+ All Categories
Home > Documents > OPINI BPK...didasarkan pada kriteria; kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terha...

OPINI BPK...didasarkan pada kriteria; kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terha...

Date post: 03-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
REDAKSI Mikael PH Togatorop (mt), Barani M Silalahi (bs), Hj.Sri Madonna (sm), Hj.Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon), Ermila Octhari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra) ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan Telp. 061-4519039 ext. 321 Tahun Kedua Edisi Mei 2010 Apa opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah daerah itu, daerah ini dan dae- rah sana? Pertanyaan ini menjadi sering terdengar sejak bulan Maret sampai bulan Juni ini di kantor perwakilan. Kenapa? Ya, karena sekarang lagi fokus memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan dari pemeriksaan keuangan ini adalah pemberian opini oleh BPK atas kewajaran penyajian LKPD di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK dalam pemeriksaan LKPD, yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar dan Opini Tidak Memberikan Pendapat. Opini yang diberikan atas pemeriksaan LKPD merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria; kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terha- dap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan Keuangan ini, merupakan salah satu kewajiban BPK sesuai yang diamanat- kan baik dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja- wab Keuangan Negara maupun UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI selain Pemeriksaan Kinerja Dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Kepada siapa Opini ini disampaikan? Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, pasal 7 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Selain DPRD berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang- gung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (3) bahwa: Laporan Hasil Pemeriksaan) disampai- kan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Harapan kita, Hasil Pemeriksaan Keuangan ini, dapat ditindaklanjuti dalam rangka melak- sanakan tugas mengamankan hak budget rakyat secara efektif. Semoga. (mt) Dari Redaksi...............1 Dua Tahun WDP terha- dap LKPD Provsu......1 Mewujudkan SDM yang Sehat..................2 Galeri Foto.................3 Hari Kebangkitan Nasional ke-102.........4 Pemaparan tentang SIKAD.......................5 Daftar Isi ... DARI REDAKSI S istem Informasi Kerugian Ne- gara dan Daerah, atau disingkat dengan SIKAD, merupakan suatu sistem yang berbasis web yang dibangun untuk menyediakan database informasi hasil pemantauan dan laporan perkembangan kasus-kasus kerugian negara dan dae- rah yang disajikan secara lengkap, mu- takhir, aman dan mudah diakses. Guna lebih mengenalkan SIKAD pada Kan- tor Perwakilan BPK RI selaku Pelaksana Manajemen SIKAD, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengem- bangan Hukum (Ditama Binbangkum) melakukan pemaparan tentang SIKAD di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada 6 Mei 2010. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kepala Sub Auditorat Sumut II tersebut diikuti oleh Kepala Sub Ba- gian Hukum dan Humas beserta staf. Pemaparan materi disampaikan oleh staf dari Ditama Binbangkum, Andre Re- valino dan Ari Herdiawan. Materi yang disampaikan pada pemaparan tersebut meliputi pengenalan SIKAD, Review Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007, panduan monitoring pemantauan penyelesaian kerugian negara dan dae- rah, masukan pendapat mengenai juknis, dan memantau hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Para peserta pemaparan mengikuti dengan serius pemaparan tersebut dan tidak jarang mengajukan pertanyaan guna lebih membantu pemahaman tentang materi SIKAD tersebut. Ke- aktifan peserta dilandasi kesadaran akan tanggung jawab yang diemban sebagai pelaksana manajemen SIKAD di Kan- tor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Program SIKAD sendiri dapat diakses melalui alamat sikad.bpk.go.id. [Arra] Pemaparan tentang SIKAD di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara B adan Pemeriksa Keuangan Re- publik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Senin 31 Mei 2010 pukul 09.00 WIB menyerahkan Laporan Hasil Pemerik- saan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang diserahkan Kepala Perwakilan Oodj Huziat dalam rapat paripurna Istimewa DPRD. Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Saleh Bang- un juga dihadiri para Pimpinan Komisi, Anggota DPRD, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Unsur Muspida dan para pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 23 E bahwa: Un- tuk memeriksa pengelolaan dan tang- gung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan keuangan negara diserah- kan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai deng- an kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lem- baga perwakilan dan/atau badan se-suai dengan un- dang undang. Tujuan dari pemeriksaan keuangan ini adalah pemberian opini oleh BPK atas kewajaran penyajian LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2009 ini, ........................................(bersambung ke hal.2) Dua Tahun WDP Terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara K amis 20 Mei 2010 pukul 08.00 WIB Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangki- tan Nasional ke 102 tahun 2010 yang mengambil tema ”Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Tingkat- kan Ketahanan Masyarakat Dalam Kerangka NKRI”. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Perwakilan Oodj Huziat, sedangkan Komandan Upacara Ridwan Sani Matondang. Seperti kita ketahui bersama, 102 tahun yang lalu atau tepatnya 20 Mei 1908, generasi muda Indo- nesia yang di pelopori oleh Dr.Soetomo dan Dr.Wahidin Soedirohoesodo membentuk satu organisasi bernama Boedi Oetomo, yang menancapkan tonggak semangat kebangki- tan nasional, untuk melawan penguasa kolonial Belanda pada saat itu. Setiap tahun kita mem- peringati Hari Kebangkitan Nasional dengan berbagai cara dan acara, dari pusat sampai ke daerah termasuk di kantor kantor perwakilan kita di seluruh dunia. Tentu semua itu dimaksudkan untuk terus mengugah dan menggelo- rakan semangat nasionalisme dan jiwa patriotsme kita agar tetap hidup dan terjaga dalam hati sanubari kita masing masing. Dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan betapa semakin melemahnya komitmen terhadap rasa kebangsaan Indonesia, memudarnya etika dalam ke- hidupan berbangsa dan bernegara, se- makin melemahnya kejujuran dan sikap ....................................(bersambung ke hal.3) Mengenang Hari Kebangkitan Nasional ke-102 OPINI BPK.....
Transcript
Page 1: OPINI BPK...didasarkan pada kriteria; kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terha dap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan

REDAKSIMikael PH Togatorop (mt),

Barani M Silalahi (bs), Hj.Sri Madonna (sm), Hj.Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon),Ermila Octhari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra)

ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 MedanTelp. 061-4519039 ext. 321

Tahun KeduaEdisi Mei 2010

Apa opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah daerah itu, daerah ini dan dae-rah sana? Pertanyaan ini menjadi sering terdengar sejak bulan Maret sampai bulan Juni ini di kantor perwakilan. Kenapa? Ya, karena sekarang lagi fokus memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tujuan dari pemeriksaan keuangan ini adalah pemberian opini oleh BPK atas kewajaran penyajian LKPD di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK dalam pemeriksaan LKPD, yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar dan Opini Tidak Memberikan Pendapat.

Opini yang diberikan atas pemeriksaan LKPD merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria; kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terha-dap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan Keuangan ini, merupakan salah satu kewajiban BPK sesuai yang diamanat-kan baik dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja-wab Keuangan Negara maupun UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI selain Pemeriksaan Kinerja Dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Kepada siapa Opini ini disampaikan? Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, pasal 7 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Selain DPRD berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang-gung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (3) bahwa: Laporan Hasil Pemeriksaan) disampai-kan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Harapan kita, Hasil Pemeriksaan Keuangan ini, dapat ditindaklanjuti dalam rangka melak-sanakan tugas mengamankan hak budget rakyat secara efektif. Semoga. (mt)

Dari Redaksi...............1Dua Tahun WDP terha-dap LKPD Provsu......1Mewujudkan SDM yang Sehat..................2Galeri Foto.................3 Hari KebangkitanNasional ke-102.........4Pemaparan tentang SIKAD.......................5

Daftar Isi ...

DARI REDAKSISistem Informasi Kerugian Ne-gara dan Daerah, atau disingkat

dengan SIKAD, merupakan suatu sistem yang berbasis web yang dibangun untuk menyediakan database informasi hasil pemantauan dan laporan perkembangan kasus-kasus kerugian negara dan dae-rah yang disajikan secara lengkap, mu-takhir, aman dan mudah diakses. Guna lebih mengenalkan SIKAD pada Kan-tor Perwakilan BPK RI selaku Pelaksana Manajemen SIKAD, Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengem-bangan Hukum (Ditama Binbangkum) melakukan pemaparan tentang SIKAD di BPK RI Perwakilan

Provinsi Sumatera Utara pada 6 Mei 2010.Kegiatan yang berlangsung di

ruang rapat Kepala Sub Auditorat Sumut II tersebut diikuti oleh Kepala Sub Ba-gian Hukum dan Humas beserta staf. Pemaparan materi disampaikan oleh staf dari Ditama Binbangkum, Andre Re-valino dan Ari Herdiawan. Materi yang disampaikan pada pemaparan tersebut meliputi pengenalan SIKAD, Review Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun

2007, panduan monitoring pemantauan penyelesaian kerugian negara dan dae-rah, masukan pendapat mengenai juknis, dan memantau hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Para peserta pemaparan mengikuti dengan serius pemaparan tersebut dan tidak jarang mengajukan pertanyaan guna lebih membantu pemahaman tentang materi SIKAD tersebut. Ke-aktifan peserta dilandasi kesadaran akan tanggung jawab yang diemban sebagai pelaksana manajemen SIKAD di Kan-tor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Program SIKAD sendiri dapat diakses melalui alamat sikad.bpk.go.id. [Arra]

Pemaparan tentang SIKAD di BPK RI Perwakilan

Provinsi Sumatera Utara

Badan Pemeriksa Keuangan Re-publik Indonesia (BPK RI)

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Senin 31 Mei 2010 pukul 09.00 WIBmenyerahkan Laporan Hasil Pemerik-saan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang diserahkan Kepala Perwakilan Oodj Huziat dalam rapat paripurna Istimewa DPRD. Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Saleh Bang-un juga dihadiri para Pimpinan Komisi, Anggota DPRD, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Unsur Muspida dan para pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 23 E bahwa: Un-tuk memeriksa pengelolaan dan tang-gung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan keuangan negara diserah-kan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai deng-an kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lem-baga perwakilan dan/atau badan se-suai dengan un-dang undang. Tujuan dari pemeriksaan keuangan ini adalah pemberian opini

oleh BPK atas kewajaran penyajian LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2009 ini, ........................................(bersambung ke hal.2)

Dua Tahun WDP Terhadap LKPD PemerintahProvinsi Sumatera Utara

Kamis 20 Mei 2010 pukul 08.00 WIB Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangki-tan Nasional ke 102 tahun 2010 yangmengambil tema ”Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Tingkat-kan Ketahanan Masyarakat Dalam Kerangka NKRI”. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Perwakilan Oodj Huziat, sedangkan Komandan Upacara Ridwan Sani Matondang.

Seperti kita ketahui bersama, 102 tahun yang lalu atau tepatnya 20 Mei 1908, generasi muda Indo-

nesia yang di pelopori oleh Dr.Soetomo dan Dr.Wahidin Soedirohoesodo membentuk satu organisasi bernama Boedi Oetomo, yang menancapkan tonggak semangat kebangki-tan nasional, untuk melawanpenguasa kolonial Belanda pada saat itu. Setiap tahun kita mem-peringati Hari Kebangkitan Nasional dengan berbagai cara dan acara, dari pusat sampai ke daerah termasuk di kantor kantor perwakilan kita di seluruh dunia. Tentu semua itu dimaksudkan untuk terus mengugah dan menggelo-rakan semangat nasionalisme dan jiwa patriotsme kita agar tetap hidup dan

terjaga dalam hati sanubari kita masing masing.

Dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan betapa semakin melemahnya komitmen terhadap rasa kebangsaan Indonesia, memudarnya etika dalam ke-hidupan berbangsa dan bernegara, se-makin melemahnya kejujuran dan sikap ....................................(bersambung ke hal.3)

Mengenang Hari Kebangkitan

Nasional ke-102

OPINI BPK.....

Page 2: OPINI BPK...didasarkan pada kriteria; kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terha dap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan

Bonbon/bombon artinya permen

Gelut artinya berkelahi

Golek-golek artinya berbaring-baring santai, tidur ayam

Mengkek artinya manja

A N A K M E D A N

Pada awal terbentuknya di tahun 1983 dan masih ber-nama BPK RI Wilayah IV Medan, struktur organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari seorang pejabat Kepala Perwakilan yang mem-bawahi Kepala Bagian Tata Usaha (Sub Bagian Kepega-waian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum), Sub Oditorat Wilayah IVA, Sub Oditorat Wilayah IVB, serta Sub Oditorat BUMD Wilayah IVA dan IVB

Sumber : Buku Profil Kerja TA 2008BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Sumber : www.kamus-medan.blogspot.com

GALERI FOTO

Mantan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Suryo Ekawoto Suryadi bertemu dengan

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Oodj Huziat

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumutmemberikan keterangan kepada pers setelah mengikuti

rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumut

Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RIPerwakilan Provinsi Sumut menemui dan merima

aspirasi para pendemo yang sedang melakukan demo di halaman gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut

BPK memberikan pendapat “ Wajar Deng-an Pengecualian (Quali-

fied Opinion)”. Opini yang diberikan Tahun ini sama dengan opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2008, jadi belum ada peningkatan. Opini yang diberi-kan atas pemeriksaan LKPD tersebut merupakan pernyataan professional pemeriksaan mengenai kewajaran penyajian in-formasi keuangan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengung-kapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan pe-rundang undangan dan efektivitas sistem pengendali intern.

Selain itu untuk Tahun Anggaran 2009, terdapat 12 (dua belas) Pemerintah Daerah telah menyampaikan LKPD kepada BPK RI secara tepat waktu (3 bulan setelah TA berakhir) yang pada Tahun 2008 hanya 3 (tiga) Pemerintah Daerah, satu dianta-ranya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Selamat saya

ucapkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara” demikian kata sambutan kepala perwakilan dalam rapat paripurna istimewa DPRD dalam acara penyerahan Hasil Peme-riksaan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara. (Henz)

amanah dalam kehidupan sehari hari, semakin diabaikannya ke-tentuan hukum dan peraturan

yang berlaku, semakin langkanya tokoh tokoh yang bisa menjadi pa-nutan dan semakin meluasnya pengaruh budaya asing terhadap bu-daya lokal sebagai akibat dari mudahnya akses terhadap informasi, serta menguatnya semangat kedaerahan akibat primordialisme dan fa-natisme yang sempit dan mengalahkan rasa kebersamaan dan persatuan.

Apabila nilai-nilai ke-bangkitan nasional, secara sungguh-sungguh kita terapkan dalam tatanan kehidupan kita, maka hal itu akan menjadi landasan yang kuat dalam menyele-saikan berbagai masalah yang dihadapi. Jika zaman penjajahan kita meng-hadapi musuh bersama yang bernama kolonial-isme, maka musuh yang kita hadapi saat ini adalah kemiskinan, penganggu-ran, korupsi, lemahnyapenegak hukum dan lain sebagainya. Maka saat ini, keyakinan itu harus

kita bangkitkan kembali melalui peringatan hari kebangkitan nasio-nal bahwa dengan sumberdaya yang tersedia melalui kerja keras, kita mampu melawan dan menyelesaikan persoalan bangsa yang kita ha-dapi. Demikian kata sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dibacakan oleh Inspektur Upacara. (Henz)

....... sambungan Hari Kebangkitan ........sambungan Dua Tahun WDP

1994Para pegawai BPK Perwakilan I di Medan sedang mengikuti kegiatan family gathering di Brastagi

dalam rangka HUT BPK RI

Biro SDM BPK RI mengadakan kunjungan di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara guna memberikan sosialisasi “Upaya BPK-RI Mewujudkan SDM yang Sehat dan Produktif Melalui Tinda-kan Kesehatan yang Bersifat Promotif, Preventif, dan Kuratif ”.Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan kerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut berlang-sung pada 26 Mei 2010 di ruang auditorium.

Beberapa materi yang dibawakan antara lain tentang pentingnya kesehatan untuk au-ditor dan informasi seputar ASKES. Setelah penyampaian sosialisasi diadakan cek ke-sehatan gratis bagi seluruh peserta kegiatan, seperti cek gula darah dan asam urat. (Arra)

Sosialisasi MewujudkanSDM yang Sehat dan Produktif


Recommended