makanan, yang selanjutnya disebut

Tim RB Deputi I.

Kedua : Tim RB Deputi I sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu,

terdiri atas:

a. Tim Pelaksana; dan

b. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) serta Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Ketiga : Tim RB Deputi I sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua

memiliki susunan keanggotaan dan melaksanakan tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian

yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua

huruf a terdiri atas:

a. Kelompok Kerja 1 Bidang Manajemen Perubahan;

b. Kelompok Kerja 2 Bidang Penguatan Sistem Pengawasan;

c. Kelompok Kerja 3 Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

d. Kelompok Kerja 4 Bidang Penguatan Kelembagaan;

e. Kelompok Kerja 5 Bidang Penguatan Tata Laksana;

f. Kelompok Kerja 6 Bidang Penguatan Sistem Manajemen

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;

g. Kelompok Kerja 7 Bidang Penguatan Peraturan Perundang-

undangan; dan

h. Kelompok Kerja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik.

Kelima : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

diktum Kedua, Tim RB Deputi I mengacu pada Rencana Aksi Road

Map Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.

-4-

Keenam : Tim RB Deputi I sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Tim Pelaksana Reformasi

Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan

bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif selaku Ketua

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

Ketujuh : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim RB

Deputi I dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2021

PLT. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN

ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN,

RITA ENDANG

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Ketua Tim Pelaksana

Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3. Inspektur Utama selaku Koordinator Tim Asesor PMPRB dan Monev Reformasi

Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.3.35.03.21.09 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,

PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,

DAN ZAT ADIKTIF


A. TIM PELAKSANA

Ketua : Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif

Sekretaris : Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu Impor dan Ekspor Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Anggota

Sekretariat:

1. Koordinator Pengawasan Fasilitas Produksi Bahan Baku Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor

2. Sub Koordinator Pengawasan Promosi dan Iklan Produk

Tembakau

3. Sub Koordinator Pengawasan Pemasukan Obat Jalur Khusus

4. Sub Bagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Anggota :

1. Kelompok Kerja 1 - Bidang Manajemen Perubahan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 1

Koordinator : Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor

Sekretaris : Sub Koordinator Pengawasan Peredaran Bahan Baku

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Anggota :

1) Sub Koordinator Pengawasan Label Produk Tembakau

2) Sub Koordinator Standardisasi Mutu Obat Generik, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

3) Sub Koordinator Penilaian Ekspor Impor Obat

4) Shinta Ayu Nurfaradilla (PFM Ahli Pertama Direktorat

Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat

Adiktif)

5) Thohir Perdana Putra (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor)

6) Asti Rahmawati (PFM Ahli Pertama Direktorat Registrasi Obat)

7) Hariadi Soleh (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor)

-2-

b. Tugas Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme

kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja

di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran

reformasi birokrasi, dengan cara antara lain :

1) mengoordinasi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam

melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Badan Pengawas Obat dan Makanan, melalui:

a) menyusun Tim Reformasi Birokrasi;

b) menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; dan

c) melakukan pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

2) mengoordinasi terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.



Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Sekretaris : Sub Koordinator Pengawasan Sarana Kefarmasian

Anggota :

1) Koordinator Pengawasan Fasilitas Produksi Produk Biologi dan Sarana

Khusus

2) Sub Koordinator Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor

3) Dewi Nopitasari (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan Keamanan,

Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif)

4) Juwita Manik (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor)

5) Lusiana Puspita Sari (PFM Ahli Muda Direktorat Registrasi Obat)

6) Sofiana Sari (PFM Ahli Muda Direktorat Standardisasi Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

7) Sherwin Armanda (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor)

8) Siti Maryam Faizah (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan

Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif)

-3-

b. Tugas Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

Obat dan Makanan, dengan cara antara lain:

1) meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan

keuangan negara melalui:

a) pembuatan kebijakan, sosialisasi, penanganan, evaluasi

penanganan gratifikasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan


Pengawas Obat dan Makanan; dan

b) mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


dan Makanan.

2) meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap

pengelolaan keuangan negara melalui koordinasi pencanangan,

pengembangan, monitoring, dan evaluasi atas pembangunan zona

integritas di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan

Makanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan

3) menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Deputi

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui:

a) pembuatan kebijakan, penanganan, evaluasi penanganan atas

pengaduan masyarakat terhadap Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

b) mengelola pelaksanaan whistle blowing system dan melakukan

evaluasinya; dan

c) melakukan sosialisasi, penanganan, dan evaluasi atas benturan

kepentingan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

3. Kelompok Kerja 3 - Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.


Koordinator : Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor

Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif.

Sekretaris : Koordinator Pengawasan Mutu dan Informasi Produk

Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

-4-

Anggota :

1) Koordinator Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus, Bahan Obat

Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

2) Sub Koordinator Pengawasan Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

3) Sub Koordinator Inspeksi Fasilitas Produksi Obat, Narkotika,


4) Nita Widhatiningsih (PFM Ahli Muda Direktorat Standardisasi Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif)

5) Febriana Purba (PFM Ahli Pertama Direktorat Registrasi

Obat)

6) Noor Vica (Analis BMN Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan

Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif)

7) Irma Noviani (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor)

8) Bunga Ekawati Devi (Analis BMN Direktorat Stadnardisasi Obat,

NPPZA)

b. Tugas Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang


Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara antara lain:

1) koordinasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan

kinerja dan pemantauan penyampaian kinerja secara berkala;

2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang

menangani akuntabilitas kinerja;

3) menyusun pedoman akuntabilitas kinerja;

4) melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik; dan

5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.

4. Kelompok Kerja 4 - Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi


Koordinator : Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif

Sekretaris : Koordinator Standardisasi Khasiat, Keamanan, dan

Informasi Produk Obat dan Bahan Obat

Anggota :

1) Drs. Harry Wahyu T, Apt. (PFM Ahli Utama, Direktorat Registrasi

Obat)

2) Koordinator Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

3) Agoestijah Moelat Andajani (PFM Ahli Madya Direktorat Registrasi

Obat)

4) Sub Koordinator Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat Baru,

Produk Biologi, dan Obat Pengembangan Baru

5) Sub Koordinator Bimbingan Teknis Fasilitas Distribusi dan Pelayanan

Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

-5-

6) Vemy Primastuti (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan Produksi

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

7) Wilia Indarwati (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Keamanan

Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan

Zat Adiktif)

8) Eny Dwi Astuti (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Keamanan


Zat Adiktif)

b. Tugas Kelompok Kerja 4 - Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi

menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan caramelakukan evaluasi

yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan

kinerja yang akan dihasilkan.

5. Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana.


Koordinator : Direktur Standardisasi Obat, Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif.

Sekretaris : Koordinator Standardisasi Mutu Obat, Bahan Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Anggota :

1) Koordinator Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

2) Sub Koordinator Penilaian Uji Bioekivalensi

3) Sub Koordinator Standardisasi Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

4) Sub Koordinator Standardisasi Mutu Obat Baru, Produk Biologi, dan

Produk Khusus

5) Dwi Ary Restuti (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan Produksi


6) Liska Ramdanawati (PFM Ahli Pertama Direktorat Standardisasi Obat,


7) Theresia Ratna (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Distribusi

dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

8) Nuning Indani (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Keamanan


Zat Adiktif)

9) Verda Dereviana Praningtyas (PFM Ahli Pertama Direktorat Registrasi

Obat)

10) Linda Andriyani (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Produksi


-6-

b. Tugas Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain dengan cara:

1) menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dijabarkan dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP);

2) mengoordinasi penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Quality

Management System (QMS) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan



3) melakukan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan SOP

terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi;

4) mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Deputi Bidang


Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

5) mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan keterbukaan informasi publik.

6. Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara.




Sekretaris : Teti Hastati (PFM Madya Direktorat Pengawasan Distribusi

dan Pelayanan ONPP)

Anggota :

1) Sub Koordinator Tata Operasional Direktorat Pengawasan Distribusi

dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

2) Sub Koordinator Tata Operasional Direktorat Registrasi Obat

3) Sub Koordinator Tata Operasional Direktorat Pengawasan Produksi

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

4) Sub Koordinator Tata Operasional Direktorat Standardisasi Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

5) Sub Koordinator Tata Operasional Direktorat Pengawasan Keamanan


Zat Adiktif

6) Febri Triyatno (Analis Kepegawaian Pertama Direktorat Pengawasan

Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif)

7) Adlina Susilaningtias (Analis Kepegawaian Pertama Direktorat

Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif)

8) Pratri Priya Wijaya (Pranata Komputer Pertama Direktorat

Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika

dan Prekursor)

-7-

b. Tugas Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber

Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang

didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis

kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan

kesejahteraan yang sepadan, antara lain dengan cara:

1) meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia

aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


Makanan melalui melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai

dengan kebutuhan organisasi;

2) meningkatkan disiplin sumber daya manusia aparatur di lingkungan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui penegakan

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;

3) meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur

di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


Makanan melalui:

a) penetapan kinerja individu;

b) pelaksanaan evaluasi jabatan;

c) pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan

d) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


dan Makanan melalui pengembangan pegawai berbasis

kompetensi.

7. Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Deregulasi Kebijakan


Koordinator : Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif.

Sekretaris : Koordinator Standardisasi Produksi dan Distribusi

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif

Anggota :

1) Koordinator Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat,


2) Sub Koordinator Standardisasi Distribusi Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

3) Shanty Milani (PFM Ahli Madya Direktorat Registrasi Obat)

4) Sub Koordinator Penilaian Obat Pemasukan Jalur Khusus

5) Sub Koordinator Pengawasan Informasi dan Produk Obat, Narkotika,


6) Sub Koordinator Penilaian Fasilitas Distribusi Obat, Bahan Obat,


-8-

7) Sub Koordinator Inspeksi Fasilitas Produksi Bahan Baku Obat,


8) Raditya Sapta Aryadi (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

9) Henni Yuasnita (PFM Ahli Pertama Direktorat Standardisasi Obat,


10) Rizqi Aji Mahanani (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan

Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif)

b. Tugas Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Deregulasi Kebijakan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di

bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan, yaitu antara lain dengan cara:

1) melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi peraturan

perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

Obat dan Makanan yang mempunyai risiko tumpang tindih/tidak

harmonis/tidak sinkron; dan

2) melakukan deregulasi peraturan terkait pelayanan publik.

8. Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.


Koordinator : Direktur Registrasi Obat

Sekretaris : Koordinator Registrasi Obat Generik

Anggota :

1) Neviyenti (PFM Ahli Madya Direktorat Registrasi Obat)

2) Sub Koordinator Penilaian Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor

3) Sub Koordinator Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus

4) Sub Koordinator Registrasi Ulang dan Variasi Obat Generik

5) Sub Koordinator Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat Generik

dan Informasi Produk Zat Adiktif

6) Sub Koordinator Penilaian Fasilitas Produksi Bahan Baku ONPP

7) Polanda Angelia (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Distribusi

dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

8) Tyas Pawestrisiwi (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Produksi


9) Ni Made Wiryatini (PFM Ahli Pertama Direktorat Registrasi Obat)

b. Tugas Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang


Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara antara lain:

-9-

1) memperkuat dan mengembangkan best practices peningkatan kualitas

pelayanan, pengawasan, dan sistem pemberdayaan masyarakat

melalui melakukan review dan perbaikan kebijakan/pedoman standar

pelayanan dan pengawasan;

2) meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis

sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional melalui:

a) melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya meningkatkan

penerapan budaya pelayanan prima;

b) meningkatkan sarana layanan terpadu/terintegrasi dan

kemudahan pengaksesan informasi;

c) melakukan inovasi layanan;

3) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

Obat dan Makanan melalui:

a) meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan;

b) melakukan penilaian kepuasan pelayanan;

c) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;

4) melakukan promosi pelaksanaan reformasi birokrasi dan

pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang didapat dari hasil

monitoring maupun data dari Tim PMPRB melalui media informasi.

9. Tim Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan

angka 8, Tim Pelaksana juga mempunyai tugas:

a. merumuskan rencana aksi Road Map Reformasi Birokrasi Deputi Bidang


Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. menjadi agen perubahan;

d. melaksanakan koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi kepada semua

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan;

e. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat

tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan


Obat dan Makanan;

f. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan

pemangku kepentingan;

g. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim Pelaksana

serta menembuskan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi, paling sedikit

setiap 3 (tiga) bulan; dan

h. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian PMPRB

bagi Tim Asesor PMPRB.

-10-

B. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB

a. Susunan Keanggotaan Tim Asesor PMPRB dan Monev RB

Ketua : Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

Sekretaris : Koordinator Pengawasan Fasilitas Produksi Obat, Narkotika,


Anggota :

1) Moriana Hutabarat (PFM Ahli Madya Direktorat Standardisasi Obat,


2) Sub Koordinator Inspeksi Fasilitas Produksi Produk Biologi dan Sarana

Khusus

3) Sub Koordinator Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat, Narkotika,


4) Sub Koordinator Registrasi Ulang dan Variasi Obat Baru

5) Reni Setyawati (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu

dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif)

6) Wiwin Wisma Prihatin (PFM Ahli Muda Direktorat Standardisasi Obat,


7) Arini Musfiroh (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

8) Lutfia Nurhalim (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan Produksi


9) Iswandi (Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan

Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat,


b. Tugas Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagai berikut:

1) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses

penilaian;

2) melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun;

3) menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk

perbaikan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan

Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai masing-masing area

perubahan;

4) melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area perubahan;

5) melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Deputi Bidang Pengawasan


Obat dan Makanan;

6) melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan

nilai PMPRB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan;

-11-

7) menyampaikan laporan PMPRB ke Ketua PMRRB Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

8) memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana pada

setiap area perubahan;

9) mengoordinasi percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi

pada setiap area perubahan; dan

10) melaporkan pekembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada ketua

Tim Monev, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

PLT. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN

ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN,

RITA ENDANG

Date post:	29-Aug-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	5 times
Download:	0 times

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ...rb.pom.go.id/sites/default/files/basic/SK Pembentukan...

Documents