Perkembangan NAP OPI Tahun 2021 · 2021. 7. 11. · Monitoring dan Evaluasi OPI NAP Monitoring dan...

Perkembangan NAP OPI

Tahun 2021

Open Parliament Indonesia (OPI)

Open Parliament Indonesia

Open Parliament Indonesia (OPI) adalah

Gerakan mendorong terciptanya Lembaga

Legislatif modern yangrepresentatif, terbuka,

transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel.

Salah satu produk utama dalam OPI adalah

pembentukan Rencana Aksi Nasional (RAN)

Keterbukaan Parlemen Indonesia (OPI) setiap

dua tahun, yang disusun bersama dengan mitra

non parlemen dari Organisasi Masyarakat Sipil

(OMS), Organisasi Internasional (OI) dan NGO.

RAN ini dikumpulkan, dipublikasikan dan akan

dinilai oleh Open Government Partnership. Pada

tahun 2020 DPR RI telah memproduksi RAN OPI

kedua semenjak deklarasi OPI pada tahun 2020.


Penyelenggaraan OPI Mendukung DPR

Indonesia

adalah salah

satu negara

pemarakarsa

OGP

RENCANA AKSI RENSTRA DPR RI

OPI RITIK

Dideklarasikan

pada tahun

2018

TRANSPARANSI PARTISIPASI AKUNTABILITAS INOVASI

Laporan

Evaluasi Periset

Independen

Laporan

Pelaksanaan

Tahunan


Landasan Hukum Open

Parliament Indonesia

Berdasarkan SK Pembentukan

Tim OPI, Tim ini memiliki tiga

tugas mendasar, yakni:

● Merumuskan kebijakan-kebijakan

DPR RI untuk pelaksanaan OPI

NAP

● Merumuskan inovasi-inovasi

untuk peningkatan transparansi

dan keterlibatan publik di DPR RI

● Mewakili DPR RI dalam interaksi

dan kerja sama internasional

yang terkait isu-isu keterbukaan

informasi publik termasuk dengan

Organisasi Internasional.

Kelembagaan OPI terdiri dari; 1) Tim OPI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR

RI Bidang Politik Keamanaan dan beranggotakan satu Anggota DPR RI masing –

masing dari Sembilan fraksi. 2) Sekretariat OPI yang terdiri dari Unit Kerja dalam

Sekretariat Jenderal.


DPR RI melakukan

pendalaman

permasalahan yg

diangkat didalam

rencana kerja

CSO melakukan

pendalaman

permasalahan

Yg diangkat di

dalam NAP

Draft

Proposal

Rencana

Aksi CSO

Draft

Proposal

Rencana Aksi

DPR RI

Kokreasi antara

DPR RI & CSO

menghasilkan

Draft 1 NAP OPI

Launching

Draft 1 NAP

OPI kepada

bagian yang

terkait.

DPR RI & CSO

berdiskusi untuk

menselaraskan dan

menajamkan Draft 1

NAP OPI

Hasil dari

penyelerasan

menghasilkan

Draft 2 NAP

OPI

Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional /

National Action Plan (NAP) OGI

Dilakukan

konsultasi

publik terkait

draft NAP 2

OPI

Setelah

konsultasi

dengan publik,

NAP kemudian

di finalisasi

NAP OPI

Final

diluncurkan

1

2 3 4

KO-KREASI RENCANA AKSI OPI

Pembentukan NAP dilakukan didalam bentuk Ko-Kreasi dimana banyak terdapat diskusi bersama antara

stakeholder berbeda utamanya masyarakat dan DPR RI dalam pembuatan Rencana Aksi Nasional.


Siklus National Action Plan (NAP) Open Parliament Indonesia (OPI)

Penyusunan OPI NAPPenyusunan NAP OPI diselenggarakan bersama-sama melalui mekanismeko-kreasi dimana masyarakat dilibatkan dalam menentukan arahkebijakan pelaksanaan praktik keterbukaan parlemen.

Implementasi OPI NAPlmplementasi OPI NAP merupakan mekanisme yang mengatur tugas,pokok dan fungsi DPR RI dan CSO di dalam pelaksanaan dan penerapankomitmen dalam NAP.

Monitoring dan Evaluasi OPI NAPMonitoring dan Evaluasi Open Parliament Indonesia (OPI) National ActionPlan (NAP) dilakukan pada setiap komitmen per tiga bulan. Adapun setiaptahapan Monitoring dan Evaluasi akan disampaikan di dalam MultiStakeholder Forum (MSF) antara DPR RI dan CSO.

Monitoring kelembagaan juga akan dilakukan oleh Sekretariat OPI yangterdiri dari Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan juga InspektoratUrama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI

Garis Besar Komponen Rencana Aksi Nasional (RAN) OPI

Komitmen – Setiap Rencana Aksi Nasional (RAN) memiliki komitmen yang merupakan

semacam perjanjian dari parlemen untuk mendukung nilai-nilai transparansi, partisipasi

public, akuntabilitas, inovasi dan inklusivitas

Milestone –Setiap komitmen akan memiliki beberapa milestone yang merupakan target –

target yang perlu dicapai untuk pemenuhan implementasi komitmen dalam RAN.

Kegiatan Milestone –Masing-masing milestone akan memiliki kegiatan-kegiatan yang

dapat diverifikasi dengan data dukung untuk memastikan ketercapaian komitmen.

Timeline – setiap komitmen dan Milestone didalamnya akan memiliki jangka waktu

tertentu dalam pelaksanaan implementasinya.


Pelaporan Open Parliament Indonesia (OPI) Nasional Action Plan (NAP)

Dalam pelaksanaan OPI NAP terdapat dua laporan yang digunakan sebagai penilaian pelaksanaan

1. Pelaporan dan Repositori adalah laporan yang disusun olehSekretariat OPI dengan keterlibatan dan masukan CSO untukmenyajikan sejauh mana capaian komitmen OPI NAP selama periodeimplementasi. Laporan akan dimasukan kedalam repositori melaluiwebpage OPI di. https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Beranda-OPEN-PARLIAMENT dan https://bit.ly/opirepository

2. Self-Assessment Report (SAR) adalah laporan yang ditulis olehSekretariat OPI mengenai penilaian praktik keterbukaan parlementerutama dalam Laporan SAR berisi kemajuan NAP di negara-negarayang ikut berpartisipasi di Open Government Partnership.

1. Independent Reporting Mechanism (IRM) Report atau Pelaporanlndependen adalah sarana utama dimana semua pemangkukepentingan dapat melacak kemajuan inisiatif Open Government dinegara-negara anggota OGP.

https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Beranda-OPEN-PARLIAMENT

https://bit.ly/opirepository


Komitmen RAN OPI 2020 – 2022

Komitmen 1:

Peningkatan Akses dan

Partisipasi Publik dalam

Proses Legislasi Melalui

SILEG

Komitmen 2:

Akses Publik terhadap

Informasi Digital Parlemen

dalam Format Open Data

Komitmen 3:

Penguatan Sistem

Informasi Anggota

Parlemen "SIGOTA"

Komitmen 4:

Forum Multipihak untuk

Dialog Kebijakan Berkala

Komitmen 5:

Promosi Inovasi

Keterbukaan Parlemen

Komitmen 6:

Melembagakan OPI


Struktur Tim Implementasi RAN OPI

Pengarah

Sekretariat JenderalAnggota Tim OPI

Pimpinan Pelaksana Komitmen(Per Komitmen RAN OPI)

Kepala Pusat, Badan dan Biro

Unit Kerja Substansi

Penanggung Jawab

Deputi Persidangan

Unit Kerja Administrasi Unit Kerja Website

Tata Kelola PelaksanaNo. Posisi Peran Tanggung Jawab

1. Anggota Tim OPI Mengarahkan Pimpinan Pelaksana Komitmen dalam

implementasi RAN OPI

Mengawasi perkembangan dan

pelaksanaan RAN OPI

2. Pengarah

Sekretariat Jenderal DPR

RI

Mengarahkan dan membina Pimpinan Pelaksana

Komitmen dalam implementasi RAN OPI

Mengawasi perkembangan dan

pelaksanaan RAN OPI

3. Pembimbing

Deputi Persidangan DPR

RI

Membimbing, memberi arahan, masukan dan

dukungan penuh kepada Pimpinan Pelaksana

Komitmen dalam implementasi RAN

Memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan RAN OPI

4. Pimpinan Pelaksana

Komitmen

Kepala Pusat, Badan dan

Biro DPR RI

• Memimpin implementasi Komitmen

• Memberikan arahan dan dorongan Kepada Unit

kerja

• Menggalang komunikasi, kerjasama, koordinasi,

dan kolaborasi dengan stakeholder Parlemen dan

Non Parlemen yang terkait

• Memonitor pelaksanaan RAN OPI agar sesuai

dengan milestones yang telah dirancang.

• Memastikan RAN OPI

berjalan sesuai dengan

rencana

• Memastikan Unit Kerja dan

stakeholders terkait bekerja

secara efektif dan

memberikan dukungan

secara maksimal.

Tata Kelola PelaksanaNo. Posisi Peran Tanggung Jawab

5. Unit Kerja Substansi Membuat telaah kebijakan dan materi terkait hasil-

hasil kegiatan / studi /assessment /pertemuan

sesuai dengan komitmen

Memastikan pelaksanaan terdokumentasi dan

dilaporkan dalam pertemuan terkait monitoring

evaluasi (monev) RAN OPI

Mengawasi perkembangan

dan pelaksanaan RAN OPI

Memastikan proses

monitoring evaluasi (monev)

RAN OPI berjalan sesuai

dengan periode yang

ditentukan.

6. Unit Kerja Administrasi Mendukung kebutuhan administrasi, dokumentasi

dan laporan terkait kegiatan komitmen RAN OPI

• Bertanggung jawab atas

proses administrasi proyek

perubahan untuk dapat

berjalan secara efisien

7. Unit Kerja Website Mendukung publikasi, implementasi dan

perkembangan komitmen RAN OPI yang

berkaitan dengan Website, teknologi dan data

DPR RI

• Memastikan

perkembangan komitmen

terkait Website, teknologi

dan data DPR RI

Komitmen 1 - P e n i n g k a t a n A k s e s d a n P a r t i s i p a s i

P u b l i k d a l a m P r o s e s L e g i s l a s i M e l a l u iS I L E G

No. Milestone Kegiatan Milestone dengan Penyampaian

yang dapat diverifikasi

Aktor Yang terlibat

Penanggung Jawab Komitmen (PIC)

Mitra CSO

Kepala Pusat Teknologi Informasi (PIC)

Indonesian Parliamentary Center (IPC)

1. Penentuan standar format data dan jenis

dokumen informasi legislasi (Risalah,

Dokumen Legislasi)

Tersedianya standar format data dan dokumen

informasi legislasi (Risalah, Dokumen Legislasi)

• Kepala Badan Keahlian DPR RI

• Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Irtama)

DPR RI

• Kepala Pusat Perancangan Undang-undang (PUU)

DPR R

2. Penguatan SDM terkait informasi legislasi

melalui pelatihan dan lokakarya.

Serial workshop dan pelatihan untuk penguatan

SDM terkait informasi legislasi melalui pelatihan

dan lokakarya.

• Kepala Biro Persidangan I (Karosid I) DPR RI

• Kepala Biro Persidangan II ( Karosid II) DPR RI

• Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi (Baleg)

DPR RI

3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SILEG

yang mengatur:

• Prosedur publikasi risalah

• Jenis dan format dokumen

• Ketepatan waktu upload data,

• Monev pengelolaan SILEG

Tersedianya Pedoman Pelaksanaan SILEG

yang mengatur antara lain:

• Prosedur publikasi risalah

• Jenis dan format dokumen

• Ketepatan waktu upload data

• Monev pengelolaan SILEG

• Kepala Pusat Teknologi Informasi




DPR RI

4. Pengembangan sistem saluran partisipasi

publik di aplikasi SILEG

Tersedianya kanal partisipasi publik di aplikasi

SILEG





DPR RI

Komitmen 2 - Akses Publik terhadap Informasi Digital Parlemen dalam Format Open DataMilestone Kegiatan Milestone Dengan Penyampaian yang Dapat

Diverifikasi

Aktor Yang terlibat


Mitra CSO


• Indonesian Parliamentary Center (IPC)

• Westminster Foundation for Democracy (WFD)

1. Persiapan Infrastruktur Big Data Parlemen Tersedianya Infrastruktur Big Data Parlemen • Kepala Pusat Teknologi Informasi

• Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur DPR RI

• Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

• Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) DPR RI

2. Pengembangan Pusat Data dan Video

Parlemen/Parliamentary Data and Video

Network/PDVN).

Tersedianya Pusat Data dan Video Parlemen /

Parliamentary Data and Video Network/PDVN).


• Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI

• Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen

• Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Metaksos)

DPR R

3. Penyesuaian standar format data dan dokumen

parlemen sesuai standar Open DataTersedianya standar format data dan dokumen parlemen

sesuai standar Open Data



• Kepala Bagian Risalah DPR RI

• Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) DPR RI

4. Redesain Website www.dpr.go.id Redesain Website www.dpr.go.id • Kepala Pusat Teknologi Informasi


5. Panduan tata kelola tentang pelayanan

informasi dan daftar informasi public. Tersedianya panduan tata kelola tentang pelayanan

informasi dan daftar informasi publik


• Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat


6. Pengembangan Pemodelan Sistem Informasi

Anggaran (Singgar), Sistem Informasi

Pengawasan (Sinwas).

Tersedianya Pemodelan Sistem Informasi Anggaran

(Singgar), Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

(Simwas).



http://www.dpr.go.id/

http://www.dpr.go.id/

Komitmen 3 - Penguatan S istem Informasi Anggota Parlemen "S IGOTA"No. Milestone Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat

diverifikasi

Aktor Yang terlibat


Mitra CSO

• Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI




1. Panduan standar informasi dan Publikasi

Anggota DPR dengan konstituen di

antaranya:

Profil Anggota DPR RI

Informasi Reses

Tersedianya Panduan Standar Informasi dan Publikasi

Anggota DPR RI dengan konstituen diantaranya:

• Profil Anggota DPR RI

• Informasi Reses



(PIC)


• Kepala Bagian Bagian Manajemen Sumber Daya

Manusia Non Aparatur Sipil Negara DPR RI

• Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan

Kesekretariatan DPR RI

2. Kanal Sistem Informasi Anggota (terintegrasi

dalam proses redesain website). Tersedianya Kanal Sistem Informasi Anggota (terintegrasi

dalam proses redesain website).




(PIC)

3. Penguatan kapasitas Tenaga Ahli dan Staff

Administrasi Anggota dalam.Series Workshop dan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas

staf anggota dalam peningkatan informasi anggota baik di

Dapil dan di DPR RI.


Manusia Non Aparatur Sipil Negara DPR RI

• Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan

Kesekretariatan DPR RI

4. Peningkatan informasi anggota baik di Dapil

dan di DPR.


(PIC)



Komitmen 4 - Forum Multipihak untuk Dialog Kebijakan BerkalaNo. Milestone Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat

diverifikasi

Aktor Yang terlibat


Mitra CSO

• Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat DPR

RI

• Kepala Biro Persidangan I DPR RI

• International Association for Public Participation

(IAP2) Indonesia

1. Penyusunan standar pelaksanaan

forum multipihak

Kategori prioritas tematik

Mekanisme pelaksanaan forum

multipihak

Tersedianya standar pelaksanaan forum multipihak

• Kategori prioritas tematik

• Mekanisme pelaksanaan forum multipihak

• Mekanisme respons terhadap keluhan, aspirasi, dan

permintaan publik



• Kepala Pemberitaan Parlemen

• Kepala Bagian Metaksos

• Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat DPR RI


• Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan

Pengelolaan Museum DPR RI

• Bagian Administrasi Keanggotaan Kesekretariatan DPR RI

2. Asesmen pengelolaan partisipasi

publikTersedianya asesmen pengelolaan partisipasi publik • Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat DPR

RI


• Kepala Pusat Penelitian





Komitmen 5 - Promosi Inovasi Keterbukaan ParlemenMilestone Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang

dapat diverifikasi

Aktor Yang terlibat


Mitra CSO

• Kepala Biro Pemberitaan Parlemen (PIC)

• Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat DPR RI

• Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

1. Menyusun panduan penggunaan berbagai aplikasi

dan sistem informasi DPR RI untuk publikTersedianya panduan penggunaan berbagai aplikasi dan

sistem informasi DPR RI untuk publik



• Kepala Pusat Penelitian DPR RI


2. Pengembangan media kampanye promosi inovasi

keterbukaan parlemen (Iklan cetak, Iklan digital,

Video/animasi, Media sosial)

Tersedianya media kampanye promosi inovasi

keterbukaan parlemen melalui

• Iklan cetak

• Iklan digital

• Video/animasi

• Media sosial.

• Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

• Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat DPR

RI



• Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen DPR RI

• Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial

(Metaksos) DPR RI

• Kepala Bagian Penerbitan DPR RI

3. Media engagement and outreach

• Data Journalism Hackaton

• Executive Media Meeting and Visit

• Workshop on Media and Parliament

• Sayembara Inovasi Keterbukaan Parlemen

Pengadaan kegiatan engagement and outreach

• Data Journalism Hackaton

• Executive Media Meeting and Visit

• Workshop on Media and Parliament

• Sayembara Inovasi Keterbukaan Parlemen

• Kepala Biro Pemberitaan Parlemen (PIC)

• Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat DPR

RI



• Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen DPR RI

• Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial

(Metaksos) DPR RI

• Kepala Bagian Penerbitan DPR RI

Komitmen 6 –M e l e m b a g a k a n O P INo. Milestone Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang

dapat diverifikasi

Aktor Yang terlibat


Mitra CSO




1. Penguatan Kelembagaan Unit Kerja (Tim dan

Sekretariat) OPI dengan penugasan Unit Pendukung

Sekretariat Jenderal sesuai standar OGP

Penguatan Kelembagaan Unit Kerja (Sekretariat) OPI

dengan penugasan Unit Pendukung Sekretariat

Jenderal sesuai standar OGP

• Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI


• Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DPR

RI



2. Penguatan Kerja sama OPI dengan CSO dan

stakeholder luarPenguatan Kerjasama OPI dengan CSO dan

stakeholder luar

• Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi

Internasional (BKSAP) DPR RI

• Kepala Bagian Hukum DPR RI

• Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan

Keamanan (Korpolkam)

3. Pembangunan repositori OPI Pembangunan repositori OPI • Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI


4. Peer Learning Forum(s) Open MPs - Information,

Transparency and AccountabilityPeer Learning Forum(s) Open MPs - Information,

Transparency and Accountability



• Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan

Keamanan (Korpolkam)

5. Penyusunan mekanisme tata kelola Tim OPI,

Sekretariat dan Masyarakat Open Parliament

Eksternal

Penyusunan mekanisme tata kelola Tim OPI,

Sekretariat dan Masyarakat Open Parliament

Eksternal




6. Studi Kelayakan Layanan Call Center DPR RI

(feasibility study) - jangka dua tahun. Studi Kelayakan Layanan Call Center DPR RI

(feasibility study) - jangka dua tahun.

• Kepala Bagian Gedung dan Instalasi

• Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Agenda Penting untuk Peningkatan Ko-Kreasi CSO dan OPI No. Agenda Catatan / Keterangan

1. Membentuk Mekanisme Kerjasama Formal antara CSO dan DPR RI

terkait Open Parliament Indonesai

• Memorandum of Understanding (MoU)

• Perjanjian Kerja Sama (PKS)

• Surat Keputusan (SK) Bersama antara DPR RI dan CSO

yang dilibatkan.

2. Sinkronisasi Program CSO dan RAN OPI Perlu adanya sinkronisasi prioritas program CSO dengan

RAN OPI.

3. Membangun Multi Stakeholder Forum (MSF) OPI Perlu adanya forum formal yang terbuka untuk menjadi

platform komunikasi utama antara CSO dan DPR RI

4. Membangun Co – Creation dan Implementation Plan antara CSO

dan DPR RI terkait RAN OPI

CSO terlibat aktif bukan hanya pada proses penyusunan

rencana aksi namun juga mendukung proses implementasi

dan monitoring serta evaluasi komitmen

5. Pelaporan dan Diseminasi OPI Perlu adanya Kerjasama antara CSO dan DPR RI terkait

Pelaporan RAN OPI dan juga diseminasi kegiatan OPI

Resiko dan Strategi Mitigasi Implementasi RAN OPI 2020 –2022

No. Resiko Strategi Mitigasi

1. Ego-sektoral antar pemangku kepentingan, serta lemahnya

konsistensi pengelolaan komitmen kerja sama dalam jangka

Panjang

Melakukan sosialisasi dan koordinasi secara terstruktur,

terarah, dan berkesinambungan, serta mengatur manajemen

kerja sama secara efektif. Melakukan pengawasan secara

berkala dan terus mendorong Tim Implementasi untuk

menjalankan rencana kerja proyek perubahan

2. Permasalahan political will atau dukungan dan dorongan politik

yang didapatkan.

Melakukan komunikasi intensif dan upaya memperoleh

dukungan terhadap pihak-pihak strategis terkait.

3. Kesiapan dan adaptasi setiap unit kerja yang akan dilibatkan dalam

RAN NAP. Di dalam unit kerja akan mendapatkan beban tambahan

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proyek perubahan.

Melakukan pendekatan dan komunikasi yang lebih intensif

dengan unit-unit terkait. Membentuk tim kerja yang fokus

dalam menjalankan tugas dan kegiatan proyek.

4. Kesiapan dan kesediaan organisasi masyarakat sipil dan organisasi

internasional untuk dilibatkan dalam RAN OPI, mengingat timeline

yang cukup sempit.

Menyusun strategi pendekatan dan melakukan negosiasi

dengan berbagai stakeholder terkait.

5. Situasi pandemik COVID-19 belum berakhir, kebijakan PPKM dan

WFH berdampak pada intensitas pertemuan dan efektivitas

koordinasi.

Melakukan pertemuan dan koordinasi rutin secara virtual.

Menyusun jadwal pelaksanaan proyek secara ketat agar tidak

terjadi keterlambatan waktu penyelesaian.

Timeline Kegiatan Monev RAN OPI dan Kegiatan OPI 2021

No. Kegiatan Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Implementasi

2. Penyusunan Kerjasama antara Unit Kerja Setjen

DPR RI dan Mitra Non Parlemen terkait RAN OPI

3. Konsinyering Monev Komitmen 1 – 6 RAN OPI

4. Multi Stakeholder Forum antara Kerja Setjen DPR

RI dan Mitra Non Parlemen terkait RAN OPI

5. Pertemuan Anggota terkait

1. Implementasi RAN OPI

2. Kerjasama Mitra Non Parlemen dan Media

6. Kunjungan Daerah

7. OGP 2021 Summit Korea Selatan

Monev dan Showcasing

Komitmen

Tabel Monev


Komitmen 1Implementasi Pencapaian Milestone

25

Badan Penanggung Jawab:

Sekjen DPR RI

(a) Sekretaris Jenderal,

(b) Kepala Badan Keahlian

(c) Deputi Persidangan

(d) Karo Pimpinan.

(e) Karo Pemberitaan

Parlemen.

(f) Karo Persidangan I.

(g) Karo Persidangan II.

(h) Kapusdatin

CSO Mitra:

(i) Indonesia Parliamentary

Center (IPC)

Sasaran Akhir• Meningkatkan kuantitas dan kecepatan

data dan informasi proses legislasi

yang sedang berjalan.

• Meningkatkan partisipasi publik dalam

proses legislasi.

PROGRES IMPLEMENTASI

No Timeline Milestone Capaian

1.

November

2018 - Mei

2019

Adanya assessment dan policy paper tentang

manajemen data dan manajemen record sidang

(lapsing, catatan rapat, dan risalah).

2.January 2019

- August 2020

Bertambahnya jumlah tenaga fungsional

transkriptor dan fungsional arsiparis pada setiap

AKD, untuk meningkatkan uplai informasi dan data

legislasi.

3.

May 2019 -

September

2019

Terpublikasikannya lapsing dan risalah persidangan

legislasi DPR secara lebih cepat, akurat, dan

periodik pada 3 Komisi sebagai pilot project

4.

May 2019 -

September

2019

Aplikasi khusus untuk legislasi atau Sistem

Informasi Legislasi (Sileg) yang up date dan user

friendly.

5.January 2019

- August 2020

Tersedianya kanal partisipasi publik pada aplikasi

Sileg. Publik dapat mengakses dan

menyampaikan masukan dan aspirasi terhadap

Sileg melalui shoutbox interaktif dan juga email.

Dalam jangka panjang, publik dapat

menyampaikan masukan dan aspirasi melalui

website khusus terkait Sileg.

6. January 2019

- August 2020

Tersedianya Prosedur Operasional Standar

(Standard Operational Procedure/SOP) dalam

pengelolaan data dan informasi Sileg.

Tercapai

Dalam Proses

Belum Dilaksanakan

Keterangan:

Kendala

• Milestone 1: Kurangnya

referensi Milestone 2: Perisalah

legislatif, dan asissten perisalah

legislatif/ P3K & PNS tambahan

• Milestone 3 – 5 : akan

didiskusikan bersama dengan

pengembangan aplikasi SILEG


Komitmen 1Data Pendukung dan Referensi

26

Milestone Kegiatan Milestone dengan Penyampaian

yang dapat Diverifikasi

KeluaranData Pendukung

MILESTONE 1 Penyusunan Panduan dan Laporan

Assessment

Adanya assessment dan policy paper tentang manajemen data dan

manajemen catatan sidang (lapsing, catatan rapat, dan risalah) atau

sistem hansard.

MILESTONE 2 Penambahan tenaga fungsional.

(publish di website/drive opi)

Bertambahnya jumlah tenaga fungsional notulen/transkip dan fungsional

arsiparis pada setiap AKDData terlampir

MILESTONE 3

Peningkatan kapasitas Sekretariat Jenderal

dalam pengelolaan data dan informasi.

Monitoring dan evaluasi publikasi dalam

sistem informasi legislasi secara berkala.

Meningkatnya kemampuan Sekretariat Jenderal dalam pengelolaan

data dan informasi

Tepublikasinya lapsing, catatan rapat, dan risalah persidangan DPR

secara lebih cepat, akurat, dan periodik pada 3 Komisi (pilot project).

Data terlampir

MILESTONE 4

Serial Workshop, uji publik dan monitoring

dan evaluasi publikasi dalam sistem informasi

legislasi. (publish di website/drive opi)

Adanya aplikasi Sistem Informasi Legislasi yang terupdate secara

berkala dan user friendly.

SILEG

http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-

long-list

MILESTONE 5 Pengembangan aplikasi Sileg. Tersedianya kanal partisipasi publik pada aplikasi Sileg.

MILESTONE 6 Serial Focus Group Discussion (FGD),

Workshop, Monitoring dan Evaluasi.

Tersedianya Prosedur Operasional Standar (Standard Operational

Procedure/SOP) dalam pengelolaan data dan informasi Sileg.Data terlampir

http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list


Milestone 2 Bertambahnya jumlah tenaga fungsional transkriptor

dan fungsional arsiparis pada setiap AKD, untuk

meningkatkan suplai informasi dan data legislasi (data

resmi terlampir)

Milestone 3 Terpublikasikannya lapsing dan risalah persidangan

legislasi DPR secara lebih cepat, akurat, dan periodik

pada 3 Komisi sebagai pilot project

0

10

20

30

40

50

60

70

Tahun2018

Tahun2020

Jumlah Tenaga Transkriptor dan Fungsional Arsiparis

PL dan APL

Terima Kasih

Date post:	04-Aug-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	2 times
Download:	0 times

Perkembangan NAP OPI Tahun 2021 · 2021. 7. 11. · Monitoring dan Evaluasi OPI NAP Monitoring dan...

Documents