Tugas Pak Arif Finacing

8/17/2019 Tugas Pak Arif Finacing

1/31

In 2004, the Indonesian government committed to provide health insurance coverage to

its entire population through a mandatory health insurance pr ogr am. As of 2008, its public

budget provided coverage for 76.4 million poor and near poor , but more than half of the

po pulation still lacked health insur ance. The authors of Health F inancing in I ndone sia

develo p a baseline of current health policies, highlighting their strengths and eaknesses in

light of current epidemiological and socioeconomic tr ends, and provide a com pr ehensive

f r ameor k for reform in the key !nancing functions involved in providing universal coverage "#$%&

revenue collection, risk pooling, and pur chasing.

The book also provides an analytica l frameork based on global good pr actices, as ell as

rudimentary cost options for the transition to #$. Health F inancing in I ndone sia ill be of interest

to readers orking in the areas of health care and public health, social pr otection, and social

analysis and policy, in Indonesia and in other countries aiming for universal cover age.

' I ( ) $ T I * + , I + ' ) - ) . * / 0 ) + T

1uman 'evelopment

1ealth 2inancing in Indonesia

A Reform Road Map

$laudia (ok3

4eorge ,chieber

/andu 1arimurti

A5ayTandon

Aparnaa ,omanathan


2/31

| 1

Pendahuluan

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia membuatkomitmen untuk menyediakan jaminan asuransi

kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui suatu

sistem asuransi kesehatan publik yang bersifat

wajib. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang

berani dengan menyediakan jaminan asuransi yang

mencakup sekitar !,4 juta warga miskin dan hampir miskin,

yang dibiayai melalui anggaran pemerintah. "alaupun

demikian, lebih dari setengah jumlah penduduk masih

belum memiliki jaminan asuransi kesehatan, dan dampak

#skal dari program pemerintah untuk kaum miskin ini

belum sepenuhnya ditelaah atau dirasakan. $elain itu,

kelemahan-kelemahan yang signi#kan dari e#siensi dan

kepemerataan sistem kesehatan yang ada sekarang, jikatidak ditangani akan semakin meningkatkan tekanan biaya

dan dapat mengganggu penerapan efektif dari %akupan

$emesta &Universal C over age' dan peningkatan status kesehatan

masyarakat serta perlindungan keuangan yang diinginkan.

(agi Indonesia, untuk dapat mencapai cakupan

perlindungan kesehatan yang menyeluruh &%akupan

$emesta', kinerja sistem kesehatan perlu ditingkatkan

dan perlu dirumuskan beberapa pilihan kebijakan utama

berkaitan dengan sistem pembiayaan kesehatan.

$istem kesehatan Indonesia memiliki kinerja yang

baik untuk beberapa indikator status &outcome'

kesehatan dan perlindungan keuangan, tetapi masih

ada banyak peluang untuk mencapai peningkatan yang

signi#kan. )ibutuhkan adanya keputusan politik tingkat tinggi

dalam beberapa unsur kunci dari paket ref ormasi

pembiayaan kesehatan. Isu transisi utama untuk mencapai

hal tersebut termasuk*


3/31

| 1

+ Paket pelayanan yang dapat dibayardibeli, dan

berdampak positif pada status kesehatan

&outcome', dan perlindungan keuangan


4/31

+ bagaimana lebih dari 0 persen dari mereka yang

sekarang belum memiliki jaminan asuransidapat tercakup oleh asuransi

+ bagaimana cara membayar para penyedia layanan

kesehatan untuk menjamin akses, e#siensi dan

kualitas

+ mengembangkan suatu sistem administrasi yang

terpadu dan e#sien

+ bagaimana mengatasi permasalahan hambatan yang

ada saat ini dalam hal pasokan untuk menjamin

ketersediaan layanan- layanan yang dijanjikan dan,

+ bagaimana mengumpulkan pendapatan untuk

membiayai sistem tersebut, termasuk program untuk

kaum miskin serta kelompok-kelompok yang saat

ini belum tercakup asuransi yang mungkin akan

membutuhkan subsidi dari pemerintah, misalnya

lebih dari !0 juta pekerja pada sektor inf ormal, /

persen pekerja di badan-badan usaha yang

memiliki pekerja kurang dari lima, dan 0 persen dari

penduduk yang bertempat- tinggal di daerah-daerah

perdesaan.

$ementara Indonesia tengah memodernisasi dan

mengembangkan lebih lanjut sistem kesehatannya

dengan berbagai reformasi besar seperti desentralisasi

dan penerapan %akupan $emesta, transisi demogra#s,

gii dan epidemiologis akan membawa implikasi-

implikasi yang besar bagi rancangan dan biaya dari

berbagai reformasi ini. Populasi penduduk tua akan

menimbulkan tambahan beban bagi infrastruktur &butuh

lebih banyak rumah sakit', para tenaga kesehatan &lebih

banyak spesialis dan perawat' serta tunjangan sosial bagi

para lansia. Pada saat yang sama, berkurangnya


5/31

kesempatan kerja yang ditandai dengan pergerakan ke

dalam sektor formal yang terhenti, akan kian

meningkatkan tekanan biaya. 1da perbedaan

2 |


6/31

yang besar dalam kemajuan transisi-transisi ini di seluruh

Indonesia, dengan proinsi-proinsi di Indonesia bagian timurmasih berada pada tahap-tahap awal transisi dan memiliki

tingkat penyakit menular serta kematian anak yang tinggi,

sementara proinsi-proinsi di 3awa dan (ali memiliki tingkat

penyakit tidak menular & Non-Communicable Di seases, %)s'

yang lebih tinggi.

)ari segi positifnya, pertumbuhan ekonomi

Indonesia telah jauh membaik sejak krisis keuangan

tahun 566/, dan negara ini tampaknya berada dalam

posisi yang baik untuk menangkal krisis keuangan saat

ini, walau pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi di

masa yang akan datang tetap belum jelas. "alaupun

demikian, tingkat kemiskinan masih tetap tinggi untuk

sebuah negara yang berpenghasilan rendah-menengah,

walau telah ada banyak kemajuan sejak tahun 566/

dan dengan adanya krisis baru yang mengancam, tingkat

kemiskinan masih menjadi masalah yang serius. 7ambahan

pula, sekitar 0 persen dari penduduk masih tergolong

miskin atau hampir miskin, yang membuat sebagian besar

penduduk rentan terhadap guncangan-guncangan ekonomimaupun kesehatan yang dapat membawa bencana

&katastro#k' dan menjerumuskan rumah tangga ke dalam

kemiskinan. $elain itu, dinamika pasar tenaga kerja

merupakan sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan

dalam mengembangkan suatu roadmap untuk menuju

asuransi kesehatan dengan cakupan yang menyeluruh8

misalkan saja, besarnya proporsi kerja informal pada pasar

tenaga kerja akan mempersulit penggunaan iuran berbasis

pekerja untuk membiayai sistem tersebut.

7ujuan yang melatar-belakangi kajian pembiayaan

kesehatan ini adalah untuk memberikan masukan-


7/31

masukan termutakhir dan berbasis bukti kepada

Penilaian $ektor 9esehatan menyeluruh

| 3


8/31

&:ealth $ector ;eiew' yang diadakan Pemerintah

Indonesia dan membantu pemerintah untukmengembangkan serta mengimplementasikan program

asuransi kesehatan dengan %akupan $emestanya. 9ajian

bermaksud untuk membantu Pemerintah Indonesia dengan

mengumpulkan dasar-dasar bukti yang spesi#k Indonesia

maupun dari dunia internasional, dengan fokus spesi#k

pada pengembangan dan implementasi opsi-opsi

kebijakan untuk mencapai cakupan asuransi kesehatan

semesta untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan

perlindungan keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

$tudi ini difokuskan pada fungsi-fungsi utama

pembiayaan kesehatan yaitu pengumpulan pendapatan

&revenue collection', pemusatan risiko &risk pooling ', danpembelian & purchasing ' serta tujuan mereka masing-

masing yakni* &i' secara e#sien, adil dan merata

menumbuhkan pendapatan yang dapat terus

dipertahankan untuk mendukung %akupan $emesta &ii'

melakukan risk pooling secara e#sien, adil dan merata untuk

menjamin perlindungan keuangan bagi penduduk Indonesia

dan, &iii' membeli pelayanan kesehatan secara e#sien

dalam hal alokasi dan teknis &allocative and technical efficienc '.

$tudi ini mengembangkan baseline kebijakan kesehatan

Indonesia saat ini berdasarkan analisis kekuatan-kekuatan

dan kelemahan-kelemahan sistem saat ini dan

kecenderungan-kecenderungan epidemiologis dan sosio-

ekonomi di masa yang akan datang, serta menyajikan

sebuah kerangka menyeluruh yang merinci isu-isu

reformasi penting yang perlu segera diselesaikan. 9ajian

ini juga memberikan suatu kerangka kebijakan analitis

berdasarkan bukti


9/31

%akupan $emesta. 1khirnya, studi mendiskusikan

sistem penyelenggaraan layanan di masa yang akan datang,

kesehatan masyarakat, dan ref ormasi

4 |


10/31

dari sisi permintaan &demand-sideref orms'.

Pembiayaan kesehatan sejak desentralisasi menjadi

semakin kompleks, dan penyelenggaraan pelayanan

kesehatan tampaknya

semakinmenurun,sebagianbesarkarenaisu-

isutatapemerintahan. $istem kesehatan nasional belum

beradaptasi terhadap kenyataan desentralisasi, dankeputusan untuk menuju asuransi kesehatan semesta yang

wajib juga belum diikuti dengan restrukturisasi yang

diperlukan. $istem tetap bersumber pada pemerintah dan

terus didasarkan pada prinsip-prinsip dan #tur-#tur 1lma

1ta &akses menyeluruh terhadap layanan kesehatan dasar

bagi publik', walaupun separuh dari seluruh belanja

kesehatan berada pada sektor swasta, sebagian besar

berasal dari kantong sendiri, dan hampir separuh dari mereka

yang sakit mencari layanan kesehatan dari para penyedia

layanan swasta.

9emampuan pemerintah pada semua tataran untuk

melakukan pembayaran langsung dalam bentukpembayaran gaji dan biaya-biaya modal serta

menyediakan cakupan tambahan akan tergantung pada

kapasitas #skal mereka. 9apasitas #skal semacam ini

sangat tergantung pada kapasitas daerah dalam

mengumpulkan pendapatan maupun pada aliran dana-

dana sistem #skal antar pemerintah di mana beberapa

dana dianggarkan oleh pemerintah pusat, sementara

beberapa lainnya tidak, dan formula-formula yang

digunakan untuk mendistribusikan kembali dana dari

pemerintah pusat ke pemerintah-pemerintah daerah

seringkali tidak mencerminkan kebutuhan daerah dan

kapasitas #skal setempat.


11/31

1kses #sik terhadap layanan kesehatan di Indonesia

pada umumnya tergolong memadai, walaupun ada

kekurangan dalam hal jumlah dan distribusi tenaga-

tenaga kesehatan profesional.

| 5


12/31

)engan lebih dari /.000 pusat kesehatan masyarakat &5untuk setiap

2>.000 penduduk', sebuah sistem yang berjangkauan luas

serta lebih dari 5.20 rumah sakit pemerintah dan swasta,

akses terhadap layanan kesehatan umumnya baik kecuali

di daerah-daerah yang terpencil. amun demikian, kualitas

infrastruktur, keberfungsian peralatan, dan ketersediaan

pasokan obat-obatan seringkali masih menjadi masalah

besar. 3umlah dokter masih terlalu sedikit, terutama para

spesialis, dan hal ini akan menjadi masalah besar dengan

meningkatnya kebutuhan untuk menangani penyakit-

penyakit tidak menular. $elain jumlah dokter dan

spesialis yang terlalu sedikit, distribusi para dokter ini di

seluruh Indonesia juga tidak merata. $ecara signifikan ada

lebih banyak bidan dan perawat, dan mereka

terdistribusikan dengan lebih baik, dengan setidaknya adaseorang bidan untuk setiap desa. "alaupun begitu,

serupa dengan yang terjadi pada infrastruktur, walau

jumlah absolut tidak menjadi masalah, penyebaran dan

kualitas masih menjadi masalah.

Peningkatan pada infrastruktur kesehatan merupakan

salah satu produk dari peningkatan keseluruhan pada

belanja kesehatan yang naik dari 5,6 persen dari P)(

tahun 566! menjadi 2,2 persen pada tahun 200!. Pada

saat yang sama, pangsa pemerintah telah meningkat

secara signi#kan dari 42 persen pada tahun 566! menjadi 0

persen pada tahun 200!. Pengeluaran kesehatan

pemerintah sebagai bagian dari anggaran telah

meningkat dari 4,> persen menjadi ,> persen,

sementara pengeluaran rumah tangga dari kantong

sendiri berkurang sedikit dari >! persen dari seluruh

pengeluaran &!2 persen dari / persen dari seluruh

belanja swasta' pada tahun 566! menjadi

>> persen &!! persen dari 0 persen' pada tahun 200!.


13/31

)alam dolar 1$

berbasis nilai tukar, belanja kesehatan meningkat dari ? 1$ 20pada tahun

566! menjadi ? 1$ >4 pada tahun 200! dan dalam dolar

internasional dari ? menjadi ? /.

6 |


14/31

(elanja kesehatan swasta telah secara historis

memainkan peranan yang lebih penting daripadabelanja kesehatan pemerintah dalam hal keseluruhan

pembiayaan kesehatan di Indonesia. amun,

kecenderungan ini mulai berubah pada kurun waktu

200!, dan diharapkan belanja kesehatan pemerintah

akan semakin memainkan peranan yang kian penting pada

tahun-tahun ke depan sejalan dengan upaya pemerintah

untuk memperluas %akupan $emesta kepada seluruh

penduduk Indonesia. Pembentukan 3amkesmas ! 1skeskin

pada tahun 2004 telah membawa dampak, baik pada

keseluruhan belanja kesehatan maupun pada pangsa

pemerintah atas belanja kesehatan. Pembayaran dari

kantong sendiri masih merupakan pangsa yang cukup

besar dari belanja kesehatan, dan tantangannya bagi

pemerintah adalah bagaimana menyalurkan pengeluaran-

pengeluaran ini ke dalam mekanisme pemusatan risiko

&risk pooling ' agar dapat memberikan perlindungan yang

efektif terhadap pengeluaran kesehatan yang dapat

menimbulkan masalah besar &katastro#k' bagi masyarakat.

"alaupun ada ketergantungan historis pada belanjakesehatan swasta, 1suransi 9esehatan $ukarela

$wasta & "rivate # oluntar Health InsuranceP@:I' belum

berkembang baik di Indonesia. 9etiga program

pembiayaan kesehatan utama yang ada merupakan milik

pemerintah. Para pegawai negeri dan tanggungan mereka

dicakup dalam program 1$9A$, yang dikelola oleh badan

usaha milik negara, P. 7. 1skes. 3amkesmas pada awalnya

dirancang untuk melayani kaum miskin tetapi kemudian

diperluas untuk juga mencakup mereka yang hampir miskin.

Pada mulanya program ini dikelola oleh 1$9A$ tetapi pada

tahun

200/ )epartemen 9esehatan &)epkes' mengambil alih


15/31

sebagian besar fungsi-fungsi administratif utamanya,

termasuk pembayaran kepada para penyedia layanan.

3amsostek serupa dengan program asuransi

sosial klasik untuk para pegawai swasta yang bekerjadalam badan-

| 7


16/31

badan usaha dengan jumlah pegawai 50 orang atau

lebih dan juga dikelola oleh sebuah badan usaha miliknegara. Para pengusaha dapat memilih untuk tidak turut

serta, dengan mengasuransi sendiri atau dengan membeli

asuransi swasta bagi para pegawai mereka. (aik P. 7. 1skes

maupun 3amsostek juga menjual polis komersial swasta.

1da tiga pendekatan yang mungkin ditempuh,

berdasarkan program-program pembiayaan kesehatan

Indonesia yang ada sekarang, diskusi kebijakan saat

ini dan Bndang-undang tahun

2004 tentang 3aminan $osial, sebagai opsi untuk

mencapai %akupan $emesta. 9etiga opsi tersebut

akan dapat membantu mewujudkan cakupan asuransi

kesehatan semesta, dan ketiganya memiliki jumlah

peserta yang cukup besar untuk pemusatan risiko &risk

pooling' yang efektif. Cepas dari pendekatan yang dipilih,

keputusan- keputusan penting berkaitan dengan paket

manfaat, mekanisme berbagi biaya, pengaturan

pembayaranpengontrakkan dan modalitas untuk menangani

hambatan-hambatan dari sisi penyediaan pelayanan

kesehatan perlu dibuat. 9etiga pendekatan tersebutadalah sebagai berikut*

+ Pendekatan pertama menyerupai Cayanan 9esehatan

asional seperti yang ada di $ri Canka dan

Dalaysia, dan termasuk di dalamnya ekspansi program

3amkesmas yang didanai pendapatan umum yang

diawali untuk mencakup warga miskin dan hampir

miskin dan kemudian untuk seluruh penduduk.

+ Pendekatan kedua menyerupai model 1suransi

9esehatan $osial


17/31

sektor swasta &dan para pensiunan' dan kontribusi dari

pemerintah untuk membiayai kaum miskin dan

kelompok-kelompok lain yang kurang beruntung.

8 |


18/31

+ Pendekatan ketiga, yang dapat dianggap sebagai ariandari Epsi

2 atau kombinasi dari Epsi 5 dan 2, memberikan

cakupan jaminan kesehatan bagi kaum miskin dan

kelompok-kelompok lain yang kurang beruntung

melalui sebuah sistem yang dibiayai oleh

pemerintah, sementara lain-lainnya dicakup melalui

dana-dana 19" lainnya, masing-masing dibiayai

berdasarkan kontribusi iuran.

3elaslah, opsi apapun yang dipilih, gerakan menuju

cakupan jaminan kesehatan semesta akan memiliki

dampak yang besar pada pengeluaran kesehatan

Indonesia. 1nalisis-analisis mikro atas biaya-biaya program

yang ada saat ini dan pola-pola pemanfaatan setelah

diluncurkannya 1skeskin ! 3amkesmas dapat memberikan

proyeksi-proyeksi kasar atas biaya-biaya di masa yang

akan datang. $ebagai contohnya, perkiraan kasar atas

biaya-biaya 3amkesmas di masa mendatang dapat

meningkat sekitar 20 persen bahkan sampai meningkat

enam kali lipat dari pengeluaran 3amkesmas saat ini,

tergantung pada skenario ekspansi cakupan dan asumsi inFasikesehatan yang dipilih.

3ika ekspansi tersebut dibiayai melalui belanja

pemerintah, akan ada


19/31

lebih canggih untuk masa depan, dan perlunya proses

reformasi menangani isu-isu sistem kesehatan yang lebih

luas selain perubahan-perubahan dalam pembiayaan. 3ika,

sebagai akibat dari %akupan $emesta, belanja

| 9


20/31

kesehatan Indonesia meningkat sampai tingkat yang

setara dengan negara-negara lain dengan penghasilanserupa, sementara negara ini menerapkan kebijakan untuk

menjamin e#siensi dan mengendalikan biaya-biaya yang

mengikuti kecenderungan historisnya, belanja

kesehatan pada tahun 2040 akan menjadi sekitar !

persen dari P)( dibandingkan dengan hanya lebih dari 2

persen saat ini. 3ika hal itu tidak terjadi dan Indonesia

menghadapi tekanan-tekanan biaya seperti yang dialami

negara-negara industri maju di masa-masa lalu, belanja

kesehatan akan menjadi sekitar 50 persen dari P)(.

$alah satu cara untuk menilai ketersediaan ruang #skal

untuk kesehatan adalah dengan memeriksa berbagai

opsi melalui mana sumber-sumber pembiayaan

pemerintah untuk kesehatan dapat ditingkatkan

&danatau ditingkatkan secara de facto melalui e#siensi

belanja kesehatan danatau belanja publik lainnya yang ada

sekarang'. :al ini meliputi*

kondisi-kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan

ekonomi dan kenaikan pendapatan pemerintah secara

umum yang pada gilirannya, mengarah padapeningkatan belanja pemerintah untuk kesehatan

penyusunan ulang prioritas untuk kesehatan di dalam

anggaran pemerintah

peningkatan pada bantuan dan hibah asing

spesi#k untuk kesehatan-

peningkatan pada sumber-sumber daya lainnya

spesi#k untuk kesehatan, misalkan saja melalui

pemajakan dengan peruntukan khusus atau

pemberlakuan premi bagi asuransi kesehatan wajib

dan

peningkatan pada e#siensi pada pengeluarankesehatan


21/31

pemerintah.

10 |


22/31

)ari opsi-opsi yang disebutkan di atas, dua yang pertama

berada di luar jangkauan ranah sektor kesehatan per se.

7igaopsi sisanya berada langsung pada ranah sektor

kesehatan dan patut diberi perhatian khusus karena

mereka mengandung potensi untuk sumber-sumber daya

yang spesi#k sektor kesehatan.

Indonesia telah membangun landasan hukum yang luas

untuk maju menuju %akupan $emesta, dan )ewan

3aminan $osial telah memfokuskan diri pada isu-isu

implementasi yang spesi#k. Pemerintah Indonesia juga

telah mengadakan sejumlah studi bersama para donor dan

pemangku kepentingan lainnya yang memberikan

kontribusi yang relean untuk pengambilan keputusan

sementara pemerintah terus mengembangkan dan

mengimplementasikan reformasi. Bpaya-upaya ini

memang berguna dalam hal menanam pohon-pohon

indiidual dalam hutan reformasi layanan kesehatan yang

kompleks, tetapi yang belum jelas sampai saat ini adalah

kon#gurasi akhir dari bentuk hutan itu sendiri dan peta

jalan untuk akhirnya mencapai tempat tersebut. $ingkatnya,

Pemerintah Indonesia perlu memutuskan sistem %akupan$emesta #nal yang ingin dikembangkannya dan

kemudian menetapkan dengan hati-hati langkah-langkah

transisi untuk mencapai itu.

)alam mengembangkan kebijakan-kebijakan

besar seperti itu, Indonesia seperti juga banyak

negara lainnya kekurangan informasi kritis, baik berupa

kebijakan dan data, yang dibutuhkan untuk

pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi.

$elain itu, pilihan kebijakan secara makro dari %akupan

$emesta dan langkah- langkah transisi menuju %akupan


23/31

$emesta hanya dapat dilakukan bersamaan dengan

pilihan-pilihan kebijakan yang sifatnya spesi#k

| 11


24/31

mengenai isu-isu yang lebih mikro seperti penentuan

kelompok- kelompok yang berhak dicakup oleh program,mekanisme penetapan sasaran, syarat-syarat

kontribusiiuran &indiidu, badan usaha, dan pemerintah',

mekanisme pembayaran penyedia layanan dan tingkat-

tingkatnya, serta kondisi lingkungan ekonomi makro di masa

yang akan datang. Pilihan-pilihan kebijakan yang rasional

perlu didasarkan pada baik dampak kuantitatif maupun

kualitatif dari kebijakan-kebijakan tersebut pada, antara lain,status kesehatan &outcome', perlindungan keuangan, respons

terhadap konsumen, akses, kepemerataan, e#siensi, biaya-

biaya &pemerintah dan swasta' dan keberlanjutan ekonomi

makro.

(erdasarkan pengalaman-pengalaman global, isu-isu

kebijakan penting berikut ini harus menjadi bagian dari

kerangka implementasi cakupan jaminan kesehatan

menyeluruh*

5. )ibutuhkan pengembangan lebih lanjut pada

)ata untuk Pengambilan 9eputusan &)ata for )ecision

making, ))D' seperti pemutakhiran )ata 1kuntansi

9esehatan asional &:1', data-data klaim dari program-

program yang ada, dan analisis-analisis biaya, tingkat

pemerataan &ekuitas', insiden manfaat untuk

menganalisis opsi-opsi kebijakan. Penting untuk

memberikan prioritas bagi pengembangan baseline

aktuarial dari program-program asuransi kesehatan

yang ada sekarang dan yang diusulkan di masa yang

akan datang serta mendapatkan perkiraan-perkiraan

yang lebih baik akan respons-respons konsumen

maupun pemasok terhadap perubahan-perubahan

dalam cakupan asuransi. 1nalisis ini juga harus

menyertakan pengkajian atas Paket-paket Danfaat

)asar &PD)' yang ada, baik dalam hal

keekonomisannya maupun perlindungan keuangan


25/31

terhadap pengeluaran langsung dari kantong sendiri

yang berlebihan, untuk memungkinkan adanya

pilihan-pilihan rasional atas PD) di bawah reformasi

%akupan

$emesta

12 |


26/31

2. Pengkajian awal berkaitan dengan hambatan-hambatan

dari sisi penyediaan pelayanan kesehatan yangberkaitan baik dengan infrastruktur manusia maupun

#sik, menggarisbawahi sejumlah bidang penting di

mana ine#siensi masih perlu diperbaiki dan bidang-

bidang lainnya yang akan mengalami tekanan yang

lebih besar seiring dengan perubahan-perubahan pada

aspek demogra#, gii dan epidemiologi-

>. (erdasarkan pengkajian sektor farmasi dan identi#kasi

awal atas peluang-peluang potensial dalam ekspansi

1suransi 9 esehatan "ajib, Pemerintah Indonesia

disarankan untuk mengadakan ealuasi lebih lanjut

atas kebijakan-kebijakan sektor farmasi dan atas

perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk

membantu implementasi reformasi %akupan $emesta

4. )esentralisasi yang tengah berjalan dan reformasi

%akupan $emesta perlu didukung dengan penegasan

atas peran-peran )epkes di masa yang akan

datang berkaitan dengan kesehatan publik dan

fungsi-fungsi kepemimpinan serta pembiayaan yang

masih dipegangnya dalam kaitannya dengan dengan

sistem asuransi publik. )alam peran kepemimpinannyayang lebih luas, )epkes juga harus memberi prioritas

yang tinggi untuk menilai pengaruh kebijakan-kebijakan

di sektor-sektor yang lain yang mempengaruhi kesehatan

seperti pada sektor air dan pendidikan, termasuk juga

mengkaji kebutuhan akan kebijakan-kebijakan tambahan

dari sisi permintaan seperti (antuan Cangsung 7unai

(ersyarat

. $etelah Pemerintah mengambil keputusan-keputusan

berkaitan dengan opsi-opsi pembiayaan sebagai bagian

dari r oadmap menuju %akupan $emesta, penting untuk

mengembangkan, bereksperimen dengan, dan

mengealuasi dampak berbagai alternatif mekanisme


27/31

pembayaran bagi para penyedia layanan terutama dalam

hal biaya,

kualitas dan akses

| 13


28/31

!. Cingkup struktur administratif yang

dibutuhkan untuk melaksanakan reformasi perluditetapkan, termasuk menilai biaya- biaya

administratifnya dan mengembangkan sistem-sistem

untuk menjamin kualitas, menilai e#siensi serta

mengealuasi dampak- dampak ref ormasi

. Pengalaman berbagai daerah yang kaya dalam upaya

menyediakan cakupan jaminan asuransi kesehatan perlu

ditelaah dengan seksama karena


29/31

sekali serta mungkin tak dapat tercukupi &dalam jangka

pendek karena krisis ekonomi global

14 |


30/31

sekarang' dari ekspansi asuransi kesehatan kepada sekitar !

juta warga miskin dan hampir miskin, menjadikan saat iniadalah waktu yang ideal untuk memfokuskan ulang upaya-

upaya kita pada rangkaian kebijakan menyeluruh yang

dibutuhkan untuk mengimplementasikan ref ormasi

%akupan $emesta denganef ektif .


31/31

| 15DAFTAR PUSTAKA

; Clodia Rokx, 2014. Heath Finacing In Indonesia A Reform

Road Ma.

!c. Health Financing In Indonesia "ord #ank.

1ealth

Date post:	06-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	kukuh-ardian
View:	221 times
Download:	0 times

Tugas Pak Arif Finacing

Documents