BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK · Bab I - Pendahuluan 3 b. Koordinasi penetapan kebijakan...

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JALAN MOH. HATTA NOMOR .... KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : [email protected] Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

RAK

2020

PK

2020

RKT

2020

IKU

2020

LKjIP

2019

PDF Compressor Free Version

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR


DAFTAR ISI


Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020

iii

DAFTAR ISI

Uraian Halaman

Halaman Judul ......................................................................................... i

Kata Pengantar .......................................................................................... ii

Daftar Isi.................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................. 1

1.2. Struktur Organisasi .......................................................... 4

1.3. Dasar Hukum .................................................................... 6

BAB II SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU ...................................... 9

BAB III TABEL KEPUTUSAN PENETAPAN IKU ....................................... 14

BAB IV TABEL CASCADING IKU ............................................................ 16

BAB V PENETAPAN IKU ESELON II ...................................................... 19

BAB VI PENETAPAN IKU ESELON III .................................................... 20

BAB VII PENETAPAN IKU ESELON IV ..................................................... 25

BAB VIII PENUTUP .................................................................................... 37

Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan Rencana Strategis

(RENSTRA) Perangkat Daerah (salinan/fotocopy)

Lampiran II : Tabel IKU Rencana Strategis (salinan/fotocopy)


BAB I

PENDAHULUAN



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Tahun 2020

Bab I - Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja

program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Program adalah

ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang

dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran

atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator

Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi

dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan

Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan

pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus

sebagai komitmen dalam pelaksanaannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk

penyusunan :

a. Perencanaan jangka menengah SOPD;

b. Perencanaan tahunan;

c. Dokumen Perjanjian Kinerja;

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;

e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan-kegiatan.

Secara umum tujuan dan sasaran dari penyusunan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk memperoleh

informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta

untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan




Tahun 2020


dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dengan mengacu pada

prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Sebagai dasar hukum terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D). Terbitnya Peraturan

Daerah tersebut sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya

sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun

2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan.

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan,

yaitu : “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di

bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

menyelenggarakan fungsi, yaitu :

a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa

dan politik;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan

politik;

e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mempunyai kewenangan, yaitu :

a. Penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan ketahanan

ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah

kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah;




Tahun 2020


b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta

pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,

konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah;

c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta

pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan kulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,

penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah;

d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan

serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas

pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah; dan

e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan

serta pengawasan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,

investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan

lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan kebijakan ormas

perekonomian skala daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 telah menyusun

perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Perangkat Daerah Tahun 2020 yang disusun ini.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.




Tahun 2020


1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan, bahwa struktur organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan terdiri dari :

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, membawahi :

a. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Idiologi Bangsa;

b. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa

4. Bidang Kewaspadaan, membawahi :

a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;

b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.

5. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :

a. Sub Bidang Politik dan Pemilu;

b. Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.

6. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi, membawahi :

a. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya;

b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.




Tahun 2020


Gambar 1.1.

Struktur Organisasi


5




Tahun 2020


1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor


4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor


9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2020


Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun

2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun

2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun

2008 Nomor 30 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan




Tahun 2020


Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten

Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 –2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);

21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 45);

22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun

2018-2023;

23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023.

24. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.


BAB II

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU


PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JALAN MOH HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 ; email : [email protected]

Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019-2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati

Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023, perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a di

atas, dipandang perlu melakukan penyesuaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) terhadap RENSTRA KESBANGPOL

Seruyan Periode 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Seruyan

Periode 2018-2023;

c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan

b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002

tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,


mailto:[email protected]

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4641);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



4817);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan



Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);


3

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;


Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan

Indikator Kinerja Utama;


dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor

30 Seri E);


2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);


2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten

Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


4

Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan

Tahun 2016 Nomor 31 seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2018 –2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);

21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 45);


Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023;


Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun

2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEATUAN BANGSA DAN

POLITIK KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN

TAHUN 2019-2023.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2023, dengan

rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam

menetapkan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja

tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan

kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja, melakukan evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah

serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam


BAB III

TABEL KEPUTUSAN PENETAPAN IKU


Definisi Operasional

(Rumus Perhitungan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan Kerukunan,

Keamanan, Kedamaian dan

Ketentraman

Angka Konflik yang

ditangani.

Program Pembinaan

Wawasan Kebangsaan

dan Pembauran

Program Bela Negara

dan Ketahanan

Ideologi Bangsa

Persentase Konflik

Sosial yang

diselesaikan.

Jumlah Konflik Sosial

yang diselesaikan

tahun n dibagi Jumlah

Konflik Sosial yang

ditangani tahun n

dikalikan 100%.

Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Kepala Bidang

Kewaspadaan

Program Penanganan

Konflik dan

Kewaspadaan Dini

Laju Pertumbuhan

Pembinaan Politik.

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah

Masyarakat yang

dibina tahun n-1

dibagi Jumlah

Masyarakat yang

dibina tahun n-1

dikalikan 100%.

Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Kepala Bidang

Politik dan

Kemasyarakatan

Program pembinaan

politik dan

kemasyarakatan

Peningkatan ketahanan

ideologi bangsa,

kewaspadaan dini,

politik kemasyarakatan

dan ketahanan sosial

budaya dan ekonomi.

Laju Pertumbuhan

Pembinaan dan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan.

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah

Masyarakat yang

dibina tahun n-1

dibagi Jumlah

Masyarakat yang

dibina tahun n-1

dikalikan 100%.

Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Kepala Bidang

Ketahanan

Ideologi Bangsa

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SERUYAN

No. Tujuan IKU TujuanSasaran Strategis

Perangkat Daerah

IKU Perangkat

DaerahSumber Data

Penanggung

jawabProgram

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Tugas : Merumuskan dan Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;5. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



(Rumus Perhitungan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

No. Tujuan IKU TujuanSasaran Strategis

Perangkat Daerah

IKU Perangkat

DaerahSumber Data

Penanggung

jawabProgram

Laju Pertumbuhan

Pembinaan

Ketahanan Sosial

Budaya dan

Ekonomi.

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah

Masyarakat yang

dibina tahun n-1

dibagi Jumlah

Masyarakat yang

dibina tahun n-1

dikalikan 100%.

Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Kepala Bidang

Ketahanan Sosial

Budaya dan

Ekonomi

Program peningkatan

ketahanan di bidang

Ekonomi, Sosial dan

Budaya

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Perencanaan

dan Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Sekretaris BadanMeningkatnya Tata

Kelola dan Kinerja

Perangkat Daerah

Nilai SAKIP

Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi SAKIP

PD dari Inspektorat.

Ditetapkan di Kuala Pembuang

Pada Tanggal 3 Februari 2020.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan,

HARTA SIMA, M.Pd

Pembina Utama Madya, (IV/c)

NIP. 19650228 198812 1 001


BAB IV

TABEL CASCADING IKU


Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No. Tujuan IKU TujuanDefinisi Operasional

(Rumus Perhitungan)

Sasaran Renstra

Perangkat Daerah

IKU Perangkat

Daerah


(Rumus Perhitungan)Program Sasaran Program IKU Program


(Rumus Perhitungan)Kegiatan Sasaran Krgiatan IKU Kegiatan


(Rumus Perhitungan)Hasil Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. Angka Konflik

yang ditangani.

Kegiatan Peningkatan

Kesadaran Masyarakat

akan Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa

Terlaksananya

Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat akan

Nilai-nilai Luhur

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-

nilai Luhur Budaya

Bangsa

Jumlah Kegiatan per

Tahun

Jumlah Masyarakat

yang dibina

Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya

Pembinaan dan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Jumlah Kegiatan

Pembinaan dan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Jumlah Kegiatan per

Tahun

Jumlah Masyarakat

yang dibina

Kegiatan Pembinaan

Forum Bela Negara

(FBN)

Terlaksananya

Pembinaan Forum

Bela Negara (FBN)

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Forum Bela

Negara (FBN)

Jumlah Kegiatan per

Tahun

FBN yang dibina

Kegiatan Pembinaan

Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK)

Terlaksananya

Pembinaan Forum

Pembauran

Kebangsaan (FPK)

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Forum

Pembauran

kebangsaan (FPK)

Jumlah Kegiatan per

Tahun

FPK yang dibina

Kegiatan Pembinaan

dan Pemantauan Orang

Asing

Terlaksananya

Pembinaan dan

Pemantauan Orang

Asing

Jumlah Warga Negara

Asing yang berada di

Kab. Seruyan

Jumlah Orang Asing

yang terinventarisir per

Tahun

Jumlah WNA

dibina / terpantau

Kegiatan Penanganan

Konflik Sosial

Terlaksananya

Penanganan Konflik

Sosial


yang ditangani


yang tertangani per

Tahun


yang ditangani

Kegiatan Kewaspadaan

Dini Pemerintah

Daerah

Terlaksananya

Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan

Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan per

Tahun

Dokumen Laporan

Bulanan/Triwulan/Se

msteran/Tahunan

Kegiatan Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

Terlaksananya

Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

Kegiatan pembinaan

forum kewaspadaan

dini masyarakat

(FKDM)

Jumlah Kegiatan

Pembinaan per Tahun

FKDM yang dibina

Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Politik Daerah

Terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan Politik

Daerah

Jumlah Data dan

Informasi Situasi

Perkembangan Politik

Daerah

Jumlah Dokumen

Pelaporan per Tahun

Dokumen Laporan

Bulanan/Triwulan/Se

msteran/Tahunan

Kegiatan Inventarisasi

dan Pembinaan Partai

Politik

Terlaksananya

Inventarisasi dan

Pembinaan

Partai Politik

Jumlah Kegiatan

Inventarisasi dan

Pembinaan Partai

Politik

Jumlah Kegiatan yang

dilaksankan per Tahun

Data Base Parpol

Kegiatan Verifikasi

Bantuan Keuangan

Partai Politik

Terlaksananya

Kegiatan Verifikasi

Bantuan Keuangan

Partai Politik

Jumlah Kegiatan

Verifikasi Bantuan

Keuangan Partai Politik



Laporan Hasil

Verifikasi Bankeu

Parpol

Kegiatan Penyuluhan

kepada Masyarakat

Terlaksananya

Penyuluhan kepada

Masyarakat

Jumlah Kegiatan

Penyuluhan kepada

Masyarakat

Jumlah Kegiatan

Penyuluhan kepada

Masyarakat per Tahun

Jumah Masyarakat

yang dibina

Kegiatan Inventarisasi

dan Pembinaan Ormas

dan LSM

Terlaksananya

Inventarisasi dan

Pembinaan Ormas

dan LSM

Jumah Kegiatan

Inventarisasi dan

Pembinaan Ormas dan

LSM



Data Base

ORMAS/LSM

Laju Pertumbuhan

Pembinaan

Ketahanan Sosial

Budaya dan

Ekonomi

Program

Peningkatan

Ketahanan Sosial

Budaya dan

Ekonomi Daerah

Meningkatnya

Ketahanan di

Bidang Ekonomi,

Sosial dan Budaya

Kegiatan Ketahanan

Sosial dan Pelestarian/

Pengembangan Seni

Budaya Daerah

Terlaksananya

Ketahanan Sosial

dan Pelestarian/

Pengembangan Seni

Budaya Daerah

Jumlah Data dan

Informasi Ketahanan

Sosial dan Pelestarian/

Pengembangan Seni

Budaya Daerah

Jumlah Dokumen

Pelaporan per Tahun

Dokumen Pelaporan

Tahunan

Kegiatan Pembinaan

Kerukunan Umat

Beragama dan Aliran

Kepercayaan

Terlaksananya

Pembinaan

Kerukunan Umat

Beragama dan

Aliran Kepercayaan

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Kerukunan

Umat Beragama dan

Aliran Kepercayaan



Nilai IKUB

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN

Meningkatkan

Kerukunan,

Keamanan,

Kedamaian

dan

Ketentraman

Jumlah Konflik yang

ditangani Tahun n

dibagi dengan Jumlah

Penduduk Tahun n

dikalikan 10.000.

Peningkatan

ketahanan ideologi

bangsa, kewaspadaan

dini, politik

kemasyarakatan dan

ketahanan sosial

budaya dan ekonomi.

Laju pertumbuhan

pembinaan dan

pengembangan

wawasan

kebangsaan.

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah

Masyarakat yang dibina

tahun n-1 dibagi

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n-1

dikalikan 100%.

Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Meningkatnya

pembinaan

pengembangan

wawasan

kebangsaan dan

pembauran

terhadap

masyarakat

Rasio masyarakat

yang mendapat

pembinaan

wawasan

kebangsaan dan

pembauran per

10.000 penduduk.

(Jumlah masyarakat

yang mendapat

pembinaan wawasan

kebangsaan dan

Pembauran / Jumlah

Penduduk) x 10.000.

Program Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Meningkatnya

pembinaan

kemitraan

pengambangan

wawasan

kebangsaan

Persentase

pembinaan

kemitraan

pengembangan

wawasan

kebangsaan.

Jumlah forum

kemitraan

pengembangan

wawasan kebangsaan

yang dibina / Jumlah

forum kemitraan

pengembangan

wawasan kebangsaan


yang ditangani /


teridentifikasi x 100%.

Laju Pertumbuhan

Pembinaan Politik

(%)

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah


tahun n-1 dibagi

Jumlah Masyarakat


dikalikan 100%.

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

Meningkatnya

Pembinaan Politik

dan

Kemasyarakatan

Rasio masyarakat

yang mendapat

pendidikan politik

per 10.000

penduduk.

(Jumlah masyarakat

yang mendapat

pendidikan politik /

jumlah penduduk) x

10.000.

Persentase Ormas

dan LSM yang ber-

SKT.

Jumlah Ormas dan

LSM yang ber-SKT /

Jumlah Ormas dan

LSM Terdaftar x 100%.

Persentase Konflik

Sosial yang

diselesaikan.


yang diselesaikan tahun

n dibagi Jumlah Konflik

Sosial yang ditangani

tahun n dikalikan

100%.

Program

Penanganan Konflik

dan Kewaspadaan

Dini

Meningkatnya

Penanganan Konflik

dan Kewaspadaan

Dini

Persentase Konflik

Sosial yang

ditangani

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah


tahun n-1 dibagi

Jumlah Masyarakat


dikalikan 100%.

Rasio masyarakat

yang mendapat

pembinaan

peningkatan

pengembangan

Ketahanan Sosial

Budaya dan

Ekonomi per

10.000 penduduk.

(Jumlah masyarakat

yang mendapat

pembinaan peningkatan

pengembangan

ketahanan sosial

budaya dan ekonomi /

jumlah penduduk) x

10.000.


No. Tujuan IKU TujuanDefinisi Operasional

(Rumus Perhitungan)

Sasaran Renstra

Perangkat Daerah

IKU Perangkat

Daerah


(Rumus Perhitungan)Program Sasaran Program IKU Program


(Rumus Perhitungan)Kegiatan Sasaran Krgiatan IKU Kegiatan


(Rumus Perhitungan)Hasil Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi

Daerah

Terlaksananya

Pembinaan dan

Pengembangan

Ketahanan

Ekonomi Daerah

Jumlah Kegiatan

Ketahanan Ekonomi

Daerah



Dokumen Pelaporan

Tahunan

Kegiatan Monitoring

dan Evaluasi

Ketahanan Ekonomi

Daerah

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi Ketahanan

Ekonomi Daerah

Jumlah Data dan

Informasi Ketahanan

dan Perkembangan

Ekomoni Daerah

Jumlah Dokumen

Pelaporan per Tahun

Dokumen Pelaporan

Tahunan

Nilai SAKIP

Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi SAKIP

PD dari Inspektorat.

Kegiatan Penyediaan

jasa surat menyurat

Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

Jumlah surat yang

dikirim

Jumlah surat per tahun Surat Terkirim

Kegiatan Penyediaan

jasa komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

Tersedianya Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah bulan

penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumkah waktu

penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Listrik, Air,

Telp/Internet

Kegiatan Penyediaan

jasa administrasi

keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah bulan

penyediaan

administrasi jasa

keuangan

Jumkah waktu

penyediaan jasa

administrasi jasa

keuangan yang

ditetapkan dengan SK

per tahun

Honorarium dan Gaji

Tenaga Kontrak

Kegiatan Penyediaan

alat tulis kantor

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Jumlah bulan

penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah waktu

penyediaan alat tulis

kantor

ATK 1 Tahun

Kegiatan Penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah bulan

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumkah waktu

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan yang

disediakan per tahun

Barang Cetakan/

Penggandaan

Kegiatan Penyediaan

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor yang

disediakan

Jumlah dan jenis

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor yg


Komponen Listrik

Kegiatan Penyediaan

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

yang disediakan

Jumlah dan jenis

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor yg disediakan

per tahun

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor

Kegiatan Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah peralatan

rumah tanggayang

disediakan

Jumlah dan jenis

peralatan rumah tangga

yang disediakan per

tahun

Peralatan Rumah

Tangga

Kegiatan Penyediaan

bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Tersediaanya

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

yang disediakan

Jumlah dan jenis

bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undanganyang


Bahan Bacaan Media

Cetak / Online

Kegiatan Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersediaanya

Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan dan

minuman yang

disediakan

Jumlah makanan dan

minuman yang


Makanan dan

Minuman Pegawai

1 Tahun

Kegiatan Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar dan

dalam daerah

Terlaksannya Rapat-

rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke

Luar dan Dalam

Daerah

Jumlah rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar dan

Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar dan

ke dalam daerah per

tahun

Jumlah Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi luar dan

dalam daerah yang

diikuti dalam 1 Thn

Kegiatan Pembangunan

Gedung Kantor

Tersedianya

Bangunan Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor

yang dibangun

Jumlah gedung kantor

yang dibangun per

tahun

Bangunan Gedung

Kantor

Kegiatan Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Tersediaanya

Perlengkapan

Gedung Kantor

Penunjang Kinerja

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan per tahun

Perlengkapan Gedung

Kantor

Kegiatan Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Tersedianya

Peralatan Gedung

Kantor Penunjang

Kinerja

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

diadakan

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

diadakan per tahun

Peralatan Gedung

Kantor

Kegiatan Pengadaan

mebeleur

Tersedianya

Mebeleur

Penunjang Kinerja

Jumlah dan jenis

mebeleur yang

diadakan

Jumlah mebeleur

kantor yang diadakan

per tahun

Mebeleur

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase unit

kerja yang

mendapatkan

pelayanan

administrasi

perkantoran.

Jumlah unit kerja yang

mendapatkan

pelayanan administrasi

perkantoran dibagi

jumlah unit kerja x

100%.

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

Layanan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

aparatur dalam

kondisi baik.

Jumlah unit kerja

internal yang

mendapatkan layanan

sarana dan prasarana

aparatur / unit kerja

yang ada x100%


BAB V

PENETAPAN IKU ESELON II


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II

1. Unit SOPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. 2. Tugas : Merumuskan dan Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

kesatuan bangsa dan politik; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa

dan politik; e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA DEFINISI OPERASIONAL (CARA PENGHITUNGAN)

SUMBER DATA

1 2 3 4 5

1. Peningkatan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.

1. Laju pertumbuhan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n dikurangi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dibagi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dikalikan 100%

Bidang Ketahanan Idologi Bangsa

2. Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan

Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan tahun n dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n dikalikan 100%

Bidang Kewaspadaan

3. Laju Pertumbuhan Pembinaan Politik


Bidang Politik dan Kemasyarakatan

4. Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi


Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi

2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat.

Sekretariat

Kuala Pembuang, 3 Februari 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan,

HARTA SIMA, M.Pd Pembina Utama Madya, (IV/c) NIP. 19650228 198812 1 001


BAB VI

PENETAPAN IKU ESELON III


BAB VII

PENETAPAN IKU ESELON IV


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 2. Tugas : Penyiapan administrasi urusan surat menyurat dan melaksanakan

pengelolaan administrasi kepegawaian. 3. Fungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dibagian tata usaha

dan kepegawaian; b. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional

dibidang pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan; c. Penyiapan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk

penyerahan SKRD dan izin; e. Penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip dan dokumen;

dan f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL (CARA PENGHITUNGAN)

SUMBER DATA

1 2 3 4 5

1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tahun n

Sekretariat Badan

2. Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan Tahun n

Sekretariat Badan

3. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya yang diadakan

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya yang diadakan Tahun n

Sekretariat Badan

4. Tersedianya Anggaran untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Tahun n

Sekretariat Badan

5. Tersediaanya Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Tahun n

Sekretariat Badan

6. Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Tahun n

Sekretariat Badan

7. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Tahun n

Sekretariat Badan

8. Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Tahun n

Sekretariat Badan

9. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Tahun n

Sekretariat Badan

10. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun n

Sekretariat Badan

keperluan pelaksanaan tugas; d. Penyiapan administrasi surat menyurat, penomoran dan


BAB VIII

PENUTUP




Tahun 2020

37

Bab V – Penutup

BAB VIII

PENUTUP

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu

pekerjaan atau apa yang keluar (outcome). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun ini

merupakan upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean

government) sebagaimana yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun dalam rangka penyesuaian terhadap

RENSTRA KESBANGPOL Seruyan Periode 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Seruyan

Periode 2018-2023 serta merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan hingga tahun 2023 dalam menetapkan

rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan

dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja, melakukan evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah serta pemantauan dan

pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Tahun 2018-2023

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dijadikan acuan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Seruyan dalam kurun waktu 2020-2023.

Kuala Pembuang, 3 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Seruyan,

HARTA SIMA, M.Pd. Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP. 19650228 198812 1 001


LAMPIRAN I

Surat Keputusan Penetapan Rencana Startegis


Menimbang

Mengingat

BUPATI SERTIYAIIIPROVI$SI I{ALIMANTAN TEISGAII

PERATURAIIT BUPATI SERTIYIIJInoMoR /) TAHUr{ 2AL9

TEITTAIIG

RTI{CANA STRATEGIS PERAIYGKAT DAERA}IDI LINGKUITGAN PTMTRIIYTAH KABUPATEII s}ERIryA}5

TAHUIT 2018-2023

DEIYGAII RAHITIAT TUHAI{ YANG MAIIA ESA

BUPATI SERUYAII,

: a. bahw,a berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) dana3,-at {2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah {RpJpDi danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah{RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RpJpD, RRIMD,dan RKPD, disebutkan bahrva penetapan RencanaStrategis Perangkat Daerah dengan peraturan KepalaDaerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturanDaerah tentang RPJMD ditetapkan;

b. bahr,va berdasarkan pertimbangan sebagairnanadimaksud dalam huruf a, periu menetapkan peraturaflBupati tentang Rencana strategis perangkat Daerah clilingkungan Pemerintah Kabr.lpaten Seruyan Tahun ZAfi-2423.

: 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2OO2 tentangPembentr.rkan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, KabupatenGunung Mas, Kabupaten Puiang pisau, KabupatenMurung Ra5ra, Kabupaten Barito Timur Di provinsiKaiimantan Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a180);

2. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistemPerencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran NegaraRepuLrlik Indonesia Tahun zaa4 Nomor 104, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;


2

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danFemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor aa38);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20CI7 tentang RencanaPembangunan Jangka Par5'ang Nasional Tahun 2005-2A25 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OAZNomor 33, Tambahan Lemtraran Negara RepuLtlikIndonesia Nomor aTOO);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AOT tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2AO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aT251;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523fl;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAV tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlkindonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kaii. terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tal:u*2A1.4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 56791;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentangAdministrasi Pemerintahan {Lembaran Negara ReputllikIndonesia Tahun 2CIi4 Nomor 292. Tambahan LernbaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O8 tentangRencana Tata Ruang Wila3,ah Nasional sebagaimanatelaLi diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2A17 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2017 Nomor 77 , Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6Aa\;

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyeienggaraan Penataan Ruang {Lembaran NegaraRepubrlik Indonesia Tahun 2AlA Nomor 21, TamLrahanl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);


?.,

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah {Lernharan Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Afi tentangPembinaan dan Pengawasan Pen-velenggaraanPemerintahan Daerah {Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6091);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaratt Negara RepuLrlikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LemLraranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322J;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka I\4enengah NasionalTahun 2OI5-2O19 {Lembaran Negara Repubrlik IndonesiaTahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 20A6tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah breberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2A11tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2Al7 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor B0 Tahun 20i5tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 2036isebagaimana telah diubah dengan Peratu::an MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2A18 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2A17tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Caratrerubahan Rencana Pembangufian Jangka PanjangDaerah, Rencana Pernbangunan Jangka MenengahDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah iBeritaNegara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13i2);


4

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian LingkunganHidup Strategis Dalam Penl'usunan RencanaPembangunan Jangka Menengah ilaerah {Berita i$egaraRepulriik indonesia Tahun 201I Nomo:'a59);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 98 Tahun 2018tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahnn 2018tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15a0);

ZZ.Peraturan Daerah Provinsi Kaiimantan Tengah Nomor 4Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2OA5-2A25 {Lembaran Daerah Provinsi KalimantanTengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang WiiayahProvinsi Kalimantan Tengah {Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2A15 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah Provinsi Kaiimantan TengahNomor Bli;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun20rc-2A21 (LemLraran Daerah Provinsi KaiimantanTengah Tahun 2Ol7 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun2OA9 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah KaLrupaten Seruyan Tahun 2AA5-2O25 (LembaranDaerah Kabupaten Seruyan Tahun 2OAg Nomor 33);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Seru-van {l,embaran DaerahKabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

27 . Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenSeruyan Tahun 2A19-2039 (Lembaran Daerah KabupatenSeruyan Tahun 2Ol9 Nomor 47, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Seruyan Nomor 76i;


5

28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Seruyan Tahun 2Ol8-2A23{LemLraran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 20lgNomor 48, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSeruy-an Nornor:77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAII BUPATI TENTAIIG REI{CANA STRATEGIISPTRAITGKAT DAERAH DI LIIYGKUI{GAIY PEMERIIY?AIIKABITPATEN SERTIYAI{ TAHUN 2O!A.2A23.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusanPemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik lndonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsurpen5relenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan unsur pemerintahan -yang menjadikervenangan daerah otonnm:

3. Urusan Pemerintahan adalah kei

6

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau-yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsidan Perda Kabupaten/ Kota;

9 " Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;

10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan;

1 1. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;

12. Rencana PembangLtnan Jangka Panjang Daerah yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah RencanaPembangllnan Jangka Panjang Daerah KabupatenKabupaten Seruyan Tahun 2OA5-2425:

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yengselanjutnya disingkat RPJMD adalah RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenSeruyan Tahun 2A|B-2O23;

14. Rencana Pembangunan Tahuuan Daerah yangselanjutnS,-a disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerahdisingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerahuntuk periode 1 isatu) iahr-in;

15. Rencana Strategis Ferangkat Daerah -yang selanjr"rtn-1.-aelisingkat Renstra Ferangkat taerah adalah dekumenpereneanaan Pe::angkat Daerah untuk perio,rle 5 itimaitahun;

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah ]'ang selanjutn"\.adisingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumenperencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 {satuitahun.

BAB IIKEDUDUKAN RENSTRA PERANGI(AT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2A8-2A23 merupakan penjabaran dari RPJMDKabupaten Seruyan.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (li digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerahdalam menyusun Renja Perangkat Daerah dandigunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

{ii Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2O18-2423 ditetapkan oleh Bupati Seruyan;

i1)

{2}


7

{2i Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerahsesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

t3i Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimanerdimaksud pada aSrat (2) terdiri dari:a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelalranan Dasar,

meliputi:1. Dinas Pendidikan;2. Dinas Kesehatan;3. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang;4. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;7. Satuan Poiisi Pamong Praja dan Kebakaran;8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;9. Dinas Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.meliputi:1. Dinas Tenaga Keq'a dan Transmigrasi;2.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungar:

Anak, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBer*rrcana;

3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:4" Di*as Lingkr-rngan Hidup;5. Dinas kependudr.rkan dan eatatan Sipii;6. Dinas Femberdal,aan fuIasvarakat dan llesa;7. Dinas Perhui:ungan;L Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengal:,

Perindustrian dan Perdagangan;i 0. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaCu

Satu Pintu;11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Parirtisata dan

Kebudal,'aan;12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:1. Dinas Perikanan.

d. Urusan Penunjang Pemerintahan dan Urusanlainnya, meliputi:1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;3. Badan Pengelola Pepajakan dan RetriLrusi Daerahl4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Da1,'a Manusia;5. Sekretariat DPRD;6. Sekretariat Daerah;7. lnspektorat;B. Badan Fenairggulangan Ber:cana Daerair;L Keeamatan Seru3;'an Hili;':

10. Kecamatan Seruyan Hitrir Timur;11. Kecamatar: Danau Sembuluh;12. Keeamatan Seruvan Rava;


B

13. Kecamatan Danau Seluluk;14. Kecamatan Hanau;15. Kecamatan Batu Ampar;16. Kecamatan Seruyan Tengah;I7. Kecamatan Seruyan Hulu;18. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah memuat kegiatan pemtrangunandalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wa3ibdanlatau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengantugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

i1i Renstra Perangkat Daerah disajikan dengansistematika:BAB IBAB II

BAB III

BAB iVBAB VBAB VI

BAB VII

BAB VIII

PENDAHULUAN;GAMBARAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH;PERMASALAHAN DAN ISU STRATECISPERANGKAT DAERAH;TUJUAN DAN SASARAN;STRATEGI DAN ARAH KEBIJAI(AN;RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN;KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANGURUSAN;PENUTUP,

{21 Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan denganPeraturan Bupati ini.

BAB IIIPEilGEITDALIAIT DAN EIIAT"UASI

Pasal 6

{1) Kepala Perangkat Daerah rvajib melakukanpengendalian dan evaluasi terhadap kebijakanperencanaan strategis Perangkat Daerah.

{2} Kepala Perangkat Daerah men-yampaikan laporan hasiievaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategisPerangkat Daerah kepada Bupati melalui KepalaBappeda.


q

BAB TVKETEilTUAI{ PERALII{AH

Pasal 7

Apabita dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Seruyan

rai:un 2A1B-2A23 mengalami perubahan, maka RenstraPerangkat Daerah Kabupaten Seru-va-n Tahun 2*18-?023

Juga ha-rus mengikuti perubahan tersebut dan akanditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VKETE!{TUAN PTNUTUP

Pasal 8

Feraturan Errpati ini r::ulai beriaku pada tanggaltiiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang7? Ap"\ 2o1q

AI\I,

drundangkan di Kuala Pembuangpada tanggal fi.2, AynL 2019

*ftu-{+x't^j

DA.ERAHSERTIYAN,

DAERAH KABUPATEN SERIIYAN TAHUN 2()19 ITOMOR .T.4

(


LAMPIRAN II

Tabel IKU Rencana Startegis


Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Tahun 2018–2023

Bab VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Page VII-4

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Hasil Survei, data diolah. Poin n/a n/a 3,75 3,85 3,95 4,05 4,15 4,15 IKU RPJMD (Inpact) /

IKU OPD

2. Angka Kriminalitas. Jumlah Tindak Kriminal yang

Tertangani Tahun n dibagi

dengan Jumlah Penduduk

Tahun n dikalikan 10.000.

Poin 8,95 8,80 8,65 8,35 8,05 7,75 7,45 7,45 IKU RPJMD (Inpact) /

IKU OPD

3. Angka Konflik yang ditangani. Jumlah Konflik yang ditangani

Tahun n dibagi dengan Jumlah

Penduduk Tahun n dikalikan

10.000.

Poin 0,56 0,27 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38 Indikator Kinerja

Tujuan Renstra-PD

(Inpact)

4. Laju Pertumbuhan Pembinaan dan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Jumlah Masyarakat yang

dibina tahun n dikurangi


dibina tahun n-1 dibagi Jumlah

Masyarakat yang dibina tahun

n-1 dikalikan 100%.

Persen 3,23 4,38 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00 Indikator Kinerja

Sasaran Renstra-PD

(Inpact)

5. Persentase Konflik Sosial yang

diselesaikan.

Jumlah Konflik Sosial yang

diselesaikan tahun n dibagi

Jumlah Konflik Sosial yang

ditangani tahun n dikalikan

100%.

Persen 66,67 70 80 80 90 90 100 100 Indikator Kinerja

Sasaran Renstra-PD

(Inpact)

6. Laju Pertumbuhan Pembinaan Politik. Jumlah Masyarakat yang





n-1 dikalikan 100%.


Sasaran Renstra-PD

(Inpact)

7. Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan

Sosial Budaya dan Ekonomi.






n-1 dikalikan 100%.

Persen n/a n/a 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00 Indikator Kinerja

Sasaran Renstra-PD

(Inpact)

8. Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Hasil Evaluasi SAKIP PD dari

Inspektorat.

Nilai C C C CC CC B B B Indikator Kinerja

Sasaran Renstra-PD

(Inpact)

9. Rasio masyarakat yang mendapat

pembinaan wawasan kebangsaan per

10.000 penduduk.

(Jumlah masyarakat yang

mendapat pembinaan wawasan

kebangsaan / Jumlah

Penduduk) x 10.000.

Rasio 44,51 53,17 51,23 53,53 55,83 58,13 60,43 60,43 Indikator Kinerja

Program Renstra-PD

(Outcome)

10. Persentase pembinaan kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan.

Jumlah forum kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan yang dibina /

Jumlah forum kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan.

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Indikator Kinerja

Program Renstra-PD

(Outcome)


pendidikan politik per 10.000 penduduk.


mendapat pendidikan politik /

jumlah penduduk) x 10.000.

Rasio 16,05 22,14 25,14 28,14 31,14 34,14 37,14 37,14 Indikator Kinerja

Program Renstra-PD

(Outcome)

12. Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT. Jumlah Ormas dan LSM yang

ber-SKT / Jumlah Ormas dan

LSM terdaftar x 100%.


Program Renstra-PD

(Outcome)

13. Persentase Konflik Sosial yang ditangani. Jumlah konflik sosial yang

ditangani / jumlah konflik

sosial yang teridentifikasi x

100%.

Persen 66,67 70 80 80 90 90 100 100 Indikator Kinerja

Program Renstra-PD

(Outcome)


pembinaan peningkatan pengembangan

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi

per 10.000 penduduk.


mendapat pembinaan

peningkatan pengembangan

ketahanan sosial budaya dan

ekonomi / jumlah penduduk) x

10.000.

Rasio n/a n/a 30,19 32,70 35,22 37,74 40,25 40,25 Indikator Kinerja

Program Renstra-PD

(Outcome)

15. Persentase unit kerja yang mendapatkan

pelayanan administrasi perkantoran.

Jumlah unit kerja yang

mendapatkan pelayanan

administrasi perkantoran

dibagi jumlah unit kerja x

100%.


Program Renstra-PD

(Outcome)

No.

Indikator

(Tujuan/Sasaran (impact) dan Program

(outcome))

Definisi Operasional Keterangan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

Satuan

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMDTarget Capaian Setiap Tahun

Lanjutan Tabel 7.1.


Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Tahun 2018–2023

Bab VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Page VII-5

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

16. Persentase sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi baik.

Jumlah sarana dan prasarana

aparatur dalam kondisi baik

dibagi jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang ada x

100%.

Persen 21,39 23,59 26 30 35 40 45 45 Indikator Kinerja

Program Renstra-PD

(Outcome)

17. Presentase aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya.

Jumlah aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya

dibagi jumlah aparatur x 100%.


Program Renstra-PD

(Outcome)

18. Persentase laporan kinerja dan keuangan

yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.

Jumlah laporan kinerja dan

keuangan yang disusun dan

dilaporkan tepat waktu dibagi

jumlah laporan kinerja dan

keuangan yang disusun dan

dilaporkan x 100%.


Program Renstra-PD

(Outcome)

Keterangan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

Satuan

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMDTarget Capaian Setiap Tahun

No.

Indikator

(Tujuan/Sasaran (impact) dan Program

(outcome))



Date post:	27-Jan-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	10 times
Download:	0 times

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK · Bab I - Pendahuluan 3 b. Koordinasi penetapan kebijakan...

Documents